ZI-REFORMASI
•
1 j'aime•599 vues
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/ DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan: 1. tidak ada korupsi; 2. tidak ada pelanggaran; 3. APBN dan APBD baik; 4. semua program selesai dengan baik 5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; 6. komunikasi dengan publik baik; 7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; 8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; 9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan) ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à ZI-REFORMASI
Similaire à ZI-REFORMASI (20)
Plus de Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
Plus de Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP (20)
Dernier
Dernier (14)
ZI-REFORMASI
- 1. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2020 menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi & Wilayah Birokrasi Bersih & Melayani DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Inspektorat Jenderal KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Maizar Radjin, M.Ak, QIA
- 2. 01 02 03 04 05 PENGERTIAN UMUM PEMBANGUNAN ZI MEKANISME PENILAIAN CATATAN ZI 2019 PERSIAPAN PENILAIAN OUTL NE
- 4. 4Sumber: KemenPANRB-Pembangunan ZI 2020 1. TRANSFORMASI BIROKRASI SD TAHUN 2025
- 5. 5 2. ROAD MAP PEMBANGUNAN ASN Sumber: Perpres 81/2010
- 6. Sumber: Lampiran III Perpres 18 Tahun 2020 RPJMN 2020-24. Matrik Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-24 6 3. INDIKTOR KEBERHASILAN IPAK PADA RPJMN 2020-24
- 7. Sumber: KemenPANRB-Implementasi RB 2020-24 4. SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024 7
- 8. 8 Manajemen Perubahan: Biro KIP (5) Akuntabilitas: Biro Perencanaan (6) Kelembagaan: Biro Kepegawaian & Org (15) Tata Laksana: Pustikom & Biro Kepegawaian & Organisasi (5) Manajemen SDM ASN: Biro Kepegawaian & Organisasi (15) Peraturan Perundangan: Biro Hukum (5) Pelayanan Publik: PPTB (6) PENGENDALIAN GRATIFIKASI PENERAPAN SPIP PENGADUAN MASYARAKAT WHISLE-BLOWING SYSTEM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS APIP Penguatan Pengawasan ITJEN (12) 1 2 73 64 5 8 Zona Integritas berada di Indikator ke-6 (21% / 4,17%) 5. ZONA INTEGRITAS : REFORMASI BIROKRASI
- 9. 9 1 2 MANDATORY MANDIRIUNIT KERJA KAWASAN • Perpres 54/2018 • Permenpanrb 10/2019 • Permenpanrb 10/2019 Prioritas K/L Stranas PK 1. KAWASAN TERPADU 2. APH 3. UNIT LAYANAN PEMDA 4. ATR/BPN 1. Unit-unit layanan utama K/L 2. Memiliki tingkat keberhasilan RB yang cukup tinggi di unit tersebut 3. Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan public 4. Mengelola sumber daya yang cukup besar • Terdapat peta proses bisnis pelayanan utama kawasan yang menggambarkan integrasi lintas unit kerja pada suatu kawasan; • lmplementasi peta proses bisnis pelayanan utama ditindaklanjuti dengan pembuatan SOP di internal unit kerja; • Terdapat system informasi dalam pelaksanaan proses bisnis yang terintegrasi antar unit kerja pada suatu kawasan 6. KRITERIA PEMBANGUNAN ZI (PANRB, KSP, KPK, Bapennas, Kemendagri ) Sumber: KemenPANRB-Pembangunan ZI 2020
- 10. 10 SYARAT WBK WBBM TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH Opini BPK minimal “WDP” Opini BPK minimal “WTP” Nilai AKIP minimal “B” TINGKAT UNIT KERJA Dianggap berhasil dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Unit Kerja yang diusulkan merupakan core layanan utama dari instansinya Mengelola sumber daya yang cukup besar LHKASN & LHKPN 100% Telah mendapat predikat WBK sebelumnya 10 7. SYARAT PENGUSULAN UNIT KERJA Sumber: KemenPANRB-Pembangunan ZI 2020
- 11. 11 8. TUJUAN PEMBANGUNAN ZI UNIT PERCONTOHAN Sumber: KemenPANRB-Pembangunan ZI 2020
- 12. 9. INFOGRAFIS ENAM TAHUN PEMBANGUNAN ZI Sumber: KemenPANRB-Data Diolah 12 33 51 174 485 910 2,246 12 11 15 71 200 779 9 1 2 6 5 57 64% 24% 10% 16% 23% 37% 0% 55% 241% 179% 88% 147% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nominator ZI Berpredikat WBK Berpredikat WBBM Indeks Keberhasilan Peningkatan Pengajuan
- 14. 14 1. LIMA LANGKAH MEMBANGUN ZI KOMITMEN PIMPINAN dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama Menyediakan FASILITAS Lebih Baik dan Semangat Hospitallity untuk kepuasan publik. MEMBUAT PROGRAM yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut. MELAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya. MENETAPKAN STRATEGI KOMUNIKASI untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat. MANAJEMEN MEDIA KOMITMEN KEMUDAHAN PELAYANAN PROGRAM YG MENYENTUH MASYARAKAT MONITORING & EVALUASI Sumber: KemenPANRB-Pembangunan ZI 2020
- 15. Piagam Pencananan Pembagunan Zona Integritas 2. PIAGAM PENCANANGAN : KOMITMEN BERSAMA Piagam Penerapan Pengendalian Gratifikasi Piagam Deklarasi Anti Pungutan Liar 15
- 16. Manajemen Perubahan Tata Laksana Manajemen SDM Akuntabilitas Pengawasan Pelayanan 16 + Agen Perubahan Duta Layanan 3. MENETAPKAN VOCAL POINT/PIC : PERSON
- 17. 17 4. MEMBANGUN INDIKATOR PENGUNGKIT INDIKATOR TUJUAN AREA PERUBAHAN SASARAN 1. MANAJEMEN PERUBAHAN mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. 1. Tim Kerja 2. Dokumen Pembangunan Zona lntegritas 3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan (periodik) 4. Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja 1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam mewujudkan Zona lntegritas menuju WBK/WBBM; 2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona lntegritas menuju WBK/WBBM; 3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan
- 18. 18 Lanjutan… INDIKATOR TUJUAN AREA PERUBAHAN SASARAN 2. PENATAAN TATA LAKSANA meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur 1. SOP Kegiatan Utama 2. E-Office 3. Keterbukaan lnformasi Publik 1. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Unit Kerja ZI menuju WBK/WBBM; 2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Unit Kerja Zona lntegritas menuju WBK/WBBM; 3. Meningkatnya transparansi publik di Unit Kerja Z I menuju WBK/WBBM.
- 19. 19 INDIKATOR TUJUAN AREA PERUBAHAN SASARAN 3. PENATAAN SISTEM MSDM meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur Sipil Negara 1. Perencanaan Pegawai, Bazeting, excisting & tindak lanjut 2. Pola terkait: • Pengembangan kompetensi • Mutasi Internal • Penegakan Disiplin • Pemberian Reward dan Punish 3. Penetapan Kerja lndividu 4. Sistem lnformasi Kepegawaian yang terintegrasi (top-down) 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM 3. Meningkatnya disiplin SDM 4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Lanjutan…
- 20. 20 INDIKATOR TUJUAN AREA PERUBAHAN SASARAN 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja 1. Keterlibatan Pimpinan • Terlibat secara langsung dan memantau 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja • memiliki dokumen perencanaan; • berorientasi hasil; • Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and Time bound (SMART); • meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja 1. Meningkatnya budaya kinerja Unit Kerja 2. Meningkatnya capaian kinerja Unit Kerja Lanjutan…
- 21. 21 INDIKATOR TUJUAN AREA PERUBAHAN SASARAN 5. PENGUATAN PENGAWASAN meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 1. Pengendalian Gratifikasi 2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal 3. Penerapan SPIP 4. Pengaduan Masyarakat 5. Wistle Blowing System 6. Penanganan Benturan Kepentingan 7. LHKPN/LHKASN 1. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah 2. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; 3. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; 4. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah Lanjutan…
- 22. 22 INDIKATOR TUJUAN AREA PERUBAHAN SASARAN 6. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat 1. Standar Pelayanan 2. Budaya Pelayanan Prima 3. Penilaian Kepuasan Terhadap Masyarakat 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; 2. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah 3. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah Lanjutan…
- 23. 23 5. MEMBANGUN INDIKATOR HASIL mengawal responden sejak masa pembagunan ZI : Identifikasi data responden STAKEHOLDER UTAMA (PRIMER) Pihak yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek. STAKEHOLDER PENDUKUNG (SEKUNDER) Pihak yang tidak berkaitan langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. STAKEHOLDER KUNCI Pihak yang punya wewenang secara legal untuk mengambil keputusan Contoh • Masyarakat/tokoh masyarakat • manajer publik yakni lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan Contoh • Lembaga pemerintah • Lembaga swadaya masyarakat/LSM • Peguruan tinggi • Badan usaha • Pengusaha Contoh: • Pemerintah kabupaten. • DPR kabupaten. • Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan
- 24. 24 6. MEMBANGUN PERSEPSI STAKEHOLDER 1. Kejelasan & Kemudahan Persyaratan Pelayanan 2. Kecukupan Petugas Layanan 3. Kepastian & Kesederhanaan Prosedur Pelayanan 4. Petugas Layanan Berkompeten & Beretika 5. Kenyamanan & Keamanan Sarana & Prasana 6. Kewajaran & Keterjangkauan Biava 7. Kejelasan Maklumat Pelayanan 8. Kesesuaian Pelayanan dengan Ketentuan 9. Penyelenggara Layanan dengan Komitmen Tinggi 10. Terdapat Penanganan Pengaduan/Masukan 1. Transparansi standar & prosedur 2. Kemudahan standar & prosedur 3. Perlakuan spesial/khusus 4. Perbedaan layanan berdasar nepotisme 5. Kecenderungan tindakan melanggar hukum 6. Kecenderungan benturan kepentingan
- 25. MANAJEMEN PERUBAHAN PENATAAN 1. Tata Laksana 2. Manajemen SDM PENGUATAN 1. Akuntabiltas 2. Pengawasan PENINGKATANKUALITAS PELAYANANPUBLIK PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN PERSEPSI ANTI KORUPSI PENYELESAIAN TLHP/A PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN PENGUNGKIT (SKUNDER) HASIL (PRIMER) 7. KERANGKA LOGIS MEBANGUN ZI 25
- 27. 27 1. TIME LINE PEMBANGUNAN ZI 1. MAKS – 30 JUNI Usulan K/L 1. Mengupload dalam aplikasi PMPZI 2. Isian LKE by Aplikasi 3. LKE & Data dukung kirim by softfile 2. JUNI Desk Evaluation Tim Kemenpan melakukan verifikasi terhadap LKE & Data Dukung yang disampaikan 3. JULI sd AGUSTUS Survey Indikator Hasil 1. BPS & Tim Khusus ZI 2. Online / SMS Blast 3. Base on 40 Indentitas Stakehoder yang disampaikan 4. SEPT sd M-III NOP Verifikasi Lapangan 1. Pemaparan pembangunan ZI oleh Kepala Kantor 2. Survey On The Spot TPN PLENO TPN PANRB, KPK, Ombudsman & BPS 5. M-IV NOP PENGANUGERAHAN PREDIKAT WBK & WBBM 6. M-I DES Peringatan hari anti korupsi seduniaDESEMBER Catatan Berdasarkan pelaksanaan TA. 2019
- 28. 28 BATAS WAKTU PENYAMPAIKAN REKAP PENIALAIAN MANDIRI INDIKATOR PENGUNGKIT DAN HASIL 29 2-12 19 30Juni SD IRJEN KP.904/2020 Tgl. 27 April 2020 ITJEN (TPI) MELAKUKAN VERIFIKASI DAFTAR TEMUAN DAN HASIL REKAP LKE Temuan 2018-19 Tutas 100% & Survey mandiri nominasi atas IPAK & IPP ITJEN VERIFIKASI & KOMFIRMASI KEKURANGAN ATAS PENYAMPAIAN TANGGAL 19 JUNI 2020 22-23 JuniMei Juni BATAS WAKTU PENYAMPAIAN KE ITJEN LKE DAN DATA DUKUNG WBK DAN WBBM 24-29 Juni INPUT NOMIMASI KE APLIKASI PMPZI KEMENPANRB Daftar UPT berserta Nilai Perelemen Pengungkit dan Hasil Juni PENYUSUNAN SURAT MENHUB KE MENPANRB PERMOHONAN EVALUASI NOMINASI ZI 2020 Surat di upload dalam aplikasi PMPZI Catatan Unit Kerja yang tidak melampirkan isian Rekap LKE, LKE dan Data dukung UPT nominasinya secara resmi akan gugur secara otomatis by sistem 2. TIME LINE PENGUSULAN ZI Proses sampai dengan pengajuan permohonan evaluasi oleh TPN terhadap nominasi ZI 2020 Kemenhub yang telah lolos syarat awal dan administrasi oleh TPI 1. Isian LKE dan Data Dukung 2. Matrik Indentitas 40 Stakeholder (Responden)
- 29. 29 3. GRADASI PENILAIAN : QUALITY CYCLE P D C A Telah merencanakan Telah Melaksanakan Telah melakukan memantau Telah melakukan langkah penyesuaian/ perbaikan program perbaikan harus dimulai dengan perencanaan yang baik, yang memiliki serangkaian tindakan/aksi yang efektif, diperiksa/dimonitor kemajuannya dan pada akhirnya dilakukan tindakan perbaikan, dan dilanjutkan secara terus menerus dalam suatu siklus PDCA yang fleksibel. CONTINUOUS IMPROVEMENT
- 30. 30 Skor % Skor % 1 Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN Tindak lanjut hasil audit ITJEN dan BPK 5 5 100% 5 100% Hasil Survey persepsi anti korupsi 15 13.5 90% 13.9 93% 2 Kualitas Pelayanan Publik Hasil Survey persepsi pelayanan 20 15 75% 17 85% 1 Manajemen Perubahan 5 3.75 75% 4.25 85% 2 Penataan Tata Laksana 5 3.75 75% 4.25 85% 3 Penataan SDM 15 11.25 75% 12.75 85% 4 Penguatan Akuntabilitas 10 7.5 75% 8.5 85% 5 Penguatan Pengawasan 15 11.25 75% 12.75 85% 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10 7.5 75% 8.5 85% I. INDIKATOR HASIL (40%) II. INDIKATOR PENGUNGKIT (60%) KRITERIA PENILAIAN SKOR FULL Minimal WBK Minimal WBBM 4. NILAI MINIMUM PREDIKAT WBK & WBBM PERBEDAAN WBK DAN WBBM 1. Tingkat kematangan implementasi perubahan 2. Tingkat keberlanjutan perubahan 3. Tingkat kualitas pelayanan dan kinerja
- 31. 31 5. TAHUN 2019, 90% NOMINASI ZI KEMENHUB LOLOS DESK EVALUATION Disurvey BPS Disurvey Timsus ZI PANRB Berdasarkan surat Deputi RBKunwas Nomor: B22/2019, Tgl 11 Juli 2019 Berdasarkan informasi Tim ZI PANRB Tgl. 23 Juli 2019 1. BPLJSKB Bekasi 2. KSU Tanjung Priok 3. KSU Tanjung Perak 4. KSU Belawan 5. KSU Makassar 6. OPU Tanjung Priok 7. OPU Tanjung Perak 8. OPU Belawan 9. OPU Makassar 10. KSOP Batam 11. KSOP Tanjung Emas 12. Disvav Tanjung Priok 13. Disvav Belawan 14. Disvav II Semarang 15. Disvav Surabaya 16. Disvav Makassar 17. BKKP 18. Otband I Soekarno-Hatta 19. Otband II Medan 20. Otband III Surabaya 21. Otband IV Bali 22. Otband V Makassar 23. Balai Hatpen 24. Poltekpel Sumbar 25. STIP Marunda 26. Poltekpel Surabaya 27. PIP Makassar 1. Balitbang 2. BPTD Wil.IV Riau 3. BPTD wil. IX Jawa Barat 4. BPTD Wil. X Prov. Jawa Tengah dan DIY Satpel Terminal Ir.Soekarno-Klaten 5. BPTD Wil. X Prov. Jawa Tengah dan DIY Satpel Terminal Tirtonadi Solo 6. BPTD Wil. XIII Prov. Nusa Tenggara Timur 7. BPTD Wil. XVI Prov. Kalimantan Tengah 8. KSOP Gresik 9. KSOP Tarakan 9. KSOP Tarakan 10. Disnav Benoa 11. DKPPU 12. Dit Angud 13. UPBU Kalimarau 14. Balai Pengujian Perkeretaapian 15. BP2TD Bali 16. BP2 Penerbangan Banyuwangi 17. Poltekpel Malahayati 18. BP2 Penerbangan Palembang 19. BP2TL Jagakarsa
- 32. 4. CATATAN ZI 2019
- 33. 33 1. DALAM PELAKSANAAN RB 4. 2. 1. 3. Bersifat proyek Tidak Terintegrasi Tidak mengacu pada akar permasalahan Fungsi Pengawasan Tidak Optimal Sumber: KemenPANRB-Implementasi RB 2020-24
- 34. 34 2. INDIKATOR PENGUNGKIT CATATAN Pemahaman01 Survey Kepuasan07 Pengawasan02 Inkosistensi06 Keterlibatan Pimpinan03 Menejemen Media05 Inovasi04 Belum terlihat adanya pemahaman yang utuh terhadap subtansi 6 area perubahan pembangunan zona integritas dari pimpinan dan pegawai di unit kerja Implementasi sistem pengawasan yang belum mantap, masih pada sekedar public campaign dan belum pada pembangunan secara sistemik, dan pimpinan belum terlihat keterlibatan pimpinan dalam mengawal pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan di lapangan Pemahaman dan Keterlibatan pimpinan dalam implementasi manajemen kinerja masih rendah Inovasi program dan kegiatan pelayanan belum bisa menjawab isu strategis yang sesuai dengan core business Pengelolaan terhadap media untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder ekstenal/masyarakat belum dilakukan secara efektif Inkonsistensi implementasi pelayanan kepada publik menurut kertas kerja evaluasi internal dengan kondisi nyata di lapangan Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat hanya bersifat formalitas dan belum dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan masyarakat Sumber: KemenPANRB-Pembangunan ZI 2020
- 35. 35 3. INDIKATOR HASIL Sumber: KemenPANRB-Pembangunan ZI 2020 INDEKS PERSEPSI PELAYANAN (IPP) Tidak memenuhi syarat minimal IPP terkait Prosedur, Persyaratan, Biaya, Waktu, Penyelesaian INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) Tidak memenuhi syarat minimal IPAK terkait masih ada percaloan dan masih ada pungli
- 37. 37 1. DESK EVALUATION Tuntasnya temuan Eksternal dan Internal Terdapat aksi tindaklanjut pengaduan Menyampaikan dengan baik perkembangan pembangunan ZI Terdapat komitmen Bersama untuk berintegritas Terdapat program kemudahan pemberian layanan Terdapat aksi monitoring, analisis dan evaluasi pembangunan ZI Manajemen Media (memviralkan) aktivitas ZI
- 38. 38 2. SURVEY INDIKATOR HASIL Survey mandiri layanan kepada stakeholder dilakukan secara periodik bukan tematik KEDUA Mengawal seluruh stakeholder yang telah disampaikan melalui kampanye informasi- informasi pembangunan ZI KETIGA Dalam hari pelaksanaan survey, semua elemen mengetahui saat itu adalah hari super integritas dan pelayanan prima PERTAMA
- 39. 3. VERIFIKASI LAPANGAN 39 PAPARAN KEPALA KANTOR ON THE SPOT • perbanyak evidence dokumentasi • Menggambarkan area-area perubahan • Minim narasi, menarik, singkat, dan komprehensif • Terdapat ciri khusus organisasi (kedaerahan/ moto/slogan/jargon/hastag dsb • Tidak lebih dari 60 Menit • Hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran RB • Mengutamakan proses dan outcome • Pimpinan dan Seluruh Manajemen hadir • PIC menguasai input, proses, ouput & outcome area perubahan • Bukti dukung konsisten sesuai isian LKE • Budaya Hospitality seluruh area kantor • Demontrasi yel-yel/slogan-slogan pembangunan ZI
- 40. 4. FAKTOR KEBERHASILAN ZI MONEV PERKEMBANGAN SHARE VISION SELF IMPROVEMENT PERLIBATAN MASYARAKAT YANG DILAYANI STRATEGI KOMUNIKASI 40 KOMITMEN PIMPINAN