Pembahasan UU Cipta Kerja aspek pertanahan, perumahan & permukiman dan rumah susun.

1. POIN-POIN PENTING DALAM
UU CIPTA KERJA
PERTANAHAN, PENGEMBANGAN PROPERTI, PERUMAHAN &
RUMAH SUSUN

2. Outline
Pendahuluan
Aspek Pertanahan
Pengadaan Tanah
Bank Tanah
Penguatan Hak Pengelolaan
Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah
Dokumen Pertanahan
Penelantaran Tanah, Izin, dan Konsesi
Aspek Pengembangan Properti
Penataan Ruang Kepariwisataan
Persetujuan Lingkungan Perindustrian
Bangunan Gedung
Pusat Perbelanjaan
Penyederhanaan Perizinan Berusaha
Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman & Rumah Susun
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Rumah Susun
Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

3. Pendahuluan

4. Pendahuluan – Kebijakan Strategis Cipta Kerja
Kebijakan Strategis Cipta Kerja, meliputi:
a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b. Ketenagakerjaan;
c. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
d. Kemudahan berusaha;
e. Dukungan riset dan invoasi;
f. Pengadaan tanah;
g. Kawasan ekonomi;
h. Investasi Pempus dan percepatan proyek strategis nasional;
i. Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
j. Pengenaan sanksi.

5. Pendahuluan – Peningkatan Ekosistem dan Kegiatan Berusaha
Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, meliputi:
a. Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor; dan
d. Penyederhanaan persyaratan investasi.

6. Pendahuluan – Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan
Berusaha
Penyederhanaan
Persyaratan Dasar
Perizinan Berusaha
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(KKPR)
Persetujuan Lingkungan
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

7. Pendahuluan
 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
 KKPR adalah kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
 Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam
bentuk digital dan sesuai standar, serta diakses mudah oleh masyarakat
 Pemerintah Pusat (Pempus) mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital dalam
sistem Perizinan Berusaha secara elektronik
 Permohonan KKPR diajukan Pelaku Usaha secara elektronik melalui sistem
Perizinan Berusaha Secara Elektronik
 Konfirmasi KKPR
• Jika rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha
mengajukan permohonan KKPR melalui sistem Perizinan Berusaha secara
elektronik dengan mengisi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh
konfirmasi KKPR
• Setelah memperoleh Konfirmasi KKPR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan
Perizinan Berusaha

8. Pendahuluan
 Persetujuan KKPR
• Jika Pemda belum menyusun RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan
persetujuan KKPR kepada Pempus melalui sistem Perizinan Berusaha secara
elektronik
• Persetujuan KKPR diberikan atas dasar kesesuaian rencana kegiatan dengan
Rencana Tata Ruang (i) nasional / (ii) pulau/kepulauan / (iii) kawasan strategis
nasional / (iv) provinsi / (v) Kabupaten/Kota
 Rekomendasi KKPR
• Jika terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi belum
dimuat dalam RTRW, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah
mendapat rekomendasi KKPR dari Pempus

9. Pendahuluan
 Flowchart:
Konfirmasi /
Persetujuan
KKPR
diterbitkan
Pelaku Usaha
dapat memulai
kegiatan
pemanfaatan
ruang
Perizinan
Berusaha
diterbitkan
Permohonan
secara online
melalui sistem

10. Aspek Pertanahan
Chapter I: Pengadaan
Tanah Bagi
Kepentingan Umum

11. Chapter I – Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum
UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 2 tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Objek Pengadaan Tanah
UU Cipta Kerja menambahkan jenis kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum
yaitu:
• Kawasan Industri Hulu dan Hilir Migas;
• Kawasan Ekonomi Eksklusif;
• Kawasan Industri;
• Kawasan Pariwisata;
• Kawasan Pertahanan Pangan;
• Kawasan Pengembangan Teknologi,
yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pempus/Pemda/BUMN/BUMD

12. Chapter I – Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum
Penyelesaian Status Tanah
Jika rencana Pengadaan Tanah terdapat Objek Pengadaan Tanah yang masuk dalam
kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat/tanah adat, dan/atau tanah aset
Pempus, Pemda, BUMN atau BUMD, penyelesaian status tanahnya harus dilakukan
sampai dengan Penetapan Lokasi (“Penlok”)
Catatan: Penyelesaian ini dilakukan sampai Penlok diterbitkan. Jika perubahan status
dan izin pelepasan belum terpenuhi, maka Penlok berfungsi sebagai izin
pelepasan/pinjam pakai
Pengadaan Tanah Skala Kecil
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 Ha dapat
secara langsung oleh Instansi dengan Pihak yang berhak, Penlok ditetapkan oleh
Bupati/Walikota

13. Chapter I – Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum
Penerbitan Penlok
Setelah Penlok pengadaan tanah dilakukan, tidak diperlukan lagi persyaratan (i) KKPR; (ii)
pertimbangan teknis (iii) di luar kawasan hutan dan pertambangan, (iv) di luar kawasan
gambut/sempadan pantai; dan (v) Amdal
Jangka Waktu Penlok
Penlok pembangunan untuk Kepentingan Umum diberikan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat
diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 1 tahun. Catatan: ketentuan sebelumnya adalah 2 tahun
dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun.
Ganti Kerugian
 Nilai ganti kerugian yaitu nilai pada saat pengumuman Penlok. Besarnya ganti kerugian bersifat
final dan mengikat serta merupakan dasar menetapkan bentuk ganti kerugian
 Apabila Pihak yang Berhak menolak bentuk/nilai ganti kerugian, tidak diketahui keberadaannya,
atau Objek Pengadaan Tanah sedang berada dalam sengketa/dijaminkan, maka Pengadilan
Negeri paling lama 14 hari wajib menerima penitipan ganti kerugian

14. Chapter I – Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum
Pengadaan Tanah oleh Badan Usaha
Jika pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh Pempus atau Pemda sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Pempus, pengadaan tanah
untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh badan usaha

15. Aspek Pertanahan Chapter II:
Badan Bank Tanah

16. Chapter II – Badan Bank Tanah
Pembentukkan Bank Tanah
Badan Bank Tanah dibentuk oleh Pempus, yaitu badan khusus yang mengelola tanah.
Bank Tanah berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan,
pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah
Jaminan Ketersediaan Tanah
Badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan
untuk:
• Kepentingan umum
• Kepentingan sosial
• Kepentingan pembangunan nasional
• Pemerataan ekonomi
• Konsolidasi tanah
• Reforma agraria: Ketersediaan tanah untuk reforma agraria paling sedikit 30% dari
tanah negara yang diperuntukkan untuk Bank Tanah

17. Chapter II – Bank Tanah
Hak atas Tanah yang dikelola Bank Tanah
 Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan Hak Pengelolaan (HPL)
 Hak atas tanah di atas HPL dapat diberi HGU, HGB, dan Hak Pakai
 Jangka waktu HGB di atas HPL dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak
apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya
 Pemegang HPL badan bank tanah berwenang untuk melakukan penyusunan rencana
induk, membantu memberikan kemudahan Perizinan Berusaha/persetujuan,
melakukan pengadaan tanah, dan menentukan tarif pelayanan.

18. Aspek Pertanahan
Chapter III:
Penguatan Hak
Pengelolaan

19. Chapter III – Penguatan HPL
Pemberian HPL
HPL dapat diberikan kepada:
• Instansi Pempus
• Pemda
• Badan Bank Tanah
• BUMN/BUMD
• Badan hukum milik negara/daerah
• Badan hukum yang ditunjuk Pempus
Pengertian HPL
HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian
dilimpahkan kepada pemegang haknya.

20. Chapter IIII – Penguatan HPL
Kewenangan Pemegang HPL
 menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata
ruang
 menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah HPL untuk kepentingan sendiri
atau kerja sama dengan pihak ketiga
 menentukan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari
pihak ketiga sesuai dengan perjanjian
Pemanfaatan HPL
 Penyerahan pemanfaatan bagian tanah HPL kepada pihak ketiga dilakukan dengan perjanjian
pemanfaatan tanah
 Di atas HPL yang diserahkan kepada pihak ketiga, baik sebagian atau seluruhnya dapat
diberikan HGU, HGB, dan/atau Hak Pakai
 Jangka waktu HGB di atas HPL dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila
sudah digunakan/dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya.
Berdasarkan RPP, jangka waktu HGU dan HGB juga dapat diperpanjang/diberikan pembaharuan

21. Chapter IIII – Penguatan HPL
Hapusnya HPL Karena Pemberian Hak Milik
Jika bagian bidang tanah HPL diberikan dengan hak milik, bagian bidang tanah HPL
tersebut hapus dengan sendirinya. Hak milik hanya diberikan untuk keperluan rumah
umum dan transmigrasi

22. Aspek Pertanahan
Chapter IV: Hak
Atas Tanah pada
Ruang Atas dan
Ruang Bawah Tanah

23. Chapter IV – Hak Atas Tanah pada Ruang Atas/Bawah Tanah
Pemberian Hak
Tanah atau ruang yang terbentuk pada ruang atas dan/atau bawah tanah dan digunakan
untuk kegiatan tertentu dapat diberikan HGB, HP, atau HPL
Batas Kepemilikan Tanah pada Ruang Atas/Bawah Tanah
 Batas kepemilikan tanah pada ruang atas tanah oleh pemegang hak atas tanah
diberikan sesuai dengan KDB, KLB, dan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai
peraturan perundang-undangan
 Batas kepemilikan tanah pada ruang bawah tanah oleh pemegang hak atas tanah
diberikan sesuai dengan batas kedalaman pemanfaatan yang diatur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

24. Chapter IV – Hak Atas Tanah pada Ruang Atas/Bawah Tanah
Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Atas/Bawah Tanah
Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ruang atas dan/atau bawah tanah oleh
pemegang hak yang berbeda dapat diberikan HGB, Hak Pakai, atau HPL

25. Aspek Pertanahan
Chapter V:
Dokumen
Pertanahan

26. Chapter V – Dokumen Pertanahan
Dokumen Elektronik
Tanda bukti hak atas tanah, HMSRS, HPL, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan
hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk
elektronik

27. Aspek Pertanahan
Chapter VI:
Penelantaran
Tanah/Konsesi

28. Chapter VI – Penelantaran Tanah/Konsesi
Jangka Waktu Penelantaran Tanah/Konsesi
Hak, izin, atau konsesi atas tanah dan/atau kawasan yang dengan sengaja tidak
diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak diberikan
dicabut dan dikembalikan kepada negara
Pelaksanaan Pengembalian Tanah/Konsesi Terlantar kepada Negara
Dalam rangka pengembalian Tanah Terlantar kepada Negara, Pempus dapat menetapkan
hak, izin, atau konsesi sebagai aset Bank Tanah

29. Aspek Pengembangan
Properti
Chapter I:
Penataan Ruang

30. Chapter I – Penataan Ruang
UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang
Penataan Ruang
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Terminologi “Izin Pemanfaatan Ruang” diganti menjadi “Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang”
Penyusunan RTRW Provinsi
 RTRW provinsi ditetapkan paling lama 2 bulan sejak persetujuan substansi dari Pempus
 Jika Perda tentang RTRW belum ditetapkan, maka Gubernur menetapkan RTRW provinsi paling
lama 3 bulan sejak persetujuan substansi Pempus
 Jika Gubernur belum menetapkan RTRW provinsi dalam jangka waktu tersebut, RTRW provinsi
ditetapkan Pempus sejak persetujuan substansi Pempus

31. Chapter I – Penataan Ruang
Penyusunan RDTR
 Penetapan RDTR terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan substansi dari Pempus
 Rancangan Perda tentang RDTR wajib ditetapkan Bupati/Walikota paling lama 1 bulan
setelah persetujuan substansi Pempus
 Apabila Bupati/Walikota tidak menetapkan RDTR dalam 1 bulan setelah persetujuan
substansi Pempus, RDTR ditetapkan oleh Pempus
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
 Perda Kabupaten wajib ditetapkan paling lama 2 bulan setelah persetujuan substansi dari
Pempus
 Bupati menetapkan RTRW kabupaten paling lama 3 bulan setelah persetujuan substansi dari
Pempus
 Jika belum ditetapkan oleh Bupati, RTRW Kabupaten ditetapkan oleh Pempus paling lama 4
bulan setelah persetujuan substansi dari Pempus

32. Chapter I – Penataan Ruang
Konfirmasi KKPR
 Konfirmasi KKPR diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dengan
RDTR
 Jika rencana lokasi kegiatan telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan
permohonan KKPR melalui Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik dengan
mengisi koordinat lokasi untuk memperoleh konfirmasi KKPR
 Setelah memperoleh KKPR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan
Berusaha

33. Chapter I – Penataan Ruang
Persetujuan KKPR
 Jika Pemda belum menyusun RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan
Persetujuan KKPR kepada Pempus melalui sistem Perizinan Berusaha secara
elektronik
 Persetujuan KKPR diberikan atas dasar kesesuaian rencana kegiatan dengan Rencana
Tata Ruang (i) nasional / (ii) pulau/kepulauan / (iii) kawasan strategis nasional / (iv)
provinsi / (v) Kabupaten/Kota
 Penerbitan Persetujuan KKPR dilakukan oleh Pempus
Catatan:
Berdasarkan RPP Penataan Ruang, Persetujuan KPPR diterbitkan dalam 40 hari kerja
oleh Pempus. Dalam hal tidak diterbitkan, maka Persetujuan KKPR diterbitkan
Lembaga OSS

34. Chapter I – Penataan Ruang
Rekomendasi KKPR
 Jika terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis tapi belum dimuat
dalam RTRW, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat
rekomendasi KKPR dari Pempus
Catatan:
Berdasarkan RPP Penataan Ruang, Rekomendasi KKPR diberikan dalam 40 hari kerja
sejak permohonan oleh Pempus. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada
persetujuan/penolakan permohonan, maka Rekomendasi KKPR dianggap dikabulkan
secara hukum

35. Chapter I – Penataan Ruang
Sanksi Administratif
Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang dikenakan sanksi administratif
Bentuk Sanksi Administratif
• Peringatan tertulis;
• Penghentian sementara layanan;
• Penghentian sementara pelayanan umum;
• Penutupan lokasi;
• Pencabutan KKPR;
• Pembatalan KKPR;
• Pembongkaran bangunan;
• Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
• Denda administratif

36. Chapter I – Penataan Ruang
Sanksi Pidana
Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan
ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki KKPR yang mengakibatkan
perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara 3 tahun dan denda 1 M
Apabila mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang,
dipidana penjara 4 tahun dan denda 2.5 M
Apabila mengakibatkan kematian orang, dipidana penjara 15 tahun dan denda 8
M

37. Chapter I – Penataan Ruang
Sanksi Pidana
Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang
dipidana dengan pidana penjara 3 tahun dan denda 1 M
Apabila mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang,
dipidana penjara 4 tahun dan denda 2.5 M
Apabila mengakibatkan kematian orang, dipidana penjara 15 tahun dan denda 8
M

38. Chapter I – Penataan Ruang
Sanksi Pidana
Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan
KKPR yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,-
Catatan: “persyaratan KKPR” adalah syarat dan ketentuan yang diatur ketika
KKPR diterbitkan. Jika merujuk pada aturan terdahulu, maka syarat dan
ketentuan di dalam IPPT yang diterbitkan oleh Pemda. Namun pelanggaran
persyaratan saja tidak memenuhi unsur pidana kecuali terjadi perubahan fungsi
ruang sebagai akibat pelanggaran persyaratan tersebut.
UU CK menghapuskan sanksi pidana kepada setiap orang yang tidak
memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum
Catatan: Dalam UU CK, pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi
administratif

39. Aspek Pengembangan
Properti
Chapter II:
Persetujuan
Lingkungan

40. Chapter II – Persetujuan Lingkungan
UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Persetujuan Lingkungan
Ketentuan tentang izin lingkungan dihapus dan digantikan dengan terminologi
Persetujuan Lingkungan

41. Chapter II – Persetujuan Lingkungan
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
 Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha
dan/atau kegiatan
 Uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang
dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pempus
 Pempus/Pemda menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH)
berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup
 KKLH merupakan persyaratan penerbitan (i) Perizinan Berusaha atau (ii) Persetujuan
Pempus/Pemda
Catatan: KKLH merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan

42. Chapter II – Persetujuan Lingkungan
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan
hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL
 Pemenuhan standar UKL-UPL dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
 Berdasarkan PKPLH, Pempus atau Pemda menerbitkan (i) Perizinan Berusaha atau
(ii) Persetujuan Pempus/Pemda
 Pempus menetapkan jenis usaha / kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL
Catatan:
Pengesahan PKPLH merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan

43. Chapter II – Persetujuan Lingkungan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
 Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat
pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) yang
diintegrasikan ke dalam NIB
 Penetapan usaha/kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL dilakukan terhadap
kegiatan yang termasuk kategori berisiko rendah
Pembatalan Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila diterbitkan tanpa memenuhi syarat
sebagaimana tercantum dalam KKLH atau PKPLH atau kewajiban yang ditetapkan
dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan

44. Chapter II – Persetujuan Lingkungan
Dana Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
 Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
lingkungan hidup
 Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pempus
 Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup
dengan menggunakan dana penjaminan
Catatan:
Sebelumnya Pemda juga berwenang untuk menetapkan ini, tapi sekarang diambil alih oleh Pempus
Pengelolaan Limbah B3
Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3. Pengelolaan
Limbah B3 wajib mendapat (i) Perizinan Berusaha, atau (ii) Persetujuan Pempus/Pemda
Dumping
Dumping hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pempus

45. Chapter II – Persetujuan Lingkungan
Sanksi Administratif
 Setiap orang yang melakukan usaha dengan Perizinan Berusaha yang tidak sesuai dengan
kewajiban dalam Perizinan Berusaha, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan bidang lingkungan hidup dikenakan Sanksi Administratif
 Bentuk Sanksi Administratif:
• Teguran tertulis
• Paksaan pemerintah
• Denda administratif
• Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
• Pencabutan Perizinan Berusaha
Tanggung Jawab Mutlak
Setiap orang yang usaha/kegiatannya menggunakan, menghasilkan, mengelola Limbah B3, dan/atau
menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab secara mutlak atas
kerugian yang terjadi

46. Chapter II – Persetujuan Lingkungan
Sanksi Pidana
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan
Berusaha, yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan,
keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana paling lama 3 tahun dengan denda
Rp1.000.000.000,- sampai Rp3.000.000.000,-
Catatan: sebelumnya hanya ditulis izin lingkungan
Sanksi Pidana
UU CK menghapus ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan pengelolaan
limbah B3 tanpa izin

47. Aspek Pengembangan
Properti
Chapter III:
Bangunan Gedung

48. Chapter III – Bangunan Gedung
UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 28 tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung
Persetujuan Bangunan Gedung
Istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung
(PBG)
Fungsi Bangunan Gedung
Fungsi Bangunan Gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur RDTR dan
dicantumkan dalam PBG. Perubahan fungsi Bangunan Gedung harus mendapatkan
persetujuan kembali dari Pempus

49. Chapter III – Bangunan Gedung
Standar Teknis Bangunan Gedung
 Setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan sesuai dengan
fungsi dan klasifikasi bangunan gedung
 Dalam UU BG sebelumnya diatur mengenai kewajiban Bangunan Gedung untuk
memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis
Catatan:
Dalam RPP, Standar Teknis Bangunan Gedung meliputi:
• Standar Perencanaan dan Perancangan
• Standar Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi
• Standar Pemanfaatan
• Standar Pelestarian
• Standar Pembongkaran
• Standar Bangunan Gedung Fungsi Khusus
• Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara
• Standar Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau
• Ketentuan Dokumen; dan
• Ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung

50. Chapter III – Bangunan Gedung
Penilik Bangunan Gedung
 UU CK memperkenalkan pihak baru dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung yaitu
Penilik Bangunan Gedung (Penilik)
 Penilik adalah orang perserorangan yang memiliki kompetensi, yang diberi tugas oleh
Pempus atau Pemda sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi
terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung

51. Chapter III – Bangunan Gedung
Perencanaan Bangunan Gedung
 Penyedia Jasa Perencana Konstruksi harus merencanakan Bangunan Gedung dengan
acuan Standar Teknis Bangunan Gedung
 Jika Bangunan Gedung direncanakan tidak sesuai dengan Standar Teknis, Bangunan
Gedung harus dilengkapi dengan hasil pengujian untuk mendapatkan persetujuan
rencana teknis dari Pempus
 Hasil perencanaan harus dikonsultasikan dengan Pempus dan Pemda sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang
ditetapkan oleh Pempus untuk mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis
Bangunan Gedung
 Jika perencanaan Bangunan Gedung menggunakan prototipe yang ditetapkan
Pempus, perencanaan Bangunan Gedung tidak memerlukan kewajiban konsultasi dan
tidak memerlukan pemeriksaan pemenuhan standar

52. Chapter III – Bangunan Gedung
Pelaksanaan Bangunan Gedung
 Pelaksanaan Bangunan Gedung dilakukan oleh Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi dan
diawasi oleh Penyedia Jasa Pengawasan atau Manajemen Konstruksi
 Penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi melakukan kegiatan pengawasan
dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap tahapan pekerjaan
 Pempus/Pemda sesuai kewenangannya berdasarkan NSPK melakukan inspeksi pada setiap
tahap sebagai pengawasan yang dapat menyatakan lanjut atau tidaknya pekerjaan
konstruksi ke tahap berikutnya
 Tahapan pelaksanaan konstruksi meliputi pekerjaan struktur bawah, pekerjaan basemen,
pekerjaan struktur atas, pekerjaan mekanikal elektrikal dan perpipaan, dan pengujian
 Jika dalam pelaksanaan ada perubahan rencana teknis, penyedia jasa wajib melaporkan
kepada Pempus atau Pemda untuk mendapat persetujuan sebelum pelaksanaan perubahan
dilanjutkan

53. Chapter III – Bangunan Gedung
Sertifikat Laik Fungsi
 SLF diterbitkan oleh Pempus/Pemda sesuai kewenangannya
 SLF diterbitkan berdasarkan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi yang diajukan oleh
Penyedia Jasa Pengawasan atau Manajemen Konstruksi kepada Pempus/Pemda
melalui sistem elektronik yang diselenggarakan Pempus berdasarkan NSPK
 Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi diterbitkan setelah inspeksi tahapan terakhir yang
menyatakan Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung
 Penerbitan SLF dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Bukti Kepemilikan
Bangunan Gedung (SKBG)

54. Chapter III – Bangunan Gedung
Sanksi Administratif
 Setiap Pemilik, Penyedia Jasa Konstruksi, Profesi Ahli, Penilik, Pengkaji Teknis,
dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan
fungsi, persyaratan, dan/atau penyelenggaraan Bangunan Gedung dikenakan sanksi
administratif
 Bentuk Sanksi Administratif:
• Peringatan tertulis
• Pembatasan kegiatan pembangunan
• Penghentian sementara atau tetap pada pelaksanaan pembangunan
• Pembekuan/pencabutan PBG
• Pembekuan/pencabutan SLF
• Perintah pembongkaran Bangunan Gedung

55. Chapter III – Bangunan Gedung
Sanksi Pidana
 Setiap pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan
dalam UU Bangunan Gedung, yang:
 Mengakibatkan kerugian harta benda orang lain: dipidana penjara 3 tahun, atau
denda 10% dari nilai bangunan gedung
 Mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan cacat seumur hidup: dipidana
penjara 4 tahun, atau denda 15% dari nilai bangunan gedung
 Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain: dipidana penjara 5 tahun dan
denda 20% dari nilai bangunan gedung
Catatan: yang dimaksud dengan “nilai bangunan gedung” adalah (i) nilai keseluruhan
suatu bangunan pada saat sedang dibangun bagi yang sedang dalam proses
pelaksanaan konstruksi; atau (ii) nilai keseluruhan bangunan gedung yang ditetapkan
pada saat sanksi dikenakan bagi bangunan gedung yang telah berdiri

56. Chapter III – Bangunan Gedung
Prototipe
 Pempus menetapkan prototipe Bangunan Gedung sesuai kebutuhan yang diutamakan
untuk Bangunan Gedung sederhana yang umum digunakan oleh masyarakat
 Prototipe Bangunan Gedung ditetapkan paling lama 6 bulan sejak UU CK
diundangkan

57. Aspek Pengembangan
Properti
Chapter IV: Pusat
Perbelanjaan

58. Chapter IV – Pusat Perbelanjaan
Pusat Perbelanjaan
 Pempus melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan
yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan,
dan perkulakan yang dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang,
zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama
usaha
Catatan:
Dalam ketentuan UU Perdagangan sebelumnya, pengaturan tentang pengembangan,
penataan, dan pembinaan dapat juga dilakukan oleh Pemda
UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 7 tahun 2014 tentang
Perdagangan

59. Aspek Pengembangan
Properti
Chapter V:
Penyederhanaan
Perizinan Berusaha

60. Chapter V – Penyederhanaan Perizinan Berusaha
Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (“Andalalin”)
 Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur
yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin
 Andalalin terintegerasi dengan Amdal/UKL-UPL
UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

61. Aspek Pengembangan
Properti
Chapter VI:
Kepariwisataan

62. Chapter VI – Kepariwisataan
Perizinan Berusaha Sektor Kepariwisataan
 Pengusaha pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pempus/Pemda sesuai
kewenangannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Pempus
Catatan: Pengaturan sebelumnya mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan
usahanya
 Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha yang
dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha
Catatan: Pengaturan sebelumnya mengatur mengenai standar usaha yang dilakukan
melalui sertifikasi usaha
UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 10 tahun 2009 tentang
Kepariwisataan

63. Aspek Pengembangan
Properti
Chapter VII:
Perindustrian

64. Chapter VII – Perindustrian
Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian
 Setiap kegiatan berusaha Kawasan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
Pempus dan memenuhi standar Kawasan Industri
 Setiap perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki
Perizinan Berusaha dari Pempus
Catatan:
Ketentuan pemberian izin dalam UU Perindustrian sebelumnya dapat dilimpahkan
sebagian kepada Gubernur, Bupati/Walikota
UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 3 tahun 2014 tentang
Perindustrian

65. Aspek Perumahan dan
Kawasan Permukiman &
Rumah Susun
Chapter I: Perumahan
dan Kawasan
Permukiman

66. Chapter I – Perumahan dan Kawasan Permukiman
Standar Perencanaan dan Perancangan
 Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi standar
 Standar terdiri dari ketentuan umum dan standar teknis. Ketentuan umum terdiri dari
(i) aspek keselamatan bangunan; (ii) kebutuhan minimum ruang; dan (iii) aspek
kesehatan bangunan. Sedangkan standar teknis terdiri dari (i) pemilihan lokasi, (ii)
ketentuan luas dan dimensi kaveling, dan (iii) perancangan rumah
Catatan:
Dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya mengatur mengenai
kesesuaian hasil perencanaan dan perancangan rumah sesuai syarat teknis,
administratif, tata ruang, dan ekologis
UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman

67. Chapter I – Perumahan dan Kawasan Permukiman
Standar Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (“PSU”)
 Perencanaan PSU harus memenuhi Standar
 Standar PSU terdiri dari ketentuan umum dan standar teknis PSU
 Ketentuan umum penyediaan PSU paling sedikit memenuhi (i) kebutuhan daya tampung
perumahan; (ii) kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat; (iii)
mitigasi tingkat resiko bencana dan keselamatan; dan (iv) terhubung dengan jaringan
perkotaan
 Standar teknis PSU, yaitu (i) penyediaan Prasarana meliputi jaringan jalan, drainase,
penyediaan air minum, sanitasi, dan TPS. (ii) penyediaan Sarana meliputi RTH dan sarana
umum. (iii) penyediaan Utilitas meliputi tersedianya jaringan listrik
Catatan:
UU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya mengatur mengenai syarat teknis,
administratif, tata ruang, dan ekologis

68. Chapter I – Perumahan dan Kawasan Permukiman
Konversi Kewajiban Pembangunan Rumah Sederhana
 Jika rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah
deret, dapat dikonversi dalam:
 Bentuk rumah susun umum yang dibangun dalam satu hamparan yang sama;
atau
 Bentuk dana untuk pembangunan rumah umum
 Pengelolaan dana dari konversi dilaksanakan oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan
Perumahan (“BP3”)

69. Chapter I – Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang digunakan untuk pembangunan
rumah, perumahan, dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak
atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan,
dan kawasan permukiman
 Pemberian hak atas tanah didasarkan pada penetapan lokasi atau persetujuan KKPR
Catatan:
Berdasarkan pengaturan sebelumnya dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman,
dasar pemberian hak atas tanah didasarkan pada Izin Lokasi
 Jika terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku
pembangunan menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan
kesepakatan

70. Chapter I – Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Peralihan atau pelepasan hak atas tanah dilakukan setelah badan hukum memperoleh
persetujuan KKPR
Catatan:
Berdasarkan pengaturan sebelumnya dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, dasar
pelepasan hak atas tanah didasarkan pada Izin Lokasi
Sanksi
 Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan tidak sesuai dengan kriteria,
spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan yang
mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau
lingkungan dipidana denda paling banyak 5M
 Setiap orang yang menyelenggarakan lingkungan hunian atau kawasan siap bangun yang tidak
memisahkan lingkungan hunian atau kawasan siap bangun menjadi satuan lingkungan
perumahan atau lingkungan siap bangun dikenakan sanksi administratif. Catatan: Ketentuan
sebelumnya membebankan sanksi pidana denda sebesar 5M

71. Aspek Perumahan dan
Kawasan Permukiman &
Rumah Susun
Chapter II: Rumah
Susun

72. Chapter II – Rumah Susun
Konversi Kewajiban Penyediaan Rumah Susun Umum
Kewajiban pelaku pembangunan rusun komersial untuk menyediakan rusun umum dapat
dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rusun umum. Dana tersebut dikelola
oleh BP3
Gambar dan Uraian
Gambar dan uraian dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh
bupati/walikota/gubernur (DKI) dilakukan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh
Pempus
UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun

73. Chapter II – Rumah Susun
Rencana Fungsi dan Pemanfaatan
Rencana fungsi dan pemanfaatan harus mendapatkan Perizinan Berusaha dari
bupati/walikota/gubernur (DKI) sesuai NSPK yang ditetapkan oleh Pempus
Kewajiban Pengesahan Pertelaan
Kewajiban pelaku pembangunan untuk meminta pengesahan pertelaan dari Pemda
setelah mendapatkan izin untuk rencana fungsi dan pemanfaatan dihapuskan
Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan
Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rusun harus memenuhi Perizinan Berusaha
dari bupati/walikota/gubernur sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pempus

74. Chapter II – Rumah Susun
Sertifikat Laik Fungsi
Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan SLF kepada
bupati/walikota/gubernur setelah meyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan
rusun sepanjang tidak bertentangan dengan PBG sesuai dengan NSPK yang ditetapkan
oleh Pempus

75. Chapter II – Rumah Susun
Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing
 Hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada:
• WNI
• Badan hukum Indonesia
• WNA yang mempunyai izin tinggal di Indonesia
• Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia
• Lembaga internasional yang mempunyai perwakilan di Indonesia
 Rumah Susun dapat dibangun di atas tanah (i) hak milik, (ii) HGB atau Hak Pakai di
atas tanah negara, atau (iii) HGB atau Hak Pakai di atas HPL
• Pemberian HGB di atas tanah negara dapat diberikan sekaligus dengan
perpanjangan haknya setelah mendapatkan SLF
• Pemberian HGB di atas HPL dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan
hak apabila sudah mendapat SLF

76. Chapter II – Rumah Susun
Sanksi
 UU CK menghapus sanksi pidana bagi pelaku pembangunan yang membuat PPJB (i)
tidak sesuai dengan apa yang dipasarkan; atau (ii) belum memenuhi syarat
kepemilikan tanah, PBG, PSU, keterbangunan 20%, dan hal-hal yang diperjanjikan.
Catatan: Dalam UU Rumah Susun sebelumnya, dikenakan sanksi pidana 4 tahun dan
denda Rp4.000.000.000,-. Namun di dalam UU CK, pelanggaran ini dikenakan sanksi
administratif
 UU CK menghapus sanksi pidana bagi pelaku pembangunan yang membangun rusun
di luar lokasi yang ditetapkan
Catatan: Dalam UU Rumah Susun sebelumnya, dikenakan sanksi pidana 2 tahun dan
denda Rp2.000.000.000,-. Namun di dalam UU CK, pelanggaran ketentuan ini
dikenakan sanksi administratif.

77. Chapter II – Rumah Susun
Sanksi
 Setiap orang yang (i) mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang ditetapkan; atau
(ii) mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun, yang menimbulkan korban
manusia atau kerusakan barang dipidana penjara 1 tahun dan denda Rp250.000.000,-
Catatan: Dalam UU CK, pelanggaran ketentuan ini yang tidak menimbulkan korban
manusia atau kerusakan barang dikenakan sanksi administratif

78. Aspek Perumahan dan
Kawasan Permukiman &
Rumah Susun
Chapter III: Badan
Percepatan
Penyelenggaraan
Perumahan

79. Chapter III – Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
Pembentukkan BP3
Pempus membentuk BP3 untuk mewujudkan penyediaan rumah umum dan terjangkau
bagi MBR
Tugas BP3
• melakukan upaya percepatan pembangunan perumahan
• melaksanaan pengelolaan dana konversi dan pembangunan rumah sederhana serta
rusun umum
• koordinasi proses perizinan dan kelayakan hunian
• penyediaan tanah bagi perumahan
• mengelola rusun umum dan rusun khusus
• melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum dengan kemudahan Pemerintah
• koordinasi antar sektor, termasuk penyediaan PSU
• pengembangan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi

80. Lain-Lain

81. Pemerintahan Daerah
Perda dan Perkada
Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang
baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan
NSPK
 NSPK ditetapkan oleh Pempus dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
konkuren untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.
 NSPK berbentuk ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pempus
 Peraturan pelaksana NSPK dapat didelegasikan Pempus kepada Pemda melalui Perda
 Penetapan NSPK paling lama 2 tahun sejak PP mengenai urusan pemerintahan
konkuren diundangkan

82. Pemerintahan Daerah
Perda dan Perkada
Penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan Kementerian yang membidangi
urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan
perundang-undangan
Sanksi
Sanksi Administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan 3 bulan kepada Kepala
Daerah diberikan dalam hal Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota memberlakukan peraturan
yang tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi

83. Pemerintahan Daerah
Pelayanan Publik
 Daerah dapat menyederhanakan jenis dan prosedur pelayanan publik sesuai dengan
NSPK, penyederhanaan mana ditetapkan melalui Perda
 Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem
elektronik yang dikelola Pempus
 Pelayanan Perizinan Berusaha dilakukan dengan membentuk PTSP
 Kepala Daerah yang tidak memberikan layanan Perizinan Berusaha dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis. Jika setelah 2 kali ditegur berturut-turut
pelayanan Perizinan Berusaha tetap tidak dilaksanakan, maka Menteri mengambil
alih apa yang menjadi kewenangan Gubernur dan Gubernur mengambil alih apa yang
menjadi kewenangan Bupati/Walikota

84. Pencabutan Undang-Undang
UU Gangguan
UU CK mencabut Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940
Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
UU WDP
UU CK mencabut Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

85. Thank
You