2. DASAR HUKUM
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah;
2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan & Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan
Pelaporan Serta Monitoring & Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah
Pemko Pekanbaru.
2
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan
pemerintah daerah dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
untuk masyarakat (pasal 4 ayat 2)
Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
wajib dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk
masyarakat (pasal 22 ayat 2)
4. 33
DEFINISI HIBAH
pemberian
uang/barang
atau jasa dari
pemerintah
daerah
kepada
pemerintah atau
pemerintah
daerah lainnya,
perusahaan
daerah,
masyarakat dan
organisasi
kemasyarakatan
yang secara
spesifik telah
ditetapkan
peruntukannya,
bersifat
tidak wajib dan
tidak mengikat,
serta tidak
secara terus
menerus
yang bertujuan
untuk
menunjang
penyelenggaraan
urusan
pemerintah
daerah
❶❶ ❷❷ ❸❸ ❹❹
obyek penerima kriteria tujuan
5. 44
Pemerintah : diberikan kepada satuan kerja dari
kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang
wilayah kerjanya berada dlm daerah yang bersangkutan.
Pemerintah : diberikan kepada satuan kerja dari
kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang
wilayah kerjanya berada dlm daerah yang bersangkutan.
Pemda Lainnya : diberikan kepada daerah otonom
baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan
peraturan perundang-undangan.
Pemda Lainnya : diberikan kepada daerah otonom
baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan
peraturan perundang-undangan.
Perusahaan Daerah : diberikan kepada BUMD dlm
rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah
dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
Perusahaan Daerah : diberikan kepada BUMD dlm
rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah
dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
Masyarakat : diberikan kepada kelompok orang yang
memiliki kegiatan tertentu dlm bidang perekonomian,
pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat,
dan keolahragaan non-prof.
Masyarakat : diberikan kepada kelompok orang yang
memiliki kegiatan tertentu dlm bidang perekonomian,
pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat,
dan keolahragaan non-prof.
Organisasi Kemasyarakatan : diberikan kepada
organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Organisasi Kemasyarakatan : diberikan kepada
organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
PENERIM
A HIBAH
Ps 5&6
PENERIM
A HIBAH
Ps 5&6
❶❶
❷❷
❸❸
❹❹
❺❺
6. 55
Persyaratan Minimal Hibah Kepada Masy & Ormas
(Ps 7)
MasyarakatMasyarakat Organisasi KemasyarakatanOrganisasi Kemasyarakatan
1. Memiliki Kepengurusan Yang
Jelas
2. Berkedudukan diwilayah
administrasi PEMDA
1. Memiliki Kepengurusan Yang
Jelas
2. Berkedudukan diwilayah
administrasi PEMDA
1. telah terdaftar pada
pemerintah daerah setempat
sekurang-kurangnya 3 tahun,
kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-
undangan;
2. berkedudukan dalam wilayah
administrasi pemerintah daerah
yang bersangkutan; dan
3. memiliki sekretariat tetap
1. telah terdaftar pada
pemerintah daerah setempat
sekurang-kurangnya 3 tahun,
kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-
undangan;
2. berkedudukan dalam wilayah
administrasi pemerintah daerah
yang bersangkutan; dan
3. memiliki sekretariat tetap
7. 66
pemberian
bantuan berupa
uang/barang dari
pemerintah
daerah
kepada individu,
keluarga,
kelompok
dan/atau
masyarakat
yang sifatnya
tidak secara
terus menerus
dan selektif
yang bertujuan
untuk melindungi
dari
kemungkinan
terjadinya
resiko sosial
❶❶ ❷❷ ❸❸ ❹❹
obyek penerima sifat tujuan
(Pasal 23 A Permendagri 39/2012)
• Bansos dalam bentuk uang terbagi menjadi 2 yaitu yang DAPAT DIRENCANAKAN
dan yang TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN sebelumnya.
• Besarnya anggaran Bansos yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
maksimal sejumlah bansos yang dapat direncanakan.
8. 77
KEJADIAN atau PERISTIWA
yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya
KERENTANAN SOSIAL
KEJADIAN atau PERISTIWA
yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya
KERENTANAN SOSIAL
yang ditanggung oleh
INDIVIDU, KELUARGA,
KELOMPOK dan/atau
MASYARAKAT
yang ditanggung oleh
INDIVIDU, KELUARGA,
KELOMPOK dan/atau
MASYARAKAT
yang JIKA TIDAK DIBERIKAN
belanja bantuan sosial akan
SEMAKIN TERPURUK dan
TIDAK DAPAT HIDUP dlm
KONDISI WAJAR.
yang JIKA TIDAK DIBERIKAN
belanja bantuan sosial akan
SEMAKIN TERPURUK dan
TIDAK DAPAT HIDUP dlm
KONDISI WAJAR.
sebagai DAMPAK KRISIS
sosial, ekonomi, politik,
FENOMENA ALAM dan
BENCANA ALAM
sebagai DAMPAK KRISIS
sosial, ekonomi, politik,
FENOMENA ALAM dan
BENCANA ALAM
9. 88
hanya diberikan
kepada calon
penerima yang
ditujukan untuk
melindungi dari
kemungkinan resiko
sosial
1. memiliki
identitas yang
jelas; dan
2. berdomisili
dalam wilayah
administratif
pemerintahan
daerah
berkenaan
1. tidak wajib dan
tidak harus
diberikan setiap
tahun anggaran
2. dapat diberikan
setiap tahun
anggaran
sampai lepas
dari resiko
sosial
1. rehabilitasi
sosial;
2. perlindungan
sosial;
3. pemberdayaan
sosial;
4. jaminan sosial;
5. penanggulanga
n kemiskinan;
dan
6. penanggulanga
n bencana.
❶❶ ❷❷ ❸❸ ❹❹
Ps 22Ps 22
Selektif
Memenuhi
persyaratan
Bersifat
sementara
(kecuali keadaan tertentu)
Sesuai Tujuan Bansos
10. Keterangan:
1.KDH Kepala Daerah
2.TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3.SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah
4.KUA & PPAS Kebijakan Umum APBD & Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara
5.Bentuk Uang dianggarkan di PPKD, Bentuk Barang/Jasa dianggarkan di SKPD.
99
USULAN
TERTULIS
USULAN
TERTULIS
KDH
Rancangan
KUA & PPAS
Rancangan
KUA & PPAS
SKPD
RAPBD→APBDRAPBD→APBD
DPA PPKD/SKPDDPA PPKD/SKPD
KDH tunjuk
SKPD terkait
utk lakukan
evaluasi
Rekomendasi
kepada KDH
melalui TAPD
TAPD
berikan
pertimbangan
1
2
3
4
5
TAPD
11. Titik Kritis – Penganggaran
• Kepala Daerah (KDH) tidak menunjuk SKPD terkait
untuk melakukan evaluasi atas proposal hibah (Pasal
8 ayat 2 Permendagri 32/2011)
• Kepala SKPD terkait tidak menyampaikan hasil
evaluasi berupa rekomendasi kepada KDH melalui
TAPD atau rekomendasi yang disampaikan tidak
berdasarkan hasil evaluasi atas proposal hibah (Pasal
8 ayat 3 Permendagri 32/2011)
• TAPD tidak memberikan pertimbangan kepada KDH
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan
daerah (Pasal 8 ayat 4 Permendagri 32/2011)
12. Titik Kritis – Penganggaran (lanjutan)
• KDH tidak mencantumkan daftar nama penerima,
alamat penerima danbesaran hibah dalam Lampiran
III Peraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran APBD
– terutama hibah berupa barang/jasa (Pasal 11A ayat
1 Permendagri 32/2011)
• KDH tidak mencantumkan daftar nama penerima,
alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam
Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial
kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya (Pasal 30A ayat 1
Permendagri 39/2012)
13. Titik Kritis – Penganggaran (lanjutan)
• Tim evaluasi SKPD proposal hibah /tidak
mengetahui tata cara evaluasi proposal
hibah/bantuan sosial
• Contoh Evaluasi.xlsx
14. Daftar Risiko
• Rekayasa pemohon hibah/bantuan
sosial; bentuk proposal seragam;
• Intervensi oleh pihak ketiga dalam
pemberian hibah/bansos;
• Penerima hibah/bansos tidak
menyampaikan laporan penggunaan
dana hibah/bansos kepada Kepala
Daerah melalui PPKD/Kepala SKPD.
15. Solusi atas Risiko
• SOP Pemberian Hibah Bansos;
• Audit oleh Inspektorat atas pemberian
hibah/bansos yang diragukan/berisiko tinggi;
• SKPD menagih laporan penerima
hibah/bansos menagih laporan penggunaan
dana hibah/bansos kepada penerima
hibah/bansos
16. *Pengadaan B/J untuk dihibahkan berpedoman pada peraturan perundang-undangan ttg pengadaan B/J
1010
Hibah dlm Bentuk Uang
↓
DPA-PPKD
↓
Keputusan KDH
Penetapan Daftar Penerima
Hibah
↓
Penandatangan NPHD
↓
Penyalurah dengan mekanisme
LS
(setelah seluruh persyaratan
dipenuhi)
Hibah dlm Bentuk Barang/Jasa
↓
DPA-SKPD
↓
Keputusan KDH
Penetapan Daftar Penerima
Hibah
↓
Penandatangan NPHD
↓
Penyerahan kepada Penerima
Hibah
(setelah seluruh persyaratan
dipenuhi)
18. *Pengadaan Barang oleh SKPD sesuai Peraturan ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1212
Ps 31-33Ps 31-33
BENTUK UANG (DPA-PPKD) BENTUK BARANG (DPA-SKPD)
KEPUTUSAN KDH TTG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANSOS
MEKANISME LS (SD 5JT BISA GU/TU)
DISERTAI KUITANSI
DISERAHKAN KEPADA PENERIMA
DISERTAI BA SERAH TERIMA BARANG
19. 1212
Ps 32 ayat (2a)Ps 32 ayat (2a)
Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya didasarkan pada
permintaan tertulis dari individu dan/atau
keluarga yang bersangkutan atau surat
keterangan dari pejabat yang berwenang serta
mendapat persetujuan kepala daerah setelah
diverifikasioleh SKPD terkait.
20. 1)Laporan penggunaan hibah disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
2)Bukti-bukti pengeluaran disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
1313
PEMDA
1.Usulan dari calon penerima hibah;
2.SK KDH tentang penetapan daftar
penerima hibah;
3.NPHD;
4.Pakta integritas dari penerima hibah;
dan
5.Bukti transfer uang atas pemberian
hibah berupa uang atau bukti serah
terima barang/jasa atas pemberian
hibah berupa barang/jasa.
PEMDA
1.Usulan dari calon penerima hibah;
2.SK KDH tentang penetapan daftar
penerima hibah;
3.NPHD;
4.Pakta integritas dari penerima hibah;
dan
5.Bukti transfer uang atas pemberian
hibah berupa uang atau bukti serah
terima barang/jasa atas pemberian
hibah berupa barang/jasa.
PENERIMA
(1) Penerima hibah bertanggungjawab
secara formal dan material.
(2) Pertanggungjawaban penerima
hibah meliputi:
a) laporan penggunaan hibah;
b) SPTB yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima telah
digunakan sesuai NPHD; dan
c) bukti-bukti pengeluaran yang
lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan
PENERIMA
(1) Penerima hibah bertanggungjawab
secara formal dan material.
(2) Pertanggungjawaban penerima
hibah meliputi:
a) laporan penggunaan hibah;
b) SPTB yang menyatakan bahwa
hibah yang diterima telah
digunakan sesuai NPHD; dan
c) bukti-bukti pengeluaran yang
lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan
21. 1)Laporan penggunaan bansos disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
2)Bukti-bukti pengeluaran disimpan dan dipergunakan oleh penerima bansos selaku obyek pemeriksaan.
1414
PEMDA
1.Usulan dari calon penerima bansos;
2.SK KDH tentang penetapan daftar
penerima hibah;
3.Pakta integritas dari penerima
bansos; dan
4.Bukti transfer uang/Bukti serah
terima barang
PEMDA
1.Usulan dari calon penerima bansos;
2.SK KDH tentang penetapan daftar
penerima hibah;
3.Pakta integritas dari penerima
bansos; dan
4.Bukti transfer uang/Bukti serah
terima barang
PENERIMA
(1) Penerima bansos
bertanggungjawab scr formal dan
material.
(2) Pertanggungjawaban penerima
bansos meliputi:
a) laporan penggunaan bansos;
b) SPTB yang menyatakan bahwa
dana telah digunakan sesuai
usulan; dan
c) bukti-bukti pengeluaran yang
lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan
PENERIMA
(1) Penerima bansos
bertanggungjawab scr formal dan
material.
(2) Pertanggungjawaban penerima
bansos meliputi:
a) laporan penggunaan bansos;
b) SPTB yang menyatakan bahwa
dana telah digunakan sesuai
usulan; dan
c) bukti-bukti pengeluaran yang
lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan
22. 1515
DALAM BENTUK UANGDALAM BENTUK UANG DALAM BENTUK BARANGDALAM BENTUK BARANG
❶❶ ❷❷
menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial
kepada kepala daerah melalui
PPKD dengan tembusan kepada
SKPD terkait
menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial
kepada kepala daerah melalui
PPKD dengan tembusan kepada
SKPD terkait
menyampaikan laporan
penggunaan bantuan
sosial kepada kepala daerah
melalui kepala SKPD terkait
menyampaikan laporan
penggunaan bantuan
sosial kepada kepala daerah
melalui kepala SKPD terkait
23. 1616
❶
SKPD TERKAIT LAKUKAN
MONEV HIBAH/BANSOS
❷
HASILNYA LAPORKAN KDH
DENGAN TEMBUSAN INSPEKTORAT
❸
TIDAK SESUAI DENGAN USULAN YANG TELAH DISETUJUI,
PENERIMA HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL YANG
BERSANGKUTAN DIKENAKAN SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Ps 40-41Ps 40-41