SlideShare a Scribd company logo

KUP-PERPAJAKAN

•Download as PPTX, PDF•
•
Mekar Wijaya Tjokroatmodjo
Mekar Wijaya Tjokroatmodjo

Dokumen tersebut membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, termasuk mengatur tentang definisi wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, tempat pendaftaran wajib pajak, dan persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak."

Economy & Finance
1 of 253
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (KUP) Undang-undang No 6 Tahun 1983 stdtd Undang-undang No 16 Tahun 2009 1 KUP A&B
Dasar Hukum : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2
SISTEMATIKA UU KUP 3
Perkembangan UU KUP Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mulai berlaku 1 Januari 1984 dengan Perubahan: • Pertama UU Nomor 9 Tahun 1994 1 Januari 1995 • Kedua UU Nomor 16 Tahun 2000 1 Januari 2001 • Ketiga UU Nomor 28 Tahun 20071 Januari 2008 • Keempat UU Nomor 16 Tahun 2009 25 Maret 2009 4
PENGERTIAN PAJAK PAJAK adalah Kontribusi Wajib kepada Negara Terutang oleh Orang Pribadi atau Badan Sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang Tidak mendapatkan Imbalan secara Langsung Digunakan untuk Keperluan Negara bagi sebesar- Besarnya Kemakmuran Rakyat 5
Pokok Bahasan 6
Undang-undang No 6 Tahun 1983 stdtd Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengatur Ketentuan Formal bagi: • PPh • PPN / PPnBM • P B B • BPHTB • PPSP • Pajak lainnya yg mengacu UU ini 7
8
Apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak ? Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 9 Pasal 1 angka 2
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BADAN PEMBAYAR PAJAK PEMUNGUT PAJAK MELIPUTI PEMOTONG PAJAK YANG MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN 10
Apa yang dimaksud dengan Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) ? Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 11
BADAN Sekumpulan ORANG dan/atau MODAL yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: PERSEROAN TERBATAS PERSEROAN KOMANDITER PERSEROAN LAINNYA BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Ormas, Orsospol, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan BUT 12
PENGUSAHA ORANG PRIBADI atau BADAN dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya: MENGHASILKAN BARANG MENGIMPOR BARANG MENGEKSPOR BARANG MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN MELAKUKAN USAHA JASA MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN 13
PENGUSAHA KENA PAJAK PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 DAN PERUBAHANNYA BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK 14
Wajib Pajak yang Diwajibkan untuk mempunyai NPWP • Orang Pribadi yang mempunyai Penghasilan diatas PTKP • Badan Usaha dalam segala bentuk termasuk BUT • Bendaharawan pemerintah pusat/daerah (Pembayar, Pemungut dan Pemotong Pajak) 15
Apa saja fungsi NPWP dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ? Fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak: • Untuk mengetahui identitas Wajib pajak; • Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan; • Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan; • Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP; • Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan. Misal : Dokumen Impor PIB ,PEB • Setiap WP hanya diberikan satu NPWP 16
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi: – tempat tinggal atau – tempat kedudukan dan kepadanya diberikan NPWP. DimanaWajib Pajak dapat mendapatkan NPWP? 17 Wajib Pajak Domisili = sesuai KTP, selalu berada
WAJIB PAJAK KEWAJIBAN KEWAJIBAN OBJEKTIF SUBJEKTIF Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Subjektif  orang tersebut memenuhi kriteria sebagai Subjek Pajak, baik Subjek Pajak Dalam Negeri atau Subjek Pajak Luar Negeri Objektif orang tersebut memiliki penghasilan yang dapat dikenai pajak 18
19 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2007 Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif WAJIB Daftar ke KPP Wilayah kerja WP NPWP wanita kawin hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim/perjanjian pemisahan penghasilan dan harta wanita kawin memenuhi syarat subjektif & Objektif, tdk hidup terpisah, tdk pisah harta Ingin..? Dapat daftar NPWP suami Haris/KUP A/TaxSys
KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI Pasal 2 ayat (1) SETIAP WAJIB PAJAK YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN SUBJEKTIF WAJIB MENDAFTARKAN DIRI PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG WILAYAH KERJANYA TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN MELIPUTI: OBJEKTIF DIBERIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK 20
DimanaWajib Pajak dapat mendapatkan NPWP dan atau tempat pelaporan bagi Pengusaha Tertentu? • Tempat pendaftaran Wajib Pajak/pelaporan Pengusaha Tertentu: Seluruh WP BUMN dan WP BUMD di wilayah DKI Jakarta: di KPP BUMN Jakarta; • WP PMA tidak Go Public: di KPP PMA, kecuali yang telah terdaftar di KPP lama dan WP PMA di Kawasan Berikat dengan permohonan diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat; 21
Dimana Wajib Pajak dapat mendapatkan NPWP dan atau tempat pelaporan bagi Pengusaha Tertentu?... lanjutan • WP Badan dan Orang Asing: di KPP Badora; • WP Go Public: di KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Public), kecuali WP BUMN/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan berikat; • WP BUMD di luar DKI Jakarta: di KPP setempat; • Untuk WP BUMN/BUMD, PMA, Badora, Go Public di luar DKI Jakarta, khusus PPh Pemotongan/Pemungutan dan PPN/PPnBM: di KPP tempat cabang atau kegiatan usaha. 22
TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), PMK No 20/PMK.03/2008, PER-44/PJ./2008 WAJIB PAJAK Orang Pribadi Badan Pembayar,Pemu ngut, Pemotong OP Pengusaha Tertentu Kantor Pelayanan Perpajakan Tempat Tinggal, Tempat Kedudukan dan Tempat kegiatan Usaha Tempat Kedudukan dan Tempat kegiatan Usaha 23
Tempat Pendaftaran Wajib Pajak NO WAJIB PAJAK KPP/KP4/KP2KP DASAR HUKUM KEWAJIBAN PAJAK 24 1 Orang Pribadi Tempat tinggal/tempat kedudukan WP Pasal 2 ayat 1 UU KUP a. PPh Pasal 25/OP b. PPN dan PPnBM c. PPh Psl 21/22/23/26 d. PPh pasal 4 (2) 2 Badan Tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha WP Pasal 2 ayat 1 UU KUP a. PPh Badan b. PPN dan PPnBM c. PPh Psl 21/22/23/26 d. PPh PS 4 (2) e. PPh Ps 15 3 Cabang, atau perwakilan dari orang pribadi Tempat kegiatan usaha WP dilakukan Pasal 2 ayat 2 UU KUP a. PPN dan PPnBM b. PPh Ps 21/22/23/26 4 Tempat Pendaftaran WP tertentu KEP-515/PJ./2000 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib PajakTertentu sebagaimana telah diubah dengan KEP- 67/PJ./2004
Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh NPWP? Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP: a. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor. b. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan: Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor; Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang. 26
Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh NPWP? c. Untuk WP Badan: Fotocopy akte pendirian; Fotocopy KTP salah seorang pengurus; Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang. d. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong: Fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan; Fotocopy tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor. e. Apabila WP pemohon berstatus cabang, maka harus melampirkan fotocopy kartu NPWP atau Bukti Pendaftaran WP Kantor Pusatnya. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, perlu dilengkapi surat kuasa. 27
Dalam hal apa kelengkapan formulir pendaftaranWajib Pajak dianggap sah ? Fotocopy sebagai kelengkapan formulir pendaftaran WP tersebut di atas harus disahkan oleh Petugas Pendaftaran WP kecuali dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos, maka fotocopy harus disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. 28
Jangka waktu pendaftaran NPWP? Pasal 2 UU KUP jo PER-44/PJ/2008 a. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. 29
Lanjutan.. • Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya. • Wajib Pajak orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud tersebut diatas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 30
Siapa yang wajib dikukuhkan sebagai PKP ? WPOP WP Badan Yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN sesuai UU PPN Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP  Untuk mengetahui identitas PKP  melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN 31
Kapan melaporkan usaha (Pengukuhan PKP) Sblm melakukan penyerahan BKP/JKP WPOP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas WP Badan Pengusaha Kecil Paling lambat Pada akhir masa Pajak berikutnya Setelah omzet > 600 juta 32
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN Sebelum penyerahan BKP/JKP Paling lama akhir bulan berikut setelah s/d suatu masa dalam tahun buku nilai peredaran usaha melebihi batasan Pengusaha Kecil Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP WP BADAN / OP Usahawan WP OP Non Usahawan PELAPORAN PPKP Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo. PER-161/PJ./2001 jo PER-44/PJ./2008 NPWP PPKP 33 Bendaharawan Paling lambat pada 1 bulan sejak SK pengangkatan Bendaharawan Proyek atau 1 bulan u bendaharawan Rutin sejak kantor berdiri
Berapa lama Proses Pembuatan NPWP dan NPPKP? Untuk NPWP paling lama 1 (satu) hari kerja Untuk SPPKP paling lama 5 (tiga) hari kerja 34
Contoh KARTU NPWP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP : 24.088.623.4-627.000 HARIS BUDI SETIAWAN DUSUN JAJANGSURAT UTARA RT01/RW01 KARANG BENDO-ROGOJAMPI BANYUWANGI-JAWA TIMUR TGL TERDAFTAR : 06-02-2007 Jenis WP Nomor WP Self Checking digit Kode KPP Status WP 35
Contoh KARTU NPWP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP : 24.088.623.4-008.000 HARIS BUDI SETIAWAN Duren Sawit TGL TERDAFTAR : 06-02-2007 Jenis WP Nomor WP Self Checking digit Kode KPP Status WP 36
37
Dalam hal apakah NPWP diterbitkan secara jabatan ? Apabila Orang Pribadi atau Badan yang telah memenuhi syarat sebagai WP/PKP tetapi tidak mendaftarkan diri dan/atau tidak melaporkan usahanya Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan Pemeriksaan Pasal 2 ayat (4) 38
Penerbitan NPWP dan PKP secara Jabatan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara Jabatan WP telah menenuhi persyaratan objektif dan subjektif namun tidak mau mendaftar Pengusaha yang dikenai PPN namun tidak melaporkan usahanya Kewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP. 39
Bagaimana cara perubahan data Wajib Pajak Tatacara pembetulan data Wajib Pajak: a. Mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah KPP/KP4/KP2KP b. Berdasarkan permohonan tersebut: a) KPP menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap; atau b) KP4/KP2KP memberikan Bukti Penerimaan Surat. PER-44/PJ/2008 40
WAJIB PAJAK PINDAH ALAMAT PER-44/PJ/2008 Wajib Pajak Formulir Perubahan Data danWajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah. • KPP LAMA Menerbitkan Surat Pindah kepada Wajib Pajak tembusan ke KPP Baru • KPP BARU - Meneruskan permohonan pindah WP ke KPP lama maks 1 hari kerjalengkap - Menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja (menggunakan nomor lama dengan mengganti kode KPP Baru) 41
Apakah persyaratan yang harus dipenuhiWajib Pajak untuk menghapus dan mencabut NPWP ? Syarat penghapusan dan pencabutan NPWP: a. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotocopy akte/laporan kematian dari instansi yang berwenang; b..Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil; c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subyek Pajak apabila sudah selesai dibagi disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris; 42
Syarat penghapusan dan pencabutan NPWP: lanjutan… d. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; e. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP; f. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP. g. Untuk Bendaharawan proyek proyek sudah selesai untuk Bendaharawan Rutin  Kantor sudah ditutup 43
KEPUTUSAN atas PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP Pasal 2 ayat (7) Jo PMK-20/PMK.03/2008 DIREKTUR JENDERAL PAJAK SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN HARUS MEMBERIKAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP DALAM JANGKA WAKTU 6 BULAN 12 BULAN WP BADAN WP OP SEJAK PERMOHONAN DITERIMA SECARA LENGKAP 44
PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP Pasal 2 ayat (8) DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MELAKUKAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PERMOHONAN WP JABATAN PEMERIKSAAN / VERIFIKASI 6 BULAN KEPUTUSAN 45
Perubahan data Wajib Pajak untuk dapat dilakukan perubahan data Wajib Pajak ? Hal-hal yang yang berkenaan dengan perubahan data Wajib Pajak: a. Perbaikan data karena kesalahan data hasil komputer; b. Perubahan nama WP karena penggantian nama, disyaratkan adanya keterangan dari instansi yang berwenang; c. Perubahan alamat WP karena perpindahan tempat tinggal; d. Perubahan NPWP karena adanya kesalahan nomor (misalnya NPWP cabang tidak sama dengan NPWP Pusat); e. Perubahan status usaha WP dilampiri pernyataan tertulis dari WP atau fotocopy akte perubahan 46
Hal-hal yang yang berkenaan dengan perubahan data Wajib Pajak: f. Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha WP; g. Perubahan bentuk Badan; h. Perubahan jenis pajak karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya berubah; i. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan NPPKP karena dipenuhinya persyaratan yang ditentukan; 47
WAJIB PAJAK NON EFEKTIF • WP yang meninggal dunia yang belum diterima pemberitahuan secara tertulis secara resmi dari ahli warisnya sehingga masih terdaftar; • WP Badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • WP yang tidak diketahui alamatnya. 48
Sanksi bagi yang Tidak Daftar dan Lapor sebagai Wajib Pajak & PKP • Penetapan NPWP dan PKP secara Jabatan • Sanksi administrasi berupa bunga dan denda tergantung pelanggarannya 49
SANKSI Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pidana penjara 6 bulan - 6 tahun denda 2 – 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar *Berdasarkan Pasal 39 UU KUP 50
51
Apa saja kewajibanWajib Pajak setelah memperoleh NPWP/ NPPKP ? a. Kewajiban sehubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh); b. Kewajiban sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM); c. Pembukuan/Pencatatan. 52
Apa saja kewajibanWajib Pajak Sehubungan dengan Pajak Penghasilan ? a. SPT Masa; b. SPT Tahunan (Badan/OP); c. Pelunasan utang pajak yang tercantum dalam “surat ketetapan Pajak dan surat keputusan lainnya. 53
Apakah kewajibanWajib Pajak yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ? a. Melakukan pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM yang telah dipungut; b. Membuat faktur Pajak; c. Mengisi SPT masa PPN dan melaporkan ke KPP. 54
55
Dengan apa WP melakukan Pelaporan Pajak? Surat Pemberitahuan (SPT) Surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan/atau Pembayaran Pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak dan/atau Harta dan Kekayaan 56
Jenis SPT a. SPT Masa  UNTUK SUATU MASA PAJAK • SPT Masa Pajak Penghasilan – PPh Pasal 4 (2) – PPh Pasal 15 – PPh Pasal 22 – PPh Pasal 21/26 – PPh Pasal 23/26 • SPT Masa PPN – PPN dan PPnBM 1111 dan 1107 Put – PPN dan PPnBM 1111 DM 57
Lanjutan.. b. SPT Tahunan  UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK – SPT Tahunan PPh Badan 1771 Rp dan $ – SPT Tahunan PPh Orang Pribadi • 1770 • 1770S • 1770SS – SPT Tahunan PPh Pasal 21-- 1721 s.d tahun 2008 58
FUNGSI SPT PPh Penjelasan Pasal 3 ayat (1) SEBAGAI SARANA UNTUK 1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang 2. Melaporkan tentang : - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; - Penghasilan yang merupakan Obyek dan Bukan Obyek Pajak; - Harta dan Kewajiban; - Pembayaran dari Pemotong/Pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam suatu Masa Pajak 59
FUNGSI SPT PPN Pasal 3 ayat (1) SEBAGAI SARANA UNTUK : 1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN/PPnBM yang sebenarnya terutang, dan 2. Melaporkan tentang : - Pengkreditan PM terhadap PK; - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/ atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak; - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut) 60
KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT Pasal 3 ayat 1), (2), (3) dan (7). WAJIB PAJAK • MENGAMBIL SENDIRI • MENGISI • MENANDATANGANI SPT • MENYAMPAIKAN KPP/KP4/KP2KP BATAS WAKTU PENYAMPAIAN : • SPT MASA : Paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak • SPT TAHUNAN : Paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak PPh OP : Paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak PPh Badan SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI KETENTUAN (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN 61
KEWAJIBAN MENGISI SPT Pasal 3 ayat (1) SETIAP WAJIB PAJAK WAJIB MENGISI SPT dengan: BENAR JELAS LENGKAP DALAM BAHASA INDONESIA dengan menggunakan: SATUAN MATA UANG RUPIAH HURUF LATIN ANGKA ARAB MENANDATANGANI serta MENYAMPAIKANNYA ke KANTOR DITJEN PAJAK TEMPAT WP TERDAFTAR atau DIKUKUHKAN atau TEMPAT LAIN yang DITETAPKAN oleh DIRJEN PAJAK 62
KEWAJIBAN MENGISI SPT Pasal 3 ayat (1a) WAJIB PAJAK yang telah mendapat IZIN MENTERI KEUANGAN untuk menyelenggarakan PEMBUKUAN dengan MENGGUNAKAN: MATA UANG SELAIN RUPIAH BAHASA ASING WAJIB MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH PELAKSANAANNYA DIATUR DENGAN atau BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN PMK-196/PMK.03/2007 BAHASA INDONESIA 63
PENANDATANGANAN SPT Pasal 3 ayat (1b) PENANDATANGAN SPT DAPAT DILAKUKAN TANDA TANGAN STEMPEL TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG SEMUANYA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA TATA CARA PELAKSANAANNYA DIATUR DENGAN atau BERDASARKAN SECARA BIASA DIGITAL PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 181/PMK.03/2007 64
WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU Pasal 3 ayat (3a) – (Memori Penjelasan) jo. PER-182/PMK.03/2007 WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU, ANTARA LAIN WAJIB PAJAK USAHA KECIL, DAPAT 1. MENYAMPAIKAN SPT MASA PPh PASAL 25 UNTUK BEBERAPA MASA PAJAK SEKALIGUS DENGAN SYARAT PEMBAYARAN SELURUH PAJAK YANG WAJIB DILUNASI MENURUT SPT MASA TERSEBUT DILAKUKAN SEKALIGUS, PALING LAMA DALAM MASA PAJAK YANG TERAKHIR, DAN/ATAU 2. MENYAMPAIKAN SPT MASA SELAIN YANG DISEBUT PADA ANGKA 1, UNTUK BEBERAPA MASA PAJAK SEKALIGUS DENGAN SYARAT PEMBAYARAN UNTUK MASING-MASING MASA PAJAK DILAKUKAN SESUAI BATAS WAKTU UNTUK MASA PAJAK YANG BERSANGKUTAN. 65
Batas waktu Pelaporan a. PPh Pasal 25 selambat-lambatnya tgl 20 bulan berikutnya; b. PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tgl 20 bulan berikutnya; c. PPh Pasal 21/26 & 23/26 selambat2-nya tgl 20 bln berikutnya; d. PPh Pasal 22:  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selambat-lambatnya tujuh hari setelah batas waktu penyetoran berakhir.  Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/ BUMD, selambat-lambatnya 14 hari setelah masa pajak berakhir.  Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif yang ditunjuk oleh Kepala KPP atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.  Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas dan atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh BULOG, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya 66
SPT Tahunan PPh paling lama : • Orang Pribadi 3 bulan setelah akhir tahun pajak • Badan 4 bulan setelah akhir tahun pajak 67 Batas waktu Pelaporan
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT SPT SPT MASA SPT Th. PPh OP SPT Th. PPh Badan Paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan paling lama 2 bulan Paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan paling lama 2 bulan Ketentuan dalam UU KUP lama  SPT Tahunan disampaikan 68 paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh Pasal 3 ayat (4) WAJIB PAJAK DAPAT MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PALING LAMA 2 (DUA) BULAN DENGAN SYARAT : a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, atau b. Dengan cara lain KEPADA DIRJEN PAJAK KETENTUANNYA DIATUR DALAM PERMENKEU Pasal 9 ayat (2) PER-181/PMK.03/2007 69
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN, DENGAN SYARAT : • Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP • Diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir • Menyampaikan penghitungan sementara pajak yang terutang dan dilampiri laporan keuangan sementara • Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan penyetoran pajak yang terutang PERPANJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 2 BULAN (ketentuan UU KUP lama 6 bulan) Apabila tidak disampaikan dalam batas waktu perpanjangan tersebut DAPAT diterbitkan surat teguran 70
SURAT TEGURAN KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (5a) APABILA SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) : • TIDAK DISAMPAIKAN PADA WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN, ATAU • PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN TERLAMPAUI, DIRJEN PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT TEGURAN 71
PENELITIAN (Pasal 1 Angka 30) serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN dan LAMPIRAN-LAMPIRANNYA termasuk tentang KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGANNYA 72
SPT Dianggap Tidak Disampaikan Pasal 3 ayat (7) A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL APABILA a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6); c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. 73
KEWAJIBAN DIRJEN PAJAK sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (7) Pasal 3 ayat (7a) DIRJEN PAJAK WAJIB MEMBERITAHUKAN KEPADA WAJIB PAJAK, APABILA DIANGGAP SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DISAMPAIKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (7) 74
PENGECUALIAN PENYAMPAIAN SPT PAJAK PENGHASILAN Pasal 3 ayat (8) – Memori Penjelasan MENTERI KEUANGAN BERWENANG MENETAPKAN WAJIB PAJAK Pajak Penghasilan YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN, Pasal 3 PER-183/PMK.03/2007 MISALNYA : WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DI BAWAH PTKP, TETAPI KARENA KEPENTINGAN TERTENTU DIWAJIBKAN MEMILIKI NPWP. 75
PENGISIAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PEMBERITAHUAN Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) (1) WAJIB PAJAK WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DENGAN BENAR, LENGKAP, JELAS, DAN MENANDATANGANINYA; (2) SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK BADAN HARUS DITANDATANGANI OLEH PENGURUS ATAU DIREKSI; (3) DALAM HAL WP MENUNJUK SEORANG KUASA DENGAN SURAT KUASA KHUSUS UNTUK MENGISI DAN MENANDATANGANI SURAT PEMBERITAHUAN, SURAT KUASA KHUSUS HARUS DILAMPIRKAN PADA SURAT PEMBERITAHUAN 76
SPT TAHUNAN PPh WP YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN Pasal 4 ayat (4) BAGI WAJIB PAJAK yang WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN, HARUS MELAMPIRKAN LAPORAN KEUANGAN berupa : • NERACA, • LABA RUGI, serta • KETERANGAN LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PENGHASILAN KENA PAJAK. 77
TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT Pasal 5 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAPAT MENENTUKAN TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT 81
PENYAMPAIAN SPT Pasal 6 DENGAN CARA • WP menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan • Disampaikan langsung ke KPP/ KP4/KP2KP • Disampaikan melalui Kantor Pos secara TERCATAT • Tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan 82
BUKTI PENERIMAAN SPT Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) (1) SPT yang disampaikan LANGSUNG oleh WP ke KANTOR DJP HARUS DIBERI TANGGAL PENERIMAAN oleh PEJABAT yang DITUNJUK dan kepada WAJIB PAJAK DIBERIKAN BUKTI PENERIMAAN; (2) PENYAMPAIAN SPT dapat DIKIRIM MELALUI POS dengan TANDA BUKTI PENGIRIMAN SURAT atau dengan CARA LAIN yang DIATUR oleh MENTERI KEUANGAN; (3) TANDA BUKTI dan TANGGAL PENGIRIMAN SPT sbgmn dimaksud ayat (2) DIANGGAP sebagai TANDA BUKTI dan TANGGAL PENERIMAAN SEPANJANG SPT tersebut TELAH LENGKAP. 83
SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT SPT TAHUNAN SPT MASA Pasal 7 (1) UU KUP WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN DENDA Rp. 100.000 DENDA Rp. 50.000 84
SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT SPT TAHUNAN BADAN SPT MASA SELAIN PPN Pasal 7 (1) UU KUP WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN DENDA Rp 1.000.000 DENDA Rp 100.000 SPT MASA PPN DENDA Rp 500.000 85 SPT TAHUNAN OP
Kecuali DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA Pasal 7 ayat (2) jo. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 186/PMK.03/2007 1. WP OP yang telah meninggal dunia; 2. WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; 3. WP OP yang berstatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia; 4. BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; 5. WP badan yang tidak melakukan kegialan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketcntuan yang berlaku; 6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; 7. WP yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau 8. WP lain. 86
WP lain Lanjutan WP yang tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain: 1. kerusuhan massal; 2. kebakaran; 3. ledakan bom atau aksi terorisme; 4. perang antarsuku; alau 5. kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara/perpajakan Penetapan WP lain dilakukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 87
PEMBETULAN SPT Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU KUP SPT YG PENGISIANNYA TERDAPAT KEKELIRUAN DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN SYARAT  PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta lampiran sendiri)  SAMPAI DENGAN DALUWARSA  SPT Rugi dan LB paling lama 2 tahun sebelum Daluwarsa  BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN  APABILA PEMBETULAN SPT MENYEBABKAN PAJAK KURANG BAYAR DIKENAKAN SANKSI BUNGA 2% PER BULAN ATAS JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR,  dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dg tgl pembayaran (SPT TAHUNAN)  dihitung sjk jatuh tempo pembayaran sampai dgn tgl pembayaran (SPT Masa) 88
Pembetulan SPT (Pasal 8) 89
Pembetulan SPT (Pasal 8)- cont. Pasal Ketentuan/Kondisi Syarat Konsekuensi 8(3) WP sudah diperiksa tapi blm dilakukan penyidikan  Dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya  Membayar kekurangan pajak terutang  tidak dilakukan penyidikan  dikenakan sanksi 150 % dari jumlah KB 8 (4) dan 8(5) WP sudah diperiksa tetapi blm diterbitkan surat ketetapan pajak  Dengan kemauan sendiri mengungkapkan pengisian SPT  Dilakukan dalam laporan tersendiri  Harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya  jika ada KB ditambah sanksi 50 %  Harus dilunasi sebelum laporan tersendiri disampaikan  Pemeriksaan tetap 8(6) Lihat UU Lihat UU Lihdailta UnUjutkan 90
PEMBETULAN SPT syarat 1. belum dilakukan pemeriksaan 2. jika menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan jika menjadi kurang bayar sanksi : 2% / bulan sejak jt penyampaian SPT (SPT Tahunan); atau sejak jt pembayaran (SPT Masa) s.d. tanggal pembayaran 91
PEMBETULAN SPT (WP melanggar Ps 38 UU KUP dan sudah diperiksa) syarat 1. mengungkapkan sendiri ketidakbenaran perbuatannya 2. melunasi kekurangan pembayaran pajaknya 3. membayar sanksi denda 150 % terhadap WP ini tidak akan dilakukan penyidikan 92
PEMBETULAN SPT (telah/sedang diperiksa, belum terbit skp) syarat 1. dengan kesadaran sendiri 2. mengakibatkan : a. pajak menjadi lebih besar/kecil; atau b. rugi menjadi lebih besar/kecil; atau c. jumlah harta menjadi lebih besar/kecil; atau d. jumlah modal menjadi lebih besar/kecil. 3. melunasi sendiri pokok + sanksi 50% Pemeriksaan tetap dilanjutkan 93
PEMBETULAN SPT (Rugi Fiskal Berbeda) WP dapat membetulkan SPT • dalam hal Wajib Pajak menerima – surat ketetapan pajak, – Surat Keputusan Keberatan, – Surat Keputusan Pembetulan, – Putusan Banding, atau – Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, • yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut • dalam jangka waktu 3 bulan • dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan 94
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA KENAIKAN [ PASAL 13A ] Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar. Catatan: Sesuai hitungan dalam Bukti Permulaan. 95
96
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 97 Dengan apa WP melakukan pembayaran Pajak? Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 1 angka 14
a. SSP Standar b. SSP Khusus c. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) Impor d. SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPn hasil Tembakau buatan dalam negeri) 98 Jenis-jenis SSP :
SSP Standar (PER-38/PJ./2009 sejak 01 Juli 2009) Terdiri 4 lembar : Lembar ke 1: untuk Arsip WP Lembar ke 2: untuk KPPN Lembar ke 3: untuk dilaporkan oleh WP ke KPP Lembar ke 4: untuk Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro 99 “Terima Kasih Telah Membayar Pajak – Pajak Untuk Pembangunan Bangsa“
100
Dimana Tempat Pembayaran Pajak? KPP ?? Bukan Kantor Penerimaan Pembayaran: a. Kantor Pos; dan atau b. Bank BUMN/BUMD; atau c. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk (Bank Persepsi) Permata, BCA, BII dll 101
TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP jis. PMK No 184/PMK.03/2007 jo PMK-80/PMK?2010 JENIS PAJAK TANGGAL JATUH TEMPO (paling lambat) 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12 PPh Pasal 4 ayat (2) a. penjualan saham dibursa efek b. penghasilan bunga/diskonto obligasi dibursa efek PPh Pasal 21 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 25 Pasal 22, PPN/PPn BM atas impor dilunasi sendiri PPN/PPn BM atas impor dipungut DJBC PPh Pasal 22, pemungutan bendaharawan APBN PPh Pasal 22, Produk Pertamina, Bulog PPh Pasal 22 oleh bdn-bdn tertentu PPN/PPnBM PPN/PPn BM oleh bendaharawan Pemerintah/instansi pemerintah PPN/PPn BM selain bendaharawan pemerintah/instansi pemerintah tgl. 20 bulan berikutnya tgl. 10 bulan berikutnya tgl. 10 bulan berikutnya tgl. 10 bulan berikutnya tgl. 15 bulan berikutnya  tanggal yg sama pada saat pembayaran Bea Masuk  tanggal yg sama dgn saat penyelesaian dokumen impor bila bea masuk ditunda/dibebaskan 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan pada hari yg sama pada saat pembayaran dilunasi sendiri oleh WP sebelum SPPB/DO ditebus tgl. 15 bulan berikutnya tgl. 15 bulan berikutnya tgl. 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir tgl. 15 bulan berikutnya Catatan : Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya 102
103 Penyetoran PPN dan PPn BM-SPT Masa
BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 Pasal 9 ayat (2) UU KUP KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29) TAHUN BUKU = TAHUN KALENDER TAHUN BUKU  TAHUN KALENDER HARUS DILUNASI PALING LAMBAT SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN 104
SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (2a) UU KUP PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) 105
JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK  STP  SKPKB  SKPKBT Pasal 9 ayat (3) UU KUP PAJAK TERUTANG ATAS :  SK PEMBETULAN  SK KEBERATAN  PUTUSAN BANDING YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN 106
BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK [ PASAL 9 ] PEMBAYARAN PAJAK SPT Masa SPT Th. PPh Ketetapan Pajak Ketetapan Pajak WP Kecil & Tertentu ≤ 15 hari setelah saat terutangnya pajak / masa pajak Paling lama1 bulan sejak Tanggal diterbitkan Paling lama1 bulan sejak Tanggal diterbitkan Sebelum SPT Tahunan Disampaikan TERLAMBAT TERLAMBAT Bunga Pasal 9 (2a)= 2% Per Bulan Bunga Pasal 19 (1) = 2% Per Bulan 107
TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (1) UU KUP jo. PMK No 184/PMK.03/2007 TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN BANK BUMN/D ATAU BANK-BANK LAIN YANG DITUNJUK OLEH Menteri Keuangan KANTOR POS 108
Mengangsur dan Menunda Pembayaran Pajak 109 Pasal 9 ayat (4) jo Pasal 9,10 &11 PMK-184/PMK.03/2007 WP Dapat mengajukan permohonan tertulis : Mengangsur atau menunda pembayaran pajak diajukan paling lama 9 hari kerja sebelum saat jaluh tempo pembayaran utang pajak berakhir (force majour dapat dipertimbangkan) alasan dan jumlah yang dimohon diangsur/ditunda DJP Keputusan paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak Pertimbangkan likuiditas WP dan force majour Tidak dapat diajukan lagi
PEMINDAHBUKUAN (Pbk) KMK No. 88/KMK.04/91 jo Kep DJP No-965/PJ.9/91 jo SE-26/PJ.9/91 110
Dasar dilakukannya Pemindahbukuan • Adanya kompensasi kelebihan pajak (SKPLB) terhadap hutang pajak • Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang besarnya dinyatakan • Adanya kesalahan dalam mengisi SSP, baik yang menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun WajibPajak lain • Adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari SSP menjadi beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa Wajib Pajak. 111
Syarat Formal a. Diajukan Kepada Ka KPP b. Diajukan scr tertulis dg melampirkan: 1. asli SSP yg akan di Pbk 2. asli PIBPPh ps 22 impor 3. daftar nominatif WP yang menerima Pbk pemecahan SSP 4. Fc SPT masa/Tahunan+Pembetulan 5. Bukti Potong PPh ps 23 6. Alasan Pbk scr jelas+bukti2 lain yang diperlukan c. Nama pemegang dan pengajuan Pbk bedadilampiri surat pernyataan dr nama yang tercantum 112
113
114
Surat Ketetapan Pajak Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi: – Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, – Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, – Surat Ketetapan Pajak Nihil, – atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 115 Produk Pemeriksaan dan Penelitian
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pasal 1 angka 16 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 116
Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal : Berdasarkan hasil pemerik-saan/ket. lain pajak yg teru-tang tidak/ku-rang dibayar BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BLN Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP SPT tidak di-sampaikan da-lam jangka waktu yg di-tentukan dalam surat tegoran SKPKB Berdsrkn hasil pemeriksaan,PPN/PPn BM : - tidak seharusnya dikompensasikan - tidak seharusnya dikenakan tarip 0 % Kewajiban: Psl 28&Psl 29 tidak dipenuhi PPh /PPN / PPn BM PPh Sendiri NPWP/NP PKP secara jabatan PPh Sendiri Psl. 13 (2) PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN KENAIKAN 50% KENAIKAN 100% PPN /PPn.BM PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN KENAIKAN 100% KENAIKAN 50% KENAIKAN 100% Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) c Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) a 117
KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT Pasal 13 ayat (4) UU KUP PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI 118
S K P K B dapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun dalam hal : Pasal 13 ayat (5) UU KUP ditambah sanksi BUNGA 48 % Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 119
SKPKB Pasal 13A Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 120
Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak Pasal 1 huruf j surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa denda, dan atau bunga 121
Fungsi Surat Tagihan Pajak a. sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak; b. sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda; c. sarana untuk menagih pajak. 122
PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar Pasal 14 UU KUP Kurang bayar karena dapat diterbitkan dalam hal : salah tulis / salah hitung STP Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga PKP tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap PKP melaporkan FP tidak sesuai Masa Penerbitan FP Psl 14 (1) a Psl 14 (1) b Psl 14 (1) c Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan Denda 2 % x DPP Psl 14 (3) & (5) Psl 14 (4) Catatan: (Pasal 14 (2) STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP Psl14(1) e-f PKP gagal berproduksi dan telah diberikan Pengembalia n Pajak Masukan Psl 14 (1) g PKP tdk membuat Faktur Pajak PKP membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu Psl14(1) d 123
SANKSI DALAM SURAT TAGIHAN PAJAK Pasal 14 ayat (3) JUMLAH KEKURANGAN PAJAK yang TERUTANG dalam SURAT TAGIHAN PAJAK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, DITAMBAH DENGAN SANKSI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN untuk PALING LAMA 24 BULAN, DIHITUNG SEJAK : • SAAT TERUTANGNYA PAJAK, atau • BERAKHIRNYA MASA PAJAK, • BAGIAN TAHUN PAJAK, atau TAHUN PAJAK SAMPAI DITERBITKANNYA SURAT TAGIHAN PAJAK 124
SANKSI DALAM SURAT TAGIHAN PAJAK Pasal 14 ayat (4) TERHADAP PENGUSAHA atau PENGUSAHA KENA PAJAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f MASING-MASING, SELAIN WAJIB MENYETOR PAJAK yang TERUTANG, DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 2% (DUA PERSEN) dari DASAR PENGENAAN PAJAK 125
SANKSI DALAM SURAT TAGIHAN PAJAK Pasal 14 ayat (5) TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN dari JUMLAH PAJAK yang DITAGIH KEMBALI, DIHITUNG DARI PENERBITAN SKPPKP SAMPAI DENGAN PENERBITAN STP BAGIAN DALAM BULAN DIHITUNG PENUH 1 (SATU) BULAN 126
Contoh 1 Perhitungan STP 1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15. Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu sebesar Rp40.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2008 dengan penghitungan sebagai berikut: - Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 (Rp100.000.000,00-Rp40.000.000,00) = Rp 60.000.000,00 - Bunga = 3 x 2% x Rp60.000.000,00 = Rp 3.600.000,00 (+) - Jumlah yang harus dibayar = Rp63.600.000,00 127
Contoh 2 2. Hasil penelitian Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi tahun 2008 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2009 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2009 dengan penghitungan sebagai berikut: - Kekurangan bayar Pajak Penghasilan = Rp1.000.000,00 - Bunga = 3 x 2% x Rp1.000.000,00 = Rp 60.000,00 (+) - Jumlah yang harus dibayar = Rp1.060.000,00 128
Sanksi Administrasi yang dapat ditagih dengan STP a. denda administrasi Rp. 100.000,00 bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa selain PPN dan SPT Tahunan WP OP; denda administrasi Rp. 500.000 bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPN b. denda administrasi Rp. 1.000.000,00 bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan WP Badan; c. denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak bagi PKP yang tidak membuat atau tidak lengkap mengisi Faktur Pajak; d. bunga, bagi Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan sehingga mengakibatkan kurang bayar; e. bunga, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya 129
SKPKBT Pasal 1 angka 17 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 130
SKPKBT DITERBITKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN APABILA Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) • DATA BARU DAN ATAU • DATA YANG SEMULA BLM TERUNGKAP YANG BERAKIBAT JUMLAH PAJAK TERUTANG BERTAMBAH DITEMUKAN KETERANGAN TERTULIS DARI OLEH FISKUS WP ATAS KEHENDAK SENDIRI DIKENAKAN TIDAK KENAIKAN 100% DIKENAKAN KENAIKAN 131
SKPKBT DAPAT DITERBITKAN DALAN JK.WKT > 5 TAHUN DALAM HAL : Pasal 15 ayat (4) WAJIB PAJAK Melakukan 1. TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN, atau 2. TINDAK PIDANA LAINNYA yang DAPAT MERUGIKAN PENDAPATAN NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN yang TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP. Ditambah Sanksi Bunga 48% 132
133 Pembetulan Ketetapan Pajak pasal 16 ayat (1) dan penjelasan DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBETULKAN SURAT KETETAPAN PAJAK BERUPA: 1. SURAT TAGIHAN PAJAK, 2. SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, 3. SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN, 4. SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI, 5. SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, 6. SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK, 7. SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, 8. SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK, atau 9. SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA, yang DALAM PENERBITANNYA TERDAPAT KESALAHAN TULIS, KESALAH HITUNG dan/atau KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PER UU AN
PERMOHONAN PEMBETULAN Pasal 16 AYAT (2), (3) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM JANGKA WAKTU 6 BULAN SEJAK TGL PERMOHONAN DITERIMA, HARUS MEMBERI KEPUTUSAN APABILA JANGKA WAKTU TELAH LEWAT, tetapi DIREKTUR JENDERAL PAJAK TIDAK MEMBERI SUATU KEPUTUSAN, PERMOHONAN PEMBETULAN yang DIAJUKAN tersebut DIANGGAP DIKABULKAN 134
KEWAJIBAN DIRJEN PAJAK MEMBERI KETERANGAN TERTULIS Pasal 16 ayat (4) APABILA DIMINTA olehWAJIB PAJAK, DIREKTUR JENDERAL PAJAK WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TERTULIS MENGENAI HAL- HAL yang MENJADI DASAR untuk MENOLAK atau MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 135
JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK  STP  SKPKB  SKPKBT Pasal 9 ayat (3) UU KUP PAJAK TERUTANG ATAS :  SK PEMBETULAN  SK KEBERATAN  PUTUSAN BANDING YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN 136
SKPLB Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 137
PENERBITAN SKPLB Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB): (1). APABILA JUMLAH KREDIT PAJAK atau JUMLAH PAJAK yang DIBAYAR LEBIH BESAR DARIPADA JUMLAH PAJAK yang TERUTANG; (2). APABILA TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK yang SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG; (3). SKPLB MASIH DAPAT DITERBITKAN LAGI, APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN dan/atau DATA BARU, TERNYATA PAJAK YANG LEBIH DIBAYAR JUMLAHNYA LEBIH BESAR DARIPADA KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DITETAPKAN. 138
SKPN Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 139
140 PENERBITAN SKPN Pasal 17 A DIREKTUR JENDERAL PAJAK SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN, MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL, APABILA : JUMLAH KREDIT PAJAK atau JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG PAJAK TIDAK TERUTANG dan TIDAK ADA KREDIT PAJAK; ATAU TIDAK ADA PEMBAYAR AN PAJAK
SPT LB DENGAN PERMOHONAN DALAM SPT (SELAIN PERMOHONAN KELEBIHAN Pasal 17C dan Pasal 17D) Pasal 17 B ayat (1) DIPERIKSA SKPKB SKPN SKPLB Diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan Sejak permohonan diterima secara lengkap 141
PERLAKUAN PEMERIKSAAN TERHADAP BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA Pasal 17B ayat (1a) KETENTUAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK yang SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DI BIDANG PERPAJAKAN, KETENTUANNYA DIATUR DENGAN atau BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN. 142
143 SPT LB Dengan Permohonan Dalam Spt Pasal 17 B ayat (2) dan (3) LEBIH DARI 12 BULAN TIDAK ADA KEPUTUSAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIANGGAP DIKABULKAN, APABILA SKPLB TERLAMBAT DITERBITKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), WAJIB PAJAK BERHAK MENERIMA IMBALAN BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR HARUS DITERBITKAN PALING LAMA 1 (SATU) BULAN SETELAH JANGKA WAKTU TERSEBUT BERAKHIR (17B(2)) DIHITUNG SEJAK BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU SAMPAI DENGAN DITERBITKAN SKPLB (17B(3))
IMBALAN BUNGA SETELAH PUTUSAN PENGADILAN Pasal 17B ayat (4) APABILA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1a): • TIDAK DILANJUTKAN dengan PENYIDIKAN; • DILANJUTKAN dengan PENYIDIKAN, tetapi TIDAK DILANJUTKAN DENGAN PENUNTUTAN TINDAK DI BIDANG PERPAJAKAN; atau • DILANJUTKAN dengan PENYIDIKAN dan PENUNTUTAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN, tetapi DIPUTUS BEBAS atau LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP; WAJIB PAJAK DIBERI IMBALAN BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN UNTUK PALING LAMA 24 BULAN, DIHITUNG SEJAK BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU s/d DITERBITKAN SKPLB. 144
PENERBITAN SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Pasal 17C ayat (1) Setelah dilakukan Penelitian (Formal) terhadap SPT WP DENGAN KRITERIA TERTENTU PPh PPN Tidak Jangka wkt Jangka wkt menghendaki 3 bulan 1 bulan SKPPKP Diterbitkan Diproses SKPPKP sesuai Ps.17B 145
KRITERIA TERTENTU Pasal 17C ayat (2) 1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); DALAM 3 TAHUN TERAKHIR 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak telah memper oleh izin untuk menunda atau mengangsur pemba yaran pajak; 3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 146
WP DENGAN KRITERIA TERTENTU Pasal 17C ayat (4), (5) dan Penjelasan SETELAH DITERBITKAN SKPPKP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK SKPN SKPKB SKPLB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100% 147
TIDAK DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN Pasal 17C ayat (6) APABILA : • Terhadap WP tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; • Terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut; • Terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau • Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). 148
PENERBITAN SKPPKP Pasal 17D ayat (1) BERDASARKAN PENELITIAN ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK yang MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU, DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SKPPKP PALING LAMA: • 3 (TIGA) BULAN untuk Pajak Penghasilan; • 1 (SATU) BULAN untuk Pajak Pertambahan Nilai, SEJAK PERMOHONAN DITERIMA SECARA LENGKAP 149
WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN Pasal 17D ayat (2) ADALAH : a. WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; b. WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; c. Wajib Pajak Badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. 150
JUMLAH YANG DITENTUKAN OLEH MENTERI KEUANGAN Pasal 17D ayat (3) BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, dan JUMLAH LEBIH BAYAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN. PMK Nomor: 193/PMK.03/2007 151
PEMERIKSAAN SETELAH PENGEMBALIAN Pasal 17D ayat (4) DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN dan MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK SETELAH MELAKUKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 152
SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17D ayat (5) APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB), JUMLAH PAJAK YANG KURANG DIBAYAR DITAMBAH DENGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA KENAIKAN SEBESAR 100% (SERATUS PERSEN) 153
PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Pasal 17E ORANG PRIBADI YANG BUKAN SUBYEK PAJAK DALAM NEGERI yang MELAKUKAN PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK di DALAM DAERAH PABEAN yang TIDAK DIKONSUMSI DI DAERAH PABEAN, DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN yang TELAH DIBAYAR. KETENTUANNYA DIATUR DENGAN atau BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 154
155
PENAGIHAN PAJAK Pasal 18 ayat (1) 1. STP (Surat Tagihan Pajak); 2. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar); 3. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) 4. Surat Keputusan KEBERATAN; 5. Putusan BANDING; dan 6. Putusan PENINJAUAN KEMBALI, yang MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK yang HARUS DIBAYAR BERTAMBA 156 Dasar Penagihan Pajak
BUNGA PENAGIHAN Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) 157 Pajak yg terutang menurut Dasar Penagihan 2 % PER BULAN DIKENAKAN TERHADAP Mengangsur/menun da pembayaran Pajak WP diberikan penundaan penyampaian SPT Tahunan dan perhitungan pajak sementara kurang dari sebenarnya yang terutang Dari JUMLAH PAJAK Yang MASIH HARUS DIBAYAR DIHITUNG dari TANGGAL JATUH TEMPO SAMPAI TANGGAL PELUNASAN, atau TANGGAL DITERBITKAN STP Dari saat berakhirnya penyampaian SPT Tahunan s.d tanggal pembayaran Bagian bulan dihitung penuh 1 bulan
SURAT PAKSA Pasal 1 Angka 21 SURAT PERINTAH MEMBAYAR UTANG PAJAK dan BIAYA PENAGIHAN PAJAK 158
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Pasal 20 Ayat (1) JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR BERDASARKAN : 1. STP; 2. SKPKB; 3. SKPKBT; 4. SK PEMBETULAN; 5. SK KEBERATAN; 6. PUTUSAN BANDING; 7. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK yang MASIH HARUS DIBAYAR BERTAMBAH YANG TIDAK DIBAYAR OLEH PENANGGUNG PAJAK SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU sbgmn dimaksud dlm Pasal 9 (3) atau (3a) DILAKSANAKAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA 159
PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS Pasal 20 Ayat (2) DILAKUKAN APABILA: • Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; • Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka mengecilkan atau menghentikan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; • Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan usaha, menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; • Badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau • Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 160
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Pasal 20 Ayat (3) PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA 161
HAK MENDAHULU Pasal 21 Ayat (1) dan (2) (1) NEGARA MEMPUNYAI HAK MENDAHULU untuk UTANG PAJAK atas BARANG-BARANG MILIK PENANGGUNG PAJAK; (2) Ketentuan pada ayat (1) meliputi : a. POKOK PAJAK, b. SANKSI ADMINSTRASI berupa : - BUNGA, - DENDA, dan - KENAIKAN, c. BIAYA PENAGIHAN PAJAK. 162
PENGECUALIAN HAK MENDAHULU Pasal 21 Ayat (3) a. BIAYA PERKARA yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak/ tidak bergerak; b. BIAYA yang dikeluarkan untuk MENYELAMATKAN barang dimaksud, dan/atau c. BIAYA PERKARA, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. 163
DILARANG MEMBAGIKAN HARTA KEPADA PEMEGANG SAHAM Pasal 21 ayat (3a) DALAM HAL WAJIB PAJAK DINYATAKAN PAILIT, BUBAR atau DILIKUIDASI maka KURATOR, LIKUIDATOR atau ORANG/BADAN yang DITUGASI untuk MELAKUKAN PEMBERESAN, DILARANG UNTUK MEMBAGIKAN HARTA WAJIB PAJAK DALAM PAILIT, PEMBUBARAN atau LIKUIDASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU KREDITUR LAINNYA SEBELUM MENGGUNAKAN HARTA TERSEBUT UNTUK MEMBAYAR UTANG PAJAK WAJIB PAJAK TERSEBUT. 164
HAK MENDAHULU HILANG Pasal 21 Ayat (4) HAK MENDAHULU HILANG SETELAH MELAMPAUI WAKTU 5 (LIMA) TAHUN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN : • SURAT TAGIHAN PAJAK; • SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR; • SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN; • SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN; • SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN; • PUTUSAN BANDING; dan • PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI. yang MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK yang HARUS DIBAYAR BERTAMBAH 165
PERHITUNGAN JANGKA WAKTU HAK MANDAHULU Pasal 21 ayat (5) PERHITUNGAN JANGKA WAKTU HAK MENDAHULU adalah sebagai berikut : 1. Dalam hal SURAT PAKSA untuk membayar diberitahukan secara resmi, maka JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN DIHITUNG SEJAK PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA; atau 2. Dalam hal diberikan PENUNDAAN PEMBAYARAN atau PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN, MAKA JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN DIHITUNG SEJAK BATAS AKHIR PENUNDAAN DIBERIKAN. 166
DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK Pasal 22 Ayat (1) HAK UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK, TERMASUK BUNGA, DENDA, KENAIKAN dan BIAYA PENAGIHAN PAJAK, DALUWARSA SETELAH MELAMPAUI WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG SEJAK PENERBITAN : 1. SURAT TAGIHAN PAJAK; 2. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR; 3. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN; 4. SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN; 5. SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN; 6. PUTUSAN BANDING; 7. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI. 167
DALUWARSA TERTANGGUH DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK TERTANGGUH apabila: 1. DITERBITKAN SURAT PAKSA; 2. ADA PENGAKUAN UTANG PAJAK DARI WAJIB PAJAK BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG; 3. DITERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (Pasal 13 ayat (5)), atau SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (Pasal 15 ayat (4)); atau 4. DILAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 22 Ayat (2) 168
PENANGGUNG PAJAK Pasal 1 Angka 28 ORANG PRIBADI atau BADAN yang BERTANGGUNG JAWAB atas PEMBAYARAN PAJAK, TERMASUK WAKIL yang MENJALANKAN HAK dan MEMENUHI KEWAJIBAN WAJIB PAJAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 169
GUGATAN WAJIB PAJAK atau PENANGGUNG PAJAK Pasal 23 GUGATAN WP atau PENANGGUNG PAJAK DAPAT DIAJUKAN TERHADAP : • Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; • Keputusan pencegahan dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak; • Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau • Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan, yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan per-UU-an perpajakan. GUGATAN HANYA DAPAT DIAJUKAN KEPADA BADAN PERADILAN PAJAK 170
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK Pasal 24 MENTERI KEUANGAN MENGATUR TATA CARA PENGHAPUSAN DAN MENENTUKAN BESARNYA JUMLAH PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI, antara lain : 1. WP telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan; 2. WP Badan yang telah selesai proses pailitnya; 3. WP Badan yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subyek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. 171
172 Proses Penagihan Dasar Penagihan Surat Teguran 1 Bulan stlh diterbitkan Surat Perintah Malakukan Penyitaan (SPMP) Penjualan secara Lelang Surat Paksa Pengumuman Lelang Jatuh Tempo 21 hari 7 hari 2x24 jam 14 hari 14 hari
ALUR DAN PROSES PENAGIHAN PAJAK SURAT TEGURAN 7 HARI SP SPMP/ PENYITAAN 21 HARI 2 X 24 jam PENCABUTAN SITA LUNAS PENGUMUMAN LELANG PELAKSANAAN LELANG Dasar Hukum UU No. 19 Tahun 2000 UU No. 28 Tahun 2007 PP No. 80 Tahun 2007 PMK No. 24/PMK.03/2008 14 HARI TDK LUNAS Barang Bergerak 2X Barang Tdk Bergerak 2X PEMBLOKIRAN PENCEGAHAN PENYANDERAAN SYARAT: •UTANG PAJAK ≥100 jt •DIRAGUKAN ITIKAD BAIK JANGKA WAKTU: 6 BULAN DPT DIPERPANJANG MAX 6 BLN AKIBAT: UTANG PAJAK TDK HAPUS & PENAGIHAN TETAP DILAKSANAKAN SKP SKPKB SKPKBT dll JATUH TEMPO •UTANG PAJAK & BIAYA PENAGIHAN •PUTUSAN PENGADILAN •PARATE EXECUTIE •DIBERITAHUKAN OLEH JURUSITA PAJAK •DIBUAT BAP SP •SPMP •JURUSITA + 2 SAKSI •BAP SITA •BRG BERGERAK & BRG TDK BERGERAK •BRG YG DISITA DILARANG : DIPINDAHTANGANKAN DISEWAKAN DISEMBUHKAN DIHILANGKAN DIRUSAK PENYITAAN ATAS REK. BANK & EFEK 173
PERMOHONAN KEBERATAN ( Pasal 25 - 26 UU KUP ) 174
Alur Keberatan, Banding & Peninjauan kembali Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keberatan kepada DJP Banding ke Badan Peradilan Pajak Peninjauan kembali ke MA (melalui PP) Ga Puas Ga Puas Ga Puas Ga Puas 175
KEBERATAN Pasal 25 ayat (1) WAJIB PAJAK DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN HANYA KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK atas SUATU: 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); 3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); 4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB); atau 5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 176
SYARAT-SYARAT KEBERATAN Pasal 25 ayat (2) dan (3) (2) * Tertulis dalam Bahasa Indonesia; *Mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak, dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. (3) *Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak, atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 177
MELUNASI PAJAK DALAM RANGKA KEBERATAN Pasal 25 ayat (3a) DALAM HAL WAJIB PAJAK MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, WAJIB PAJAK WAJIB MELUNASI PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR, PALING SEDIKIT SEJUMLAH YANG TELAH DISETUJUI WAJIB PAJAK DALAM PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN, SEBELUM SURAT KEBERATAN DISAMPAIKAN. 178
PERSYARATAN MENGIKAT DALAM PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 25 ayat (4) KEBERATAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (3a), BUKAN MERUPAKAN SURAT KEBERATAN SEHINGGA TIDAK DIPERTIMBANGKAN. 179
TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN Pasal 25 ayat (5) TANDA TERIMA SURAT KEBERATAN DARI PEGAWAI YANG DITUNJUK DIRJEN PAJAK UNTUK MENERIMA SURAT KEBERATAN, atau TANDA PENGIRIMAN SURAT KEBERATAN MELALUI POS DENGAN BUKTI PENGIRIMAN SURAT, atau MELALUI CARA LAIN YANG DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN, MENJADI TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN. 180
PERMINTAAN KETERANGAN TERTULIS DALAM MENGAJUKAN KEBERATAN Pasal 25 ayat (6) BILA DIMINTA oleh WAJIB PAJAK untuk PENGAJUAN KEBERATAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TERTULIS HAL-HAL YANG MENJADI : – DASAR PENGENAAN PAJAK; – PENGHITUNGAN RUGI; ATAU – PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN. 181
JANGKA WAKTU PELUNASAN DALAM RANGKA KEBERATAN Pasal 25 ayat (7) DALAM HAL WAJIB PAJAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JANGKA WAKTU PELUNASAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ATAU ayat (3a) ATAS JUMLAH PAJAK YANG BELUM DIBAYAR PADA SAAT PENGAJUAN KEBERATAN, TERTANGGUH SAMPAI DENGAN 1 (SATU) BULAN SEJAK TANGGAL PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN. 182
TIDAK TERMASUK SEBAGAI UTANG PAJAK Pasal 25 ayat (8) JUMLAH PAJAK YANG BELUM DIBAYAR PADA SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TIDAK TERMASUK SEBAGAI UTANG PAJAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (1a) 183
SAKNSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA Pasal 25 ayat (9) APABILA KEBERATAN WAJIB PAJAK DITOLAK atau DIKABULKAN SEBAGIAN, WAJIB PAJAK DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 50% DARI JUMLAH PAJAK BERDASARKAN KEPUTUSAN KEBERATAN, DIKURANGI DENGAN PAJAK YANG TELAH DIBAYAR SEBELUM MENGAJUKAN KEBERATAN. 184
TIDAK DIKENAKAN SAKNSI BERUPA DENDA 50% Pasal 25 ayat (10) DALAM HAL WAJIB PAJAK MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 50% sebagaimana dimaksud pada ayat (9) TIDAK DIKENAKAN. 185
KEPUTUSAN KEBERATAN Pasal 26 (1) Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Dirjen Pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis; (3) Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar; (4) Dalam hal WP mengajukan keberatan sbgmn dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, WP ybs harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut; (5) Apabila jangka waktu sbgmn dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Dirjen Pajak tidak memberi keputusan, keberat an yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 186
TATA CARA PENGAJUAN dan PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 26A (1). Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; (2). Tata cara sbgmn dimaksud pada ayat (1), antara lain mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya; (3). Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan; (4). Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. 187
KEBERATAN [PASAL 25] Contoh 1: SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00 Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp100.000.000,00 Yang Harus Dilunasi Jika Tidak Keberatan = Rp100.000.000,00 Contoh 2: SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00 Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp 30.000.000,00 Harus Dilunasi Sebelum Mengajukan Keberatan = Rp 30.000.000,00 Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp 80.000.000,00 Pajak Kurang Dibayar (80.000.000 - 30.000.000) = Rp 188
189
BANDING Pasal 27 ayat (1) WAJIB PAJAK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING HANYA KEPADA BADAN PERADILAN PAJAK ATAS SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). 190
PUTUSAN PENGADILAN Pasal 27 ayat (2) PUTUSAN PENGADILAN PAJAK MERUPAKAN PUTUSAN PENGADILAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 191
SYARAT PERMOHONAN BANDING Pasal 27 ayat (3) PERMOHONAN DIAJUKAN : 1. SECARA TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA; 2. DENGAN ALASAN YANG JELAS; 3. PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN SEJAK SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN DITERIMA; dan 4. DILAMPIRI DENGAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN. 192
KETERANGAN TERTULIS Pasal 27 ayat (4a) APABILA DIMINTA OLEH WAJIB PAJAK UNTUK KEPERLUAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING, DIREKTUR JENDERAL PAJAK WAJIB MEMBERI KETERANGAN SECARA TERTULIS HAL-HAL YANG MENJADI DASAR SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN YANG DITERBITKAN 193
JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK Pasal 27 ayat (5a) DALAM HAL WAJIB PAJAK MENGAJUKAN BANDING, JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), ATAS JUMLAH PAJAK YANG BELUM DIBAYAR PADA SAAT PENGAJUAN KEBERATAN, TERTANGGUH SAMPAI DENGAN 1 (SATU) BULAN SEJAK TANGGAL PENERBITAN PUTUSAN BANDING. 194
TIDAK TERMASUK SEBAGAI UTANG PAJAK Pasal 27 ayat (5b) JUMLAH PAJAK YANG BELUM DIBAYAR PADA SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING sebagaimana dimaksud pada ayat (5a), TIDAK TERMASUK SEBAGAI UTANG PAJAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (1a) 195
BELUM MERUPAKAN PAJAK YANG TERUTANG Pasal 27 ayat (5c) JUMLAH PAJAK YANG BELUM DIBAYAR PADA SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING BELUM MERUPAKAN PAJAK YANG TERUTANG SAMPAI DENGAN PUTUSAN BANDING DITERBITKAN 196
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA Pasal 27 ayat (5d) APABILA PERMOHONAN BANDING DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN, WAJIB PAJAK DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 100% DARI JUMLAH PAJAK BERDASARKAN PUTUSAN BANDING, DIKURANGI DENGAN PAJAK YANG TELAH DIBAYAR SEBELUM MENGAJUKAN KEBERATAN 197
198 Sengketa Pajak dalam Banding • Sengketa Formal, WP atau fiskus tidak mematuhi prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh UU Perpajakan • Sengketa Material, apabila terdapat perbedaan antara fiskus dan Wajib Pajak penetapan jumlah pajak yang terutang atau yang lebih bayar
199
200 Persiapan Persidangan Banding
BANDING (PASAL 27) (LANJUTAN) Contoh: SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00 Setuju Hasil PemeriksaaN = Rp 30.000.000,00 Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp 80.000.000,00 Pajak Kurang Dibayar (80.000.000 - 30.000.000) = Rp 50.000.000,00 Mengajukan Banding (Tidak ada syarat harus membayar) Putusan Banding, SKPKB menjadi = Rp 65.000.000,00 Pajak Kurang Dibayar (65.000.000 - 30.000.000) = Rp 35.000.000,00 Sanksi Denda (100% X Rp35.000.000) = Rp 35.000.000,00 Harus Dilunasi = Rp 70.000.000,00 201
Peninjauan Kembali (PK) • Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. • Pengajuan permohonan PK dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim. • Mahkamah Agung mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan PK diterima 202
IMBALAN BUNGA Pasal 27A ayat (1) Apabila pengajuan KEBERATAN, permohonan BANDING, atau permohonan PENINJAUAN KEMBALI DIKABULKAN SEBAGIAN atau SELURUHNYA, dalam : – Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), – Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), – Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan – Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, DIKEMBALIKAN dengan ditambah IMBALAN BUNGA sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. 203
PENGHITUNGAN IMBALAN BUNGA Pasal 27A ayat (1) huruf a dan b a. Untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, PutusanBanding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau b. Untuk SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. 204
IMBALAN BUNGA atas SURAT KEPUTUSAN Pasal 27A ayat (1a) huruf a, b, dan c a. Untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak; b. Untuk SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak; atau c. Untuk STP dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak. 205
IMBALAN BUNGA atas SANKSI ADMINISTRASI Pasal 27A ayat (2) (2) Imbalan bunga juga diberikan atas : * pembayaran lebih sanksi administrasi berupa DENDA Pasal 14 ayat (4) dan/atau BUNGA Pasal 19 ayat (1) berdasarkan SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK. Penghapusan Sanksi Administrasi akibat diterbitkan : - SK Keberatan, Putusan Banding, atau - Putusan Peninjauan Kembali, yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak. 206
207
208
PEMBUKUAN Pasal 1 Angka 29 SUATU PROSES PENCATATAN YANG DILAKUKAN SECARA TERATUR UNTUK MENGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI KEUANGAN YANG MELIPUTI : 1. HARTA, 2. KEWAJIBAN, 3. MODAL, 4. PENGHASILAN, dan 5. BIAYA, serta 6. JUMLAH PEROLEHAN dan PENYERAHAN BARANG atau JASA, YANG DITUTUP DENGAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN BERUPA NERACA, DAN LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE TAHUN PAJAK TERSEBUT. 209
WAJIB PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang :  melakukan kegiatan usaha, atau  pekerjaan bebas, dan  Wajib Pajak BADAN di Indonesia WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN 210
TIDAK WAJIB PEMBUKUAN tetapi WAJIB PENCATATAN Pasal 28 ayat (2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan PEMBUKUAN, tetapi WAJIB melakukan PENCATATAN, adalah • WP ORANG PRIBADI yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan • WP ORANG PRIBADI yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 211
212 PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN Pasal 14 ayat (2,3,4) UU PPh, jo. PMK-01/PMK.03/2007 Norma Penghitungan Penghasilan Neto HANYA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SYARAT Pencatatan * Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 1.800.000.000 1 Jan 2008 * Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 1 Jan 2009 * Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari Tahun Pa-jak Ybs. Apabila tidak memberitahukan, di-anggap memilih Pembukuan * Wajib menyelenggarakan Pencatatan
SYARAT PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) (3) Harus memperhatikan IKTIKAD BAIK dan mencerminkan KEADAAN atau KEGIATAN USAHA YANG SEBENARNYA. (4) Harus DISELENGGARAKAN DI INDONESIA dengan menggunakan HURUF LATIN, ANGKA ARAB, satuan MATA UANG RUPIAH, dan disusun dalam BAHASA INDONESIA atau dalam BAHASA ASING yang DIIZINKAN oleh Menteri Keuangan. (5) Diselenggarakan dengan PRINSIP TAAT ASAS dan dengan STELSEL AKRUAL atau STELSEL KAS. (6) Perubahan terhadap METODE PEMBUKUAN dan/atau TAHUN BUKU harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai HARTA, KEWAJIBAN, MODAL, PENGHASILAN dan BIAYA, serta PENJUALAN dan PEMBELIAN sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 213
PEMBUKUAN BAHASA ASING Pasal 28 ayat (8) Pembukuan dengan menggunakan BAHASA ASING dan MATA UANG selain RUPIAH dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. PMK Nomor: 196/PMK.03/2007 214
PENCATATAN Pasal 28 ayat (9) PENCATATAN terdiri atas : – data yang dikumpulkan secara teratur tentang PEREDARAN atau PENERIMAAN BRUTO, dan/atau – PENGHASILAN BRUTO sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan OBJEK PAJAK dan/atau yang dikenai pajak yang BERSIFAT FINAL. 215
PENYIMPANAN BUKU, CATATAN, dan DOKUMEN Pasal 28 ayat (11) BUKU, CATATAN, dan DOKUMEN yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line WAJIB DISIMPAN SELAMA 10 TAHUN di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. 216
PEMERIKSAAN Pasal 1 Angka 25 SERANGKAIAN KEGIATAN MENGHIMPUN dan MENGOLAH : • DATA, • KETERANGAN, dan/atau • BUKTI, yang DILAKSANAKAN secara OBYEKTIF dan PROFESIONAL BERDASARKAN SUATU STANDAR PEMERIKSAAN untuk : • MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN,dan/atau • TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PER-UU-AN PERPAJAKAN. 217
WEWENANG DIRJEN PAJAK dalam rangka PEMERIKSAAN Pasal 29 ayat (1) dan (2) (1) Direktur Jenderal Pajak BERWENANG melakukan PEMERIKSAAN untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. 218
KEWAJIBAN WP yang DIPERIKSA Pasal 29 ayat (3) (3) WAJIB PAJAK yang DIPERIKSA WAJIB: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan lain yang diperlukan. 219
JANGKA WAKTU PERMINTAAN DOKUMEN Pasal 29 ayat (3a) (3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) WAJIB dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan. 220
PENGHASILAN KENA PAJAK secara JABATAN Pasal 29 ayat (3b) (3b) Dalam hal WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 221
KERAHASIAAN WP DITIADAKAN dalam rangka PEMERIKSAAN Pasal 29 ayat (4) (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. 222
WP BADAN yang DINYATAKAN EFEKTIF oleh BAPEPAM Pasal 29A Terhadap WP BADAN yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan menyampaikan SPT dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang : a. SPT Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B; atau b. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko, dapat dilakukan pemeriksaan melalui PEMERIKSAAN KANTOR. 223
PENYEGELAN Pasal 30 ayat (1) (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan PENYEGELAN tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabilaWajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b. 224
TATA CARA PEMERIKSAAN Pasal 31 ayat (1) dan (2) (1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. 225
KEWAJIBAN DIRJEN PAJAK MENYAMPAIKAN SPHP PKP JABATAN Pasal 31 ayat (3) (3) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampai kan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. 226
227
WAKIL WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (1) (1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal : a. BADAN oleh PENGURUS; b. BADAN yang dinyatakan PAILIT oleh KURATOR; c. BADAN dalam PEMBUBARAN oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; d. BADAN dalam LIKUIDASI oleh LIKUIDATOR; e. suatu WARISAN yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau f. ANAK yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh WALI atau PENGAMPUNYA. 228
TANGGUNG JAWAB WAKIL Pasal 32 ayat (2) Wakil bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. 229
KUASA WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (3) (3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk SEORANG KUASA dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 230
PERSYARATAN KUASA Pasal 32 ayat (3a) (3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban KUASA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. PMK Nomor: 22/PMK.03/2008 231
PENGERTIAN PENGURUS Pasal 32 ayat (4) (4) Termasuk dalam pengertian PENGURUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. 232
PIHAK-PIHAK yang WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN Pasal 35 ayat (1) (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan KETERANGAN atau BUKTI dari BANK, AKUNTAN PUBLIK, NOTARIS, KONSULTAN PAJAK, KANTOR ADMINISTRASI, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut WAJIB memberikan keterangan atau bukti yang diminta. 233
KEWAJIBAN MERAHASIAKAN DITIADAKAN Pasal 35 ayat (2) (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh KEWAJIBAN MERAHASIAKAN, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. 234
WAJIB MEMBERIKAN DATA dan INFORMASI Pasal 35A ayat (1) (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). 235
DATA dan INFORMASI TIDAK MENCUKUPI Pasal 35A ayat (2) (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TIDAK MENCUKUPI, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). 236
PENGURANGAN atau PENGHAPUSAN SANKSI dan/atau KETETAPAN PAJAK Pasal 36 ayat (1) (1) Direktur Jenderal Pajak karena JABATAN atau atas PERMOHONAN WAJIB PAJAK dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar; c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. 237
PENGAJUAN PERMOHONAN Pasal 36 ayat (1a) dan (1b) (1a) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. (1b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali. 238
KEPUTUSAN PERMOHONAN Pasal 36 ayat (1c) dan (1d) (1c) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. (1d) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan. 239
KETERANGAN TERTULIS Pasal 36 ayat (1e) (1e) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak WAJIB memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1c). 240
PENGURANGAN atau PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 37A ayat (1) (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan SPT Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan PENGURANGAN atau PENGHAPUSAN sanksi administrasi berupa BUNGA atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 241
WP OP yang MENDAFTAR NPWP SECARA SUKARELA Pasal 37A ayat (2) (2) Wajib Pajak ORANG PRIBADI yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas PAJAK yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. 242
ALPA Pasal 38 Setiap orang yang karena kealpaannya: a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, DIDENDA paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. 243
SENGAJA Pasal 39 ayat (1) Setiap orang yang dengan SENGAJA: a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP; c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; d. menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; 244
SENGAJA Pasal 39 ayat (1) g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yg dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line; atau i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan PIDANA PENJARA paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan DENDA paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 245
MENGULANGI TINDAK PIDANA SEBELUM 1 TAHUN Pasal 39 ayat (2) (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. 246
PERCOBAAN Pasal 39 ayat (3) Setiap orang yang melakukan PERCOBAAN untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, DIPIDANA dengan PIDANA PENJARA paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan DENDA paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. 247
SENGAJA Pasal 39A Setiap orang yang dengan SENGAJA: a. menerbitkan dan/atau menggunakan FAKTUR PAJAK, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan PIDANA PENJARA paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta DENDA paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. 248
SENGAJA TIDAK MEMBERI KETERANGAN Pasal 41A Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sbgmn dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan SENGAJA tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan PIDANA KURUNGAN paling lama 1 (satu) tahun dan DENDA paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 249
SENGAJA MENGHALANGI PENYIDIKAN Pasal 41B Setiap orang yang dengan SENGAJA menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan PIDANA PENJARA paling lama 3 (tiga) tahun dan DENDA paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 250
SENGAJA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 35A ayat (1) Pasal 41C ayat (1) (1) Setiap orang yang dengan SENGAJA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan PIDANA KURUNGAN paling lama 1 (satu) tahun atau DENDA paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 251
SENGAJA TIDAK TERPENUHI KEWAJIBAN PIHAK LAIN Pasal 41C ayat (2) (2) Setiap orang yang dengan SENGAJA menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan PIDANA KURUNGAN paling lama 10 bulan atau DENDA paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 252
SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN DATA dan INFORMASI Pasal 41C ayat (3) (3) Setiap orang yang dengan SENGAJA tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan PIDANA KURUNGAN paling lama 10 (sepuluh) bulan atau DENDA paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 253
MENYALAHGUNAKAN DATA dan INFORMASI Pasal 41C ayat (4) (4) Setiap orang yang dengan SENGAJA menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan PIDANA KURUNGAN paling lama 1 (satu) tahun atau DENDA paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 254
KUP-PERPAJAKAN
KUP-PERPAJAKAN
KUP-PERPAJAKAN

Recommended

PPN Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN PPN Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 
Dasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar PerpajakanDasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar PerpajakanFannany Priambodo
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21aninchuy
 
SURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKSURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKYABES HULU
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppnAy Kent
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)M Abdul Aziz
 
Kup penagihan
Kup penagihanKup penagihan
Kup penagihanAhmad Muzzammil Ibnu Tasmiyah
 
Penyidikan Pajak
Penyidikan PajakPenyidikan Pajak
Penyidikan PajakFair Nurfachrizi
 

Recommended

PPN Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN PPN Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 
Dasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar PerpajakanDasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar PerpajakanFannany Priambodo
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21aninchuy
 
SURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKSURAT TAGIHAN PAJAK
SURAT TAGIHAN PAJAKYABES HULU
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppnAy Kent
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)M Abdul Aziz
 
Kup penagihan
Kup penagihanKup penagihan
Kup penagihanAhmad Muzzammil Ibnu Tasmiyah
 
Penyidikan Pajak
Penyidikan PajakPenyidikan Pajak
Penyidikan PajakFair Nurfachrizi
 
Pencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakPencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakkaromah95
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajakYe Si
 
Bab2 kup
Bab2 kupBab2 kup
Bab2 kupIke Hanisyah
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakeryeryey
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Tax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNTax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNpuspa
 
Ppt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunanPpt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunanranioktalia
 
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanHukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanrahiemah
 
Pembukuan dan pencatatan
Pembukuan dan pencatatanPembukuan dan pencatatan
Pembukuan dan pencatatanAde Fathurrahman
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakaneryeryey
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Maiya Maiya
 
PPH Pasal 21
PPH Pasal 21PPH Pasal 21
PPH Pasal 21YABES HULU
 
Penagihan pajak
Penagihan pajakPenagihan pajak
Penagihan pajakWanda Ramadhan
 
Tax Planning
Tax PlanningTax Planning
Tax Planningkaromah95
 
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).pptPPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).pptDipoTriMartiano
 
Pph Potong Pungut PPT
Pph Potong Pungut PPTPph Potong Pungut PPT
Pph Potong Pungut PPTYesica Adicondro
 
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakNomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakFair Nurfachrizi
 
Hak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpHak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpKppkp Bangil
 
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pet-pet
 
Kup presentation pemblokiran
Kup presentation pemblokiranKup presentation pemblokiran
Kup presentation pemblokiranAhmad Muzzammil Ibnu Tasmiyah
 
Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakPemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakErwin Buulolo
 

More Related Content

What's hot

Pencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakPencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakkaromah95
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajakYe Si
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakeryeryey
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Tax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNTax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNpuspa
 
Ppt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunanPpt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunanranioktalia
 
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanHukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanrahiemah
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakaneryeryey
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Maiya Maiya
 
Tax Planning
Tax PlanningTax Planning
Tax Planningkaromah95
 
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).pptPPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).pptDipoTriMartiano
 
Hak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpHak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpKppkp Bangil
 
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pet-pet
 

What's hot (20)

Pencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakPencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajak
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajak
 
Bab2 kup
Bab2 kupBab2 kup
Bab2 kup
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Tax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPNTax Planning atas PPN
Tax Planning atas PPN
 
Ppt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunanPpt Pajak bumi dan bangunan
Ppt Pajak bumi dan bangunan
 
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatanHukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
Hukum pajak pertemuan ke 8 pembukuan dan pencatatan
 
Pembukuan dan pencatatan
Pembukuan dan pencatatanPembukuan dan pencatatan
Pembukuan dan pencatatan
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakan
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
 
PPH Pasal 21
PPH Pasal 21PPH Pasal 21
PPH Pasal 21
 
Penagihan pajak
Penagihan pajakPenagihan pajak
Penagihan pajak
 
Tax Planning
Tax PlanningTax Planning
Tax Planning
 
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).pptPPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
PPh PotPut (Dipo Tri Martiano).ppt
 
Pph Potong Pungut PPT
Pph Potong Pungut PPTPph Potong Pungut PPT
Pph Potong Pungut PPT
 
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakNomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak
 
Hak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpHak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wp
 
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
Pajak bab3 (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
 

Viewers also liked

PPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalPPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalYABES HULU
 
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di IndonesiaPemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di IndonesiaUniversity of Brawijaya
 
Persiapan pemeriksaan pajak
Persiapan pemeriksaan pajakPersiapan pemeriksaan pajak
Persiapan pemeriksaan pajakAde Septian
 
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajak
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajakAnalisa laporan keuangan & pemeriksaan pajak
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajakkafni01@yahoo.co.id
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktekhayatun nufus
 
Rani Haulya Ppt ahdb tax haven
Rani Haulya Ppt ahdb tax havenRani Haulya Ppt ahdb tax haven
Rani Haulya Ppt ahdb tax havenGaruda Indonesia
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNDudi Wahyudi
 
Organisasi multinasional
Organisasi multinasionalOrganisasi multinasional
Organisasi multinasionalchikma jaoharah
 
Laporan Audit Yayasan Penabulu Tahun 2011
Laporan Audit Yayasan Penabulu Tahun 2011Laporan Audit Yayasan Penabulu Tahun 2011
Laporan Audit Yayasan Penabulu Tahun 2011penabulu
 
Obligasi (Makro Ekonomi)
Obligasi (Makro Ekonomi)Obligasi (Makro Ekonomi)
Obligasi (Makro Ekonomi)Vivi Silvia
 

Viewers also liked (20)

Kup presentation pemblokiran
Kup presentation pemblokiranKup presentation pemblokiran
Kup presentation pemblokiran
 
Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakPemeriksaan Pajak
Pemeriksaan Pajak
 
PPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalPPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soal
 
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di IndonesiaPemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
 
Persiapan pemeriksaan pajak
Persiapan pemeriksaan pajakPersiapan pemeriksaan pajak
Persiapan pemeriksaan pajak
 
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajak
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajakAnalisa laporan keuangan & pemeriksaan pajak
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajak
 
Kup pemeriksaan pajak
Kup pemeriksaan pajakKup pemeriksaan pajak
Kup pemeriksaan pajak
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktek
 
Kemendagri indonesia anti korupsi forum 2014
Kemendagri indonesia anti korupsi forum 2014Kemendagri indonesia anti korupsi forum 2014
Kemendagri indonesia anti korupsi forum 2014
 
Rani Haulya Ppt ahdb tax haven
Rani Haulya Ppt ahdb tax havenRani Haulya Ppt ahdb tax haven
Rani Haulya Ppt ahdb tax haven
 
Session 2
Session 2Session 2
Session 2
 
Power point
Power pointPower point
Power point
 
Opini BPK
Opini BPKOpini BPK
Opini BPK
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPN
 
Organisasi multinasional
Organisasi multinasionalOrganisasi multinasional
Organisasi multinasional
 
Laporan Audit Yayasan Penabulu Tahun 2011
Laporan Audit Yayasan Penabulu Tahun 2011Laporan Audit Yayasan Penabulu Tahun 2011
Laporan Audit Yayasan Penabulu Tahun 2011
 
Obligasi (Makro Ekonomi)
Obligasi (Makro Ekonomi)Obligasi (Makro Ekonomi)
Obligasi (Makro Ekonomi)
 
Kup penyidikan
Kup penyidikanKup penyidikan
Kup penyidikan
 
2. subjek pajak
2. subjek pajak2. subjek pajak
2. subjek pajak
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 

Similar to KUP-PERPAJAKAN

NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTNPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTsaidah2323
 
Materi Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiMateri Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiBayu Prasetyo
 
Buku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadBuku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadalverawaty
 
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptxPerpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptxAtikaSitiAminah1
 
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan IndonesiaBudi Septiawan
 
Slide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptxSlide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptxRizanaAlia
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPAriza Ekky
 
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.pptPerpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.pptMuhammadRanim
 
perpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managemperpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managemrr598phqsn
 
wajib pajak dan npwp
wajib pajak dan npwpwajib pajak dan npwp
wajib pajak dan npwpYan Chen
 
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakantugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakanrizkadwiharyanti
 
Kewajiban perpajakan karyawan
Kewajiban perpajakan karyawanKewajiban perpajakan karyawan
Kewajiban perpajakan karyawanGuruh Agustinus
 
Kewajiban perpajakan karyawan
Kewajiban perpajakan karyawanKewajiban perpajakan karyawan
Kewajiban perpajakan karyawanGuruh Agustinus
 
Tugas perpajakan
Tugas perpajakanTugas perpajakan
Tugas perpajakanNoviaIslan
 
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptxPPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptxEridaniFernando
 

Similar to KUP-PERPAJAKAN (20)

Booklet KUP
Booklet KUPBooklet KUP
Booklet KUP
 
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPTNPWP DAN NPPKP SERTA SPT
NPWP DAN NPPKP SERTA SPT
 
Materi Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiMateri Kup I Suwardi
Materi Kup I Suwardi
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Buku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadBuku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 upload
 
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptxPerpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
Perpajakan-2-Pertemuan-2-02092019.pptx
 
Kup I
Kup IKup I
Kup I
 
2_KUP A - NPWP.pptx
2_KUP A - NPWP.pptx2_KUP A - NPWP.pptx
2_KUP A - NPWP.pptx
 
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
 
Slide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptxSlide-9-KUP (1).pptx
Slide-9-KUP (1).pptx
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
 
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.pptPerpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
 
perpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managemperpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managem
 
Pertemuan 2
Pertemuan 2Pertemuan 2
Pertemuan 2
 
wajib pajak dan npwp
wajib pajak dan npwpwajib pajak dan npwp
wajib pajak dan npwp
 
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakantugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
 
Kewajiban perpajakan karyawan
Kewajiban perpajakan karyawanKewajiban perpajakan karyawan
Kewajiban perpajakan karyawan
 
Kewajiban perpajakan karyawan
Kewajiban perpajakan karyawanKewajiban perpajakan karyawan
Kewajiban perpajakan karyawan
 
Tugas perpajakan
Tugas perpajakanTugas perpajakan
Tugas perpajakan
 
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptxPPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
 

Recently uploaded

Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisGallynDityaManggala
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian outputjafarismail7
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxDenzbaguseNugroho
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptDenzbaguseNugroho
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaBAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaTriskaDP
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANGallynDityaManggala
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiaMukhamadMuslim
 

Recently uploaded (16)

Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesiaBAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
BAB 1 Pengantar_e-commerce dalam peekonomian indonesia
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
 

KUP-PERPAJAKAN

  • 1. KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (KUP) Undang-undang No 6 Tahun 1983 stdtd Undang-undang No 16 Tahun 2009 1 KUP A&B
  • 2. Dasar Hukum : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2
  • 4. Perkembangan UU KUP Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mulai berlaku 1 Januari 1984 dengan Perubahan: • Pertama UU Nomor 9 Tahun 1994 1 Januari 1995 • Kedua UU Nomor 16 Tahun 2000 1 Januari 2001 • Ketiga UU Nomor 28 Tahun 20071 Januari 2008 • Keempat UU Nomor 16 Tahun 2009 25 Maret 2009 4
  • 5. PENGERTIAN PAJAK PAJAK adalah Kontribusi Wajib kepada Negara Terutang oleh Orang Pribadi atau Badan Sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang Tidak mendapatkan Imbalan secara Langsung Digunakan untuk Keperluan Negara bagi sebesar- Besarnya Kemakmuran Rakyat 5
  • 7. Undang-undang No 6 Tahun 1983 stdtd Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Mengatur Ketentuan Formal bagi: • PPh • PPN / PPnBM • P B B • BPHTB • PPSP • Pajak lainnya yg mengacu UU ini 7
  • 8. 8
  • 9. Apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak ? Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 9 Pasal 1 angka 2
  • 10. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BADAN PEMBAYAR PAJAK PEMUNGUT PAJAK MELIPUTI PEMOTONG PAJAK YANG MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN 10
  • 11. Apa yang dimaksud dengan Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) ? Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 11
  • 12. BADAN Sekumpulan ORANG dan/atau MODAL yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi: PERSEROAN TERBATAS PERSEROAN KOMANDITER PERSEROAN LAINNYA BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Ormas, Orsospol, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan BUT 12
  • 13. PENGUSAHA ORANG PRIBADI atau BADAN dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya: MENGHASILKAN BARANG MENGIMPOR BARANG MENGEKSPOR BARANG MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN MELAKUKAN USAHA JASA MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN 13
  • 14. PENGUSAHA KENA PAJAK PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 DAN PERUBAHANNYA BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK 14
  • 15. Wajib Pajak yang Diwajibkan untuk mempunyai NPWP • Orang Pribadi yang mempunyai Penghasilan diatas PTKP • Badan Usaha dalam segala bentuk termasuk BUT • Bendaharawan pemerintah pusat/daerah (Pembayar, Pemungut dan Pemotong Pajak) 15
  • 16. Apa saja fungsi NPWP dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) ? Fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak: • Untuk mengetahui identitas Wajib pajak; • Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan; • Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan; • Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP; • Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan. Misal : Dokumen Impor PIB ,PEB • Setiap WP hanya diberikan satu NPWP 16
  • 17. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi: – tempat tinggal atau – tempat kedudukan dan kepadanya diberikan NPWP. DimanaWajib Pajak dapat mendapatkan NPWP? 17 Wajib Pajak Domisili = sesuai KTP, selalu berada
  • 18. WAJIB PAJAK KEWAJIBAN KEWAJIBAN OBJEKTIF SUBJEKTIF Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Subjektif  orang tersebut memenuhi kriteria sebagai Subjek Pajak, baik Subjek Pajak Dalam Negeri atau Subjek Pajak Luar Negeri Objektif orang tersebut memiliki penghasilan yang dapat dikenai pajak 18
  • 19. 19 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2007 Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif WAJIB Daftar ke KPP Wilayah kerja WP NPWP wanita kawin hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim/perjanjian pemisahan penghasilan dan harta wanita kawin memenuhi syarat subjektif & Objektif, tdk hidup terpisah, tdk pisah harta Ingin..? Dapat daftar NPWP suami Haris/KUP A/TaxSys
  • 20. KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI Pasal 2 ayat (1) SETIAP WAJIB PAJAK YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN SUBJEKTIF WAJIB MENDAFTARKAN DIRI PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG WILAYAH KERJANYA TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN MELIPUTI: OBJEKTIF DIBERIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK 20
  • 21. DimanaWajib Pajak dapat mendapatkan NPWP dan atau tempat pelaporan bagi Pengusaha Tertentu? • Tempat pendaftaran Wajib Pajak/pelaporan Pengusaha Tertentu: Seluruh WP BUMN dan WP BUMD di wilayah DKI Jakarta: di KPP BUMN Jakarta; • WP PMA tidak Go Public: di KPP PMA, kecuali yang telah terdaftar di KPP lama dan WP PMA di Kawasan Berikat dengan permohonan diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat; 21
  • 22. Dimana Wajib Pajak dapat mendapatkan NPWP dan atau tempat pelaporan bagi Pengusaha Tertentu?... lanjutan • WP Badan dan Orang Asing: di KPP Badora; • WP Go Public: di KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Public), kecuali WP BUMN/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan berikat; • WP BUMD di luar DKI Jakarta: di KPP setempat; • Untuk WP BUMN/BUMD, PMA, Badora, Go Public di luar DKI Jakarta, khusus PPh Pemotongan/Pemungutan dan PPN/PPnBM: di KPP tempat cabang atau kegiatan usaha. 22
  • 23. TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), PMK No 20/PMK.03/2008, PER-44/PJ./2008 WAJIB PAJAK Orang Pribadi Badan Pembayar,Pemu ngut, Pemotong OP Pengusaha Tertentu Kantor Pelayanan Perpajakan Tempat Tinggal, Tempat Kedudukan dan Tempat kegiatan Usaha Tempat Kedudukan dan Tempat kegiatan Usaha 23
  • 24. Tempat Pendaftaran Wajib Pajak NO WAJIB PAJAK KPP/KP4/KP2KP DASAR HUKUM KEWAJIBAN PAJAK 24 1 Orang Pribadi Tempat tinggal/tempat kedudukan WP Pasal 2 ayat 1 UU KUP a. PPh Pasal 25/OP b. PPN dan PPnBM c. PPh Psl 21/22/23/26 d. PPh pasal 4 (2) 2 Badan Tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha WP Pasal 2 ayat 1 UU KUP a. PPh Badan b. PPN dan PPnBM c. PPh Psl 21/22/23/26 d. PPh PS 4 (2) e. PPh Ps 15 3 Cabang, atau perwakilan dari orang pribadi Tempat kegiatan usaha WP dilakukan Pasal 2 ayat 2 UU KUP a. PPN dan PPnBM b. PPh Ps 21/22/23/26 4 Tempat Pendaftaran WP tertentu KEP-515/PJ./2000 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib PajakTertentu sebagaimana telah diubah dengan KEP- 67/PJ./2004
  • 25. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh NPWP? Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP: a. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor. b. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan: Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor; Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang. 26
  • 26. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh NPWP? c. Untuk WP Badan: Fotocopy akte pendirian; Fotocopy KTP salah seorang pengurus; Fotocopy Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang. d. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong: Fotocopy surat penunjukan sebagai bendaharawan; Fotocopy tanda bukti diri KTP/Kartu Keluarga/SIM/Paspor. e. Apabila WP pemohon berstatus cabang, maka harus melampirkan fotocopy kartu NPWP atau Bukti Pendaftaran WP Kantor Pusatnya. Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, perlu dilengkapi surat kuasa. 27
  • 27. Dalam hal apa kelengkapan formulir pendaftaranWajib Pajak dianggap sah ? Fotocopy sebagai kelengkapan formulir pendaftaran WP tersebut di atas harus disahkan oleh Petugas Pendaftaran WP kecuali dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos, maka fotocopy harus disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang. 28
  • 28. Jangka waktu pendaftaran NPWP? Pasal 2 UU KUP jo PER-44/PJ/2008 a. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. 29
  • 29. Lanjutan.. • Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya. • Wajib Pajak orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud tersebut diatas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 30
  • 30. Siapa yang wajib dikukuhkan sebagai PKP ? WPOP WP Badan Yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN sesuai UU PPN Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP  Untuk mengetahui identitas PKP  melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN 31
  • 31. Kapan melaporkan usaha (Pengukuhan PKP) Sblm melakukan penyerahan BKP/JKP WPOP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas WP Badan Pengusaha Kecil Paling lambat Pada akhir masa Pajak berikutnya Setelah omzet > 600 juta 32
  • 32. JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP DAN Sebelum penyerahan BKP/JKP Paling lama akhir bulan berikut setelah s/d suatu masa dalam tahun buku nilai peredaran usaha melebihi batasan Pengusaha Kecil Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP WP BADAN / OP Usahawan WP OP Non Usahawan PELAPORAN PPKP Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo. PER-161/PJ./2001 jo PER-44/PJ./2008 NPWP PPKP 33 Bendaharawan Paling lambat pada 1 bulan sejak SK pengangkatan Bendaharawan Proyek atau 1 bulan u bendaharawan Rutin sejak kantor berdiri
  • 33. Berapa lama Proses Pembuatan NPWP dan NPPKP? Untuk NPWP paling lama 1 (satu) hari kerja Untuk SPPKP paling lama 5 (tiga) hari kerja 34
  • 34. Contoh KARTU NPWP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP : 24.088.623.4-627.000 HARIS BUDI SETIAWAN DUSUN JAJANGSURAT UTARA RT01/RW01 KARANG BENDO-ROGOJAMPI BANYUWANGI-JAWA TIMUR TGL TERDAFTAR : 06-02-2007 Jenis WP Nomor WP Self Checking digit Kode KPP Status WP 35
  • 35. Contoh KARTU NPWP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP : 24.088.623.4-008.000 HARIS BUDI SETIAWAN Duren Sawit TGL TERDAFTAR : 06-02-2007 Jenis WP Nomor WP Self Checking digit Kode KPP Status WP 36
  • 36. 37
  • 37. Dalam hal apakah NPWP diterbitkan secara jabatan ? Apabila Orang Pribadi atau Badan yang telah memenuhi syarat sebagai WP/PKP tetapi tidak mendaftarkan diri dan/atau tidak melaporkan usahanya Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan NPWP secara jabatan Pemeriksaan Pasal 2 ayat (4) 38
  • 38. Penerbitan NPWP dan PKP secara Jabatan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara Jabatan WP telah menenuhi persyaratan objektif dan subjektif namun tidak mau mendaftar Pengusaha yang dikenai PPN namun tidak melaporkan usahanya Kewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP. 39
  • 39. Bagaimana cara perubahan data Wajib Pajak Tatacara pembetulan data Wajib Pajak: a. Mengisi Formulir Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah KPP/KP4/KP2KP b. Berdasarkan permohonan tersebut: a) KPP menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap; atau b) KP4/KP2KP memberikan Bukti Penerimaan Surat. PER-44/PJ/2008 40
  • 40. WAJIB PAJAK PINDAH ALAMAT PER-44/PJ/2008 Wajib Pajak Formulir Perubahan Data danWajib Pajak Pindah dan/atau Formulir Perubahan Data dan PKP Pindah. • KPP LAMA Menerbitkan Surat Pindah kepada Wajib Pajak tembusan ke KPP Baru • KPP BARU - Meneruskan permohonan pindah WP ke KPP lama maks 1 hari kerjalengkap - Menerbitkan Kartu NPWP dan SKT dan/atau SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja (menggunakan nomor lama dengan mengganti kode KPP Baru) 41
  • 41. Apakah persyaratan yang harus dipenuhiWajib Pajak untuk menghapus dan mencabut NPWP ? Syarat penghapusan dan pencabutan NPWP: a. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotocopy akte/laporan kematian dari instansi yang berwenang; b..Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil; c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subyek Pajak apabila sudah selesai dibagi disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris; 42
  • 42. Syarat penghapusan dan pencabutan NPWP: lanjutan… d. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; e. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai WP; f. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP. g. Untuk Bendaharawan proyek proyek sudah selesai untuk Bendaharawan Rutin  Kantor sudah ditutup 43
  • 43. KEPUTUSAN atas PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP Pasal 2 ayat (7) Jo PMK-20/PMK.03/2008 DIREKTUR JENDERAL PAJAK SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN HARUS MEMBERIKAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP DALAM JANGKA WAKTU 6 BULAN 12 BULAN WP BADAN WP OP SEJAK PERMOHONAN DITERIMA SECARA LENGKAP 44
  • 44. PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP Pasal 2 ayat (8) DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MELAKUKAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PERMOHONAN WP JABATAN PEMERIKSAAN / VERIFIKASI 6 BULAN KEPUTUSAN 45
  • 45. Perubahan data Wajib Pajak untuk dapat dilakukan perubahan data Wajib Pajak ? Hal-hal yang yang berkenaan dengan perubahan data Wajib Pajak: a. Perbaikan data karena kesalahan data hasil komputer; b. Perubahan nama WP karena penggantian nama, disyaratkan adanya keterangan dari instansi yang berwenang; c. Perubahan alamat WP karena perpindahan tempat tinggal; d. Perubahan NPWP karena adanya kesalahan nomor (misalnya NPWP cabang tidak sama dengan NPWP Pusat); e. Perubahan status usaha WP dilampiri pernyataan tertulis dari WP atau fotocopy akte perubahan 46
  • 46. Hal-hal yang yang berkenaan dengan perubahan data Wajib Pajak: f. Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha WP; g. Perubahan bentuk Badan; h. Perubahan jenis pajak karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya berubah; i. Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan NPPKP karena dipenuhinya persyaratan yang ditentukan; 47
  • 47. WAJIB PAJAK NON EFEKTIF • WP yang meninggal dunia yang belum diterima pemberitahuan secara tertulis secara resmi dari ahli warisnya sehingga masih terdaftar; • WP Badan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • WP yang tidak diketahui alamatnya. 48
  • 48. Sanksi bagi yang Tidak Daftar dan Lapor sebagai Wajib Pajak & PKP • Penetapan NPWP dan PKP secara Jabatan • Sanksi administrasi berupa bunga dan denda tergantung pelanggarannya 49
  • 49. SANKSI Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pidana penjara 6 bulan - 6 tahun denda 2 – 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar *Berdasarkan Pasal 39 UU KUP 50
  • 50. 51
  • 51. Apa saja kewajibanWajib Pajak setelah memperoleh NPWP/ NPPKP ? a. Kewajiban sehubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh); b. Kewajiban sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM); c. Pembukuan/Pencatatan. 52
  • 52. Apa saja kewajibanWajib Pajak Sehubungan dengan Pajak Penghasilan ? a. SPT Masa; b. SPT Tahunan (Badan/OP); c. Pelunasan utang pajak yang tercantum dalam “surat ketetapan Pajak dan surat keputusan lainnya. 53
  • 53. Apakah kewajibanWajib Pajak yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ? a. Melakukan pembayaran/penyetoran PPN/PPnBM yang telah dipungut; b. Membuat faktur Pajak; c. Mengisi SPT masa PPN dan melaporkan ke KPP. 54
  • 54. 55
  • 55. Dengan apa WP melakukan Pelaporan Pajak? Surat Pemberitahuan (SPT) Surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan/atau Pembayaran Pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak dan/atau Harta dan Kekayaan 56
  • 56. Jenis SPT a. SPT Masa  UNTUK SUATU MASA PAJAK • SPT Masa Pajak Penghasilan – PPh Pasal 4 (2) – PPh Pasal 15 – PPh Pasal 22 – PPh Pasal 21/26 – PPh Pasal 23/26 • SPT Masa PPN – PPN dan PPnBM 1111 dan 1107 Put – PPN dan PPnBM 1111 DM 57
  • 57. Lanjutan.. b. SPT Tahunan  UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK – SPT Tahunan PPh Badan 1771 Rp dan $ – SPT Tahunan PPh Orang Pribadi • 1770 • 1770S • 1770SS – SPT Tahunan PPh Pasal 21-- 1721 s.d tahun 2008 58
  • 58. FUNGSI SPT PPh Penjelasan Pasal 3 ayat (1) SEBAGAI SARANA UNTUK 1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang 2. Melaporkan tentang : - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; - Penghasilan yang merupakan Obyek dan Bukan Obyek Pajak; - Harta dan Kewajiban; - Pembayaran dari Pemotong/Pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam suatu Masa Pajak 59
  • 59. FUNGSI SPT PPN Pasal 3 ayat (1) SEBAGAI SARANA UNTUK : 1. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN/PPnBM yang sebenarnya terutang, dan 2. Melaporkan tentang : - Pengkreditan PM terhadap PK; - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/ atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak; - Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut) 60
  • 60. KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT Pasal 3 ayat 1), (2), (3) dan (7). WAJIB PAJAK • MENGAMBIL SENDIRI • MENGISI • MENANDATANGANI SPT • MENYAMPAIKAN KPP/KP4/KP2KP BATAS WAKTU PENYAMPAIAN : • SPT MASA : Paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak • SPT TAHUNAN : Paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak PPh OP : Paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak PPh Badan SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI KETENTUAN (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN 61
  • 61. KEWAJIBAN MENGISI SPT Pasal 3 ayat (1) SETIAP WAJIB PAJAK WAJIB MENGISI SPT dengan: BENAR JELAS LENGKAP DALAM BAHASA INDONESIA dengan menggunakan: SATUAN MATA UANG RUPIAH HURUF LATIN ANGKA ARAB MENANDATANGANI serta MENYAMPAIKANNYA ke KANTOR DITJEN PAJAK TEMPAT WP TERDAFTAR atau DIKUKUHKAN atau TEMPAT LAIN yang DITETAPKAN oleh DIRJEN PAJAK 62
  • 62. KEWAJIBAN MENGISI SPT Pasal 3 ayat (1a) WAJIB PAJAK yang telah mendapat IZIN MENTERI KEUANGAN untuk menyelenggarakan PEMBUKUAN dengan MENGGUNAKAN: MATA UANG SELAIN RUPIAH BAHASA ASING WAJIB MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH PELAKSANAANNYA DIATUR DENGAN atau BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN PMK-196/PMK.03/2007 BAHASA INDONESIA 63
  • 63. PENANDATANGANAN SPT Pasal 3 ayat (1b) PENANDATANGAN SPT DAPAT DILAKUKAN TANDA TANGAN STEMPEL TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG SEMUANYA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA TATA CARA PELAKSANAANNYA DIATUR DENGAN atau BERDASARKAN SECARA BIASA DIGITAL PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 181/PMK.03/2007 64
  • 64. WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU Pasal 3 ayat (3a) – (Memori Penjelasan) jo. PER-182/PMK.03/2007 WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU, ANTARA LAIN WAJIB PAJAK USAHA KECIL, DAPAT 1. MENYAMPAIKAN SPT MASA PPh PASAL 25 UNTUK BEBERAPA MASA PAJAK SEKALIGUS DENGAN SYARAT PEMBAYARAN SELURUH PAJAK YANG WAJIB DILUNASI MENURUT SPT MASA TERSEBUT DILAKUKAN SEKALIGUS, PALING LAMA DALAM MASA PAJAK YANG TERAKHIR, DAN/ATAU 2. MENYAMPAIKAN SPT MASA SELAIN YANG DISEBUT PADA ANGKA 1, UNTUK BEBERAPA MASA PAJAK SEKALIGUS DENGAN SYARAT PEMBAYARAN UNTUK MASING-MASING MASA PAJAK DILAKUKAN SESUAI BATAS WAKTU UNTUK MASA PAJAK YANG BERSANGKUTAN. 65
  • 65. Batas waktu Pelaporan a. PPh Pasal 25 selambat-lambatnya tgl 20 bulan berikutnya; b. PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tgl 20 bulan berikutnya; c. PPh Pasal 21/26 & 23/26 selambat2-nya tgl 20 bln berikutnya; d. PPh Pasal 22:  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selambat-lambatnya tujuh hari setelah batas waktu penyetoran berakhir.  Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/ BUMD, selambat-lambatnya 14 hari setelah masa pajak berakhir.  Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif yang ditunjuk oleh Kepala KPP atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.  Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas dan atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh BULOG, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya 66
  • 66. SPT Tahunan PPh paling lama : • Orang Pribadi 3 bulan setelah akhir tahun pajak • Badan 4 bulan setelah akhir tahun pajak 67 Batas waktu Pelaporan
  • 67. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT SPT SPT MASA SPT Th. PPh OP SPT Th. PPh Badan Paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan paling lama 2 bulan Paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak dan dapat diperpanjang dengan pemberitahuan paling lama 2 bulan Ketentuan dalam UU KUP lama  SPT Tahunan disampaikan 68 paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
  • 68. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh Pasal 3 ayat (4) WAJIB PAJAK DAPAT MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PALING LAMA 2 (DUA) BULAN DENGAN SYARAT : a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, atau b. Dengan cara lain KEPADA DIRJEN PAJAK KETENTUANNYA DIATUR DALAM PERMENKEU Pasal 9 ayat (2) PER-181/PMK.03/2007 69
  • 69. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN, DENGAN SYARAT : • Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP • Diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir • Menyampaikan penghitungan sementara pajak yang terutang dan dilampiri laporan keuangan sementara • Melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan penyetoran pajak yang terutang PERPANJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 2 BULAN (ketentuan UU KUP lama 6 bulan) Apabila tidak disampaikan dalam batas waktu perpanjangan tersebut DAPAT diterbitkan surat teguran 70
  • 70. SURAT TEGURAN KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (5a) APABILA SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) : • TIDAK DISAMPAIKAN PADA WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN, ATAU • PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN TERLAMPAUI, DIRJEN PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT TEGURAN 71
  • 71. PENELITIAN (Pasal 1 Angka 30) serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN dan LAMPIRAN-LAMPIRANNYA termasuk tentang KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGANNYA 72
  • 72. SPT Dianggap Tidak Disampaikan Pasal 3 ayat (7) A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL APABILA a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6); c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. 73
  • 73. KEWAJIBAN DIRJEN PAJAK sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (7) Pasal 3 ayat (7a) DIRJEN PAJAK WAJIB MEMBERITAHUKAN KEPADA WAJIB PAJAK, APABILA DIANGGAP SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DISAMPAIKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT (7) 74
  • 74. PENGECUALIAN PENYAMPAIAN SPT PAJAK PENGHASILAN Pasal 3 ayat (8) – Memori Penjelasan MENTERI KEUANGAN BERWENANG MENETAPKAN WAJIB PAJAK Pajak Penghasilan YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN, Pasal 3 PER-183/PMK.03/2007 MISALNYA : WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DI BAWAH PTKP, TETAPI KARENA KEPENTINGAN TERTENTU DIWAJIBKAN MEMILIKI NPWP. 75
  • 75. PENGISIAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PEMBERITAHUAN Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) (1) WAJIB PAJAK WAJIB MENGISI DAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DENGAN BENAR, LENGKAP, JELAS, DAN MENANDATANGANINYA; (2) SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK BADAN HARUS DITANDATANGANI OLEH PENGURUS ATAU DIREKSI; (3) DALAM HAL WP MENUNJUK SEORANG KUASA DENGAN SURAT KUASA KHUSUS UNTUK MENGISI DAN MENANDATANGANI SURAT PEMBERITAHUAN, SURAT KUASA KHUSUS HARUS DILAMPIRKAN PADA SURAT PEMBERITAHUAN 76
  • 76. SPT TAHUNAN PPh WP YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN Pasal 4 ayat (4) BAGI WAJIB PAJAK yang WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN, HARUS MELAMPIRKAN LAPORAN KEUANGAN berupa : • NERACA, • LABA RUGI, serta • KETERANGAN LAIN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PENGHASILAN KENA PAJAK. 77
  • 77. TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT Pasal 5 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAPAT MENENTUKAN TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT 81
  • 78. PENYAMPAIAN SPT Pasal 6 DENGAN CARA • WP menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan • Disampaikan langsung ke KPP/ KP4/KP2KP • Disampaikan melalui Kantor Pos secara TERCATAT • Tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan 82
  • 79. BUKTI PENERIMAAN SPT Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) (1) SPT yang disampaikan LANGSUNG oleh WP ke KANTOR DJP HARUS DIBERI TANGGAL PENERIMAAN oleh PEJABAT yang DITUNJUK dan kepada WAJIB PAJAK DIBERIKAN BUKTI PENERIMAAN; (2) PENYAMPAIAN SPT dapat DIKIRIM MELALUI POS dengan TANDA BUKTI PENGIRIMAN SURAT atau dengan CARA LAIN yang DIATUR oleh MENTERI KEUANGAN; (3) TANDA BUKTI dan TANGGAL PENGIRIMAN SPT sbgmn dimaksud ayat (2) DIANGGAP sebagai TANDA BUKTI dan TANGGAL PENERIMAAN SEPANJANG SPT tersebut TELAH LENGKAP. 83
  • 80. SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT SPT TAHUNAN SPT MASA Pasal 7 (1) UU KUP WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN DENDA Rp. 100.000 DENDA Rp. 50.000 84
  • 81. SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT SPT TAHUNAN BADAN SPT MASA SELAIN PPN Pasal 7 (1) UU KUP WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN DENDA Rp 1.000.000 DENDA Rp 100.000 SPT MASA PPN DENDA Rp 500.000 85 SPT TAHUNAN OP
  • 82. Kecuali DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA Pasal 7 ayat (2) jo. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 186/PMK.03/2007 1. WP OP yang telah meninggal dunia; 2. WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; 3. WP OP yang berstatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia; 4. BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; 5. WP badan yang tidak melakukan kegialan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketcntuan yang berlaku; 6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; 7. WP yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau 8. WP lain. 86
  • 83. WP lain Lanjutan WP yang tidak dapat menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain: 1. kerusuhan massal; 2. kebakaran; 3. ledakan bom atau aksi terorisme; 4. perang antarsuku; alau 5. kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara/perpajakan Penetapan WP lain dilakukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 87
  • 84. PEMBETULAN SPT Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU KUP SPT YG PENGISIANNYA TERDAPAT KEKELIRUAN DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN SYARAT  PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta lampiran sendiri)  SAMPAI DENGAN DALUWARSA  SPT Rugi dan LB paling lama 2 tahun sebelum Daluwarsa  BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN  APABILA PEMBETULAN SPT MENYEBABKAN PAJAK KURANG BAYAR DIKENAKAN SANKSI BUNGA 2% PER BULAN ATAS JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR,  dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dg tgl pembayaran (SPT TAHUNAN)  dihitung sjk jatuh tempo pembayaran sampai dgn tgl pembayaran (SPT Masa) 88
  • 86. Pembetulan SPT (Pasal 8)- cont. Pasal Ketentuan/Kondisi Syarat Konsekuensi 8(3) WP sudah diperiksa tapi blm dilakukan penyidikan  Dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya  Membayar kekurangan pajak terutang  tidak dilakukan penyidikan  dikenakan sanksi 150 % dari jumlah KB 8 (4) dan 8(5) WP sudah diperiksa tetapi blm diterbitkan surat ketetapan pajak  Dengan kemauan sendiri mengungkapkan pengisian SPT  Dilakukan dalam laporan tersendiri  Harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya  jika ada KB ditambah sanksi 50 %  Harus dilunasi sebelum laporan tersendiri disampaikan  Pemeriksaan tetap 8(6) Lihat UU Lihat UU Lihdailta UnUjutkan 90
  • 87. PEMBETULAN SPT syarat 1. belum dilakukan pemeriksaan 2. jika menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan jika menjadi kurang bayar sanksi : 2% / bulan sejak jt penyampaian SPT (SPT Tahunan); atau sejak jt pembayaran (SPT Masa) s.d. tanggal pembayaran 91
  • 88. PEMBETULAN SPT (WP melanggar Ps 38 UU KUP dan sudah diperiksa) syarat 1. mengungkapkan sendiri ketidakbenaran perbuatannya 2. melunasi kekurangan pembayaran pajaknya 3. membayar sanksi denda 150 % terhadap WP ini tidak akan dilakukan penyidikan 92
  • 89. PEMBETULAN SPT (telah/sedang diperiksa, belum terbit skp) syarat 1. dengan kesadaran sendiri 2. mengakibatkan : a. pajak menjadi lebih besar/kecil; atau b. rugi menjadi lebih besar/kecil; atau c. jumlah harta menjadi lebih besar/kecil; atau d. jumlah modal menjadi lebih besar/kecil. 3. melunasi sendiri pokok + sanksi 50% Pemeriksaan tetap dilanjutkan 93
  • 90. PEMBETULAN SPT (Rugi Fiskal Berbeda) WP dapat membetulkan SPT • dalam hal Wajib Pajak menerima – surat ketetapan pajak, – Surat Keputusan Keberatan, – Surat Keputusan Pembetulan, – Putusan Banding, atau – Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, • yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut • dalam jangka waktu 3 bulan • dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan 94
  • 91. SANKSI ADMINISTRASI BERUPA KENAIKAN [ PASAL 13A ] Kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar. Catatan: Sesuai hitungan dalam Bukti Permulaan. 95
  • 92. 96
  • 93. bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 97 Dengan apa WP melakukan pembayaran Pajak? Surat Setoran Pajak (SSP) Pasal 1 angka 14
  • 94. a. SSP Standar b. SSP Khusus c. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak) Impor d. SSCP (Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan PPn hasil Tembakau buatan dalam negeri) 98 Jenis-jenis SSP :
  • 95. SSP Standar (PER-38/PJ./2009 sejak 01 Juli 2009) Terdiri 4 lembar : Lembar ke 1: untuk Arsip WP Lembar ke 2: untuk KPPN Lembar ke 3: untuk dilaporkan oleh WP ke KPP Lembar ke 4: untuk Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro 99 “Terima Kasih Telah Membayar Pajak – Pajak Untuk Pembangunan Bangsa“
  • 96. 100
  • 97. Dimana Tempat Pembayaran Pajak? KPP ?? Bukan Kantor Penerimaan Pembayaran: a. Kantor Pos; dan atau b. Bank BUMN/BUMD; atau c. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk (Bank Persepsi) Permata, BCA, BII dll 101
  • 98. TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP jis. PMK No 184/PMK.03/2007 jo PMK-80/PMK?2010 JENIS PAJAK TANGGAL JATUH TEMPO (paling lambat) 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12 PPh Pasal 4 ayat (2) a. penjualan saham dibursa efek b. penghasilan bunga/diskonto obligasi dibursa efek PPh Pasal 21 PPh Pasal 23/26 PPh Pasal 25 Pasal 22, PPN/PPn BM atas impor dilunasi sendiri PPN/PPn BM atas impor dipungut DJBC PPh Pasal 22, pemungutan bendaharawan APBN PPh Pasal 22, Produk Pertamina, Bulog PPh Pasal 22 oleh bdn-bdn tertentu PPN/PPnBM PPN/PPn BM oleh bendaharawan Pemerintah/instansi pemerintah PPN/PPn BM selain bendaharawan pemerintah/instansi pemerintah tgl. 20 bulan berikutnya tgl. 10 bulan berikutnya tgl. 10 bulan berikutnya tgl. 10 bulan berikutnya tgl. 15 bulan berikutnya  tanggal yg sama pada saat pembayaran Bea Masuk  tanggal yg sama dgn saat penyelesaian dokumen impor bila bea masuk ditunda/dibebaskan 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan pada hari yg sama pada saat pembayaran dilunasi sendiri oleh WP sebelum SPPB/DO ditebus tgl. 15 bulan berikutnya tgl. 15 bulan berikutnya tgl. 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir tgl. 15 bulan berikutnya Catatan : Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya 102
  • 99. 103 Penyetoran PPN dan PPn BM-SPT Masa
  • 100. BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 Pasal 9 ayat (2) UU KUP KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps.29) TAHUN BUKU = TAHUN KALENDER TAHUN BUKU  TAHUN KALENDER HARUS DILUNASI PALING LAMBAT SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN 104
  • 101. SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (2a) UU KUP PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN) 105
  • 102. JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK  STP  SKPKB  SKPKBT Pasal 9 ayat (3) UU KUP PAJAK TERUTANG ATAS :  SK PEMBETULAN  SK KEBERATAN  PUTUSAN BANDING YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN 106
  • 103. BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK [ PASAL 9 ] PEMBAYARAN PAJAK SPT Masa SPT Th. PPh Ketetapan Pajak Ketetapan Pajak WP Kecil & Tertentu ≤ 15 hari setelah saat terutangnya pajak / masa pajak Paling lama1 bulan sejak Tanggal diterbitkan Paling lama1 bulan sejak Tanggal diterbitkan Sebelum SPT Tahunan Disampaikan TERLAMBAT TERLAMBAT Bunga Pasal 9 (2a)= 2% Per Bulan Bunga Pasal 19 (1) = 2% Per Bulan 107
  • 104. TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (1) UU KUP jo. PMK No 184/PMK.03/2007 TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN BANK BUMN/D ATAU BANK-BANK LAIN YANG DITUNJUK OLEH Menteri Keuangan KANTOR POS 108
  • 105. Mengangsur dan Menunda Pembayaran Pajak 109 Pasal 9 ayat (4) jo Pasal 9,10 &11 PMK-184/PMK.03/2007 WP Dapat mengajukan permohonan tertulis : Mengangsur atau menunda pembayaran pajak diajukan paling lama 9 hari kerja sebelum saat jaluh tempo pembayaran utang pajak berakhir (force majour dapat dipertimbangkan) alasan dan jumlah yang dimohon diangsur/ditunda DJP Keputusan paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak Pertimbangkan likuiditas WP dan force majour Tidak dapat diajukan lagi
  • 106. PEMINDAHBUKUAN (Pbk) KMK No. 88/KMK.04/91 jo Kep DJP No-965/PJ.9/91 jo SE-26/PJ.9/91 110
  • 107. Dasar dilakukannya Pemindahbukuan • Adanya kompensasi kelebihan pajak (SKPLB) terhadap hutang pajak • Telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang besarnya dinyatakan • Adanya kesalahan dalam mengisi SSP, baik yang menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun WajibPajak lain • Adanya pemecahan setoran pajak yang berasal dari SSP menjadi beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa Wajib Pajak. 111
  • 108. Syarat Formal a. Diajukan Kepada Ka KPP b. Diajukan scr tertulis dg melampirkan: 1. asli SSP yg akan di Pbk 2. asli PIBPPh ps 22 impor 3. daftar nominatif WP yang menerima Pbk pemecahan SSP 4. Fc SPT masa/Tahunan+Pembetulan 5. Bukti Potong PPh ps 23 6. Alasan Pbk scr jelas+bukti2 lain yang diperlukan c. Nama pemegang dan pengajuan Pbk bedadilampiri surat pernyataan dr nama yang tercantum 112
  • 109. 113
  • 110. 114
  • 111. Surat Ketetapan Pajak Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi: – Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, – Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, – Surat Ketetapan Pajak Nihil, – atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 115 Produk Pemeriksaan dan Penelitian
  • 112. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pasal 1 angka 16 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 116
  • 113. Dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun, dalam hal : Berdasarkan hasil pemerik-saan/ket. lain pajak yg teru-tang tidak/ku-rang dibayar BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BLN Pasal 13 ayat (1), (2) & (3) UU KUP SPT tidak di-sampaikan da-lam jangka waktu yg di-tentukan dalam surat tegoran SKPKB Berdsrkn hasil pemeriksaan,PPN/PPn BM : - tidak seharusnya dikompensasikan - tidak seharusnya dikenakan tarip 0 % Kewajiban: Psl 28&Psl 29 tidak dipenuhi PPh /PPN / PPn BM PPh Sendiri NPWP/NP PKP secara jabatan PPh Sendiri Psl. 13 (2) PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN KENAIKAN 50% KENAIKAN 100% PPN /PPn.BM PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN KENAIKAN 100% KENAIKAN 50% KENAIKAN 100% Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) c Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) a 117
  • 114. KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT Pasal 13 ayat (4) UU KUP PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI 118
  • 115. S K P K B dapat diterbitkan dalam j.w. > 5 tahun dalam hal : Pasal 13 ayat (5) UU KUP ditambah sanksi BUNGA 48 % Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 119
  • 116. SKPKB Pasal 13A Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 120
  • 117. Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak Pasal 1 huruf j surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi berupa denda, dan atau bunga 121
  • 118. Fungsi Surat Tagihan Pajak a. sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak; b. sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda; c. sarana untuk menagih pajak. 122
  • 119. PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar Pasal 14 UU KUP Kurang bayar karena dapat diterbitkan dalam hal : salah tulis / salah hitung STP Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga PKP tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap PKP melaporkan FP tidak sesuai Masa Penerbitan FP Psl 14 (1) a Psl 14 (1) b Psl 14 (1) c Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan Denda 2 % x DPP Psl 14 (3) & (5) Psl 14 (4) Catatan: (Pasal 14 (2) STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP Psl14(1) e-f PKP gagal berproduksi dan telah diberikan Pengembalia n Pajak Masukan Psl 14 (1) g PKP tdk membuat Faktur Pajak PKP membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu Psl14(1) d 123
  • 120. SANKSI DALAM SURAT TAGIHAN PAJAK Pasal 14 ayat (3) JUMLAH KEKURANGAN PAJAK yang TERUTANG dalam SURAT TAGIHAN PAJAK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, DITAMBAH DENGAN SANKSI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN untuk PALING LAMA 24 BULAN, DIHITUNG SEJAK : • SAAT TERUTANGNYA PAJAK, atau • BERAKHIRNYA MASA PAJAK, • BAGIAN TAHUN PAJAK, atau TAHUN PAJAK SAMPAI DITERBITKANNYA SURAT TAGIHAN PAJAK 124
  • 121. SANKSI DALAM SURAT TAGIHAN PAJAK Pasal 14 ayat (4) TERHADAP PENGUSAHA atau PENGUSAHA KENA PAJAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f MASING-MASING, SELAIN WAJIB MENYETOR PAJAK yang TERUTANG, DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 2% (DUA PERSEN) dari DASAR PENGENAAN PAJAK 125
  • 122. SANKSI DALAM SURAT TAGIHAN PAJAK Pasal 14 ayat (5) TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN dari JUMLAH PAJAK yang DITAGIH KEMBALI, DIHITUNG DARI PENERBITAN SKPPKP SAMPAI DENGAN PENERBITAN STP BAGIAN DALAM BULAN DIHITUNG PENUH 1 (SATU) BULAN 126
  • 123. Contoh 1 Perhitungan STP 1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15. Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu sebesar Rp40.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2008 dengan penghitungan sebagai berikut: - Kekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 (Rp100.000.000,00-Rp40.000.000,00) = Rp 60.000.000,00 - Bunga = 3 x 2% x Rp60.000.000,00 = Rp 3.600.000,00 (+) - Jumlah yang harus dibayar = Rp63.600.000,00 127
  • 124. Contoh 2 2. Hasil penelitian Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi tahun 2008 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2009 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2009 dengan penghitungan sebagai berikut: - Kekurangan bayar Pajak Penghasilan = Rp1.000.000,00 - Bunga = 3 x 2% x Rp1.000.000,00 = Rp 60.000,00 (+) - Jumlah yang harus dibayar = Rp1.060.000,00 128
  • 125. Sanksi Administrasi yang dapat ditagih dengan STP a. denda administrasi Rp. 100.000,00 bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa selain PPN dan SPT Tahunan WP OP; denda administrasi Rp. 500.000 bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPN b. denda administrasi Rp. 1.000.000,00 bagi Wajib Pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan WP Badan; c. denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak bagi PKP yang tidak membuat atau tidak lengkap mengisi Faktur Pajak; d. bunga, bagi Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan sehingga mengakibatkan kurang bayar; e. bunga, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya 129
  • 126. SKPKBT Pasal 1 angka 17 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 130
  • 127. SKPKBT DITERBITKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN APABILA Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) • DATA BARU DAN ATAU • DATA YANG SEMULA BLM TERUNGKAP YANG BERAKIBAT JUMLAH PAJAK TERUTANG BERTAMBAH DITEMUKAN KETERANGAN TERTULIS DARI OLEH FISKUS WP ATAS KEHENDAK SENDIRI DIKENAKAN TIDAK KENAIKAN 100% DIKENAKAN KENAIKAN 131
  • 128. SKPKBT DAPAT DITERBITKAN DALAN JK.WKT > 5 TAHUN DALAM HAL : Pasal 15 ayat (4) WAJIB PAJAK Melakukan 1. TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN, atau 2. TINDAK PIDANA LAINNYA yang DAPAT MERUGIKAN PENDAPATAN NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN yang TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP. Ditambah Sanksi Bunga 48% 132
  • 129. 133 Pembetulan Ketetapan Pajak pasal 16 ayat (1) dan penjelasan DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBETULKAN SURAT KETETAPAN PAJAK BERUPA: 1. SURAT TAGIHAN PAJAK, 2. SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, 3. SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN, 4. SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI, 5. SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, 6. SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK, 7. SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, 8. SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK, atau 9. SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA, yang DALAM PENERBITANNYA TERDAPAT KESALAHAN TULIS, KESALAH HITUNG dan/atau KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PER UU AN
  • 130. PERMOHONAN PEMBETULAN Pasal 16 AYAT (2), (3) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM JANGKA WAKTU 6 BULAN SEJAK TGL PERMOHONAN DITERIMA, HARUS MEMBERI KEPUTUSAN APABILA JANGKA WAKTU TELAH LEWAT, tetapi DIREKTUR JENDERAL PAJAK TIDAK MEMBERI SUATU KEPUTUSAN, PERMOHONAN PEMBETULAN yang DIAJUKAN tersebut DIANGGAP DIKABULKAN 134
  • 131. KEWAJIBAN DIRJEN PAJAK MEMBERI KETERANGAN TERTULIS Pasal 16 ayat (4) APABILA DIMINTA olehWAJIB PAJAK, DIREKTUR JENDERAL PAJAK WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TERTULIS MENGENAI HAL- HAL yang MENJADI DASAR untuk MENOLAK atau MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 135
  • 132. JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK  STP  SKPKB  SKPKBT Pasal 9 ayat (3) UU KUP PAJAK TERUTANG ATAS :  SK PEMBETULAN  SK KEBERATAN  PUTUSAN BANDING YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN 136
  • 133. SKPLB Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 137
  • 134. PENERBITAN SKPLB Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB): (1). APABILA JUMLAH KREDIT PAJAK atau JUMLAH PAJAK yang DIBAYAR LEBIH BESAR DARIPADA JUMLAH PAJAK yang TERUTANG; (2). APABILA TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK yang SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG; (3). SKPLB MASIH DAPAT DITERBITKAN LAGI, APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN dan/atau DATA BARU, TERNYATA PAJAK YANG LEBIH DIBAYAR JUMLAHNYA LEBIH BESAR DARIPADA KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DITETAPKAN. 138
  • 135. SKPN Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 139
  • 136. 140 PENERBITAN SKPN Pasal 17 A DIREKTUR JENDERAL PAJAK SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN, MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL, APABILA : JUMLAH KREDIT PAJAK atau JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR SAMA DENGAN JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG PAJAK TIDAK TERUTANG dan TIDAK ADA KREDIT PAJAK; ATAU TIDAK ADA PEMBAYAR AN PAJAK
  • 137. SPT LB DENGAN PERMOHONAN DALAM SPT (SELAIN PERMOHONAN KELEBIHAN Pasal 17C dan Pasal 17D) Pasal 17 B ayat (1) DIPERIKSA SKPKB SKPN SKPLB Diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan Sejak permohonan diterima secara lengkap 141
  • 138. PERLAKUAN PEMERIKSAAN TERHADAP BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA Pasal 17B ayat (1a) KETENTUAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK yang SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN DI BIDANG PERPAJAKAN, KETENTUANNYA DIATUR DENGAN atau BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN. 142
  • 139. 143 SPT LB Dengan Permohonan Dalam Spt Pasal 17 B ayat (2) dan (3) LEBIH DARI 12 BULAN TIDAK ADA KEPUTUSAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIANGGAP DIKABULKAN, APABILA SKPLB TERLAMBAT DITERBITKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), WAJIB PAJAK BERHAK MENERIMA IMBALAN BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR HARUS DITERBITKAN PALING LAMA 1 (SATU) BULAN SETELAH JANGKA WAKTU TERSEBUT BERAKHIR (17B(2)) DIHITUNG SEJAK BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU SAMPAI DENGAN DITERBITKAN SKPLB (17B(3))
  • 140. IMBALAN BUNGA SETELAH PUTUSAN PENGADILAN Pasal 17B ayat (4) APABILA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1a): • TIDAK DILANJUTKAN dengan PENYIDIKAN; • DILANJUTKAN dengan PENYIDIKAN, tetapi TIDAK DILANJUTKAN DENGAN PENUNTUTAN TINDAK DI BIDANG PERPAJAKAN; atau • DILANJUTKAN dengan PENYIDIKAN dan PENUNTUTAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN, tetapi DIPUTUS BEBAS atau LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP; WAJIB PAJAK DIBERI IMBALAN BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN UNTUK PALING LAMA 24 BULAN, DIHITUNG SEJAK BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU s/d DITERBITKAN SKPLB. 144
  • 141. PENERBITAN SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) Pasal 17C ayat (1) Setelah dilakukan Penelitian (Formal) terhadap SPT WP DENGAN KRITERIA TERTENTU PPh PPN Tidak Jangka wkt Jangka wkt menghendaki 3 bulan 1 bulan SKPPKP Diterbitkan Diproses SKPPKP sesuai Ps.17B 145
  • 142. KRITERIA TERTENTU Pasal 17C ayat (2) 1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); DALAM 3 TAHUN TERAKHIR 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak telah memper oleh izin untuk menunda atau mengangsur pemba yaran pajak; 3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; 4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 146
  • 143. WP DENGAN KRITERIA TERTENTU Pasal 17C ayat (4), (5) dan Penjelasan SETELAH DITERBITKAN SKPPKP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK SKPN SKPKB SKPLB DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 100% 147
  • 144. TIDAK DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN Pasal 17C ayat (6) APABILA : • Terhadap WP tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; • Terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut; • Terlambat menyampaikan SPT Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau • Terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). 148
  • 145. PENERBITAN SKPPKP Pasal 17D ayat (1) BERDASARKAN PENELITIAN ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK yang MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU, DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SKPPKP PALING LAMA: • 3 (TIGA) BULAN untuk Pajak Penghasilan; • 1 (SATU) BULAN untuk Pajak Pertambahan Nilai, SEJAK PERMOHONAN DITERIMA SECARA LENGKAP 149
  • 146. WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN Pasal 17D ayat (2) ADALAH : a. WP Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; b. WP Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; c. Wajib Pajak Badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. 150
  • 147. JUMLAH YANG DITENTUKAN OLEH MENTERI KEUANGAN Pasal 17D ayat (3) BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, dan JUMLAH LEBIH BAYAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN. PMK Nomor: 193/PMK.03/2007 151
  • 148. PEMERIKSAAN SETELAH PENGEMBALIAN Pasal 17D ayat (4) DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MELAKUKAN PEMERIKSAAN dan MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK SETELAH MELAKUKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 152
  • 149. SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17D ayat (5) APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB), JUMLAH PAJAK YANG KURANG DIBAYAR DITAMBAH DENGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA KENAIKAN SEBESAR 100% (SERATUS PERSEN) 153
  • 150. PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Pasal 17E ORANG PRIBADI YANG BUKAN SUBYEK PAJAK DALAM NEGERI yang MELAKUKAN PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK di DALAM DAERAH PABEAN yang TIDAK DIKONSUMSI DI DAERAH PABEAN, DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PPN yang TELAH DIBAYAR. KETENTUANNYA DIATUR DENGAN atau BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 154
  • 151. 155
  • 152. PENAGIHAN PAJAK Pasal 18 ayat (1) 1. STP (Surat Tagihan Pajak); 2. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar); 3. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) 4. Surat Keputusan KEBERATAN; 5. Putusan BANDING; dan 6. Putusan PENINJAUAN KEMBALI, yang MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK yang HARUS DIBAYAR BERTAMBA 156 Dasar Penagihan Pajak
  • 153. BUNGA PENAGIHAN Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) 157 Pajak yg terutang menurut Dasar Penagihan 2 % PER BULAN DIKENAKAN TERHADAP Mengangsur/menun da pembayaran Pajak WP diberikan penundaan penyampaian SPT Tahunan dan perhitungan pajak sementara kurang dari sebenarnya yang terutang Dari JUMLAH PAJAK Yang MASIH HARUS DIBAYAR DIHITUNG dari TANGGAL JATUH TEMPO SAMPAI TANGGAL PELUNASAN, atau TANGGAL DITERBITKAN STP Dari saat berakhirnya penyampaian SPT Tahunan s.d tanggal pembayaran Bagian bulan dihitung penuh 1 bulan
  • 154. SURAT PAKSA Pasal 1 Angka 21 SURAT PERINTAH MEMBAYAR UTANG PAJAK dan BIAYA PENAGIHAN PAJAK 158
  • 155. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Pasal 20 Ayat (1) JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR BERDASARKAN : 1. STP; 2. SKPKB; 3. SKPKBT; 4. SK PEMBETULAN; 5. SK KEBERATAN; 6. PUTUSAN BANDING; 7. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK yang MASIH HARUS DIBAYAR BERTAMBAH YANG TIDAK DIBAYAR OLEH PENANGGUNG PAJAK SESUAI DENGAN JANGKA WAKTU sbgmn dimaksud dlm Pasal 9 (3) atau (3a) DILAKSANAKAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA 159
  • 156. PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS Pasal 20 Ayat (2) DILAKUKAN APABILA: • Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; • Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka mengecilkan atau menghentikan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; • Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan usaha, menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; • Badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau • Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 160
  • 157. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Pasal 20 Ayat (3) PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA 161
  • 158. HAK MENDAHULU Pasal 21 Ayat (1) dan (2) (1) NEGARA MEMPUNYAI HAK MENDAHULU untuk UTANG PAJAK atas BARANG-BARANG MILIK PENANGGUNG PAJAK; (2) Ketentuan pada ayat (1) meliputi : a. POKOK PAJAK, b. SANKSI ADMINSTRASI berupa : - BUNGA, - DENDA, dan - KENAIKAN, c. BIAYA PENAGIHAN PAJAK. 162
  • 159. PENGECUALIAN HAK MENDAHULU Pasal 21 Ayat (3) a. BIAYA PERKARA yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak/ tidak bergerak; b. BIAYA yang dikeluarkan untuk MENYELAMATKAN barang dimaksud, dan/atau c. BIAYA PERKARA, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. 163
  • 160. DILARANG MEMBAGIKAN HARTA KEPADA PEMEGANG SAHAM Pasal 21 ayat (3a) DALAM HAL WAJIB PAJAK DINYATAKAN PAILIT, BUBAR atau DILIKUIDASI maka KURATOR, LIKUIDATOR atau ORANG/BADAN yang DITUGASI untuk MELAKUKAN PEMBERESAN, DILARANG UNTUK MEMBAGIKAN HARTA WAJIB PAJAK DALAM PAILIT, PEMBUBARAN atau LIKUIDASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU KREDITUR LAINNYA SEBELUM MENGGUNAKAN HARTA TERSEBUT UNTUK MEMBAYAR UTANG PAJAK WAJIB PAJAK TERSEBUT. 164
  • 161. HAK MENDAHULU HILANG Pasal 21 Ayat (4) HAK MENDAHULU HILANG SETELAH MELAMPAUI WAKTU 5 (LIMA) TAHUN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN : • SURAT TAGIHAN PAJAK; • SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR; • SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN; • SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN; • SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN; • PUTUSAN BANDING; dan • PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI. yang MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK yang HARUS DIBAYAR BERTAMBAH 165
  • 162. PERHITUNGAN JANGKA WAKTU HAK MANDAHULU Pasal 21 ayat (5) PERHITUNGAN JANGKA WAKTU HAK MENDAHULU adalah sebagai berikut : 1. Dalam hal SURAT PAKSA untuk membayar diberitahukan secara resmi, maka JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN DIHITUNG SEJAK PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA; atau 2. Dalam hal diberikan PENUNDAAN PEMBAYARAN atau PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN, MAKA JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN DIHITUNG SEJAK BATAS AKHIR PENUNDAAN DIBERIKAN. 166
  • 163. DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK Pasal 22 Ayat (1) HAK UNTUK MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK, TERMASUK BUNGA, DENDA, KENAIKAN dan BIAYA PENAGIHAN PAJAK, DALUWARSA SETELAH MELAMPAUI WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERHITUNG SEJAK PENERBITAN : 1. SURAT TAGIHAN PAJAK; 2. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR; 3. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN; 4. SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN; 5. SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN; 6. PUTUSAN BANDING; 7. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI. 167
  • 164. DALUWARSA TERTANGGUH DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK TERTANGGUH apabila: 1. DITERBITKAN SURAT PAKSA; 2. ADA PENGAKUAN UTANG PAJAK DARI WAJIB PAJAK BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG; 3. DITERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (Pasal 13 ayat (5)), atau SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (Pasal 15 ayat (4)); atau 4. DILAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 22 Ayat (2) 168
  • 165. PENANGGUNG PAJAK Pasal 1 Angka 28 ORANG PRIBADI atau BADAN yang BERTANGGUNG JAWAB atas PEMBAYARAN PAJAK, TERMASUK WAKIL yang MENJALANKAN HAK dan MEMENUHI KEWAJIBAN WAJIB PAJAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 169
  • 166. GUGATAN WAJIB PAJAK atau PENANGGUNG PAJAK Pasal 23 GUGATAN WP atau PENANGGUNG PAJAK DAPAT DIAJUKAN TERHADAP : • Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; • Keputusan pencegahan dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak; • Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau • Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan, yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan per-UU-an perpajakan. GUGATAN HANYA DAPAT DIAJUKAN KEPADA BADAN PERADILAN PAJAK 170
  • 167. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK Pasal 24 MENTERI KEUANGAN MENGATUR TATA CARA PENGHAPUSAN DAN MENENTUKAN BESARNYA JUMLAH PIUTANG PAJAK YANG TIDAK DAPAT DITAGIH LAGI, antara lain : 1. WP telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan; 2. WP Badan yang telah selesai proses pailitnya; 3. WP Badan yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subyek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. 171
  • 168. 172 Proses Penagihan Dasar Penagihan Surat Teguran 1 Bulan stlh diterbitkan Surat Perintah Malakukan Penyitaan (SPMP) Penjualan secara Lelang Surat Paksa Pengumuman Lelang Jatuh Tempo 21 hari 7 hari 2x24 jam 14 hari 14 hari
  • 169. ALUR DAN PROSES PENAGIHAN PAJAK SURAT TEGURAN 7 HARI SP SPMP/ PENYITAAN 21 HARI 2 X 24 jam PENCABUTAN SITA LUNAS PENGUMUMAN LELANG PELAKSANAAN LELANG Dasar Hukum UU No. 19 Tahun 2000 UU No. 28 Tahun 2007 PP No. 80 Tahun 2007 PMK No. 24/PMK.03/2008 14 HARI TDK LUNAS Barang Bergerak 2X Barang Tdk Bergerak 2X PEMBLOKIRAN PENCEGAHAN PENYANDERAAN SYARAT: •UTANG PAJAK ≥100 jt •DIRAGUKAN ITIKAD BAIK JANGKA WAKTU: 6 BULAN DPT DIPERPANJANG MAX 6 BLN AKIBAT: UTANG PAJAK TDK HAPUS & PENAGIHAN TETAP DILAKSANAKAN SKP SKPKB SKPKBT dll JATUH TEMPO •UTANG PAJAK & BIAYA PENAGIHAN •PUTUSAN PENGADILAN •PARATE EXECUTIE •DIBERITAHUKAN OLEH JURUSITA PAJAK •DIBUAT BAP SP •SPMP •JURUSITA + 2 SAKSI •BAP SITA •BRG BERGERAK & BRG TDK BERGERAK •BRG YG DISITA DILARANG : DIPINDAHTANGANKAN DISEWAKAN DISEMBUHKAN DIHILANGKAN DIRUSAK PENYITAAN ATAS REK. BANK & EFEK 173
  • 170. PERMOHONAN KEBERATAN ( Pasal 25 - 26 UU KUP ) 174
  • 171. Alur Keberatan, Banding & Peninjauan kembali Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keberatan kepada DJP Banding ke Badan Peradilan Pajak Peninjauan kembali ke MA (melalui PP) Ga Puas Ga Puas Ga Puas Ga Puas 175
  • 172. KEBERATAN Pasal 25 ayat (1) WAJIB PAJAK DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN HANYA KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK atas SUATU: 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); 3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); 4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB); atau 5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 176
  • 173. SYARAT-SYARAT KEBERATAN Pasal 25 ayat (2) dan (3) (2) * Tertulis dalam Bahasa Indonesia; *Mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak, dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. (3) *Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak, atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 177
  • 174. MELUNASI PAJAK DALAM RANGKA KEBERATAN Pasal 25 ayat (3a) DALAM HAL WAJIB PAJAK MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK, WAJIB PAJAK WAJIB MELUNASI PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR, PALING SEDIKIT SEJUMLAH YANG TELAH DISETUJUI WAJIB PAJAK DALAM PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN, SEBELUM SURAT KEBERATAN DISAMPAIKAN. 178
  • 175. PERSYARATAN MENGIKAT DALAM PENGAJUAN KEBERATAN Pasal 25 ayat (4) KEBERATAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (3a), BUKAN MERUPAKAN SURAT KEBERATAN SEHINGGA TIDAK DIPERTIMBANGKAN. 179
  • 176. TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN Pasal 25 ayat (5) TANDA TERIMA SURAT KEBERATAN DARI PEGAWAI YANG DITUNJUK DIRJEN PAJAK UNTUK MENERIMA SURAT KEBERATAN, atau TANDA PENGIRIMAN SURAT KEBERATAN MELALUI POS DENGAN BUKTI PENGIRIMAN SURAT, atau MELALUI CARA LAIN YANG DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN, MENJADI TANDA BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN. 180
  • 177. PERMINTAAN KETERANGAN TERTULIS DALAM MENGAJUKAN KEBERATAN Pasal 25 ayat (6) BILA DIMINTA oleh WAJIB PAJAK untuk PENGAJUAN KEBERATAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA TERTULIS HAL-HAL YANG MENJADI : – DASAR PENGENAAN PAJAK; – PENGHITUNGAN RUGI; ATAU – PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN. 181
  • 178. JANGKA WAKTU PELUNASAN DALAM RANGKA KEBERATAN Pasal 25 ayat (7) DALAM HAL WAJIB PAJAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JANGKA WAKTU PELUNASAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ATAU ayat (3a) ATAS JUMLAH PAJAK YANG BELUM DIBAYAR PADA SAAT PENGAJUAN KEBERATAN, TERTANGGUH SAMPAI DENGAN 1 (SATU) BULAN SEJAK TANGGAL PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN. 182
  • 179. TIDAK TERMASUK SEBAGAI UTANG PAJAK Pasal 25 ayat (8) JUMLAH PAJAK YANG BELUM DIBAYAR PADA SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TIDAK TERMASUK SEBAGAI UTANG PAJAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (1a) 183
  • 180. SAKNSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA Pasal 25 ayat (9) APABILA KEBERATAN WAJIB PAJAK DITOLAK atau DIKABULKAN SEBAGIAN, WAJIB PAJAK DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 50% DARI JUMLAH PAJAK BERDASARKAN KEPUTUSAN KEBERATAN, DIKURANGI DENGAN PAJAK YANG TELAH DIBAYAR SEBELUM MENGAJUKAN KEBERATAN. 184
  • 181. TIDAK DIKENAKAN SAKNSI BERUPA DENDA 50% Pasal 25 ayat (10) DALAM HAL WAJIB PAJAK MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 50% sebagaimana dimaksud pada ayat (9) TIDAK DIKENAKAN. 185
  • 182. KEPUTUSAN KEBERATAN Pasal 26 (1) Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Dirjen Pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis; (3) Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar; (4) Dalam hal WP mengajukan keberatan sbgmn dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, WP ybs harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut; (5) Apabila jangka waktu sbgmn dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Dirjen Pajak tidak memberi keputusan, keberat an yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 186
  • 183. TATA CARA PENGAJUAN dan PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 26A (1). Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; (2). Tata cara sbgmn dimaksud pada ayat (1), antara lain mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya; (3). Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan; (4). Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. 187
  • 184. KEBERATAN [PASAL 25] Contoh 1: SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00 Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp100.000.000,00 Yang Harus Dilunasi Jika Tidak Keberatan = Rp100.000.000,00 Contoh 2: SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00 Setuju Hasil Pemeriksaan = Rp 30.000.000,00 Harus Dilunasi Sebelum Mengajukan Keberatan = Rp 30.000.000,00 Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp 80.000.000,00 Pajak Kurang Dibayar (80.000.000 - 30.000.000) = Rp 188
  • 185. 189
  • 186. BANDING Pasal 27 ayat (1) WAJIB PAJAK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING HANYA KEPADA BADAN PERADILAN PAJAK ATAS SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). 190
  • 187. PUTUSAN PENGADILAN Pasal 27 ayat (2) PUTUSAN PENGADILAN PAJAK MERUPAKAN PUTUSAN PENGADILAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 191
  • 188. SYARAT PERMOHONAN BANDING Pasal 27 ayat (3) PERMOHONAN DIAJUKAN : 1. SECARA TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA; 2. DENGAN ALASAN YANG JELAS; 3. PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN SEJAK SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN DITERIMA; dan 4. DILAMPIRI DENGAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN. 192
  • 189. KETERANGAN TERTULIS Pasal 27 ayat (4a) APABILA DIMINTA OLEH WAJIB PAJAK UNTUK KEPERLUAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING, DIREKTUR JENDERAL PAJAK WAJIB MEMBERI KETERANGAN SECARA TERTULIS HAL-HAL YANG MENJADI DASAR SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN YANG DITERBITKAN 193
  • 190. JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK Pasal 27 ayat (5a) DALAM HAL WAJIB PAJAK MENGAJUKAN BANDING, JANGKA WAKTU PELUNASAN PAJAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), ATAS JUMLAH PAJAK YANG BELUM DIBAYAR PADA SAAT PENGAJUAN KEBERATAN, TERTANGGUH SAMPAI DENGAN 1 (SATU) BULAN SEJAK TANGGAL PENERBITAN PUTUSAN BANDING. 194
  • 191. TIDAK TERMASUK SEBAGAI UTANG PAJAK Pasal 27 ayat (5b) JUMLAH PAJAK YANG BELUM DIBAYAR PADA SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING sebagaimana dimaksud pada ayat (5a), TIDAK TERMASUK SEBAGAI UTANG PAJAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (1a) 195
  • 192. BELUM MERUPAKAN PAJAK YANG TERUTANG Pasal 27 ayat (5c) JUMLAH PAJAK YANG BELUM DIBAYAR PADA SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING BELUM MERUPAKAN PAJAK YANG TERUTANG SAMPAI DENGAN PUTUSAN BANDING DITERBITKAN 196
  • 193. SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA Pasal 27 ayat (5d) APABILA PERMOHONAN BANDING DITOLAK ATAU DIKABULKAN SEBAGIAN, WAJIB PAJAK DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SEBESAR 100% DARI JUMLAH PAJAK BERDASARKAN PUTUSAN BANDING, DIKURANGI DENGAN PAJAK YANG TELAH DIBAYAR SEBELUM MENGAJUKAN KEBERATAN 197
  • 194. 198 Sengketa Pajak dalam Banding • Sengketa Formal, WP atau fiskus tidak mematuhi prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh UU Perpajakan • Sengketa Material, apabila terdapat perbedaan antara fiskus dan Wajib Pajak penetapan jumlah pajak yang terutang atau yang lebih bayar
  • 195. 199
  • 197. BANDING (PASAL 27) (LANJUTAN) Contoh: SKPKB hasil pemeriksaan = Rp100.000.000,00 Setuju Hasil PemeriksaaN = Rp 30.000.000,00 Keputusan Keberatan, SKPKB menjadi = Rp 80.000.000,00 Pajak Kurang Dibayar (80.000.000 - 30.000.000) = Rp 50.000.000,00 Mengajukan Banding (Tidak ada syarat harus membayar) Putusan Banding, SKPKB menjadi = Rp 65.000.000,00 Pajak Kurang Dibayar (65.000.000 - 30.000.000) = Rp 35.000.000,00 Sanksi Denda (100% X Rp35.000.000) = Rp 35.000.000,00 Harus Dilunasi = Rp 70.000.000,00 201
  • 198. Peninjauan Kembali (PK) • Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. • Pengajuan permohonan PK dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim. • Mahkamah Agung mengambil keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan PK diterima 202
  • 199. IMBALAN BUNGA Pasal 27A ayat (1) Apabila pengajuan KEBERATAN, permohonan BANDING, atau permohonan PENINJAUAN KEMBALI DIKABULKAN SEBAGIAN atau SELURUHNYA, dalam : – Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), – Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), – Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), dan – Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, DIKEMBALIKAN dengan ditambah IMBALAN BUNGA sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan. 203
  • 200. PENGHITUNGAN IMBALAN BUNGA Pasal 27A ayat (1) huruf a dan b a. Untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, PutusanBanding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau b. Untuk SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. 204
  • 201. IMBALAN BUNGA atas SURAT KEPUTUSAN Pasal 27A ayat (1a) huruf a, b, dan c a. Untuk SKPKB dan SKPKBT dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak; b. Untuk SKPN dan SKPLB dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak; atau c. Untuk STP dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak. 205
  • 202. IMBALAN BUNGA atas SANKSI ADMINISTRASI Pasal 27A ayat (2) (2) Imbalan bunga juga diberikan atas : * pembayaran lebih sanksi administrasi berupa DENDA Pasal 14 ayat (4) dan/atau BUNGA Pasal 19 ayat (1) berdasarkan SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK. Penghapusan Sanksi Administrasi akibat diterbitkan : - SK Keberatan, Putusan Banding, atau - Putusan Peninjauan Kembali, yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak. 206
  • 203. 207
  • 204. 208
  • 205. PEMBUKUAN Pasal 1 Angka 29 SUATU PROSES PENCATATAN YANG DILAKUKAN SECARA TERATUR UNTUK MENGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI KEUANGAN YANG MELIPUTI : 1. HARTA, 2. KEWAJIBAN, 3. MODAL, 4. PENGHASILAN, dan 5. BIAYA, serta 6. JUMLAH PEROLEHAN dan PENYERAHAN BARANG atau JASA, YANG DITUTUP DENGAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN BERUPA NERACA, DAN LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE TAHUN PAJAK TERSEBUT. 209
  • 206. WAJIB PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang :  melakukan kegiatan usaha, atau  pekerjaan bebas, dan  Wajib Pajak BADAN di Indonesia WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN 210
  • 207. TIDAK WAJIB PEMBUKUAN tetapi WAJIB PENCATATAN Pasal 28 ayat (2) Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan PEMBUKUAN, tetapi WAJIB melakukan PENCATATAN, adalah • WP ORANG PRIBADI yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan • WP ORANG PRIBADI yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 211
  • 208. 212 PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN Pasal 14 ayat (2,3,4) UU PPh, jo. PMK-01/PMK.03/2007 Norma Penghitungan Penghasilan Neto HANYA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SYARAT Pencatatan * Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 1.800.000.000 1 Jan 2008 * Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 1 Jan 2009 * Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari Tahun Pa-jak Ybs. Apabila tidak memberitahukan, di-anggap memilih Pembukuan * Wajib menyelenggarakan Pencatatan
  • 209. SYARAT PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) (3) Harus memperhatikan IKTIKAD BAIK dan mencerminkan KEADAAN atau KEGIATAN USAHA YANG SEBENARNYA. (4) Harus DISELENGGARAKAN DI INDONESIA dengan menggunakan HURUF LATIN, ANGKA ARAB, satuan MATA UANG RUPIAH, dan disusun dalam BAHASA INDONESIA atau dalam BAHASA ASING yang DIIZINKAN oleh Menteri Keuangan. (5) Diselenggarakan dengan PRINSIP TAAT ASAS dan dengan STELSEL AKRUAL atau STELSEL KAS. (6) Perubahan terhadap METODE PEMBUKUAN dan/atau TAHUN BUKU harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai HARTA, KEWAJIBAN, MODAL, PENGHASILAN dan BIAYA, serta PENJUALAN dan PEMBELIAN sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 213
  • 210. PEMBUKUAN BAHASA ASING Pasal 28 ayat (8) Pembukuan dengan menggunakan BAHASA ASING dan MATA UANG selain RUPIAH dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. PMK Nomor: 196/PMK.03/2007 214
  • 211. PENCATATAN Pasal 28 ayat (9) PENCATATAN terdiri atas : – data yang dikumpulkan secara teratur tentang PEREDARAN atau PENERIMAAN BRUTO, dan/atau – PENGHASILAN BRUTO sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan OBJEK PAJAK dan/atau yang dikenai pajak yang BERSIFAT FINAL. 215
  • 212. PENYIMPANAN BUKU, CATATAN, dan DOKUMEN Pasal 28 ayat (11) BUKU, CATATAN, dan DOKUMEN yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line WAJIB DISIMPAN SELAMA 10 TAHUN di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. 216
  • 213. PEMERIKSAAN Pasal 1 Angka 25 SERANGKAIAN KEGIATAN MENGHIMPUN dan MENGOLAH : • DATA, • KETERANGAN, dan/atau • BUKTI, yang DILAKSANAKAN secara OBYEKTIF dan PROFESIONAL BERDASARKAN SUATU STANDAR PEMERIKSAAN untuk : • MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN,dan/atau • TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KETENTUAN PER-UU-AN PERPAJAKAN. 217
  • 214. WEWENANG DIRJEN PAJAK dalam rangka PEMERIKSAAN Pasal 29 ayat (1) dan (2) (1) Direktur Jenderal Pajak BERWENANG melakukan PEMERIKSAAN untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. 218
  • 215. KEWAJIBAN WP yang DIPERIKSA Pasal 29 ayat (3) (3) WAJIB PAJAK yang DIPERIKSA WAJIB: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan lain yang diperlukan. 219
  • 216. JANGKA WAKTU PERMINTAAN DOKUMEN Pasal 29 ayat (3a) (3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) WAJIB dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan. 220
  • 217. PENGHASILAN KENA PAJAK secara JABATAN Pasal 29 ayat (3b) (3b) Dalam hal WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 221
  • 218. KERAHASIAAN WP DITIADAKAN dalam rangka PEMERIKSAAN Pasal 29 ayat (4) (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. 222
  • 219. WP BADAN yang DINYATAKAN EFEKTIF oleh BAPEPAM Pasal 29A Terhadap WP BADAN yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan menyampaikan SPT dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang : a. SPT Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B; atau b. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko, dapat dilakukan pemeriksaan melalui PEMERIKSAAN KANTOR. 223
  • 220. PENYEGELAN Pasal 30 ayat (1) (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan PENYEGELAN tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabilaWajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b. 224
  • 221. TATA CARA PEMERIKSAAN Pasal 31 ayat (1) dan (2) (1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. 225
  • 222. KEWAJIBAN DIRJEN PAJAK MENYAMPAIKAN SPHP PKP JABATAN Pasal 31 ayat (3) (3) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampai kan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. 226
  • 223. 227
  • 224. WAKIL WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (1) (1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal : a. BADAN oleh PENGURUS; b. BADAN yang dinyatakan PAILIT oleh KURATOR; c. BADAN dalam PEMBUBARAN oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; d. BADAN dalam LIKUIDASI oleh LIKUIDATOR; e. suatu WARISAN yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau f. ANAK yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh WALI atau PENGAMPUNYA. 228
  • 225. TANGGUNG JAWAB WAKIL Pasal 32 ayat (2) Wakil bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. 229
  • 226. KUASA WAJIB PAJAK Pasal 32 ayat (3) (3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk SEORANG KUASA dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 230
  • 227. PERSYARATAN KUASA Pasal 32 ayat (3a) (3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban KUASA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. PMK Nomor: 22/PMK.03/2008 231
  • 228. PENGERTIAN PENGURUS Pasal 32 ayat (4) (4) Termasuk dalam pengertian PENGURUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. 232
  • 229. PIHAK-PIHAK yang WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN Pasal 35 ayat (1) (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan KETERANGAN atau BUKTI dari BANK, AKUNTAN PUBLIK, NOTARIS, KONSULTAN PAJAK, KANTOR ADMINISTRASI, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut WAJIB memberikan keterangan atau bukti yang diminta. 233
  • 230. KEWAJIBAN MERAHASIAKAN DITIADAKAN Pasal 35 ayat (2) (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh KEWAJIBAN MERAHASIAKAN, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. 234
  • 231. WAJIB MEMBERIKAN DATA dan INFORMASI Pasal 35A ayat (1) (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). 235
  • 232. DATA dan INFORMASI TIDAK MENCUKUPI Pasal 35A ayat (2) (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TIDAK MENCUKUPI, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). 236
  • 233. PENGURANGAN atau PENGHAPUSAN SANKSI dan/atau KETETAPAN PAJAK Pasal 36 ayat (1) (1) Direktur Jenderal Pajak karena JABATAN atau atas PERMOHONAN WAJIB PAJAK dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar; c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. 237
  • 234. PENGAJUAN PERMOHONAN Pasal 36 ayat (1a) dan (1b) (1a) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. (1b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali. 238
  • 235. KEPUTUSAN PERMOHONAN Pasal 36 ayat (1c) dan (1d) (1c) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. (1d) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan. 239
  • 236. KETERANGAN TERTULIS Pasal 36 ayat (1e) (1e) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak WAJIB memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1c). 240
  • 237. PENGURANGAN atau PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 37A ayat (1) (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan SPT Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan PENGURANGAN atau PENGHAPUSAN sanksi administrasi berupa BUNGA atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 241
  • 238. WP OP yang MENDAFTAR NPWP SECARA SUKARELA Pasal 37A ayat (2) (2) Wajib Pajak ORANG PRIBADI yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas PAJAK yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. 242
  • 239. ALPA Pasal 38 Setiap orang yang karena kealpaannya: a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, DIDENDA paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. 243
  • 240. SENGAJA Pasal 39 ayat (1) Setiap orang yang dengan SENGAJA: a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP; c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; d. menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; 244
  • 241. SENGAJA Pasal 39 ayat (1) g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yg dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line; atau i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan PIDANA PENJARA paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan DENDA paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 245
  • 242. MENGULANGI TINDAK PIDANA SEBELUM 1 TAHUN Pasal 39 ayat (2) (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. 246
  • 243. PERCOBAAN Pasal 39 ayat (3) Setiap orang yang melakukan PERCOBAAN untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, DIPIDANA dengan PIDANA PENJARA paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan DENDA paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. 247
  • 244. SENGAJA Pasal 39A Setiap orang yang dengan SENGAJA: a. menerbitkan dan/atau menggunakan FAKTUR PAJAK, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan PIDANA PENJARA paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta DENDA paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. 248
  • 245. SENGAJA TIDAK MEMBERI KETERANGAN Pasal 41A Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sbgmn dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan SENGAJA tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan PIDANA KURUNGAN paling lama 1 (satu) tahun dan DENDA paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). 249
  • 246. SENGAJA MENGHALANGI PENYIDIKAN Pasal 41B Setiap orang yang dengan SENGAJA menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan PIDANA PENJARA paling lama 3 (tiga) tahun dan DENDA paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 250
  • 247. SENGAJA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 35A ayat (1) Pasal 41C ayat (1) (1) Setiap orang yang dengan SENGAJA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan PIDANA KURUNGAN paling lama 1 (satu) tahun atau DENDA paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 251
  • 248. SENGAJA TIDAK TERPENUHI KEWAJIBAN PIHAK LAIN Pasal 41C ayat (2) (2) Setiap orang yang dengan SENGAJA menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan PIDANA KURUNGAN paling lama 10 bulan atau DENDA paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 252
  • 249. SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN DATA dan INFORMASI Pasal 41C ayat (3) (3) Setiap orang yang dengan SENGAJA tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan PIDANA KURUNGAN paling lama 10 (sepuluh) bulan atau DENDA paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 253
  • 250. MENYALAHGUNAKAN DATA dan INFORMASI Pasal 41C ayat (4) (4) Setiap orang yang dengan SENGAJA menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan PIDANA KURUNGAN paling lama 1 (satu) tahun atau DENDA paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 254