Teks tersebut membahas tentang pengertian dan tujuan dari konferensi internasional. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
- Konferensi internasional bertujuan untuk membahas isu-isu global dan mencari solusi bersama.
- Para peserta konferensi terdiri dari perwakilan negara-negara dan organisasi internasional.
- Hasil konferensi berupa kesepakatan bersama untuk mengatasi masalah-masalah yang dibahas
14. Jakarta, 11 Agustus 2020
K E M E N T E R I A N P E N D A YA G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A
TEGUH WIDJINARKO
Plt Deputi Bidang SDMA
PENYETARAAN JABATAN
ADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL
DALAM RANGKA MENDUKUNG PENYEDERHANAAN BIROKRASI
15. 12.080JABATAN ESELON 4
DIREKOMENDASIKAN UNTUK
PENYETARAAN KE JABATAN
FUNGSIONAL AHLI MUDA
4.013JABATAN ESELON 3
DIREKOMENDASIKAN UNTUK
PENYETARAAN KE JABATAN
FUNGSIONAL AHLI MADYA
Perkembangan Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional
Dalam Rangka Mendukung
Penyederhanaan Birokrasi
23.622JABATAN ADMINISTRASI
DIREKOMENDASIKAN UNTUK
PENYETARAAN KE JABATAN
FUNGSIONAL
7.529JABATAN ESELON 5
DIREKOMENDASIKAN UNTUK
PENYETARAAN KE JABATAN
FUNGSIONAL AHLI PERTAMA
52INSTANSI PUSAT
SUDAH DIREKOMENDASIKAN
PENYETARAAN JABATAN
21INSTANSI PUSAT DALAM
PROSES KONFIRMASI/
VERIFIKASI/ VALIDASI KARENA
USULAN BARU/REVISI ATAU
MENUNGGU SOTK BARU
73INSTANSI PUSAT
SUDAH MENGUSULKAN
PENYETARAAN JABATAN
Executive
Summary
Data per 10 Agustus 2020
Data dapat berubah sesuai perkembangan terbaru
16. TATA CARA PELAKSANAAN
PENYETARAAN JABATAN DI KEMENTERIAN/LEMBAGA
Usulan
Hasil identifikasi dan
pemetaan jabatanKajian/Validasi
• Validasi penyetaraan
• Validasi jabatan khusus/
dipertahanan
PERSETUJUAN
MENTERI
PENGANGKATAN
PPK
Mengangkat dan melantik
LAPORAN KEPADA
MENTERI
Tembusan
• BKN
• Instansi Pembina JF
Monitoring
Dan
Evaluasi
17. TATA CARA PELAKSANAAN
PENYETARAAN JABATAN DI PEMERINTAH DAERAH
Kajian/Validasi
• Validasi penyetaraan
• Validasi jabatan khusus/
dipertahanan
PEMERINTAH
PROVINSI
KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
REKOMENDASI
KEMENTERIAN
PANRB
PERSETUJUAN
KEMENTERIAN
DALAM NEGERI
Usulan Kabupaten/Kota
Hasil identifikasi dan
pemetaan jabatan
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
18. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
P E N Y E T A R A A N J A B A T A N A D M I N I S T R A S I
P E R M A S A L A H A N S O L U S I
MIND SET
Kecenderungan pola pikir yang berorientasi bahwa
keberhasilan karier seseorang hanya dilakukan melalui
jabatan struktural
Menunggu penataan organisasi
Penyetaraan jabatan dilakukan setelah adanya penataan
organisasi, sementara penyetaraan perlu cepat dilakukan
JF yang terbatas
Saat ini jumlah jabatan fungsional masih terbatas sehingga
belum bisa mewadahi pengalihan ke JF yang sesuai
Penurunan penghasilan
Ada kekhawatiran terjadi penurunan penghasilan karena
beralih ke JF
Mekanisme kerja belum tertata
Mekanisme kerja dalam pelaksanaan fungsi koordinasi
belum tertata, sehingga tidak ada kejelasan hirarki antara JF
yang lebih tinggi jenjangnya dengan JF di bawahnya
Kesetaraan karier
Peningkatan kompetensi, menajemen talenta, penyusunan pola
karier, dan mendorong suksesi berdasarkan sistem merit
(mutasi dan promosi tidak dilakukan melalui seleksi terbuka)
Percepatan delayering
Mendorong instansi pemerintah untuk melakukan penataan
organisasi dan secara parallel melakukan penyetaraan
Percepatan pembentukan JF baru
Saat ini sedang dilakukan upaya percepatan pembentukan
JF baru. Tahun 2020 ini sudah dibentuk 25 JF baru.
Rperpres Penyetaraan Penghasilan
Percepatan penyelesaian Rperpres tentang Penyetaraan
Penghasilan JA yang terdampak Penyederhanaan Birokrasi
Menetapkan mekanisme kerja
Instansi pemerintah didorong untuk menyusun dan
menetapkan mekanisme kerja koordinator dan sub
koordinator dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
19. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
P E N Y E T A R A A N J A B A T A N A D M I N I S T R A S I
P E R M A S A L A H A N S O L U S I
Pengalihan JA ke JF bagi TNI/Polri
▪ Pada instansi pemerintah tertentu terdapat jabatan Eselon III
dan IV yang diduduki oleh Prajurit TNI atau Anggota Polri.
▪ Perbedaan regulasi pengaturan jabatan fungsional ASN
dengan jabatan fungsional TNI/Polri
▪ Perlunya regulasi untuk mengatur dan mengakomodasi
Prajurit TNI dan Anggota Polri yang akan dialihkan ke dalam
jabatan fungsional, khususnya jabatan yang memang
membutuhkan kompetensi TNI/Polri.
Upaya penyelesaian masalah
1. Membentuk Pokja Teknis antar Kementerian terkait dan
melakukan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh
Kementerian PANRB
2. Solusi untuk pengalihan jabatan eselon III dan IV yang
diduduki oleh Prajurit TNI dan Anggota Polri pada
Instansi Pusat Tertentu ke jabatan fungsional.
3. Mekanisme pengalihan bagi Prajurit TNI dan Anggota
pada Instansi Pusat Tertentu ke dalam jabatan
fungsional dan jenis jabatan fungsional yang diduduki.
Orientasi pengumpulan Angka Kredit
Kecenderungan pola pikir pejabat fungsional untuk
mengumpulkan angka kredit, tanpa memikirkan
kontribusinya pada kinerja organisasi
Penerapan Manajemen Kinerja
Pemerintah sedang menyusun pedoman manajemen kinerja
untuk menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam rangka
memastikan setiap pegawainya memberikan kontribusi yang
positif bagi kinerja unit kerja, organisasi bahkan kinerja
pencapaian target pembangunan nasional.
20. Langkah Selanjutnya
Percepatan penyelesaian Rpepres tentang Penyetaraan
Penghasilan JA yang terdampak Penyederhanaan Birokrasi
Percepatan pengalihan JA ke JF di pemerintah daerah ➔
Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri
Percepatan penyelesaian permasalahan di instansi yang
terkait dengan TNI/Polri
Percepatan pengangkatan dan pelantikan JF yang
ditargetkan selesai 31 Desember 2020
21. “ASN BERKINERJA DAN BERDAMPAK NYATA”
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
KATEGORI:
PPT TELADAN
PNS INSPIRATIF
THE FUTURE LEADER
ANUGERAH ASN 2020
PENDAFTARAN:
27 JULI – 1 SEPTEMBER 2020
Piala Adhigana
www.menpan.go.id @kemenpanrb @kempanrb Kementerian PANRB
22. K E M E N T E R I A N P E N D A YA G U N A A N A P A R A T U R N E G A R A
D A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I R E P U B L I K I N D O N E S I A
TERIMA KASIH
kempanrb kemenpanrb Kementerian-PANRB
DISCLAIMER:
This document is strictly private, confidential and personal
to its recipients and should not be copied, distributed or
reproduced in whole or in part, nor passed to any third
party without the consent and prior approval of the Author.