Dokumen tersebut merupakan prosedur kerja pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank dalam rangka penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Prosedur ini didasarkan pada peraturan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak, yang mengatur tindakan pengamanan dan penyitaan rekening bank penanggung pajak yang memiliki utang pajak untuk

1. PROSEDUR KERJA PELAKSANAAN
PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN
HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG
PAJAK YANG TERSIMPAN PADA
BANK DALAM RANGKA PENAGIHAN
PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK MADYA MAKASSAR

2. Dasar Hukum
• Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000
tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang
Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
• Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-627/PJ/2001 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang
Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-109/PJ./2007 tentang Perubahan
Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-627/PJ/2001 tentang
Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan
Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
• Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-108/PJ./2009 tentang
Pelaksanaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan
Pada Bank Milik Penanggung Pajak Yang Namanya Tidak Tercantum Dalam Surat
Paksa.

3. Pengertian Pemblokiran
 Tindakan pengamanan
 Harta kekayaan milik penanggung pajak
 Tersimpan pada bank
 Tidak terdapat perubahan apapun,
selain penambahan jumlah atau nilai

4. Pengertian Penyitaan
o Tindakan jurusita pajak
o Menguasai harta dan hak penanggung pajak
o Dijadikan jaminan
o Untuk melunasi utang pajak
o Menurut peraturan perundang-undangan

5. Harta Kekayaan Penanggung Pajak
yang Tersimpan Pada Bank
 Rekening
 Simpanan
 Giro
 Sertifikat Deposito Berjangka
 Tabungan
 Bentuk simpanan lain yang lazim dalam perbankan

6. Alasan Wajib Pajak /Penanggung
Pajak Diblokir Rekeningnya
 Wajib Pajak /Penanggung Pajak mempunyai tunggakan pajak
 Wajib Pajak /Penanggung Pajak tidak kooperatif /Bandel
 Tidak ada aset yang dapat disita
 Alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak jelas
 Rekening bank lebih likuid
 Penunggak pajak tak berkutik setelah diblokir rekening utamanya

7. PROSEDUR PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA
KEKAYAAN WAJIB PAJAK
SP & SPMP
KPP Madya
Makassar
Gubernur Bank
Indonesia
Bank
S. Permintaan
Pemblokiran
Menteri
Keuangan
BA.
MenolakMemberitah
ukan Saldo Rekening
Wajib Pajak /
PP
Tidak
BA. Memberitahukan
Saldo Rekening
Pencabutan
Pemblokiran
Pencairan /
Pelunasan
Tunggakan Pajak
SSP
SSBP
14 Hari
Penyitaan
Saldo
Rekening
Ya

8. TERIMA KASIH