Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan dan definisi mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk definisi aset, persediaan, dan pengungkapan terkait persediaan dalam laporan keuangan pemerintah.

1. Sumber:
Undang -undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelola Barang Milik Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Definisi Aset

3. Aset Lancar Klasifikasi Aset
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika
diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki
untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat
dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan
sebagai aset nonlancar.
Sedangkan aset nonlancar mencakup aset yang bersifat
jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan
Non Lancar baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan
pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat
umum.
Tidak termasuk : aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam
operasi pemerintah serta aset yang tidak dinilai seperti sungai,
laut dll.

4. Persediaan
adalah aset lancar dalam Definisi
bentuk barang atau
perlengkapan yang
dimaksudkan untuk Pengakuan
mendukung kegiatan
operasional pemerintah, dan
barang-barang yang Pengukuran
dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada Pengungkapan
masyarakat.

5. 1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat
ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah
dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal.
2. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak
kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah.
3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat
berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock
opname).
4. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang
dimiliki proyek kontruksi dalam pengerjaan, tidak
dimasukkan sebagai persediaan.

6. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila dibeli
dengan harga pembelian; biaya standar apabila diperoleh
dengan memperoduksi sendiri dan nilai wajar apabila
diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Harga pembelian + biaya pengangkutan +
Persediaan diperoleh dengan
Biaya Perolehan = biaya penanganan - potongan harga -
harga pembelian Terakhir
rabat
Persediaan diperoleh dengan
Biaya Standar = Biaya langsung + biaya tidak langsung
memproduksi sendiri
Persediaan diperoleh dengan
Nilai Wajar cara lain, misalnya = Nilai tukar aset secara wajar
donasi/rampasan

7. 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran
persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau
perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat,
barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi,
barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
3. Kondisi persediaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan; dan
4. Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan,
misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

8. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
tentang Pedoman Pengelolaan 2005 tentang Standar Akuntansi
Keuangan Daerah: Pemerintahan:
Persediaan alat tulis kantor; Barang konsumsi;
Persediaan alat listrik; Amunisi;
Persediaan material/bahan; Bahan untuk pemeliharaan;
Persediaan benda pos; Suku cadang;
Persediaan bahan bakar; dan Persediaan untuk tujuan strategis/
Persediaan bahan makanan pokok. berjaga-jaga;
Materai atau leges;
Bahan baku ;
Barang dalam proses/setengah jadi;
Tanah/bangunan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat;
Hewan dan tanaman, untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat;

9. Pada tanggal 14 Februari 20X0 Dinas Pariwisata Pemerintah Kota X membeli barang
pakai habis kantor berupa ATK sebesar Rp.950.000
Jurnalnya:
Belanja ATK 950.000
Kas di bend. Pengeluaran 950.000

10. Pada tanggal 31 Desember 20x0 Pemda XYZ melakukan
inventarisasi fisik atas persediaan ATK yang dimiliki
berupa kertas sebanyak 100 rim. Kertas tersebut terdiri
dari :
70 rim dari pembelian tanggal 1 Juni 20x0 dengan harga
@ Rp25.000,00
30 rim dari pembelian tanggal 1 Desember 20x0 dengan harga @ Rp30.000,00

11. Jawaban:
Nilai persediaan tersebut akan dicantumkan dalam neraca
sebesar Rp3.000.000 [100 X Rp30.000 (harga pembelian
terakhir)].
Jurnal untuk mencatat saldo akhir Persediaan:
31 Desember 20x0
Persediaan 3.000.000
Cadangan Persediaan 3.000.000

12. Pada tanggal 31 Desember 2004 Pemerintah Daerah
membeli buku cetak 3.000 eksemplar dengan tujuan
untuk diserahkan kepada masyarakat dan 2.000
eksemplar untuk tujuan koleksi perpustakaan
Jawaban:
Penyajian perolehan buku dimaksud dalam neraca adalah
buku cetak 3.000 eksemplar disajikan sebagai Persediaan,
sedangkan buku cetak 2.000 eksemplar disajikan sebagai
Aset Tetap Lainnya.

15. • Bupati Sumbawa sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan barang milik daerah;
• Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset
selaku pengelola barang milik daerah selaku
pembantu pengelola barang milik daerah;
• Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku
pengguna barang milik daerah;
• Penyimpan dan Pengurus barang milik daerah; dan
• Tim Pemeriksa Persediaan barang milik daerah.