Dokumen tersebut membahas peranan pers dalam masyarakat demokrasi. Pers dipandang sebagai sarana komunikasi massa yang penting untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan membentuk opini publik. Dokumen ini juga membedah berbagai konsep kebebasan pers seperti pers otoriter, libertarian, dan tanggung jawab sosial serta perbedaan sistem pers di negara Barat dan komunis.

1. KLIPING
PERS DALAM KEHIDUPAN
MASYARAKAT DEMOKRASI
Disusun untuk memenuhi tugas Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas XII Tahun Pelajaran 2013/2014
Disusun Oleh :
SENJA LIANY DWI PUTRI
ELIN NAFIA MUNFAIQOH
Kelas XII IPA 1
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
SMA NEGERI 1 KETANGGUGAN
2014

2. PERANAN PERS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DEMOKRASI
Pers, mungkin jaman sekarang merupakan media yang sangat akrab sekali bagi kehidupan kita
sehari-hari. Karena itu saya kali ini memposting tentang peranan dari pers dalam kehidupan
masyarakat demokrasi. :
PERANAN PERS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
DEMOKRASI
PENGERTIAN PERS
1)
2)
3)
4)
Dalam kehidupan modern kebutuhanorang akan komunikasi dan informasi semakin
meningkat. Informasi dibutuhkan orang untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, tidak
jarang informasi juga menjadi bahan pertimbangan untuk seseorang untuk mengambil sebuah
keputusan. Tidak hanya, itu pers juga dimanfaatkan untuk membentuk opini publik atau
mendesakkan kepentingan publik agar di perhatikan oleh penguasa.
Berikut beberapa pengertian tentang Pers :
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata Pers berarti : a) Alat cetak untuk mencetak
buku atau surat kabar ; b) Alat untuk Menjepit, memadatkan; c) Surat kabar atau majalah yang
berisi berita atau orang yang bekerja di dunia persurat kabaran.
Ensiklopedia Pers Indonesia menyebutkan bahwa istilah pers merupakan sebutan bagi
penerbit / perusahaan/ kalangan yang berkaitan dengan media massa atau wartawan. Sebutan ini
bermula dari cara kerjanya media cetak (press). Segala barang yang dikerjakan dengan mesin
cetak disebut Pers.
Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa yang dimaksud pers
adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik
meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi
baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun
dengan bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis
saluran yang tersedia.
Dalam Leksikon Komunikasi disebutkan bahwa pers berarti : a) Usaha percetakan dan
penerbitan ; b) Usaha pengumpulan dan penyiaran berita dan penyiaran berita melalui surat
kabar, majalah, radio dan televisi. Sedangkan istilah pers berasal dari bahasa Inggris to press
artinya menekan, selanjutnya press atau pers diartikan sebagai surat kabar atau majalah ( dalam
arti sempit), dan pers dalam arti luas yang menyangkut media massa (surat kabar, radio, televisi
atau Film).
A. PENGEKANGAN PERS DAN KEMERDEKAAN PERS
Konsep kebebasan pers mulai memperoleh perhatian sejak tahun 1956. Dalam situasi
perang Dingin, muncul gejala persaingan antara dua ideologi besar, komunisme dan liberalisme.
Tidak mengherankan jika konsep kemerdekaan pers kemudian berkembang sesuai dengan
semangat zaman yang tengah dilanda persaingan ideologi.
Berbagai bentuk prktik pengendalian dan kebebasan pers dapat di uraikan dalam konsepkonsep berikut :
1) Pers di Bawah Rezim Otoriter
Di Negara otoriter kedudukan negara mengungguli individu dan kelompok lain di luar negara.
Tetapi negara dalam hal ini sering dimaknai secara sempit hanya sebagai penguasa. Tidak
terdapat perbedaan yang jelas antara kepentingan pribadi pemimpin pemerintah dan kepentingan
negara secara kelembagaan. Karena kedudukan penguasa lebih tinggi dari pada kedudukan

3. warga negara, maka penguasa berhak memperlakukan pers menurut kehendaknya. Negara
kemudian membuat peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pemerintah melakukan
penyensoran atau pemberendelan (penutupan penerbitan), pengendalian produksi dan cara-cara
lain untuk membungkam kritisme pers.
Pers diarahkan untuk mendukung pemerintah beserta kebijakannya. Pemerintah tidak hanya
membatasi ruang gerak pers, lebih dari itu pemerintah menguasai dan mengendalikan media
masa. Media massa yang ada di dorong bahkan di paksa, untuk menyampaikan kehendak
penguasa ke khalayak, menyebarluaskan ideologi, atau cara-cara lain yang dapat memajukan
penguasa dan mengontrol masyarakat.
Menurut Mc Quail, di dalam konsep otoritarian pengendalian pers dilakukan dengan prinsipprinsip berikut.
a.
Media massa selamanya ( akhirnya) harus tunduk kepada penguasa.
b.
Penyensoran dapat di benarkan dan wartawan tidak mempunyai kebebasan di dalam
organisasinya.
c.
Kecaman terhadap penguasa atau terhadap penyimpangan dari kebijakan resmi tidak dapat di
terima.
2 2) Pers Libertarian
Konsep Libertarian merupakan reaksi sekaligus kebalikan terhadap konsep pers otoritarian. Jika
dalam konsep otoritarian menekankan negara sebagai penguasa tertinggi, maka konsep libetarian
kebalikannya. Dalam hal ini kebebasan individu dan masyarakat dibutuhkan agar tujuan hidup
tercapai, konsep dasar inilah yang melahirkan pemikiran tentang demokrasi.
Konsep
libetarian berpendapat bahwa pers harus memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk
membantu manusia mencari dan menemukan yang hakiki tersebut. Salah satu cara yang paling
efektif untuk mencari dan menemukan kebenaran itu ialah melalui pers, karena salah satu fungsi
pers adalah mengawasi penyelenggaraan negara.
Krisna Harahap menjelaskan bahwa menurut konsep libertarian, pers mempunyai tugas
sebagai berikut :
a) Melayani kebutuhan kehidupan ekonomi (iklan).
b) Melayani kebutuhan kehidupan politik
c) Mencari keuntungan ( demi kelangsungan hidupnya ).
d) Menjaga hak warga negara dan memberi hiburan.
Selanjutnya Krisna Harahap menyebutkan ciri-ciri pers yang merdeka, sebagai berikut
a) Publikasi bebas dari setiap penyensoran pendahuluan.
b) Penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa izin atau lisensi.
c) Kecaman terhadap pemerintah, pejabat, atau partai politik tidak dapat dipidana.
d) Tidak ada kewajiban memublikasikan segala hal.
e)
Publikasi kesalahan dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran dalam hal-hal yang
berkaitan dengan opini dan keyakinan.
f)
Tidak ada batasan hukum untuk pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi.
g) Wartawan mempunyai otonomi profesional dalam organisasi mereka.
33)
Pers Tanggung Jawab Sosial
Pada awal abad ke-20, lahir teori pers tanggung jawab sosial ( Social Responsibility ) sebagai
protes terhadap teori Libertarian yang mengajarkan kebebasan mutlak, yang di anggap telah
menimbulkan kemerosotan moral masyarakat.

4. a.
b.
c.
d.
e.
f.
1.
2.
3.
Menurut Krisna Harahap, prinsip utama teori tanggung jawab sosial ditandai hal-hal :
Media mempunyai kewajiban tertentu pada masyarakat.
Kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang
keinformasian, kebenaran, objektivitas, keseimbangan, dsb.
Dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut, media seharusnya dapat mengatur diri
sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.
Media sebisanya menghindarkan segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kajahatan, yang
akan mengakibatkan ketidaktertiban atau penghinaanterhadap minoritas etnik atau agama.
Media hendaknya bersifat plularis dan mencerminkan kebinekaan masyarakatnya dengan
memberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan sudut pandang dan hak untuk menjawab.
Masyarakat memiliki hak untuk mengharapkan standar prestasi yang tinggi dan intervensi
dapat di benarkan untuk mengamankan kepentingan umum. Dengan sejumlah kritik dan
tuduhan, maka Perspun melakukan perubahan dari dalam, dan memunculkan kode etik pertama
pada tahu 1923 mencerminkan adanya perubahan.
Mengenai kebebasan Pers, Komisi Kemerdekaan Pers menyetakan bahwa kemerdekaan pers
itu harus di beri arti sebagai berikut :
Bahwa kebebasan tersebut tidaklah berarti bebas untuk melanggar kepentingan-kepentingan
individu yang lain.
Bahwa kebebasan harus memperhatikan segi-segi keamanan negara.
Bahwa pelanggaran terhadap kemerdekaan pers membawa kosekuensi/ tanggung jawab
terhadap ukuran yang berlaku.
4)
Pers RezimKomunis
Dalam komunisme, sarana-sarana produksi dan distribusi dimiliki secara bersama-sama. Tetapi
untuk menuju masyarakat komunis tanpa kelas, negara dengan partai tunggal dibutuhkan untuk
mengorganisasikan upaya tersebut. Media massa merupakan alat pemerintah (partai yang
berkuasa) dan bagian integral negara, sehingga pers harus tunduk terhadap pemerintah.
Pers Razim Komunis berfungsi sebagai alat untuk melakukan indoktrinasi massa. F. Rahmadi
menyatakan peranan pers komunis sebagai alat pemerintah dan partai, pers harus menjadi suatu
collective propagandist, collective agitation dan collective organizer ( organ yang menyuarakan
propaganda, hasutan dan mengorganisasi kelompok.
Adapun ciri-ciri menonjol dalam pers komunis adalah sebagai berikut :
a) Media berada dibawah kelas pekerja, karena melayani kepentingan kelas tersebut.
b) Media tidak dimiliki secara pribadi.
c)
Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau
menghukum setelah terjadinya peristiwa publikasi yang bersifat anti masyarakat
KEHIDUPAN PERS DI BEBERAPA NEGARA
1. Pers di Negara-Negara Barat
Representasi sistem pers barat dapat dilihat pada sistem pers Amerika Serikat (AS) dan Eropa.
Negara-negara Barat pada umumnya menganut falsafahyang sama, yaitu Liberalisme. Ideologi
ini menjadi landasan sistem sosial dan sistem politik mereka. Dalam hal ini, kebebasan pers di
yakini sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh setiap individu. Kebebasan
pers tersebut terbukti memberi sumbangan positif bagi praktik demokrasi dan kontrol yang
efektif terhadap pengelolaan negara.
Di Amerika Serikat, pers mempunyai kebebasan untuk bergerak. Di dalam sistem liberal pers
tidak sepenuhnya berorientasi untuk selalu mendukung kebijakan pemerintah. Artinya, pers
bukan merupakan terompet pemerintah seperti di negara-negara otoriter. Pers mempunyai
pengaruh yang kuat terhadap kehidupan sosial dan politik dalam masyarakat. Budaya membaca

5. masyarakat tinggi dan ditunjang dengan pendapatan masyarakat yang tinggi telah menciptakan
masyarakat yang kritis terhadap berbagai kenyataan sosial.
Kendati demikian terdapat pula suara sumbang terhadap kebebasan pers itu sendiri. Pers
dianggap terlalu asik mengungkapakan aspek-aspek negatif Amerika Serikat, sehingga membuat
negara ini tampak buruk di mata dunia.
Belakangan ini tuntutan masyarakat dan pemerintah terhadap pertanggung jawaban pers
semakin serius. Sebagian mengajukan kritik bahwa terdapat kalangan pers yang terlalu
mengedepankan aspek komersial dalam pemberitaannya,
Jika dilihat hubungan pers dan msayarakat yang demikian adalah saling mengontrol, artinya
walaupan ideologi kebebasan yang di anut memberi kemudahan berekspresi tetapi bukan berarti
semuanya tidak terkontrol hubungan tersebuta dapat menciptakan masyarakat dan pemerintah
yang kuat. Kondisi yang demikian memberi sumbangan penting bagi terbangunnya kehidupan
sosial yang demokratis.
a)
b)
c)
d)
e)
2. Pers di Negara-Negara Komunis
Kehidupan per di negara-negara komunis merupakan cerminan sistem sosial dan politik
kumunis. Bertolak dari konsep bahwa pemilik atas semua sarana-sarana produksi dan distribusi
berada di bawah kekuasaan negara, maka pers di negara komunis dimiliki sepenuhnya oleh
pemerintah (tidak ada pemilik perorangan atau swasta). Pemerintahd an partai komunis
menggunakan pers untuk mencapai tujuan-tujuannya, yaitu sebagai instrumen yang teritegrasi
dengan kekuasaan pemerintah dan partai untuk propaganda dan agritasi.
Contoh gamblang mengenai apa yang terjadi di negara komunis adalah apa yang terjadi di
bekas negara Uni Soviet. F. Rahmadi menyatakan “ Membicarakan sistem pers uni soviet tidak
dapat terlepas dari tiga tokoh yang meletakan dasar sistem soviet. Mereka adalah Lenin, Stalin
dan Kruchcev.” Menurut Lenin pers harus melayani kepentingan kaum buruh yang merupakan
kaum mayoritas. Lenin adalaj perncetus teori pers komunis dan stalin yang menerapkan ajaran
Lenin. Sedangkan Kruchcev lebih menyadari bahwa pers itu ternyata dapat menjadi porum
pertukaran pendapat.
Secara ringkas fungsi pers Uni Soviat seperti di tulis oleh F. Rahmadi, adalah :
Pers sebagai alat propaganda, agitator, dan organisator kolektif.
Pers merupakan tempat pendidikan kader-kader komunis di kalangan masa.
Pers bertugas sebgai lembaga yang memobilisasi dan membangun massa untuk terliht dalam
pembangunan ekonomi.
Pers menerapkan dan menyiapkan semua dekrit, keputusan, intruksi yang dikeluarkan oleh
Komite Sentral partai maupun oleh pemerintah uni soviet serta bahan publikasi lain dari
pemerintah.
Pers berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol dan kritik.
Dalam kondisi yang demikian, pers tidak mementingkan pemberitaan secara kritis. Sebab
badan sensor tidak akan memberikan izin untuk memberitakan kejadian penting yang tidak di
kehendaki untuk di ketahui masyarakat, kebebasan individu di batasi dan masyarakatnya bersifat
tertutup.
3. Pers di Negara- Negara Berkembang
Sebagian besar negar ayang berkambang adalah negara yang baru merdeka pasca perang
dunia II. sehingga tatanan sosial modern belum lama trebentuk, Sistem negara di negara
berkembang pada umunya melanjutkan peninggalan negara penjajahnya dengan penyesuaian
yang diangggap perlu. Ada pula yang melakukan perombakan total karena tidak sesuai dengan
keadaan saat ini. Pers di negara berkembang berada dalam proses perubahan dari nilai-nilai lama
( kolonial) ke nilai –nilai baru (nasional).

6. Ironisnya sebagian negara berkembang masuk kembali dalam pusaran penjajahan. Bedanya
kali ini di lakukan oleh pemimpin sendiri yang dipimpin oleh pemimpin otoriter, pemerintah ini
berusah mengontrol rakyat dan membebaskan diri dari kontrol rakyat. Lembaga pers juga tidak
lepas dari kontrol pemerintah.Hal ini dikarenakan pers dapat membuat opini publik, jika
kritisme pers di bungkam besar kemungkinan kendali terhadap kehidupan rakyat aman di tangan
penguasa.
Perkembangan gagasan demokrasi yang melanda dunia kemudian berimbas pada kehidupan
politik di negara berkembang. Para pemimpin otoriter mulai bertumbangan, baik karena pemilu
maupun karena di turunkan paksa oleh masyarakat. Selanjutnya pers semakin mendapat ruang
untuk menjalankan fungsi-fungsi idealnya untuk menyebarluaskan informasi secara kritis.
Secara umum, ciri-ciri kehidupan pers di negara-negara berkembang adalah sbb :
a 1) Sistem persnya cenderung mengikuti sistem pers negara bekas jajahan.
b 2)
Pers di negara berkembang sampai saat ini berada dalam bentuk transisi. Ia masih mencari
bentuk yang tepat atau mencari identitas. Negara berkembang umunya sedang membangun. Hal
ini menyebabkan pers di tuntut untuk bisa berperan sebagai agent of social change dimana pers
bersama pemerintah mempunyai tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan.
c 3)
Secara umum kebebasan pers di negaraberkembang diakui keberadaannya, tetapi dalam
pelaksanaannya terdapat batasan-batasan. Hal ini karena pers dituntut untuk Ikut menjamin atau
mengusahakan stabilitas politik dan ikut serta dalam pembangunan ekonomi. Pada umumnya
pers menganut sistem tanggung jawab sosial.
d 4)
Pada umumnya pers di negara berkembang mengalami masalah yang sama di bidang
komunikasi, yaitu ketimpangan informasi, monopoli, dan pemusatan sumber dan jalur
komunikasi yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan adanya dominasi negara maju atas negara
berkembang di bidang informasi
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN PERS DI INDONESIA
1. Pers Pada Masa Penjajah Belanda dan Jepang
Pada dasarnya penjajahan adalah penindasan terhadap kehidupan manusia lain. Sehingga
pada masa jajahan, enjajah berusaha menindas kehidupan pers. Pemerintah penjajah Belanda
mengetahui bahwa pers memiliki pengaruh besar untuk membentuk opini publik. Dalam hal ini
penggerakan kemerdekaan indonesia juga menjadikan pers sebagai media menyebarluaskan
gagasan kemerdekaan indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah penjajah memandang pelrunya
membuat undang-undang untuk membendung pengaruh pers indonesia.
Terhadap pers dikenakan Haatzai artikelen di dalam KUHP. Yaitu pasal-pasal yang memuat
ancaman hukuman terhadap siapapun yang mnyebarkan perasaan permusuhan, kebencian serta
penghinaan terhadap pemerintah Nederland dan Hindia Belanda ( pasal 154 dan 155) dan
terhadap sesuatu atau sejumlah kelompok penduduk Hindia Belanda (Pasal 156 dan 157).
Dalam praktiknya, pemerintah belanda menerapkan kontrol keras terhadap kalangan pers
indonesia. Aturan-aturan yang mengekang di berlakukan secara ketat sehingga para tokoh pers
indonesia banyak di hukum penjara atau di kenakan hukuman pembuangan.
Diantara para tokoh pers nasional yang menjadi korban adalah S.K Trimukti yang harus di
kurung sehingga harus melahirkan di penjara.
Pada Masa penjajahan jepang, perspun tidak lepas dari tekanan. Pers banyak dipaksa
harapan-harapan palsu akan lahirnya kemerdekaan setelah Jepang mengalahkan Belanda.
Pemerintah Jepang bahkan memanfaatkan para tokoh nasional indonesia secara culas untuk
menbujuk rakyat indonesia agar mendukung kepemimpinan Jepang atas negara-negara Asia.
Propaganda yang mengagungkan kemenangan Jepang di sebarluaskan melalui media cetak.
Pemerintah Jepang pada saat itu bersifat fasis memanfaatkan berbagai Instrumen untuk
menegakkan kekuasaan pemerintahannya. Sebagaiman praktik fasisme di Eropa segenap bidang
kehidupan masyarakat di kerahkan untuk kejayaan negerinya dengan menindas bangsa lain.

7. Menghadapi kenyataan demikian, kalangan pers indonesia banyak yang tetap berjuang
ketajaman tulisannya. Sebagian menempuh jalan lain misalkan aktif di oraganisasi keagamaan,
pendidika, politik dan lainnya.
2. Pers Masa Revolusi
Kemerdekaan indonesia yang diraih pada 17 Agustus 1945 membawa fajar baru bagi
pers di indonesia. Informasi proklamasi Indonesia dapat diketahui di berbagai daerah karena jasa
pers indonesia yang telah menyebarluaskan berita tersebut. Setelah berperan dalam
pengembangan kesadaran nasional, kali ini pers menunjukan tanggung jawab sosialnya sebagai
bagian suatu negara baru yang berdaulat. Pada masa itu pers di sebut pers perjuangan.
Hubungan antara pemerintah Indonesia terjalin baik hal ini tidak lepas dari kerja keras
dan perjuangan saling bahu membahu dalam memperjuangkan kmerdekaan indonesia.
Pemerintah memberi bantuan dana terhadap pers sementara pers sendiri aktif menyuarakan
langkah-langkah pemerintah untuk membentuk lembaga maupun pengaturan baru sebagai
perlengkapan bagi suatu negara. Namun, saat pers mulai menyerang pemerintah dengan
kritikan-kritikan pedas sesuai dengan fungsinya pers harus menjadi kepentingan publik (public
watc dog). Namun kritikanpedas pers telah menjadi beban yang menjengkelkan bagi pemerintah.
Maka pemerintah memukul balik pers, konflik keduanya menjadi konflik permanen dan pers
dipaksa tunduk di bawah kekuasaan pemerintah. Pemerintah republik indonesia untuk pertama
kali mengeluarkan undang-undang yang membatasi kemerdekaan pers pada tahun 1948.
Pembatasan yang dilakukan mencerminkan sikap tidak toleran dikalangan kelompok
mmiliter dan ketidak senangan merekan terhadap kecaman pers nasional, ialah pelanggaran
selama beberapa minggu surat kabar suara rakyat kediri yang mengakibatkan tutupnya surat
kabar tersebut.
1)
2)
3)
4)
3. Pers Pada Masa Demokrasi Liberal ( 1949 -1959)
Di era demokrat Liberal, terjadi perkembangan politik yang dinamis. Pada masa ini
praktik sistem yang di gunakan yaitu parlementer. Pada tahun 1946 pemerintah mulai membina
hubungan dengan pers dengan merancang aturan-aturan tetapi karena masih mendapat gangguan
Belanda maka RUU ini tidak terlaksana, baru pada tahun 1949 Indonesia mendapat kedaulatan
pembenahan dibidang pers dilanjutkan kembali dan pers yang ada di desa dan kota bersatu
kembali. Komite Nasional Pusat melakukan sidang pleno VI di Yogya pada tanggal 7 Desember
1949, yang pada dasarnya permerintah RI memperjuangkan pelaksanaan kebebasan pers
nasional, yang mencakup perlindungan pers, pemberian fasilitas yang dibutuhkan pers &
mengakui kantor berita Antara sebagai kantor beritanasional yang patut memperoleh fasilitas
dan perlindungan. 15 Maret 1950 dibentuk panitia pers dan penyediaan bahanbahan dan
halaman pers ditambah serta diberi kesempatan untuk memperdalam jurnalistik sehingga iklim
pers saat ini tumbuh dengan baik terbukti dengan bertambahnya surat kabar berbahasa
Indonesia, Cina dan Belanda dari 70 menjadi 101 buah dalam kurun waktu 4 tahun setelah 1949.
Untuk menangani masalah-masalah pers, pemerintah membentuk dewan pers pada 17
Maret 1950. Dewan pers tersebut terdiri dari orang-orang persuratkabaran, cendikiawan dan
pejabat-pejabat pemerintah. Dewan ini memiliki tugas :
Penggantian undang-undang pers kolonial.
Pemberian dasar sosial ekonomi yang lebih kuat kepada pers indonesia.
Meningkatkan mutu jurnalisme Indonesia.
Pengaturan yang memadai tentang kedudukan sosial dan hukum bagi wartawan indonesia
4. Perkembangan Pers Pada Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Dikeluarkannya Dekrit presiden memulai era baru yang oleh Soekarano di sebut
Demokrasi Terpimpin. Akibat adanya pemberontakan di daerah maupun konfrontasi dan

8. sengketa dengan negara lain , pemerintah menetapkan keadaan darurat, sepuluh hari setelah
Dekrit pemerintah mulai melakukan tindakan penekanan terhadap Pers dan terus berlanjut.
Era ini kebijakan pemerintah berpedoman pada peraturan penguasa perang tertinggi
(peperti) No.10/1960 & penpres No.6/1963 yang menegaskan kembali perlunya izin tertib bagi
setiap surat kabar & majalah dan pada tanggal 24 Februari 1965 pemerintah melakukan
pembredelan secara masal ada 28 surat kabar di Jakarta dan daerah dilarang tertib serentak.
Memasuki 1964 kondisi kebebasan pers berada dalam keadaan yang sangat buruk, kementrian
penerangan dan badan-badannya mengontrol semua kegiatan pers. Penekanan-penekana
terhadap pers bertambah buruk setelah meningkatnya ketegangan dalam tubuh pemerintah.
5. Perkembangan Pers Pada Era Orde Baru (1966-1998)
Di awal pemerintahan orde baru Soeharto menyatakan bahwa akan membuang jauh-jauh
praktik demokrasi terpimpin dan menggantinya dengan demokrasi pancasila.
Pada masa ini pembredelan dan pengekangan terhadap pers semakin parah tercatat ada
102 kali pembredelan yaitu tahun 1972 50x, tahun 1972 40x, serta 12 penerbitan dibredel.
Terkait peristiwa “ Malari “ tanggal 15 Januari 1974 yang menjadi awal titik balik indonesia
karena adanya kritik dari berbagai kalangan terutama Pers terhadap praktik pemerintah yang
cenderung korupselain itu protes juga dilakukan untuk mengkritisi kebijakan pembangunan
pemerintah yang dirasa terllu bergantung pada negara asing.
Pada saat itu Departemen penerangan seolah-olah menjadi pengawas di Indonesia yang
mengharuskan SIT atau SIUPP bagi setiap surat kabar yang ada. Koran Detik, Tempo dan Editor
menjadi fenomena terakhir dari sejarah pers yang dibredel yaitu tahun 1994. Masa-masa
selanjutnya menjadi masa yang suram bagi Pers karena pemerintah melarang pers untuk tidak
mengganggu stabilitas kekuasaan hingga berakhirnya pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998.
6. Perkembangan Pers Pada Era Reformasi (1998-sekarang)
Pada tanggal 5 Juni 1998, kabinet reformasi di bawah presiden B.j.Habibie meninjau dan
mencabut permenpen No.01/1984 tentang SIUPP melalui permenpen No.01/1998 kemudian
mereformasi UU pers lama dengan UU yang baru dengan UU No.40 tahun 1999 tentang
kemerdekaan pers dan kebebasan wartawan dalam memilih organisasi pers.
Di dalam undang-undang pers yang baru, dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan
pers sebagai hak asasi warga negara, itu sebabnya tidak lagi di singgung perlu tidaknya surat
izin terbit . Di samping itu ada jaminan pers nasional tidak di kenakan penyensoran,
pemberedelan, dan pelanggaran penyiaran. Di era Reformasi pertanggung jawaban pers adalah
kepada profesi dan hati nurani sebagai insan pers. Pers bebas dari tindakan pencegahan,
pelanggaran, dan penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.
FUNGSI PERS DALAM MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS
1.
Sifat Pers
Ideologi atau falsafal yang dianut setiap negara akan mempengaruhi sifat pers yang ada di
negara tersebut. Oleh sebabitu sifat pers antara satu negara dengan negara yang lainnya berbeda.
2.
Misi Pers
Pers sebetulnya dikenal sebagai lembaga sosial (social institution). Sebagai lembaga sosial, pers
mempengaruhi pola pikiran dan kehidupan masyarakat, tetapi sebaliknya masyarakat juga
berpengaruh terhadap pers.
Pers sebagai lembaga sosial (lembaga kemasyarakatan) yang bergerak di bidang pengumpulan
dan pnyebaran informasi mempunyai misi sebagai berikut :
Ikut mencerdaskan masyarakat
Menegakkan keadilan
memberantas kebatilan.

9. 3.
1.
2.
3.
4.
5.
4.
Fungsi Pers
Menurut Mochtar lubis, pers di negara berkembang memiliki 5 fungsi yaitu :
Adalah sebagai “watchdog” atau pemberi isyarat, pemberi tanda-tanda dini, pembentuk opini
dan pengarah agenda ke depan.
Fungsi Pendidik; Memberikan informasi perkembangan ilmu dan teknologi.
Fungsi pemersatu; Yakni memperlemah kecenderungan perpecahan.
Fungsi penghapus mito dan mistik dari kehidupan politik negara berkembang.
Fungsi sebagai forum untuk membicarakan masalah politik yang ada di negara Asia.
Perkembangan Pers di Dunia.
Kegiatan jurnalistik pertama dikenal dalam sejarah adalah bulletin Acta Diurna artinya peristiwa
harian pada masa romawi kuno abad 1 SM dengan dipampang di alun-alun, sedangkan bulletin
berita yang disebarkan kepada kalayak ramai fitemukan di Cina sekitar tahun 750 M.
Abad ke 15 penyebaran berita dengan cepat dan luas berkat ditemukannya mesin cetak karya
Johannes Gutenberg di Jerman. Mula-mula surat kabar hanya memuat 1 lembar saja dan berisi 1
berita, pada abad 16 dan 17 di Jerman, Belanda dan Inggris surat kabar dan majalah dibuat
dalam berbagai ukuran dan lembar malahan pengaruhnya makin meluas bukan saja hanya berita
tapi juga berdampak pada politik. Jurnalisma pada abad ke 19 menjadi lebih berpengaruh karena
adanya metode produksi masal revolusi industri dan meningkatnya angka melek huruf. Pada
akhir abad 19 dan awal abad 20 kantor-kantor berita memanfaatkan penemuan telegram untuk
mengirim berita secara cepat melalui kabel.
KODE ETIK JURNALISTIK DAN PERS YANG BEBAS DAN
BERTANGGUNG JAWAB
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Peranan pers adalah memberi informasi yang benar kepada publik tentang suatu
peristiwa, pers adalah media yang dapat dengan bebas menginvestigasi jalannya pemerintahan
dan melaporkan tanpa takut adanya penuntutan. Dalam masyarakat demokratis, rakyat
bergantung pada pers untuk memberantas korupsi, memaparkan kesalahan penerapan kukum
serta ketidak efisienan dan ketidak efektifan kerja sebuah lembaga pemerintah. Negara
demokrasi ditandai adanya pers bebas, sedangkan kediktatoran penguasa ditandai adanya
pembungkaman/pembredelan media masa.
Pasal 6 UU pers No 40 tahun 1999 tentang peranana pers mengatakan :
Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui,
Menegakan nilai-nilai demokrasi, mendorong penegakan supremasi hukum dan HAM,
menghormati pluralism/kebhinekaan,
Mnengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat & benar,
Melakukan pengawasan ktiris, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan umum,
Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Kode Etik Pers
Dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wartawan penyiaran tunduk kepada kode etik
jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kalau pemberitaannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku maka meskipun bersinggungan dengan yang punya kekuasaan
tetap akan selamat, meskipun ada juga yang tersandung tempok kokoh penguasa terbukti banyak
kasus-kasus besar terbongkar seperti : skandal Watergate, Bank Century, Perang Vietnam dll.
a.
Kode etik AJI (Analisi jurnalis Independen) mengatakan :
1.
Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

10. 2.
3.
Jurnalis selalu mempertahankan prinsip kebebasan berimbang dalam peliputan.
Jurnalis member tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya & kesempatan untuk
menyuarakan pendapatnya.
4.
Jurnalis hanya melaporkan fakta & pendapat yang jelas sumbernya.
5.
Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.
6.
Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan dokumen.
7.
Jurnalis menghormati hak narasumber untuk member informasi, off the record dan embargo.
8.
Jurnalis segera meralaat setiap pemberitaan yang diketahui tidak akurat.
9.
Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial identitas korban kejahatan
seksual dan pelaku tindak pidana dibawah umur.
10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi SARA, bangsa,
politik, kecacatan dan latar belakang sosial lain yang negatif.
b. Kode etik pers PWI
Kepribadian dan Integritas
Pasal 1
WI Berimtak kepada Tuhan YME, berjiwa Pancasila, taat pada UUD 1945, kesatria, menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi pada kepentingan bangsa dan
negara serta terpecaya dalam mengemban profesinya.
Pasal 2
WI dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya
menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang dapat membahayakan keselamatan bangsa dan
negara agama.
Pasal 3
WI tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang menyesatkan, memutar balikan fakta,
bersifat fitnah, cabul, sadis dan sensasi berlebihan.
Pasal 4
WI tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita/tulisan/gambar yang
dapat menguntungkan/merugikan seseorang/pihak.
22.
Kebebasan Pers
Kebebasan pers berarti kekebalan media komunikasi meliputi surat kabar, buku, majalah,
radio dan televisi dari control/sensor pemerintah. Kebebasan pers dianggap sebagai hal yang
fundamental dalam hak-hak individu, tanpa media yang bebas masyrakat & pemerintah yang
demokratis tidak mungkin terwujud. Melalui pengakuan atas hak untuk berseberangan pendapat,
pemerintah demokratis mendorong perubahan politik dan sosial yang damai dan tertib.
Pembubaran Departemen Penerangan dan hilangnya SIUPP menandai sebuah perubahan besar
dalam dunia pers Indonesia. Salah saut indikasinya adlah bertambahnya jumlah media masa baik
media cetak, radio maupun televisi. Meskipun kebebasan pers membawa sisi negative seperti
mengekspos pornografi & pornoaksi yang bertentangan dengan nilai norma yang ada di
masyarakat.
Menurut Rommy Sugiantoro dalam etika ada 2 faktor yang berperan yaitu norma & nilai
norma, perilaku etis yang kongkret merupakan penggabungan 2 hal tersebut. Namun yang dapat
mengontrol etika pers adalah masyarakat sendiri.Menurut teori tanggung jawab sosial pers, pers
yang etis bukan hanya memanfaatkan hak publik untuk mengetahui tetapi juga menunjukan
tanggung jawab atas pemberitaannya terhadap publik. Etika yng harus dimiliki seorang jurnalis
minimal sama dengan 9 prinsip sosial yang dimiliki profesi kemasyarakatan seperti :
1.
Jangan sampai menghilangkan nyawa orang lain
2.
Meminimalisi kerugian

11. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bersikap adil (pemberitaan yang adil)
Membantu mereka yang perlu perhatian segera
Memenuhi janji
Menghargai setiap sumber
Menghargai orang (menjaga kehormatan, kehidupan pribadi & kemandirian)
Jujur
Menghargai publik unuk mengetahui semua hal.
Melayani kepentingan umum juga merupakan prinsip yang harus dimiliki seorang jurnalis.
Wartawan bertugas menjaga kelangsungan pers bebas, terus menggugat akuntabilitas kekuasaan,
menghindari terjadinya kepanikan, menyuarakan mereka yang tidak mampu bersuara, mendidik
masyarakat untuk mengatasi krisis.
3.
Dampak Kebebasan Pers
Salah satu pilar demokrasi adalah kebebasan pers, dengan bebasnya pers menyapaikan
informasi selain ada positif juga ada negativenya disamping berdampak juga terhadap insan dan
lembaga pers itu sendiri seperti penyerangan, pengusiran, intimidasi, pembredelan yang sampai
dengan tuntutan hukum.
Tindakan yang menjamin keterbukaan informasi
UU yang menjamin keterbukaan informasi
Meniadakan sensor politik
Standar profesi yang lebih tinggi para wartawan
Penetapan standar profesi, indepedensi & tanggung jawab
Penyesuaian ketentuan untuk pers bebas dan masyarakat umum
Fair dalam permberitaan terhadap penguasa
Jaminan kebebasan pers di Indonesia tertuang dalam:
UU No.40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik PWI dan AJI
UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
Pemerintah RI dan DPR membuat UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dengan
UU tersebut penyiaran berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat,
control dan perekat sosial. Serta UU tersebut juga menyerahkan pengaturan penyiaran kepada
KPI (Komisi penyiaran Indonesia) untuk mengontrol penyiaran yang dilakukan media yang ada
di Indonesia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
44.
Penyalahgunaan Kebebasan Pers Dalam Masyarakat Demokratis di Indonesia
Beban tugas pers sangat besar sehingga diperlukan tanggung jawab yang berasal dari
pengelola pers, pemilik dan para wartawannya. Saat ini suara masyarakat terhadap pers
bertambah keras dan kritis kalau terjadi pemberitaan atau tingkah laku insan pers yang tidak
proporsional jadi sudah seharusnya pers tidak mengabaikan kritik dan protes masyarakat dengan
melakukan reflexi dan koreksi kedalam.
Pertanggung jawaban pers diberikan secara hukum. Dalam KUHP (pernah dikumpulkan oleh
Menpen Moh. Yunus dalam buku biru tahun 1998), menyangkut pencemaran nama baik,
menyebarkan rasa permusuhan dan penghinaan. Pertanggung jawaban lainnya adalah
pertanggung jawaban wartawan, pemilik dan pengelola pers yang disebut pertanggung jawaban
etika.
Kontrol yang paling umum di dunia adalah dengan sensor dan di Indonesia selain sensor
ada Depen, UU pers, penerbitan SIUPP hingga yang ekstrim pembredelan. Secara umum ada 5
ada 5 mengapa buku, majalah atau koran dilarang beredar dikita, yaitu 1.Alasan Politik 2.Alasan
Agama 3.Alasan Ras 4.Alasan Pornografi 5.Alasan Penerbitan dalam aksara asing. Salah satu
kelemahan pemerintah kita adalah tidak adanya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah
dalam mengambil kebijakan pelarangan buku atau pers disamping itu juga lemahnya penguasaan

12. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
bibliografi (usaha mengetahui buku) apa saja yang pernah diterbitkan, perpustakaan yang
memilikinya yang bagipemerintah kita tidak mungkin dilakukan sebab tidak ada UU wajib
simpankarya cetak (UU Deposit) yang mewajibkan setiap penerbit mengirimkan contoh
terbitannya (biasanya 2 eksemplar) ke perpustakaan yang ditunjuk (biasanyaperpustakaan
nasional).
Saat ini tidak ada satu negara pun di dunia yang terang-terangan menyebutkan sensor
sebagai kebijakan resmi pemerintah. Hal ini terlihat dari konvenan dan deklarasi yang telah
disahkan mengenai kebebasan dan HAM seperti :
Piagam PBB (1945)
DUHAM PBB (1948)
Konvenan Hak-hak politik dan sipil PBB (1966)
Konvenan tentang Hak-hak ekonomi dan Sosbudb (1966)
Konvenan HAM Eropa (1953)
Akta Final Helsinki (1975)
Konvenan HAM Amerika (1978).
Beberapa dampak yang mungkin sebagai ekses dari kebebasan pers misalnya :
1.
2.
3.
4.
Berita bohong
Berita yang melanggar norma susila dan norma agama
Berita kriminalits dan kekerasan fisik
Berita, tulisan, atau gambar yang membahayakan keselamatan dan keamanan Negara dan
persatuan bangsa
Untuk memecahkan masalah ini maka Komisi penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan beberapa
ketentuan yang harus diperhatikan dalam memberitakan peristiwa kejahatan (kriminalits)
terutamna bag media elektronik yaitu :
1. Menyiarkan atau menayangkan gambar pelaku kejahatan melanggar etika dan hokum
2. Penayangan gambar-gambar mengerikan merugikan konsumen
3. Penayangan gambar korban kejahatan harus dengan izin korban