File powerpoint untuk presentasi penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk pengaturan berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

1. PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PENGATURAN
(PERDA DAN PERKADA)
Ahmad Medapri H, S.H., M.Eng., M.I.D.S.

2. PRESUMTIO JUSTEA
CAUSA
Kebijakan pemerintah harus dianggap benar
dan memiliki kekuatan hukum mengikat
sampai dibuktikan sebaliknya

3. !!!
UU 12 Tahun 2011
Perpres 87 Tahun 2014
Permendagri 80 Tahun 2015

4. “
www.ahmadmedapri.blogspot.com
Peraturan tertulis yang memuat norma
hukum yang mengikat secara umum
dan dibentuk atau ditetapkan oleh
lembaga negara atau pejabat yang
berwenang melalui prosedur yang
ditetapkan dalam Peraturan
Perundang-undangan.
“

5. PRODUK HUKUM DAERAH
◎ Pengaturan
◎ Penetapan

6. “
www.ahmadmedapri.blogspot.com
Mana Peraturan, mana
Keputusan???

7. JUDUL PRODUK HUKUM :
◎ PEDOMAN SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
TANAMAN PERKEBUNAN DI PROVINSI BENGKULU
◎ PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
◎ HASIL EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LEBONG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2017 DAN RAPERBUP LEBONG TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
◎ PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR UBAH
BENTUK PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2017
◎ PANITIA HUT RI 2017

8. PERATURAN DAERAH
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

9. PROSES PERDA
PENYEBARLUASANPENGUNDANGANPENETAPANPEMBAHASANPENYUSUNANPERENCANAAN

10. PROPEMPERDA
a. Perintah peraturan
perundang-undangan
yang lebih tinggi;
b. Rencana
pembangunan daerah;
c. Penyelenggaraan
otonomi daerah dan
tugas pembantuan;
dan
d. Aspirasi masyarakat
daerah.

11. PERDA DI LUAR PROPEMPERDA
Mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan
konflik, atau bencana alam;
Menindaklanjuti kerja sama
Mengatasi keadaan tertentu
Akibat pembatalan oleh Menteri
Perintah dari ketentuan peraturan

12. Dalam PERDA dapat memuat :
Pidana kurungan
paling lama 6
(Enam) bulan atau
pidana denda paling
banyak Rp
50.000.000,00
(Lima Puluh Juta
Rupiah).
Pembebanan biaya
paksaan
penegakan/
pelaksanaan Perda
seluruhnya atau
sebagian kepada
pelanggar
Mengembalikan
pada keadaan
semula
Sanksi
administratif
seperti teguran
lisan, teguran
tertulis,
penghentian
sementara
kegiatan,
penghentian tetap
kegiatan .

13. PERATURAN GUBERNUR
DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI ATAU DIBENTUK
BERDASARKAN KEWENANGAN.

14. PERDA - PERGUB
PERDA PERGUB
Penetapan :
Gubernur/ atau Plt/ Plh/
Pj Gubernur
Gubernur/ atau Plt/
Plh/ Pj Gubernur
Rangkap : 4 3
Pengundangan :
Lembaran Daerah,
Tambahan Lembaran
Daerah
Berita Daerah

15. PROSEDUR
PEMBUATAN PERGUB
USULAN PD
PEMBAHASAN
SEKDA
GUBERNUR

18. PENULISAN JUDUL
◎ JENIS, NOMOR, TAHUN PENGUNDANGAN ATAU
PENETAPAN, DAN NAMA PERATURAN;
◎ SINGKAT DENGAN HANYA MENGGUNAKAN 1 (SATU)
KATA ATAU FRASA;
◎ KAPITAL, MARGIN TENGAH;
◎ TIDAK BOLEH DITAMBAH DENGAN SINGKATAN ATAU
AKRONIM;
◎ UNTUK PERUBAHAN DITAMBAHKAN FRASA
‘PERUBAHAN ATAS ‘DI DEPAN JUDUL PERATURAN.

21. KONSIDERANS
Menimbang
Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

24. DASAR HUKUM
Mengingat
Dasar kewenangan/ yang memerintahkan;
Tingkatnya sama atau lebih tinggi;
Urutan sesuai hierarki dan tahun.

25. HIERARKI
1. UNDANG-UNDANG/ PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG;
2. PERATURAN PEMERINTAH;
3. PERATURAN PRESIDEN;
4. KEPUTUSAN PRESIDEN;
5. PERATURAN MENTERI ATAU LEMBAGA LAIN
SETINGKAT MENTERI;
6. PERATURAN DAERAH ; DAN
7. PERATURAN GUBERNUR

27. DIKTUM
Memutuskan;
Menetapkan;
Jenis dan nama Peraturan Perundang-
undangan.

29. BATANG TUBUH
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang Diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup
.

30. PENUTUP
Rumusan perintah pengundangan dan penempatan;
Penandatanganan pengesahan atau penetapan;
Pengundangan atau Penetapan.
.

34. PERDA

35. PERDA

36. PERGUB

37. PERGUB

38. Terima kasih
Email:
birohukum.bengkulu@gmail.com