1. Birokrasi yang bersih & akuntabel 2. Birokrasi yang kapabel 3. Pelayanan Publik yang Prima

1. KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
REFORMASI BIROKRASI
2020 - 2024
DIDID NOORDIATMOKO
Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

2. AGENDA
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
SEKILAS HASIL EVALUASI
REFORMASI BIROKRASI 2019
5
1.
2
3
4
KEBIJAKAN ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI 2020-2024
PMPRB 2020-2024
PROSES BISNIS PENGUATAN
RB INTERNAL
REKOMENDASI PERBAIKAN
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI 2020-2024
6
TIME LINE EVALUASI

3. HASIL REFORMASI BIROKRASI
TREND INDEKS RB
69.4
72.42
62.15
57.72
72.21
62.94
62.83
72.43
63.83
51.8
75
65
55
0
10
20
30
40
50
60
70
80
KEMENTERIAN/LEMBAGA PROVINSI KAB/KOTA
2016 2017 2018 2019 TARGET RENSTRA
RATA-RATA INDEKS RB NASIONAL
91.30%
95.35%
47.06%
5.29%
93.98%
63.63%
11.22%
96.40%
64.71%
14.76%
100%
75%
45%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
KEMENTERIAN/LEMBAGA PROVINSI KAB/KOTA
2016 2017 2018 2019 TARGET RENSTRA
INSTANSI PEMERINTAH DENGAN RB BAIK
01

4. 3.21
3.08 3.09
3.29
3.13 3.13
3.38 3.3 3.29
3.43 3.41 3.38
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
KEMENTERIAN/LEMBAGA PROVINSI KAB/KOTA
INDEKS PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK
2016 2017 2018 2019
3.3
3.1 3.16
3.36
3.23 3.24
3.5 3.38 3.39
3.57 3.58 3.56
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
KEMENTERIAN/LEMBAGA PROVINSI KAB/KOTA
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
2016 2017 2018 2019
SURVEY DILAKUKAN PADA
2,708 UNIT KERJA DENGAN
76,811 RESPONDEN PENERIMA LAYANAN
HASIL SURVEY PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
HASIL SURVEY EKSETERNAL02

5. HASIL SURVEY PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
A
33%
B
53%
C
14%
K/L
A
25%
B
47%
C
28%
PROVINSI
A
23%
B
56%
C
21%
KAB/KOTA
HASIL SURVEY INTERNAL02
A
Responden yang memahami tugas fungsi
yang harus dilaksanakan dan memahami
pula ukuran keberhasilan pelaksanaan
tugasnya.
Responden yang telah memahami tugas
fungsi yang harus dilaksanakan, namun
tidak memahami ukuran keberhasilan
pelaksanaan tugasnya.
Responden yang tidak memahami tugas
fungsi yang harus dilaksanakan serta
tidak memahami ukuran keberhasilan
pelaksanaan tugasnya.
B C
SURVEY DILAKUKAN TERHADAP
9.704 ASN K/L, 4.401 ASN PEMPROV
DAN 26.768 ASN PEMKAB/KOTA

6. RB BERSIFAT PROYEK
BEBERAPA CATATAN PELAKSANAAN RB
FUNGSI PENGAWASAN
TIDAK OPTIMAL
TIDAK MENGACU PADA
AKAR PERMASALAHAN
TIDAK TERINTEGRASI
1
2
3
4
03

7. Perpres No. 81 Th.
2010
2010
2014
Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025
Roadmap 2010-2014
RULE BASED
BUREAUCRACY
2019
2024
PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY
Roadmap 2015-2019 Roadmap 2020-2025
DYNAMIC
GOVERNANCE
Menjadi
Pemerintahan
Kelas Dunia
• Efektif, efisien dan ekonomis
• Difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)
• Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan
penerapan sistem berbasis elektronik
• Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas
terhadap kinerja organisasi
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
a. tidak ada korupsi; b. tidak ada pelanggaran; c. APBN
dan APBD baik; d. semua program selesai dengan baik;
e. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; f.
komunikasi dengan publik baik; g. penggunaan waktu
(jam kerja) efektif dan produktif; h. penerapan reward dan
punishment secara konsisten dan berkelanjutan; i. hasil
pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan
kerja, dan propengurangan kemiskinan)
TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI
OLD PUBLIC
ADMINISTRATION
Periode II Periode IIIPeriode I
NEW PUBLIC
MANAGEMENT
GOVERNANCE

8. Birokrasi yang
bersih dan
akuntabel
Birokrasi yang
kapabel
Pelayanan Publik
yang Prima
 Deregulasi
 Akuntabilitas
 Pengawasan
 Manajemen Perubahan
 Deregulasi
 Organisasi
 Tatalaksana
 SDM Aparatur
 Pelayanan Publik
1
2
3
SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

9. 8 AREA PERUBAHAN
Birokrasi yang
bersih &
akuntabel
Birokrasi yang
kapabel
Pelayanan
Publik yang
Prima
01
02
03

10. 01 02 03
BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL BIROKRASI YANG KAPABEL PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR
1. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 1. INDEKS KELEMBAGAAN
PUBLIC SERVICE INDEX (kualitas,
akses, kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, Integritas)
2. NILAI SAKIP 2. INDEKS SPBE
3. OPINI BPK 3. INDEKS PROFESIONALITAS ASN
INDIKATOR OUTCOME:
INDEKS REFORMASI BIROKRASI
1. EASE OF DOING BUSINESS
2. CORRUPRION PERCEPTION INDEX
3. GOVERNMENT EFFECTIVENESS INDEX
4. TRUST BAROMETER
INDIKATOR IMPACT:
INDIKATOR
RB

11. Instasional
Nasional
STRATEGI PELAKSANAAN RB 2020-2024
MAKRO
•Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan
arah kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional
serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-
program Reformasi Birokrasi pada tingkat meso dan
mikro
MESO
•Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan
program Reformasi Birokrasi oleh instansi yang
ditetapkan sebagai leading sector
MIKRO
•mencakup implementasi kebijakan/program
Reformasi Birokrasi pada masing-masing
K/L/Pemda.

12. Quick Wins dalam kerangka strategi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
merupakan Program percepatan
dalam bentuk inisiatif kegiatan yang
menggambarkan percepatan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
yang oleh K/L/Pemda.
Quick Win Mandatory
• Tahun 2020 dan maksimal 2021
penyederhanaan birokrasi wajib menjadi
Quick Win Instansi pemerintah;
• Quick Win lain akan ditetapkan setiap
tahunnya oleh TRBN dan UPRBN
Quick Win Mandiri
• Dipilih sesuai dengan kebutuhan
organisasi, dinamika lingkungan strategis,
isu strategis, dan ketersediaan sumber
daya masing-masing instansi pemerintah

13. SEKRETARIAT
DAERAH
INSPEKTORAT
Unit Kerja
Reformasi Birokrasi
Unit Kerja
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik
PROSES BISNIS PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA
Pemerintah yang bersih,
akuntabel, dan
berkinerja tinggi
Pemerintah yang efektif
dan efisien
Pelayanan publik yang
baik dan berkualitas

14. STRATEGI
IMPLEMENTASI
KINERJA
Memastikan kinerja yang akan diwujudkan telah
sesuai dengan mandat dan memberikan dampak
yang dirasakan oleh masyarakat
PROSES BISNIS
Memastikan cara yang paling efektif dan efisien
dalam mencapai sasaran/tujuan organisasi
MANAJEMEN SDM
Memastikan standar kompetensi SDM untuk
mengisi struktur organisasi yang telah dirancang.
STRUKTUR ORGANISASI
Memastikan organisasi yang paling tepat fungsi
dan tepat ukuran untuk menjalankan proses
bisnis dalam mencapai sasaran/tujuan organisasi
PERATURAN
PERUNDANGAN
Untuk memayungi
legalitas setiap
pelaksanaan aktivitas
organisasi
PENGAWASAN
Untuk memastikan
setiap aktivitas bebas
dari penyimpangan
dan risiko pencapaian
tujuan
Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

15. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
HASIL 40%
 SURVEI INTERNAL
 SURVEI EKSTERNAL
 DAN LAIN-LAIN

16. AGUSTUSJULI OKTOBERSEPTEMBERJUNI
JUNI-JULI
EVALUASI MELALUI
TELECONFRENCE
JULI-SEPTEMBER
MELAKUKAN SURVEY
ON-LINE
VERIFIKASI LAPANGAN
(JIKA MEMUNGKINKAN)
VERIFIKASI ONLINE
(JIKA TIDAK MEMUNGKINKAN)
AGUSTUS-OKTOBER
NOVEMBER
1
2
3
TIME LINE EVALUASI RB
CATATAN
Tahun ini evaluasi masih tetap
dilakukan dengan mengambil sample
hingga ke unit kerjanya min. Eselon I

17. FAKTOR KEBERHASILAN
Komitmen Pimpinan
Share Vision
Self Improvement
Pelibatan Masyarakat yang Dilayani
Strategi Komunikasi
Monitoring dan Evaluasi Perkembangan
21

18. INTEGRASI
PELAKSANAAN
REFORMASI
BIROKRASI
PENERAPAN
MANAJEMEN
KINERJA
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
REFORMASI
BIROKRASI
REKOMENDASI PERBAIKAN

19. INTEGRASI
PELAKSANAAN
REFORMASI
BIROKRASI
1
PERMASALAHAN :
Pelaksanaan
reformasi birokrasi
lebih fokus pada level
Pemda saja serta
pelaksanaan delapan
aspek perubahan
tidak terintegrasi
SOLUSI :
Penyusunan Road
Map reformasi
birokrasi yang
terintegrasi dengan
RPJMD
1 REVIU DAN PENYUSUNAN ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI
Langkah-langkah:
1. Identifikasi permasalahan pelaksanaan
reformasi birokrasi;
2. Reviu dan penyusunan road map didasarkan
pada permasalahan utama yang harus
diselesaikan;
3. Penyusunan rencana aksi dan dijabarkan
hingga unit kerja dan Tim Kerja (jika perlu)
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI
Langkah-langkah:
1. Penyusunan mekanisme monev reformasi
birokrasi sebagai bagian dari pelaksanaan
manajemen pemerintahan;
2. Fokus pada perubahan yang lebih baik;
3. Tindak lanjut hasil monev
2

20. PENERAPAN
MANAJEMEN
KINERJA
2
PERMASALAHAN:
Kinerja belum
dijadikan acuan
dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi
SOLUSI:
Setiap area
perubahan dalam
reformasi birokrasi
mengarah pada
peningkatan kinerja
organisasi
PENERAPAN SAKIP YANG LEBIH BAIK
Langkah-langkah:
1. Penyempurnaan definisi kinerja organisasi,
unit kerja hingga individu;
2. Mekanisme cascade kinerja;
3. Menumbuhkan budaya kinerja
PENYEMPURNAAN PROSES BISNIS DAN ORGANISASI
Langkah-langkah:
1. Reviu dan penyempurnaan proses bisnis
mengacu pada cascade kinerja;
2. Penyempurnaan SOP mengacu proses bisnis;
3. Perbaikan SOTK dengan melihat kesesuaian
organisasi dengan kinerja yang diharapkan;
24
PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
Langkah-langkah:
1. Penyusunan Program dan Kegiatan mengacu
pada proses bisnis yang ditetapkan;
2. Memastikan terdapat keselarasan antara
kinerja pemerintah daerah, hasil program dan
output kegiatan serta komponen kegiatan;
3. Monev hasil program dan kegiatan secara
berkala.
1
2
3

21. PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK
3
PERMASALAHAN:
• Pelayanan yang
diberikan belum
sepenuhnya
mampu
meningkatkan
kinerja Pemerintah
Daerah
SOLUSI
• Perbaikan mekanisme
pelayanan publik
untuk memicu
peningkatan kinerja
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
Langkah-langkah:
1. Knowing your customers
2. Reviu prosedur pelayanan;
3. Reviu dan perbaikan standar pelayanan;
4. Monev kualitas pelayanan
25

22. PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
REFORMASI
BIROKRASI
4
PERMASALAHAN:
Hasil pelaksanaan
reformasi birokrasi
tidak selalu sesuai
dengan kondisi yang
diharapkan
SOLUSI:
Perbaikan mekanisme
pengendalian
pelaksanaan reformasi
birokrasi
PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN
DALAM PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI
Langkah-langkah:
1. Menumbuhkan budaya three lines of
defense;
2. Peran APIP sebagai over sight, Insight dan
foresight dalam pelaksanaan manajemen
pemerintahan.
26

23. TERIMA KASIH
DIDID NOORDIATMOKO
Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan