TUJUAN 1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi) 2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L) 3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I

1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
YANG LEBIH EFISIEN, EFEKTIF DAN
BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT
Kementerian PPN/
Bappenas
Disampaikan pada Sosialisasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)
25 Juni 2020
Ir. Basah Hernowo, MA
Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas

2. Kementerian PPN/
Bappenas
22
Pada dokumen Renja
dideteksi terdapat
Overlap antar K/L,
dimana nomenklatur
program berbeda
namun output-nya
sama.
LATAR BELAKANG
PEMBANGUNAN
TIDAK EFISIEN & TIDAK EFEKTIF
Struktur Organisasi
Pemerintah
(Es I – Es II – Es III)
Visi-Misi Presiden
Perencanaan & Penganggaran
(Program – Kegiatan – Output)
?
Ø Missing Link antara Struktur Organisasi dengan Visi-Misi Presiden
Ø Perencanaan & Penganggaran menerjemahkan Visi-Misi Presiden
yang dilakukan organisasi pemerintah yang sudah given
Ø Kesalahan Struktur Organisasi Pemerintah menyebabkan:
- Tumpang tindih output (output sama dalam 2 K/L yang memiliki
Program K/L yang berbeda)
- Meningkatnya cost of bureaucracy (overhead cost belanja barang/
operasional unit organisasi)
- Program menempel (attach) pada UKE I akan berpotensi terjadi
penggelembungan organisasinya.

3. Kementerian PPN/
Bappenas
3
PROGRAM SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
PASAL 1:
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran
dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah
18. Program Kementerian/Lembaga (K/L) / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sekumpulan rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga atau
Satuan Kerja Perangkat Daerah
19. Program Kementerian/Lembaga (K/L) / Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sekumpulan rencana kerja suatu beberapa Kementerian/Lembaga
atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah
20. Program Kewilayahan dan Lintas Kewilayahan adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau Kawasan.
PASAL 4 :
2) RPJMN Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat
strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian Lembaga, Kewilayahan, serta kerangka ekonomi
makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
3) RKP merupakan penjabaran dari RPJMN Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian Lembaga, Kewilayahan
dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
PROGRAM
(K/L, Lintas K/L,
dan Kewilayahan)
Kebijakan, Tujuan
& Sasaran
(RPJMN, RENSTRA,
RKP, RENJA)
Anggaran
(PAGU INDIKATIF,
PAGU ANGGARAN)
RKA KL & APBN

4. Kementerian PPN/
Bappenas
4
K O N D I S I E X I S T I N G
86 K/L, 289 ESELON 1
428 PROGRAM
R E S T R U K T U R I S A S I *
86 K/L, 289 ESELON 1
102 PROGRAM
RESTRUKTURISASI PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA
84 tidak lintas 18 Lintas KL
TUJUAN RESTRUKTURISASI
PROGRAM K/L
• Mengurangi tumpang tindih
kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
• Meningkatkan konvergensi kegiatan
pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
• Mengurangi cost of bureaucracy
karena satu program bisa digunakan
oleh beberapa UKE I
ACUAN RETRUKTURISASI
PROGRAM K/L
a.Visi-Misi Presiden yang tertuang
dalam 7 Agenda Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMN) Tahun 2020-
2024
b.Tugas dan Fungsi
Kementerian/Lembaga dalam
kabinet baru sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang terkait
PROSES & TAHAPAN
• Konsep Restrukturisasi Program K/L
• Pertemuan Tiga Pihak (Kem PPN/
Bappenas, Kem Keuangan, dan K/L)
pembahasan Rumusan Program
K/L.
• Penetapan Program melalui SEB
Menteri PPN/Kepala Bappenas dan
Menteri Keuangan (SEB
Retrukturisasi Program K/L
tertanggal 8 Mei 2020)

5. PRODUK (OUTPUT) PEMERINTAH
(PUBLIC DOMAIN VS PRIVATE DOMAIN)
Kerangka Regulasi
• Kegiatan dalam Kerangka Regulasi adalah kegiatan
pemerintah dalam rangka baik memfasilitasi, mendorong,
maupun mengatur kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.
Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi
• Kegiatan dalam Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi
Pemerintah adalah kegiatan pemerintah dalam rangka
menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh
masyarakat.
Private
(Masyarakat & Dunia Usaha)
§ Mengatur Masyarakat untuk
mencapai keadilan dan
kesejahteraan
§ Memfasilitasi/Insentif bagi dunia
usaha (Private)
§ Memberikan pelayanan umum
kebutuhan dasar masyarakat
§ Memberikan fasilitas dasar
(public goods) untuk
dimanfaatkan masyarakat atau
dunia usaha.
Publik
Intervansi Pemerintah (PP 40/2006 & PP 17/2017)

6. 6
PEMERINTAH
KERANGKA
REGULASI
PERATURAN
KEBIJAKAN, DST
PELAYANAN
UMUM
PELAYANAN
PUBLIK
FASILITASI, DST
INVESTASI
SARANA
PRASARANA
PENDIDIKAN,
DST
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
INTERNAL K/L
TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
Cost of Bureaucracy
Investasi Fisik
(Public Goods)
Investasi Non-Fisik
Public Service
Pemberdayaan (V
Public Control
Private Incentive
INTERVENSI & PRODUK PEMERINTAH

7. Intervensi
Pemerintah
• Memastikan
intervensi
Pemerintah
tidak
tumpang
tindih dengan
Swasta
Jenis Produk/
Output
• Mengetahui
secara umum
bentuk
produk
(output)
pemerintah
dalam
konteks
intervensi
pemerintah
KRO
• Klasifikasi
output-
output K/L
yang sejenis
• Comparable
dan bisa
dibandingkan
unit cost nya
RO
• output riil
yang spesifik
(fokus dan
lokus)
• Merupakan
produk akhir
(end product)
K/L
PENTERJEMAHAN INTERVENSI PEMERINTAH
DALAM OUTPUT KEGIATAN K/L (KRO & RO)
PENDEKATAN MANAJERIAL STRUKTUR PERENCANAAN & PENGANGGARAN

8. TERIMA KASIH
Kementerian PPN/
Bappenas