SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  116
Syarat dan Ketentuan Pembangunan
dan Pengembangan
I. Bangunan Gedung
II. Perumahan dan Kawasan Permukiman
III. Rumah Susun
IV. Pusat Perbelanjaan
V. Kawasan Industri
VI. Perhotelan
VII. Perkantoran
Outline
2
I. Bangunan Gedung
Dasar Hukum:
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung
• Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang
3
• Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006
tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
• Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi
• Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan
Gedung
• Peraturan Daerah Ibukota DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
4
• Peraturan Daerah Ibukota DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Bangunan Gedung Hijau
• Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2006 tentang
Pelayanan Penerbitan Perizinan Bangunan
• Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan
Terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin
5
A. Pre-Construction
1. Izin Lokasi
• Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan
dalam rangka pemanfaatan ruang.
• Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh
Bupati/Walikotamadya atau, Gubernur untuk Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
6
No. Kegiatan usaha Skala Luas Tanah
1. Perumahan dan Pemukiman
400 Ha (1 Propinsi)
4.000 Ha (seluruh
Indonesia)
2. Kawasan resort perhotelan
200 Ha (1 Propinsi)
4.000 Ha (seluruh
Indonesia)
3. Kawasan Industri
400 Ha (1 Propinsi)
4.000 Ha (seluruh
Indonesia)
7
Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
• Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun;
• Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun;
• Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun.
8
Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta
Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun
1992 tentang Ketentuan Terhadap
Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin
dari Gubernur Kepala DKI Jakarta
(“Kepgub No 640/1992”)
Pembebasan lokasi/lahan pada
jalur jalan protokol yang
dilakukan oleh
Badan/Perorangan seluas
5.000 m2 atau lebih
Surat Persetujuan
Prinsip Pembebasan
Lokasi/Lahan
(“SP3L”)
WAJIB
9
2. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)
• Keterangan rencana kabupaten/kota adalah informasi tentang
persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu. Pada praktiknya,
pemerintah daerah setempat akan mendelegasikan kewenangan
tersebut kepada dinas terkait, di Jakarta disebut Dinas Tata Ruang.
• Pemerintah daerah wajib memberikan surat keterangan rencana
kabupaten/ kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang
yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan
gedung.
• Keterangan rencana kabupaten/kota, digunakan sebagai dasar
penyusunan rencana teknis bangunan gedung.
10
• Surat keterangan rencana kabupaten / kota merupakan ketentuan yang berlaku
untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:
▫ fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan;
▫ ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
▫ jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB
yang diizinkan;
▫ garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan;
▫ KDB maksimum yang diizinkan;
▫ KLB maksimum yang diizinkan;
▫ KDH minimum yang diwajibkan;
▫ KTB maksimum yang diizinkan; dan
▫ jaringan utilitas kota.
11
3. Izin Peruntukan
• Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah diberikan berdasarkan izin
lokasi. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah merupakan dasar untuk
permohonan mendirikan Bangunan.
12
Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan
Kewajiban dari Pemegang SIPPT kepada Pemerintah DKI Jakarta
Surat Izin Penunjukan Penggunaan
Tanah (“SIPPT”)
Perusahaan Real Estate dan/atau Perusahaan Property dan/atau
Developer dan/atau Yayasan dan/atau Perorangan yang
memperoleh SIPPT dari Pemerintah DKI Jakarta untuk
membangun perumahan dan/atau permohonan hak atas Tanah
dalam Daerah DKI Jakarta
surat izin penunjukan
penggunaan tanah yang
diberikan kepada para
pengembang dalam
rangka pengembangan
suatu kawasan dan/atau
guna permohonan hak
atas tanah
13
4. Status Hak atas Tanah
• Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”)
• Hak-hak atas Tanah:
a. Hak Milik
Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah.
b. Hak Guna Bangunan
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30
tahun.
14
c. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan
pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau
perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA.
15
d. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas Hak Pengelolaan
• Hak Pengelolaan (“HPL”) adalah hak menguasai dari Negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang
haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukandan penggunaan
tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya,
penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan
atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
• Tanah HPL dapat diberikan atau dibebankan dengan hak-hak atas tanah
yaitu Hak Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai (“HP”). HGB atas
tanah HPL dan HP atas tanah HPL diberikan dengan keputusan
pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan
usul pemegang HPL kepada calon pemegang HPL.
16
5. Bangunan Gedung Hijau
• Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang bertanggung
jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien dari sejak
perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan,
sampai dekonstruksi.
• Penyelenggaraan bangunan gedung dengan jenis dan luasan tertentu
wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau.
• Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi bangunan gedung baru
dan bangunan gedung eksisting.
17
• Bangunan gedung dengan dengan jenis dan luasan tertentu wajib
memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, sebagai berikut:
18
No. Fungsi Skala Bangunan
1. Fungsi hunian, gedung rumah susun > 50.000 m2
2. fungsi usaha, bangunan gedung perdagangan > 50.000 m2
3. fungsi usaha, bangunan gedung perdagangan > 50.000 m2
4. bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi
dalam 1 (satu) massa bangunan,
> 50.000 m2
5. fungsi usaha, bangunan gedung perhotelan, > 20.000 m2
6. fungsi sosial dan budaya, bangunan gedung pelayanan
kesehatan
> 20.000 m2
7. fungsi sosial dan budaya, bangunan gedung pelayanan
pendidikan
> 10.000 m2
Persyaratan teknis bangunan gedung hijau untuk bangunan gedung
baru meliputi:
1. efisiensi energi;
2. efisiensi air;
3. kualitas udara dalam ruang;
4. pengelolaan lahan dan limbah; dan
5. pelaksanaan kegiatan konstruksi.
19
• Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan bangunan gedung hijau secara
teknis dan operasional dilakukan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan DKI Jakarta. Penilaian dan pengawasan tersebut dilakukan pada
bangunan gedung baru dan gedung eksisting
• Penilaian dan pengawasan pada bangunan gedung baru dilakukan melalui
penilaian terhadap dokumen perencanaan teknis bangunan gedung.
Dokumen tersebut dibuat oleh perencana yang sudah memiliki izin pelaku
teknis bangunan (“IPTB”) yaitu surat izin yang dapat dipakai untuk
perencanaan, pengawasan dan pengkajian.
• Terhadap dokumen perencanaan teknis bangunan gedung yang telah
memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, selanjutnya dapat
diterbitkan IMB.
20
• Gedung eksisting merupakan gedung dalam tahap pelaksanaan konstruksi
dan/atau sudah dalam tahap pemanfaatan pada saat Peraturan Gubernur
Jakarta No.38/2012 tentang Bangunan Gedung Hijau ditetapkan.
• Penilaian dan pengawasan pada bangunan gedung eksisting dilakukan
melalui:
a. pemeriksaan lapangan sesuai tahapan pelaksanaan konstruksi;
b. pelaksanaan uji coba; dan
c. pelaksanaan program konservasi yang mencakup bidang energi, air,
kualitas udara dalam ruang dan kenyamanan termal.
• Pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan hasil uji coba dan pelaksanaan
program konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas yang telah
memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, selanjutnya diterbitkan
SLF.
21
B. Construction
1. Izin Pendahuluan
• Sebelum IMB diterbitkan, permohonan dapat mengajukan
Permohonan Izin Pendahuluan (“IP”), IP diberikan untuk
melakukan kegiatan membangun sesuai tahapan kegiatan
pelaksanaan pembangunan sambil menunggu terbitnya izin definitif.
• IP terdiri dari dari:
a. IP Persiapan
Izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pagar proyek,
bangsal kerja, pematangan tanah, pembongkaran bangunan
atau bangunan-bangunan lama.
22
b. IP Pondasi
Izin untuk melakukan kegiatan pekerjaan pondasi yang meliputi:
penggalian tanah, dewatering, pelaksanaan pondasi dan/atau
pemancangan pondasi bangunan atau bangunan-bangunan.
c. IP Struktur Menyeluruh
Izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan struktur bangunan atau
bangunan-bangunan secara menyeluruh.
d. IP Menyeluruh
Izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan struktur bangunan atau
bangunan-bangunan sampai selesai.
23
2. TPAK (Tim Penasehat Arsitektur Kota)
Tim ahli di bidang teknis arsitektur dan perkotaan yang bertugas
memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur terhadap
perencanaan bangunan gedung kriteria tertentu.
Kriteria bangunan yang harus mendapat penilaian TPAK adalah:
• Bangunan gedung lebih dari 8 lantai;
• Bangunan gedung yang berada di sepanjang jalan protokol;
• Bangunan gedung dengan kriteria pelestarian;
• Bangunan gedung yang berada diatas dan/atau di bawah tanah atau
air yang melintasi prasarana dan sarana umum.
24
3. TPKB (Tim Penasihat Konstruksi Bangunan)
Tim ahli di bidang teknis struktur/konstruksi yang bertugas memberikan
pertimbangan teknis kepada Gubernur terhadap perencanaan bangunan gedung
kriteria tertentu.
Kriteria bangunan yang harus mendapat rekomendasi TPKB adalah:
• Bangunan gedung lebih dari 8 (delapan) lantai;
• Bangunan gedung dengan struktur khusus;
• Bangunan yang didirikan diatas daerah reklamasi atau memiliki potensi
likuifaksi; dan
• Bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 40 m (empat puluh meter).
25
4. TPIB (Tim Penasihat Instalasi Bangunan)
Tim ahli di bidang teknis instalasi bangunan gedung yang bertugas
memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur terhadap
perencanaan bangunan gedung kriteria tertentu.
Kriteria yang harus mendapatkan rekomendasi TPIB adalah:
• Bangunan yang menggunakan daya listrik dari PLN atau diesel
genset lebih dari 500 (lima ratus) kVa;
• Bangunan dengan luas lantai lebih dari 5000 m2 (lima ribu meter
persegi) atau ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai;
26
• Bangunan yang memiliki basement kecuali bangunan gedung fungsi
hunian rumah tinggal tunggal dan deret;
• Bangunan yang dilengkapi Instalasi Pendeteksi Pemadam
Kebakaran, lift, dan eskalator;
• Bangunan yang menggunakan Building Automation System (BAS);
• Bangunan dengan penggunaan khusus, meliputi: Rumah Sakit kelas
A, B, dan C, serta pabrik dan gudang dengan luas lantai lebih dari
800 m2 , hotel, mall dan apartemen;
• Bangunan yang berfungsi sebagai fasilitas umum seperti pelabuhan,
terminal, bandara dan lain-lain.
27
5. Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB)
• Adalah izin yang diberikan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan Gedung kepada pelaku bangunan gedung yang terdiri
dari perencana, pengawas pelaksanaan, pemelihara, dan pengkaji
teknis bangunan gedung.
• Setiap orang yang akan membangun bangunan gedung harus
menunjuk penyedia jasa perencanaan konstruksi yang memiliki
IPTB dari Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Gedung.
28
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
• IMB merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka
pemanfaatan ruang.
• IMB diberikan setelah pemohon memperoleh dokumen seperti
SIPPT, surat bukti kepemilikan tanah, Ketetapan Rencana Kota
(KRK), dan penilaian TPAK, TPKB, dan TPIB untuk jenis
bangunan tertentu.
29
Peraturan Daerah DKI
Jakarta Nomor 7 Tahun
2010 tentang Bangunan
Gedung
• Perda DKI Jakarta No.
7/2010
Perizinan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Pemilik
bangunan gedung untuk membangun
baru, mengubah, memperluas, dan/atau
mengurangi bangunan gedung sesuai
dengan persyaratan administratif dan
teknis yang berlaku
• IMB
30
C. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
• Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan
gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan
kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan
gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
2. Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
• Surat keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik
bangunan gedung sebagai bukti kepemilikan bangunan gedung yang telah
selesai dibangun berdasarkan IMB dan SLF sesuai dengan persyaratan
administratif dan teknis yang berlaku,
31
Dasar Hukum:
Perumahan:
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
• Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian
Berimbang
• Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
dengan Hunian Berimbang
II. Perumahan dan Permukiman
32
33
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan hidup
• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Lalu Lintas:
• Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
• Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas
34
A. Definisi
Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem
yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan,
penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan
perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah,
pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
35
B. Pre-Construction
1. Persyaratan Administratif
2. Persyaratan Teknik
3. Persyaratan Ekologi
4. Persyaratan Lain
36
1. Persyaratan Administratif
a. Izin Usaha Perumahan
Izin Usaha Perumahan merupakan izin yang wajib dimiliki oleh
perusahaan pengembang perumahan untuk memulai pelaksanaan
kegiatan produksi/operasi.
Berdasarkan Pasal 31 ayat (12) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun
2013, menyatakan bahwa Penanam Modal Asing yang telah memiliki
Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP
KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk
memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah.
37
38
b. Izin lokasi
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
c. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)
→ lihat pada penjelasan halaman 10-11
d. Izin Peruntukan
→ lihat pada penjelasan halaman 12-13
e. Status Hak atas Tanah
→ lihat pada penjelasan halaman 14-16
2. Persyaratan Teknis
Persyaratan struktur bangunan
• Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi
utama bangunan.
• Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam fungsi
hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan
budaya, dan fungsi khusus.
39
3. Persyaratan Ekologis
Analisa Dampak Lingkungan/UKL-UPL
Bidang usaha yang wajib AMDAL adalah:
40
No Jenis Kegiatan Skala
1. Pembangunan Bangunan Gedung
- Luas lahan ≥ 5 ha
- Bangunan ≥ 10.000 m2
2. Pembangunan Perumahan dan kawasan
Permukiman dengan pengelola tertentu:
a. Kota metropolitan, luas ≥ 25 ha
a. Kota besar, luas ≥ 50 ha
a. Kota sedang dan kecil, luas ≥ 100 ha
a. Untuk keperluan settlement
transmigrasi
≥ 2000 ha
• Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria
wajib AMDAL diwajibkan mempunyai UKL-UPL.
Izin Lingkungan
• Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang
yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau
UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
41
4. Persyaratan Lain
a. Analisa Dampak Lalu Lintas
• Analisa dampak lalu lintas adalah setiap rencana pembangunan
pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan
menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis
dampak lalu lintas.
• Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu
lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga
ahli bersertifikat.
42
• Hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan dari:
(i) menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk jalan
nasional;
(ii) gubernur, untuk jalan provinsi;
(iii) bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa;
(iv) walikota, untuk jalan kota.
• Untuk memperoleh persetujuan diatas, pengembang atau pembangun harus
menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang
bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan
jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
43
Kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas, adalah
sebagai berikut:
• Pusat kegiatan berupa: (i) kegiatan perdagangan (pusat berbelanjaan mall
dan pertokoan). (ii) perkantoran, (iii) industri, (iv) fasilitas pendidikan, (v)
fasilitas pelayanan umum, dan/atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan
bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas
• Permukiman berupa: (i) perumahan dan permukiman, (ii) rumah susun
dan apartemen; dan/atau (iii) permukiman yang dapat menimbulkan
bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas
• Infrastruktur berupa: (i) akses ke dan dari jalan tol, (ii) pelabuhan, (iii)
banda udara, (iv) terminal, (v) stasiun kereta api, (vi) pool kendaraan, (vii)
fasilitas parkir untuk umum; dan/atau (viii) infrastruktur lainnya.
44
b. Hunian Berimbang
• Adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara
berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal
dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan
rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun
umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak
dan rumah susun umum.
45
Perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan
permukiman diatur dengan skala sebagai berikut:
a. perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima
belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah;
b. permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000
(seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah;
c. lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya
3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah;
d. kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000
(sepuluh ribu) rumah.
46
• Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian
berimbang harus memenuhi persyaratan komposisi sebagai berikut:
(i) Komposisi jumlah rumah merupakan perbandingan jumlah rumah
sederhana, jumlah rumah menengah, dan jumlah rumah mewah.
Perbandingan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 3 : 2 : 1 yaitu 3
(tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah
menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah.
(ii) Komposisi luasan lahan merupakan perbandingan luas lahan untuk
rumah sederhana, terhadap luas lahan keseluruhan.
Luasan lahan rumah sederhana tersebut, sekurang-kurangnya 25%
dari luas lahan keseluruhan dengan jumlah rumah sederhana
sekurang-kurangnya sama dengan jumlah rumah mewah ditambah
jumlah rumah menengah.
47
(iii) Dalam hal hanya membangun rumah mewah, setiap orang wajib
membangun sekurang-kurangnya 2 (dua) rumah menengah dan
rumah sederhana 3 (tiga) kali jumlah rumah mewah yang akan
dibangun.
(iv) Dalam hal hanya membangun rumah menengah, setiap orang wajib
membangun rumah sederhana sekurang-kurangnya 1 ½ (satu
setengah) kali jumlah rumah menengah yang akan dibangun.
(v) Dalam hal Pengembang tidak dapat membangun rumah sederhana,
Pengembang perumahan dapat membangun Rumah Susun Umum
yang jumlahnya senilai dengan harga kewajiban membangun Rumah
Sederhana dalam satu hamparan yang sama.
48
C. Construction
Izin Mendirikan bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 29-30
49
D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
→ lihat pada penjelasan halaman 31
50
Dasar hukum
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
• Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pembangunan Rumah Susun Sederhana
• Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989
tentang Bentuk dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta
Pemisahan Rumah Susun
III. Rumah Susun
51
52
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ lihat pada penjelasan halaman 34
A. Definisi
• Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun
dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang
distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun
vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat
dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat
hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan
tanah bersama.
53
1. Persyaratan Administratif
a. Izin lokasi
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
b. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)
→ lihat pada penjelasan halaman 10-11
c. Izin Peruntukan
→ lihat pada penjelasan halaman 12-13
d. Status Hak atas Tanah
→ lihat pada penjelasan halaman 14-16
54
2. Persyaratan Teknis
Persyaratan Struktur Bangunan
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama
bangunan. Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam
fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan
budaya, dan fungsi khusus.
3. Persyaratan Ekologi
AMDAL/UKL-UPL
→ lihat pada penjelasan halaman 41-42
55
4. Persyaratan lain
a. Pertelaan
• Pertelaan menunjukkan batas yang jelas dari masing-masing
satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan
tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan
proporsionalnya, dalam bentuk gambar dan penjelasan.
• Pengembang wajib meminta pengesahan dari Pemerintah
Daerah setelah memperoleh izin Rencana Fungsi dan
Pemanfaatan.
56
b. Analisa Dampak Lalu Lintas
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
c. Pengembang yang membangun rumah susun umum milik
dan rumah susun komersial dalam masa transisi sebelum
terbentuknya PPPSRS wajib mengelola rumah susun.
Masa transisi tersebut ditetapkan paling lama 1 (satu)
tahun sejak penyerahan pertama kali sarusun kepada
pemilik.
d. Pengembang wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS
paling lambat sebelum masa transisi berakhir.
57
f. Rumah Susun Umum
Pengembang wajib menyediakan rumah susun umum minimal 20%
dari total luas rumah susun komersial yang dibangun.
g. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
• Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum.
• Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
• Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan oleh
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan wilayah
usahanya.
58
C. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TPKB
→ lihat pada penjelasan halaman 25
4. TPIB
→ lihat pada penjelasan halaman 26-27
5. IPTB
→ lihat pada penjelasan halaman 28
6. Izin Mendirikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 29-30
59
D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
Pengembang wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi
kepada bupati/walikota setelah menyelesaikan seluruh atau
sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan
dengan IMB.
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 31
60
3. Akta Pemisahan Tanah
• Merupakan tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-
satuan rumah susun yang meliputi bagian bersama, benda
bersama dan tanah bersama yang didaftarkan pada Kantor
Pertanahan setempat yang nantinya akan disahkan oleh
Gubernur. Akta pemisahan ini diperlukan sebagai dasar dalam
penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.
• Pengembang wajib meminta pengesahan isi akta pemisahan
kepada Pemerintah Daerah. Akta pemisahan setelah disahkan
harus didaftarkan oleh pengembang pada Kantor Pertanahan
setempat.
61
Dasar Hukum
Pusat Perbelanjaan
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2003 tentang
Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-
DAG/PER/12/2003
• Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perpasaran Swasta
IV. Pusat Perbelanjaan
62
63
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ lihat pada penjelasan halaman 34
A. Definisi
Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari
satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal
maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku
usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan
perdagangan barang
64
B. Pre-Construction
1. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
Adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan
Pusat Perbelanjaan.
Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh
izin usaha, termasuk IUPP, tidak diwajibkan memiliki
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
65
Untuk mendapat Izin Usaha Pusat perbelanjaan, harus
mempunyai izin-izin sebagai berikut:
a. Izin Prinsip
izin yang diberikan oleh Gubernur Jakarta atau
Bupati/Walikota dalam rangka memulai usaha.
b. Izin Lokasi
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
66
c. Izin Gangguan (HO)
Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi
atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya,
kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan
yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah. (Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2011
tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang
Gangguan)
67
e. Rencana Kemitraan dengan Usaha Kecil
Setiap penyelenggaraan kegiatan usaha perpasaran swasta diwajibkan
menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan/atau usaha
informal/pedagang kaki lima.
(i) Untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran dengan luas efektif
lantai usaha minimal 200 m2 s/d 500 m2 harus menyediakan ruang tempat
usaha bagi usaha kecil atau usaha informal/pedagang kaki lima sebesar
10% dari luas efektif lantai usaha dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain
68
69
(ii) Untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dengan luas
efektif lantai usaha di atas 500 m2 harus menyediakan ruang tempat usaha
bagi usaha kecil atau usaha informal/pedagang kaki lima seluas 20% dari luas
efektif lantai usaha dan tidak dapat diganti dalam betuk lain
(iii) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf (i)
ditetapkan dan digambarkan dalam Rencana Tata Letak Bangunan dan atau
dalam awal proses perizinan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta.
Penyediaan ruang tempat usaha dapat dipenuhi didalam bangunan dan/atau
bangunan yang terletak pada satu areal atau kawasan yang dimiliki dan
dikuasai pengusaha perpasaran swasta
2. Persyaratan lain:
a. AMDAL/UKL-UPL
→ lihat pada penjelasan halaman 41-42
b. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat, meliputi:
(i) Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan
(ii) Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga
(iii) Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah
sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statisitik (BPS) tahun terakhir
(iv) Rencana kemitraan dengan UMKM
(v) Penyerapan tenaga kerja
70
(vi) Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana
UMKM
(vii) Ketersediaan fasilitas sosial dan umum
(viii) Dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran
tradisional yang ada sebelumnya; dan
(ix) Tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk
pendampingan bagi pengelolaan pasar tradisional.
c. Analisa Dampak Lalu Lintas:
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
71
d. Persyaratan lain
Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam
negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang
diperdagangkan. Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin
penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80%
setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Forum Komunikasi
Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan.
72
C. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TPKB
→ lihat pada penjelasan halaman 25
4. TPIB
→ lihat pada penjelasan halaman 26-27
5. IPTB
→ lihat pada penjelasan halaman 28
6. Izin Mendirikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 29-30
73
D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 31
74
E. Izin-Izin Lainnya
1. Proyek
2. Operasional I
3. Operasional II
75
a. Ijin Loading Test Pemda / Dinas P2K
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan.
• Ijin Loading Test adalah ijin yang diberikan untuk melakukan kegiatan
di lapangan untuk pertana kalinya yaitu berupa loading test atau
pemancangan.
• Untuk melakukan pemasangan pondasi tiang pancang diperlukan Izin
Pendahuluan Pondasi
b. Ijin Commisioning Test Dinas P2K / Dept. Pekerjaan Umum Asli
c. Ijin Membangun Prasarana Dept. Pekerjaan Umum Asli
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.42 Tahun 2013
Izin Membangun Prasarana yang selanjutnya disingkat IMP adalah izin
dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kepada pemohon
unluk membangun prasarana jalan dan jembatan serta sumber daya air.
1. Proyek
76
d. Ijin Peil Banjir Dept. Pekerjaan Umum Asli
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 43 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Perizinan dan Pemeriksaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan Umum
e. Ijin Pelaksanaan Pembuatan Sumur Bor Dept. Pertambangan & Energi
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2010 tentang
Pemanfataan Air Kawasan Sentral Bisnis
• Setiap orang atau badan usaha yang akan memanfaatkan air tanah Kawasan
Sentral Bisnis di Daerah terlebih dahulu harus izin dari Kepala BPLHD
(Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah)
• Izin yang harus dimiliki adalah:
a. Izin pemboran air tanah. Izin ini dapat diberikan apabila:
(1) Permohonan izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis
(2) Hasil pemeriksaan laboratoris kualitas air
b. Izin pemanfaatan air tanah.
77
f. Ijin Pendahuluan Penggunaan Bangunan - IPPB Pemda / Dinas
P2K
Dasar Hukum: PerGub DKI Jakarta No. 85/2006
• Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah
izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan.
• IPB Pendahuluan adalah izin penggunaan bangunan sementara yang
diberikan pada sebagian bangunan atau seluruh bangunan dengan
jangka waktu selama 6 (enam) bulan.
g. Ijin Penyambungan Saluran Kotoran Kantor Pengkajian Perkotaan
& Lingkungan (KPPL) Asli
78
h. Pengesahan Pemakaian Sementara Bejana Tekanan Dept. Tenaga Kerja
Asli
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Perizinan Penggunaan Pesawat, Instalasi, Mesin, Peralatan, Bahan,
Barang dan Produksi Teknis Lainnya (“PerGub No. 19/2008”)
• Bejana tekan adalah selain pesawat uap di dalamnya terdapat tekanan yang
melebihi dari tekanan udara dan dipakai untuk menampung gas atau
campuran gas termasuk udara, baik langsung maupun tidak langsung yang
dapat membahayakan keselamatan dan/atau kesehatan pekerja.
• Bejana tekan merupakan ruang lingkup dari penyusunan peraturan
pesawat, instalasi, mesin, peralatan, bahan, barang dan produk treknis.
• Setiap perusahaan yang melakukan perencanaan, pembuatan, pemasangan,
pemakaian, perbaikan, perubahan teknis, pembongkaran atau pemusnahan
pesawat, instalasi, mesin, peralatan, bahan, barang dan produk teknis
lainnya harus memiliki izin dari Kepala Dinas
79
2. Operasional I
a. Ijin Genset Departemen Tenaga Kerja
Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008
Genset merupakan pesawat tenaga produksi yang adalah ruang lingkup dari PerGub
No. 19/2008
b. Ijin Gondola Departemen Tenaga Kerja
Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008
Gendola merupakan ruang lingkup dari PerGub No. 19/2008
c. Ijin Frequency Handy Talky (HT) Deparpostel/Polisi
d. Ijin Instalasi Penyalur Petir Departemen Tenaga Kerja
Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008
Instalasi Penyalur Petir merupakan ruang lingkup dari PerGub No. 19/2008
80
e. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
→ lihat pada penjelasan halaman 59
f. Ijin Lift Departemen Tenaga Kerja
Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008
Lift merupakan ruang lingkup dari PerGub No. 19/2008
g. Ijin PABX PT. Telkom
81
h. Ijin Pemanfaatan Lahan Parkir Pemda / Dinas Perparkiran
Dasar Hukum: Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 102 Tahun
2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di
Luar Ruang Milik Jalan
• Setiap Penyelenggara yang memiliki lebih dari 5 (lima) SRP
atau luas area parkir lebih dari 125 m2 (seratus dua puluh lima
meter persegi) wajib memiliki izin dari Gubernur melalui
Kepala UP Perparkiran.
i. Ijin Pemasangan Antena & Parabola Kodam / Telkom
j. Ijin Pengesahan Tanki Hydrosphor
k. Rekomendasi untuk instalasi Hydrant &Sprinkler Dinas
Pemadam Kebakaran 1 Tahun Asli
82
l. Ijin Pengelolaan Air Limbah / STP Dept. Pertambangan &
Energi
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122
tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
• Bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal
wajib mengelola air Iimbah domestik sebelum dibuang ke
saluran umum/drainase kota.
• Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari
kegiatan rumah tangga, perumahan, rumah susun, apartemen,
perkantoran, rumah dan kantor rumah dan toko, rumah sakit,
mall, pasar swalayan, balai pertemuan, hotel industry, sekolah,
baik berupa grey water (air bekas) ataupun black water (air
kotor/tinja)
83
m. Surat Ijin Penggunaan Air Baku / Tanah - SIPA Dept.
Pertambangan & Energi
Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
Izin pemakaian air tanah
• Izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah
• Pemakaian air tanah merupakan kegiaatan penggunaan air tanah yang ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan
usaha
• Izin pemakaian air tanah diberikan oleh bupati/walikota
• Dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instanso pemerintah atau
badan sosial
Izin pengusahaan air tanah
• Izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah
• Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:(i)bahan baku produksi, (ii)pemanfaatan
potensi, (iii) media usaha; atau (iv) bahan pembantu atau proses produksi.
• Diberikan oleh bupati/walikota
3. Operasional II
a. Rekomendasi untuk IPB Dinas Pemadam Kebakaran 5 Tahun Asli
b. Rekomendasi untuk Pemasangan Alarm Kebakaran Dinas Pemadam
Kebakaran 5 Tahun Asli
c. Rekomendasi untuk Pemasangan Pressurized Fan Dinas Pemadam
Kebakaran 5 Tahun Asli
d. Rekomendasi Pembuangan Air Limbah / STP Dept. Pekerjaan Umum 3
Bulan Asli
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 220 Tahun
2010 tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah
• Setiap orang atau badan hukum yang wajib Amdal atau UKL/UPL dan semua
dokumen lingkungan singkatnya, yang membuang air limbah ke perairan
umum wajib memiliki izin dari Gubernur
• Untuk memperoleh izin, dilakukan melalui tahapan:
a. Pengajuan permohonan izin;
b. Analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
c. Penetapan izin
85
f. Ijin Papan Reklame
Dasar Hukum: Peraturan Daerah DKI Jakarta No 7 Tahun 2004
tentang Penyelenggaraan Reklame
• Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu
mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Gubernur
dengan menunjuk satu Dinas yang berkompeten.
g. Pengesahan Pemasangan/ Pemakaian Mesin/ Motor Diesel
Dept. Tenaga Kerja Asli
Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun
2008 tentang Tata Cara Perizinan Penggunaan Pesawat, Instalasi,
Mesin, Peralatan, Bahan, Barang dan Produksi Teknis Lainnya
• Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala daya
upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan
kerja dan/atau pennyakit akibat kerja.
86
Dasar Hukum
Perindustrian:
• Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-
IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri
• Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-
IND/PER/2/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian
Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan
Industri
E. Kawasan Industri
87
88
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ lihat pada penjelasan halaman 34
Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiataan industri
yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang
dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang
telah memiliki izin usaha kawasan industri.
A. Definisi
89
1. Persetujuan Prinsip
• Persetujuan Prinsip merupakan persetujuan awal terhadap rencana
investasi yang akan ditanamkan oleh calon investor.
• Terdapat 2 hal yang dijadikan pertimbangan persetujuan prinsip,
yaitu:
a. Bidang usaha;
b. Ketersediaan lahan/kesesuaian peruntukan lahan dengan
kegiatan yang diajukan.
B. Pre-Construction
90
Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh
persetujuan prinsip paling lama 2 (dua) tahun, wajib telah:
a. Memiliki izin gangguan (HO);
→ lihat pada penjelasan halaman 68
b. Memiliki izin lokasi;
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
c. Melaksanakan penyediaan/penguasaan tanah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Memiliki izin lingkungan;
→ lihat pada penjelasan halaman 41-42
91
e. Melakukan penyusunan rencana tapak tanah;
f. Melakukan pematangan tanah;
g. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan prasarana dan
sarana penunjang serta pemasangan instalasi/peralatan yang
diperlukan dalam Kawasan Industri;
h. Memiliki tata tertib kawasan industri; dan
i. Menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, dan
menengah.
92
2. Izin Peruntukan
→ lihat pada penjelasan halaman 12-13
3. Izin Usaha Kawasan Industri
Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dikeluarkan oleh pejabat yang
ditunjuk oleh Bupati/Walikota, atas permohonan Perusahaan
Kawasan Industri yang telah dilengkapi dengan beberapa syarat
khususnya laporan kondisi lapangan untuk dapat dioperasikan dan
kegiatan pembangunan fisik sarana prasarana yang telah dilakukan.
93
4. Analisa Dampak Lalu Lintas:
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
5. Persyaratan Lain
Menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, dan
menengah minimal 2% dari luas kaveling industri
94
C. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TPKB
→ lihat pada penjelasan halaman 25
4. TPIB
→ lihat pada penjelasan halaman 26-27
5. IPTB
→ lihat pada penjelasan halaman 28
6. Izin Mendirikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 29-30
95
D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 31
96
VI. Perhotelan
Dasar Hukum
• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
• Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor
PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tahun 2013 tentang Standar Usaha Hotel
• Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tahun 2013 tentang Standar Usaha
Hotel
• Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha
Penyediaan Akomodasi
97
• Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2012 tentang
Pendaftaran Usaha Pariwisata
98
99
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ lihat pada penjelasan halaman 34
A. Definisi
• Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-
kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan
jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau
fasilitas lainnya.
100
B. Pre-Construction
1. Persyaratan Administratif
2. Persyaratan Teknik
3. Persyaratan Ekologi
4. Persyaratan Lain
101
1. Persyaratan Administratif
a. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata (TDSUP)
Setiap usaha pariwisata yang memerlukan bangunan baru wajib
memperoleh TDSUP dari Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
TDSUP hanya dipergunakan sebagai dasar untuk mengurus SP3L,
SIPPT, IMB, AMDAL/UKL-UPL, Izin Gangguan dan Tanda
Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dimana semua akan dijelaskan di
halaman berikutnya.
102
b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
• TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha
pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di
dalam Daftar Usaha Pariwisata. TDUP merupakan istilah baru
menggantikan istilah sebelumnya, yaitu izin usaha tetap
pariwisata.
• Permohonan pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada
Bupati atau Walikota tempat usaha hotel berlokasi.
• Untuk DKI Jakarta, TDUP diajukan secara tertulis ke Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Permohonan
TDUP dapat dilakukan melalui loket pelayanan pendaftaran
usaha pariwisata atau melalui website.
103
c. Izin lokasi/SP3L
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
d. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)
→ lihat pada penjelasan halaman 10-11
e. Izin Peruntukan/SIPPT
→ lihat pada penjelasan halaman 12-13
f. Status Hak atas Tanah
→ lihat pada penjelasan halaman 14-16
104
2. Persyaratan Teknis
Persyaratan Struktur Bangunan
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama
bangunan. Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam
fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan
budaya,dan fungsi khusus.
3. Persyaratan Ekologi
AMDAL/UKL-UPL
→ lihat pada penjelasan halaman 41-42
105
4. Persyaratan lain
a. Analisa Dampak Lalu Lintas
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
b. Izin Gangguan (HO)
→ lihat pada penjelasan halaman 68
106
C. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TPKB
→ lihat pada penjelasan halaman 25
4. TPIB
→ lihat pada penjelasan halaman 26-27
5. IPTB
→ lihat pada penjelasan halaman 28
6. Izin Mendirikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 29-30
107
D. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 31
108
VII. Perkantoran
Dasar Hukum
Bangunan Gedung:
→ lihat pada penjelasan halaman 3-5
Lingkungan:
→ lihat pada penjelasan halaman 33
Lalu Lintas:
→ lihat pada penjelasan halaman 34
109
A. Pre-Construction
1. Persyaratan Administratif
2. Persyaratan Teknik
3. Persyaratan Ekologi
4. Persyaratan Lain
110
1. Persyaratan Administratif
a. Izin lokasi/SP3L
→ lihat pada penjelasan halaman 6-9
b. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning)
→ lihat pada penjelasan halaman 10-11
c. Izin Peruntukan/SIPPT
→ lihat pada penjelasan halaman 12-13
d. Status Hak atas Tanah
→ lihat pada penjelasan halaman 14-16
111
2. Persyaratan Teknis
Persyaratan Struktur Bangunan
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama
bangunan. Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam
fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan
budaya,dan fungsi khusus.
3. Persyaratan Ekologi
AMDAL/UKL-UPL
→ lihat pada penjelasan halaman 41-42
112
4. Persyaratan lain
a. Analisa Dampak Lalu Lintas
→ lihat pada penjelasan halaman 43-45
b. Izin Gangguan (HO)
→ lihat pada penjelasan halaman 68
c. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
→ lihat pada penjelasan halaman 59
113
B. Construction
1. Izin Pendahuluan
→ lihat pada penjelasan halaman 22-23
2. TPAK
→ lihat pada penjelasan halaman 24
3. TPKB
→ lihat pada penjelasan halaman 25
4. TPIB
→ lihat pada penjelasan halaman 26-27
5. IPTB
→ lihat pada penjelasan halaman 28
6. Izin Mendirikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 29-30
114
C. Post-Construction
1. Sertifikat Laik Fungsi
→ lihat pada penjelasan halaman 31
2. Bukti Kepemilikan Bangunan
→ lihat pada penjelasan halaman 31
115
Leks&Co
Menara Palma 17 Floor, Suite17-02B
Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav.6
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
T. +62 21 5795 7550
F. +62 21 5795 7551
www.lekslawyer.com
116

Contenu connexe

Tendances

Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingMgs Zulfikar Rasyidi
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanSOFI ANI
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPREra Wibowo
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaaninfosanitasi
 
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAANMANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAANHimpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptxAmirulRachmanullah1
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016hadiarnowo
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BandungRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BandungPenataan Ruang
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3infosanitasi
 
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografi
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografiKerangka acuan kerja survey pemetaan topografi
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografiAnindya N. Rafitricia
 
Membangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahanMembangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahanAni Rani
 
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISTiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISbramantiyo marjuki
 
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Anton Riyanto
 

Tendances (20)

Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
 
Analisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahanAnalisis satuan kemampuan lahan
Analisis satuan kemampuan lahan
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPR
 
PTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptxPTP untuk KKPR.pptx
PTP untuk KKPR.pptx
 
Tugas Manajemen Survei dan Pemetaan
Tugas Manajemen Survei dan PemetaanTugas Manajemen Survei dan Pemetaan
Tugas Manajemen Survei dan Pemetaan
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAANMANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
MANAJEMEN LAHAN DALAM PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN LAHAN PERKOTAAN
 
Integrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahanIntegrasi tataruang dan pertanahan
Integrasi tataruang dan pertanahan
 
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
152882273-Rdtr-Wp-4-Kab-Bekasi (1).pptx
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BandungRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
 
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
Permen PU No 12 Tahun 2014 tentang Drainase Perkotaan - Lampiran 3
 
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografi
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografiKerangka acuan kerja survey pemetaan topografi
Kerangka acuan kerja survey pemetaan topografi
 
Membangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahanMembangun sistem informasi pertanahan
Membangun sistem informasi pertanahan
 
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGISTiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
Tiga Cara Memotong file Raster Sesuai Batas Polygon Menggunakan ArcGIS
 
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
Analisa Daya Dukung Lahan Kota Tangerang untuk Kegiatan Industri, Perdagangan...
 

En vedette

Persiapan proyek
Persiapan proyekPersiapan proyek
Persiapan proyekpoho
 
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Rizki Darmawan
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaLegal Akses
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaLegal Akses
 
Adendum perjanjian
Adendum perjanjianAdendum perjanjian
Adendum perjanjianLegal Akses
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanLegal Akses
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahLegal Akses
 

En vedette (8)

Persiapan proyek
Persiapan proyekPersiapan proyek
Persiapan proyek
 
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Per...
 
surat wasiat
surat wasiatsurat wasiat
surat wasiat
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha Bersama
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian Kerja
 
Adendum perjanjian
Adendum perjanjianAdendum perjanjian
Adendum perjanjian
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan Perusahaan
 
perjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumahperjanjian sewa rumah
perjanjian sewa rumah
 

Similaire à Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan

Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)
Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)
Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)Risqi Tomy
 
03. Materi 3.pptx
03. Materi 3.pptx03. Materi 3.pptx
03. Materi 3.pptxghifari9
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Leks&Co
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunLeks&Co
 
PLKJ Pengawasan dan Pembangunan Kota
PLKJ Pengawasan dan Pembangunan KotaPLKJ Pengawasan dan Pembangunan Kota
PLKJ Pengawasan dan Pembangunan KotaSulthan Isa
 
Perda nomor 9 tahun 2009 tentang sarpras, utilitas perumahan dan permukiman
Perda nomor 9 tahun 2009 tentang sarpras, utilitas perumahan dan permukimanPerda nomor 9 tahun 2009 tentang sarpras, utilitas perumahan dan permukiman
Perda nomor 9 tahun 2009 tentang sarpras, utilitas perumahan dan permukimanmuhfidzilla
 
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasiPeraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasippbkab
 
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNGPERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNGinideedee
 
Per Ka BPN No_3_2007 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.pdf
Per Ka BPN No_3_2007 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.pdfPer Ka BPN No_3_2007 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.pdf
Per Ka BPN No_3_2007 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.pdfGunawanFebruarianto
 
Perda 1 2017-bangunan gedung
Perda 1 2017-bangunan gedungPerda 1 2017-bangunan gedung
Perda 1 2017-bangunan gedungArifuddin Ali.
 
Contoh presentasi
Contoh presentasiContoh presentasi
Contoh presentasijasmithaMP
 
Pp 36-2005 pelaksanaan-uu-28-2002-bangunan-gedung
Pp 36-2005 pelaksanaan-uu-28-2002-bangunan-gedungPp 36-2005 pelaksanaan-uu-28-2002-bangunan-gedung
Pp 36-2005 pelaksanaan-uu-28-2002-bangunan-gedungfranst
 
SOSIALISASI_PERDA_BG.pptx
SOSIALISASI_PERDA_BG.pptxSOSIALISASI_PERDA_BG.pptx
SOSIALISASI_PERDA_BG.pptxjasasarprasbmp
 
PENYUSUNAN DOKUMEN REKOMENDASI TEKNIS KELAYAKAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN LABO...
PENYUSUNAN DOKUMEN REKOMENDASI TEKNIS KELAYAKAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN LABO...PENYUSUNAN DOKUMEN REKOMENDASI TEKNIS KELAYAKAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN LABO...
PENYUSUNAN DOKUMEN REKOMENDASI TEKNIS KELAYAKAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN LABO...TPRP Strategic Partner
 
Pengenalan SIMBG.pptx
Pengenalan SIMBG.pptxPengenalan SIMBG.pptx
Pengenalan SIMBG.pptxNarayanaGita1
 
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.ppt
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.pptPERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.ppt
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.pptssuser8c914e
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaDidi Sadili
 

Similaire à Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan (20)

Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)
Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)
Analisis perizinan tata ruang (aspek hukum)
 
03. Materi 3.pptx
03. Materi 3.pptx03. Materi 3.pptx
03. Materi 3.pptx
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
 
Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah Susun
 
Ijin mendirikan bangunan
Ijin mendirikan bangunanIjin mendirikan bangunan
Ijin mendirikan bangunan
 
PLKJ Pengawasan dan Pembangunan Kota
PLKJ Pengawasan dan Pembangunan KotaPLKJ Pengawasan dan Pembangunan Kota
PLKJ Pengawasan dan Pembangunan Kota
 
Perda nomor 9 tahun 2009 tentang sarpras, utilitas perumahan dan permukiman
Perda nomor 9 tahun 2009 tentang sarpras, utilitas perumahan dan permukimanPerda nomor 9 tahun 2009 tentang sarpras, utilitas perumahan dan permukiman
Perda nomor 9 tahun 2009 tentang sarpras, utilitas perumahan dan permukiman
 
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasiPeraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
 
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNGPERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
 
Sosialisasi disperkim
Sosialisasi disperkimSosialisasi disperkim
Sosialisasi disperkim
 
Sosialisasi disperkim
Sosialisasi disperkimSosialisasi disperkim
Sosialisasi disperkim
 
Per Ka BPN No_3_2007 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.pdf
Per Ka BPN No_3_2007 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.pdfPer Ka BPN No_3_2007 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.pdf
Per Ka BPN No_3_2007 pengadaan tanah untuk kepentingan umum.pdf
 
Perda 1 2017-bangunan gedung
Perda 1 2017-bangunan gedungPerda 1 2017-bangunan gedung
Perda 1 2017-bangunan gedung
 
Contoh presentasi
Contoh presentasiContoh presentasi
Contoh presentasi
 
Pp 36-2005 pelaksanaan-uu-28-2002-bangunan-gedung
Pp 36-2005 pelaksanaan-uu-28-2002-bangunan-gedungPp 36-2005 pelaksanaan-uu-28-2002-bangunan-gedung
Pp 36-2005 pelaksanaan-uu-28-2002-bangunan-gedung
 
SOSIALISASI_PERDA_BG.pptx
SOSIALISASI_PERDA_BG.pptxSOSIALISASI_PERDA_BG.pptx
SOSIALISASI_PERDA_BG.pptx
 
PENYUSUNAN DOKUMEN REKOMENDASI TEKNIS KELAYAKAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN LABO...
PENYUSUNAN DOKUMEN REKOMENDASI TEKNIS KELAYAKAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN LABO...PENYUSUNAN DOKUMEN REKOMENDASI TEKNIS KELAYAKAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN LABO...
PENYUSUNAN DOKUMEN REKOMENDASI TEKNIS KELAYAKAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN LABO...
 
Pengenalan SIMBG.pptx
Pengenalan SIMBG.pptxPengenalan SIMBG.pptx
Pengenalan SIMBG.pptx
 
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.ppt
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.pptPERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.ppt
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.ppt
 
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk JakartaPaparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
Paparan Pelaksanaan Proyek Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta
 

Plus de Leks&Co

Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaHukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanHukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanLeks&Co
 
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilFilsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilLeks&Co
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusPenyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusLeks&Co
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal DraftingLeks&Co
 
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahSistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahLeks&Co
 
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerUpdated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerLeks&Co
 
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Leks&Co
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunLeks&Co
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSLeks&Co
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunLeks&Co
 
Pengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiPengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiLeks&Co
 
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Leks&Co
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaLeks&Co
 
Mall lease agreement
Mall lease agreementMall lease agreement
Mall lease agreementLeks&Co
 
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasPenyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasLeks&Co
 
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanPresentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanLeks&Co
 

Plus de Leks&Co (20)

Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaHukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
 
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanHukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
 
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilFilsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusPenyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal Drafting
 
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahSistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
 
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerUpdated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
 
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
 
Pengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiPengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker properti
 
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
 
Mall lease agreement
Mall lease agreementMall lease agreement
Mall lease agreement
 
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasPenyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
 
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanPresentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
 

Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan

  • 1. Syarat dan Ketentuan Pembangunan dan Pengembangan
  • 2. I. Bangunan Gedung II. Perumahan dan Kawasan Permukiman III. Rumah Susun IV. Pusat Perbelanjaan V. Kawasan Industri VI. Perhotelan VII. Perkantoran Outline 2
  • 3. I. Bangunan Gedung Dasar Hukum: • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung • Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 3
  • 4. • Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan • Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi • Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung • Peraturan Daerah Ibukota DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 4
  • 5. • Peraturan Daerah Ibukota DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi • Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 1999 tentang Bangunan Gedung Hijau • Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan • Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2006 tentang Pelayanan Penerbitan Perizinan Bangunan • Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin 5
  • 6. A. Pre-Construction 1. Izin Lokasi • Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. • Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikotamadya atau, Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6
  • 7. No. Kegiatan usaha Skala Luas Tanah 1. Perumahan dan Pemukiman 400 Ha (1 Propinsi) 4.000 Ha (seluruh Indonesia) 2. Kawasan resort perhotelan 200 Ha (1 Propinsi) 4.000 Ha (seluruh Indonesia) 3. Kawasan Industri 400 Ha (1 Propinsi) 4.000 Ha (seluruh Indonesia) 7
  • 8. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut: • Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun; • Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun; • Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun. 8
  • 9. Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Keputusan Gubernur Nomor 640 Tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi/Lahan Tanpa Izin dari Gubernur Kepala DKI Jakarta (“Kepgub No 640/1992”) Pembebasan lokasi/lahan pada jalur jalan protokol yang dilakukan oleh Badan/Perorangan seluas 5.000 m2 atau lebih Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (“SP3L”) WAJIB 9
  • 10. 2. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning) • Keterangan rencana kabupaten/kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu. Pada praktiknya, pemerintah daerah setempat akan mendelegasikan kewenangan tersebut kepada dinas terkait, di Jakarta disebut Dinas Tata Ruang. • Pemerintah daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kabupaten/ kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung. • Keterangan rencana kabupaten/kota, digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung. 10
  • 11. • Surat keterangan rencana kabupaten / kota merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi: ▫ fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan; ▫ ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan; ▫ jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan; ▫ garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan; ▫ KDB maksimum yang diizinkan; ▫ KLB maksimum yang diizinkan; ▫ KDH minimum yang diwajibkan; ▫ KTB maksimum yang diizinkan; dan ▫ jaringan utilitas kota. 11
  • 12. 3. Izin Peruntukan • Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah diberikan berdasarkan izin lokasi. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan Bangunan. 12
  • 13. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Pemegang SIPPT kepada Pemerintah DKI Jakarta Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (“SIPPT”) Perusahaan Real Estate dan/atau Perusahaan Property dan/atau Developer dan/atau Yayasan dan/atau Perorangan yang memperoleh SIPPT dari Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun perumahan dan/atau permohonan hak atas Tanah dalam Daerah DKI Jakarta surat izin penunjukan penggunaan tanah yang diberikan kepada para pengembang dalam rangka pengembangan suatu kawasan dan/atau guna permohonan hak atas tanah 13
  • 14. 4. Status Hak atas Tanah • Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) • Hak-hak atas Tanah: a. Hak Milik Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. b. Hak Guna Bangunan Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. 14
  • 15. c. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA. 15
  • 16. d. Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas Hak Pengelolaan • Hak Pengelolaan (“HPL”) adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain berupa perencanaan peruntukandan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. • Tanah HPL dapat diberikan atau dibebankan dengan hak-hak atas tanah yaitu Hak Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai (“HP”). HGB atas tanah HPL dan HP atas tanah HPL diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang HPL kepada calon pemegang HPL. 16
  • 17. 5. Bangunan Gedung Hijau • Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien dari sejak perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, pemeliharaan, sampai dekonstruksi. • Penyelenggaraan bangunan gedung dengan jenis dan luasan tertentu wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau. • Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi bangunan gedung baru dan bangunan gedung eksisting. 17
  • 18. • Bangunan gedung dengan dengan jenis dan luasan tertentu wajib memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, sebagai berikut: 18 No. Fungsi Skala Bangunan 1. Fungsi hunian, gedung rumah susun > 50.000 m2 2. fungsi usaha, bangunan gedung perdagangan > 50.000 m2 3. fungsi usaha, bangunan gedung perdagangan > 50.000 m2 4. bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi dalam 1 (satu) massa bangunan, > 50.000 m2 5. fungsi usaha, bangunan gedung perhotelan, > 20.000 m2 6. fungsi sosial dan budaya, bangunan gedung pelayanan kesehatan > 20.000 m2 7. fungsi sosial dan budaya, bangunan gedung pelayanan pendidikan > 10.000 m2
  • 19. Persyaratan teknis bangunan gedung hijau untuk bangunan gedung baru meliputi: 1. efisiensi energi; 2. efisiensi air; 3. kualitas udara dalam ruang; 4. pengelolaan lahan dan limbah; dan 5. pelaksanaan kegiatan konstruksi. 19
  • 20. • Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan bangunan gedung hijau secara teknis dan operasional dilakukan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta. Penilaian dan pengawasan tersebut dilakukan pada bangunan gedung baru dan gedung eksisting • Penilaian dan pengawasan pada bangunan gedung baru dilakukan melalui penilaian terhadap dokumen perencanaan teknis bangunan gedung. Dokumen tersebut dibuat oleh perencana yang sudah memiliki izin pelaku teknis bangunan (“IPTB”) yaitu surat izin yang dapat dipakai untuk perencanaan, pengawasan dan pengkajian. • Terhadap dokumen perencanaan teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, selanjutnya dapat diterbitkan IMB. 20
  • 21. • Gedung eksisting merupakan gedung dalam tahap pelaksanaan konstruksi dan/atau sudah dalam tahap pemanfaatan pada saat Peraturan Gubernur Jakarta No.38/2012 tentang Bangunan Gedung Hijau ditetapkan. • Penilaian dan pengawasan pada bangunan gedung eksisting dilakukan melalui: a. pemeriksaan lapangan sesuai tahapan pelaksanaan konstruksi; b. pelaksanaan uji coba; dan c. pelaksanaan program konservasi yang mencakup bidang energi, air, kualitas udara dalam ruang dan kenyamanan termal. • Pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan hasil uji coba dan pelaksanaan program konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas yang telah memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, selanjutnya diterbitkan SLF. 21
  • 22. B. Construction 1. Izin Pendahuluan • Sebelum IMB diterbitkan, permohonan dapat mengajukan Permohonan Izin Pendahuluan (“IP”), IP diberikan untuk melakukan kegiatan membangun sesuai tahapan kegiatan pelaksanaan pembangunan sambil menunggu terbitnya izin definitif. • IP terdiri dari dari: a. IP Persiapan Izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pagar proyek, bangsal kerja, pematangan tanah, pembongkaran bangunan atau bangunan-bangunan lama. 22
  • 23. b. IP Pondasi Izin untuk melakukan kegiatan pekerjaan pondasi yang meliputi: penggalian tanah, dewatering, pelaksanaan pondasi dan/atau pemancangan pondasi bangunan atau bangunan-bangunan. c. IP Struktur Menyeluruh Izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan struktur bangunan atau bangunan-bangunan secara menyeluruh. d. IP Menyeluruh Izin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan struktur bangunan atau bangunan-bangunan sampai selesai. 23
  • 24. 2. TPAK (Tim Penasehat Arsitektur Kota) Tim ahli di bidang teknis arsitektur dan perkotaan yang bertugas memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur terhadap perencanaan bangunan gedung kriteria tertentu. Kriteria bangunan yang harus mendapat penilaian TPAK adalah: • Bangunan gedung lebih dari 8 lantai; • Bangunan gedung yang berada di sepanjang jalan protokol; • Bangunan gedung dengan kriteria pelestarian; • Bangunan gedung yang berada diatas dan/atau di bawah tanah atau air yang melintasi prasarana dan sarana umum. 24
  • 25. 3. TPKB (Tim Penasihat Konstruksi Bangunan) Tim ahli di bidang teknis struktur/konstruksi yang bertugas memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur terhadap perencanaan bangunan gedung kriteria tertentu. Kriteria bangunan yang harus mendapat rekomendasi TPKB adalah: • Bangunan gedung lebih dari 8 (delapan) lantai; • Bangunan gedung dengan struktur khusus; • Bangunan yang didirikan diatas daerah reklamasi atau memiliki potensi likuifaksi; dan • Bangunan gedung dengan ketinggian lebih dari 40 m (empat puluh meter). 25
  • 26. 4. TPIB (Tim Penasihat Instalasi Bangunan) Tim ahli di bidang teknis instalasi bangunan gedung yang bertugas memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur terhadap perencanaan bangunan gedung kriteria tertentu. Kriteria yang harus mendapatkan rekomendasi TPIB adalah: • Bangunan yang menggunakan daya listrik dari PLN atau diesel genset lebih dari 500 (lima ratus) kVa; • Bangunan dengan luas lantai lebih dari 5000 m2 (lima ribu meter persegi) atau ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai; 26
  • 27. • Bangunan yang memiliki basement kecuali bangunan gedung fungsi hunian rumah tinggal tunggal dan deret; • Bangunan yang dilengkapi Instalasi Pendeteksi Pemadam Kebakaran, lift, dan eskalator; • Bangunan yang menggunakan Building Automation System (BAS); • Bangunan dengan penggunaan khusus, meliputi: Rumah Sakit kelas A, B, dan C, serta pabrik dan gudang dengan luas lantai lebih dari 800 m2 , hotel, mall dan apartemen; • Bangunan yang berfungsi sebagai fasilitas umum seperti pelabuhan, terminal, bandara dan lain-lain. 27
  • 28. 5. Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) • Adalah izin yang diberikan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Gedung kepada pelaku bangunan gedung yang terdiri dari perencana, pengawas pelaksanaan, pemelihara, dan pengkaji teknis bangunan gedung. • Setiap orang yang akan membangun bangunan gedung harus menunjuk penyedia jasa perencanaan konstruksi yang memiliki IPTB dari Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Gedung. 28
  • 29. 6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) • IMB merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang. • IMB diberikan setelah pemohon memperoleh dokumen seperti SIPPT, surat bukti kepemilikan tanah, Ketetapan Rencana Kota (KRK), dan penilaian TPAK, TPKB, dan TPIB untuk jenis bangunan tertentu. 29
  • 30. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung • Perda DKI Jakarta No. 7/2010 Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku • IMB 30
  • 31. C. Post-Construction 1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) • Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. 2. Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung • Surat keterangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung sebagai bukti kepemilikan bangunan gedung yang telah selesai dibangun berdasarkan IMB dan SLF sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku, 31
  • 32. Dasar Hukum: Perumahan: • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang • Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang II. Perumahan dan Permukiman 32
  • 33. 33 Bangunan Gedung: → lihat pada penjelasan halaman 3-5 Lingkungan: • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
  • 34. Lalu Lintas: • Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas 34
  • 35. A. Definisi Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 35
  • 36. B. Pre-Construction 1. Persyaratan Administratif 2. Persyaratan Teknik 3. Persyaratan Ekologi 4. Persyaratan Lain 36
  • 37. 1. Persyaratan Administratif a. Izin Usaha Perumahan Izin Usaha Perumahan merupakan izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan pengembang perumahan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi. Berdasarkan Pasal 31 ayat (12) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, menyatakan bahwa Penanam Modal Asing yang telah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 37
  • 38. 38 b. Izin lokasi → lihat pada penjelasan halaman 6-9 c. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning) → lihat pada penjelasan halaman 10-11 d. Izin Peruntukan → lihat pada penjelasan halaman 12-13 e. Status Hak atas Tanah → lihat pada penjelasan halaman 14-16
  • 39. 2. Persyaratan Teknis Persyaratan struktur bangunan • Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan. • Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, dan fungsi khusus. 39
  • 40. 3. Persyaratan Ekologis Analisa Dampak Lingkungan/UKL-UPL Bidang usaha yang wajib AMDAL adalah: 40 No Jenis Kegiatan Skala 1. Pembangunan Bangunan Gedung - Luas lahan ≥ 5 ha - Bangunan ≥ 10.000 m2 2. Pembangunan Perumahan dan kawasan Permukiman dengan pengelola tertentu: a. Kota metropolitan, luas ≥ 25 ha a. Kota besar, luas ≥ 50 ha a. Kota sedang dan kecil, luas ≥ 100 ha a. Untuk keperluan settlement transmigrasi ≥ 2000 ha
  • 41. • Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria wajib AMDAL diwajibkan mempunyai UKL-UPL. Izin Lingkungan • Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. 41
  • 42. 4. Persyaratan Lain a. Analisa Dampak Lalu Lintas • Analisa dampak lalu lintas adalah setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. • Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat. 42
  • 43. • Hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan dari: (i) menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk jalan nasional; (ii) gubernur, untuk jalan provinsi; (iii) bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa; (iv) walikota, untuk jalan kota. • Untuk memperoleh persetujuan diatas, pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya. 43
  • 44. Kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas, adalah sebagai berikut: • Pusat kegiatan berupa: (i) kegiatan perdagangan (pusat berbelanjaan mall dan pertokoan). (ii) perkantoran, (iii) industri, (iv) fasilitas pendidikan, (v) fasilitas pelayanan umum, dan/atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas • Permukiman berupa: (i) perumahan dan permukiman, (ii) rumah susun dan apartemen; dan/atau (iii) permukiman yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas • Infrastruktur berupa: (i) akses ke dan dari jalan tol, (ii) pelabuhan, (iii) banda udara, (iv) terminal, (v) stasiun kereta api, (vi) pool kendaraan, (vii) fasilitas parkir untuk umum; dan/atau (viii) infrastruktur lainnya. 44
  • 45. b. Hunian Berimbang • Adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum. 45
  • 46. Perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman diatur dengan skala sebagai berikut: a. perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah; b. permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah; c. lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; d. kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah. 46
  • 47. • Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang harus memenuhi persyaratan komposisi sebagai berikut: (i) Komposisi jumlah rumah merupakan perbandingan jumlah rumah sederhana, jumlah rumah menengah, dan jumlah rumah mewah. Perbandingan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 3 : 2 : 1 yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah berbanding 1 (satu) rumah mewah. (ii) Komposisi luasan lahan merupakan perbandingan luas lahan untuk rumah sederhana, terhadap luas lahan keseluruhan. Luasan lahan rumah sederhana tersebut, sekurang-kurangnya 25% dari luas lahan keseluruhan dengan jumlah rumah sederhana sekurang-kurangnya sama dengan jumlah rumah mewah ditambah jumlah rumah menengah. 47
  • 48. (iii) Dalam hal hanya membangun rumah mewah, setiap orang wajib membangun sekurang-kurangnya 2 (dua) rumah menengah dan rumah sederhana 3 (tiga) kali jumlah rumah mewah yang akan dibangun. (iv) Dalam hal hanya membangun rumah menengah, setiap orang wajib membangun rumah sederhana sekurang-kurangnya 1 ½ (satu setengah) kali jumlah rumah menengah yang akan dibangun. (v) Dalam hal Pengembang tidak dapat membangun rumah sederhana, Pengembang perumahan dapat membangun Rumah Susun Umum yang jumlahnya senilai dengan harga kewajiban membangun Rumah Sederhana dalam satu hamparan yang sama. 48
  • 49. C. Construction Izin Mendirikan bangunan → lihat pada penjelasan halaman 29-30 49
  • 50. D. Post-Construction 1. Sertifikat Laik Fungsi → lihat pada penjelasan halaman 31 2. Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung → lihat pada penjelasan halaman 31 50
  • 51. Dasar hukum • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun • Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun • Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembangunan Rumah Susun Sederhana • Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tatacara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun III. Rumah Susun 51
  • 52. 52 Bangunan Gedung: → lihat pada penjelasan halaman 3-5 Lingkungan: → lihat pada penjelasan halaman 33 Lalu Lintas: → lihat pada penjelasan halaman 34
  • 53. A. Definisi • Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 53
  • 54. 1. Persyaratan Administratif a. Izin lokasi → lihat pada penjelasan halaman 6-9 b. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning) → lihat pada penjelasan halaman 10-11 c. Izin Peruntukan → lihat pada penjelasan halaman 12-13 d. Status Hak atas Tanah → lihat pada penjelasan halaman 14-16 54
  • 55. 2. Persyaratan Teknis Persyaratan Struktur Bangunan Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan. Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, dan fungsi khusus. 3. Persyaratan Ekologi AMDAL/UKL-UPL → lihat pada penjelasan halaman 41-42 55
  • 56. 4. Persyaratan lain a. Pertelaan • Pertelaan menunjukkan batas yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya, dalam bentuk gambar dan penjelasan. • Pengembang wajib meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah setelah memperoleh izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan. 56
  • 57. b. Analisa Dampak Lalu Lintas → lihat pada penjelasan halaman 43-45 c. Pengembang yang membangun rumah susun umum milik dan rumah susun komersial dalam masa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS wajib mengelola rumah susun. Masa transisi tersebut ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak penyerahan pertama kali sarusun kepada pemilik. d. Pengembang wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi berakhir. 57
  • 58. f. Rumah Susun Umum Pengembang wajib menyediakan rumah susun umum minimal 20% dari total luas rumah susun komersial yang dibangun. g. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik • Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. • Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. • Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan wilayah usahanya. 58
  • 59. C. Construction 1. Izin Pendahuluan → lihat pada penjelasan halaman 22-23 2. TPAK → lihat pada penjelasan halaman 24 3. TPKB → lihat pada penjelasan halaman 25 4. TPIB → lihat pada penjelasan halaman 26-27 5. IPTB → lihat pada penjelasan halaman 28 6. Izin Mendirikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 29-30 59
  • 60. D. Post-Construction 1. Sertifikat Laik Fungsi Pengembang wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada bupati/walikota setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan IMB. → lihat pada penjelasan halaman 31 2. Bukti Kepemilikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 31 60
  • 61. 3. Akta Pemisahan Tanah • Merupakan tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan- satuan rumah susun yang meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat yang nantinya akan disahkan oleh Gubernur. Akta pemisahan ini diperlukan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. • Pengembang wajib meminta pengesahan isi akta pemisahan kepada Pemerintah Daerah. Akta pemisahan setelah disahkan harus didaftarkan oleh pengembang pada Kantor Pertanahan setempat. 61
  • 62. Dasar Hukum Pusat Perbelanjaan • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2003 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern • Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2003 • Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpasaran Swasta IV. Pusat Perbelanjaan 62
  • 63. 63 Bangunan Gedung: → lihat pada penjelasan halaman 3-5 Lingkungan: → lihat pada penjelasan halaman 33 Lalu Lintas: → lihat pada penjelasan halaman 34
  • 64. A. Definisi Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang 64
  • 65. B. Pre-Construction 1. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) Adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan. Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin usaha, termasuk IUPP, tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 65
  • 66. Untuk mendapat Izin Usaha Pusat perbelanjaan, harus mempunyai izin-izin sebagai berikut: a. Izin Prinsip izin yang diberikan oleh Gubernur Jakarta atau Bupati/Walikota dalam rangka memulai usaha. b. Izin Lokasi → lihat pada penjelasan halaman 6-9 66
  • 67. c. Izin Gangguan (HO) Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan) 67
  • 68. e. Rencana Kemitraan dengan Usaha Kecil Setiap penyelenggaraan kegiatan usaha perpasaran swasta diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan/atau usaha informal/pedagang kaki lima. (i) Untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran dengan luas efektif lantai usaha minimal 200 m2 s/d 500 m2 harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil atau usaha informal/pedagang kaki lima sebesar 10% dari luas efektif lantai usaha dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain 68
  • 69. 69 (ii) Untuk jenis penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dengan luas efektif lantai usaha di atas 500 m2 harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil atau usaha informal/pedagang kaki lima seluas 20% dari luas efektif lantai usaha dan tidak dapat diganti dalam betuk lain (iii) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) ditetapkan dan digambarkan dalam Rencana Tata Letak Bangunan dan atau dalam awal proses perizinan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta. Penyediaan ruang tempat usaha dapat dipenuhi didalam bangunan dan/atau bangunan yang terletak pada satu areal atau kawasan yang dimiliki dan dikuasai pengusaha perpasaran swasta
  • 70. 2. Persyaratan lain: a. AMDAL/UKL-UPL → lihat pada penjelasan halaman 41-42 b. Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat, meliputi: (i) Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan (ii) Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga (iii) Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statisitik (BPS) tahun terakhir (iv) Rencana kemitraan dengan UMKM (v) Penyerapan tenaga kerja 70
  • 71. (vi) Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana UMKM (vii) Ketersediaan fasilitas sosial dan umum (viii) Dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang ada sebelumnya; dan (ix) Tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan pasar tradisional. c. Analisa Dampak Lalu Lintas: → lihat pada penjelasan halaman 43-45 71
  • 72. d. Persyaratan lain Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan izin penyediaan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Forum Komunikasi Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan. 72
  • 73. C. Construction 1. Izin Pendahuluan → lihat pada penjelasan halaman 22-23 2. TPAK → lihat pada penjelasan halaman 24 3. TPKB → lihat pada penjelasan halaman 25 4. TPIB → lihat pada penjelasan halaman 26-27 5. IPTB → lihat pada penjelasan halaman 28 6. Izin Mendirikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 29-30 73
  • 74. D. Post-Construction 1. Sertifikat Laik Fungsi → lihat pada penjelasan halaman 31 2. Bukti Kepemilikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 31 74
  • 75. E. Izin-Izin Lainnya 1. Proyek 2. Operasional I 3. Operasional II 75
  • 76. a. Ijin Loading Test Pemda / Dinas P2K Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan di Bidang Perizinan Bangunan. • Ijin Loading Test adalah ijin yang diberikan untuk melakukan kegiatan di lapangan untuk pertana kalinya yaitu berupa loading test atau pemancangan. • Untuk melakukan pemasangan pondasi tiang pancang diperlukan Izin Pendahuluan Pondasi b. Ijin Commisioning Test Dinas P2K / Dept. Pekerjaan Umum Asli c. Ijin Membangun Prasarana Dept. Pekerjaan Umum Asli Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.42 Tahun 2013 Izin Membangun Prasarana yang selanjutnya disingkat IMP adalah izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan kepada pemohon unluk membangun prasarana jalan dan jembatan serta sumber daya air. 1. Proyek 76
  • 77. d. Ijin Peil Banjir Dept. Pekerjaan Umum Asli Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 43 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan dan Pemeriksaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan Umum e. Ijin Pelaksanaan Pembuatan Sumur Bor Dept. Pertambangan & Energi Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 129 Tahun 2010 tentang Pemanfataan Air Kawasan Sentral Bisnis • Setiap orang atau badan usaha yang akan memanfaatkan air tanah Kawasan Sentral Bisnis di Daerah terlebih dahulu harus izin dari Kepala BPLHD (Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah) • Izin yang harus dimiliki adalah: a. Izin pemboran air tanah. Izin ini dapat diberikan apabila: (1) Permohonan izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis (2) Hasil pemeriksaan laboratoris kualitas air b. Izin pemanfaatan air tanah. 77
  • 78. f. Ijin Pendahuluan Penggunaan Bangunan - IPPB Pemda / Dinas P2K Dasar Hukum: PerGub DKI Jakarta No. 85/2006 • Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan. • IPB Pendahuluan adalah izin penggunaan bangunan sementara yang diberikan pada sebagian bangunan atau seluruh bangunan dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan. g. Ijin Penyambungan Saluran Kotoran Kantor Pengkajian Perkotaan & Lingkungan (KPPL) Asli 78
  • 79. h. Pengesahan Pemakaian Sementara Bejana Tekanan Dept. Tenaga Kerja Asli Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Penggunaan Pesawat, Instalasi, Mesin, Peralatan, Bahan, Barang dan Produksi Teknis Lainnya (“PerGub No. 19/2008”) • Bejana tekan adalah selain pesawat uap di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi dari tekanan udara dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara, baik langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan keselamatan dan/atau kesehatan pekerja. • Bejana tekan merupakan ruang lingkup dari penyusunan peraturan pesawat, instalasi, mesin, peralatan, bahan, barang dan produk treknis. • Setiap perusahaan yang melakukan perencanaan, pembuatan, pemasangan, pemakaian, perbaikan, perubahan teknis, pembongkaran atau pemusnahan pesawat, instalasi, mesin, peralatan, bahan, barang dan produk teknis lainnya harus memiliki izin dari Kepala Dinas 79
  • 80. 2. Operasional I a. Ijin Genset Departemen Tenaga Kerja Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008 Genset merupakan pesawat tenaga produksi yang adalah ruang lingkup dari PerGub No. 19/2008 b. Ijin Gondola Departemen Tenaga Kerja Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008 Gendola merupakan ruang lingkup dari PerGub No. 19/2008 c. Ijin Frequency Handy Talky (HT) Deparpostel/Polisi d. Ijin Instalasi Penyalur Petir Departemen Tenaga Kerja Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008 Instalasi Penyalur Petir merupakan ruang lingkup dari PerGub No. 19/2008 80
  • 81. e. Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik → lihat pada penjelasan halaman 59 f. Ijin Lift Departemen Tenaga Kerja Dasar Hukum: PerGub No. 19/2008 Lift merupakan ruang lingkup dari PerGub No. 19/2008 g. Ijin PABX PT. Telkom 81
  • 82. h. Ijin Pemanfaatan Lahan Parkir Pemda / Dinas Perparkiran Dasar Hukum: Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan • Setiap Penyelenggara yang memiliki lebih dari 5 (lima) SRP atau luas area parkir lebih dari 125 m2 (seratus dua puluh lima meter persegi) wajib memiliki izin dari Gubernur melalui Kepala UP Perparkiran. i. Ijin Pemasangan Antena & Parabola Kodam / Telkom j. Ijin Pengesahan Tanki Hydrosphor k. Rekomendasi untuk instalasi Hydrant &Sprinkler Dinas Pemadam Kebakaran 1 Tahun Asli 82
  • 83. l. Ijin Pengelolaan Air Limbah / STP Dept. Pertambangan & Energi Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik • Bangunan rumah tinggal dan bangunan non rumah tinggal wajib mengelola air Iimbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum/drainase kota. • Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perumahan, rumah susun, apartemen, perkantoran, rumah dan kantor rumah dan toko, rumah sakit, mall, pasar swalayan, balai pertemuan, hotel industry, sekolah, baik berupa grey water (air bekas) ataupun black water (air kotor/tinja) 83
  • 84. m. Surat Ijin Penggunaan Air Baku / Tanah - SIPA Dept. Pertambangan & Energi Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah Izin pemakaian air tanah • Izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah • Pemakaian air tanah merupakan kegiaatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha • Izin pemakaian air tanah diberikan oleh bupati/walikota • Dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instanso pemerintah atau badan sosial Izin pengusahaan air tanah • Izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah • Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:(i)bahan baku produksi, (ii)pemanfaatan potensi, (iii) media usaha; atau (iv) bahan pembantu atau proses produksi. • Diberikan oleh bupati/walikota
  • 85. 3. Operasional II a. Rekomendasi untuk IPB Dinas Pemadam Kebakaran 5 Tahun Asli b. Rekomendasi untuk Pemasangan Alarm Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran 5 Tahun Asli c. Rekomendasi untuk Pemasangan Pressurized Fan Dinas Pemadam Kebakaran 5 Tahun Asli d. Rekomendasi Pembuangan Air Limbah / STP Dept. Pekerjaan Umum 3 Bulan Asli Dasar Hukum: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 220 Tahun 2010 tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah • Setiap orang atau badan hukum yang wajib Amdal atau UKL/UPL dan semua dokumen lingkungan singkatnya, yang membuang air limbah ke perairan umum wajib memiliki izin dari Gubernur • Untuk memperoleh izin, dilakukan melalui tahapan: a. Pengajuan permohonan izin; b. Analisis dan evaluasi permohonan izin; dan c. Penetapan izin 85
  • 86. f. Ijin Papan Reklame Dasar Hukum: Peraturan Daerah DKI Jakarta No 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame • Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Gubernur dengan menunjuk satu Dinas yang berkompeten. g. Pengesahan Pemasangan/ Pemakaian Mesin/ Motor Diesel Dept. Tenaga Kerja Asli Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Penggunaan Pesawat, Instalasi, Mesin, Peralatan, Bahan, Barang dan Produksi Teknis Lainnya • Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala daya upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan/atau pennyakit akibat kerja. 86
  • 87. Dasar Hukum Perindustrian: • Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M- IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri • Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M- IND/PER/2/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri E. Kawasan Industri 87
  • 88. 88 Bangunan Gedung: → lihat pada penjelasan halaman 3-5 Lingkungan: → lihat pada penjelasan halaman 33 Lalu Lintas: → lihat pada penjelasan halaman 34
  • 89. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiataan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. A. Definisi 89
  • 90. 1. Persetujuan Prinsip • Persetujuan Prinsip merupakan persetujuan awal terhadap rencana investasi yang akan ditanamkan oleh calon investor. • Terdapat 2 hal yang dijadikan pertimbangan persetujuan prinsip, yaitu: a. Bidang usaha; b. Ketersediaan lahan/kesesuaian peruntukan lahan dengan kegiatan yang diajukan. B. Pre-Construction 90
  • 91. Perusahaan Kawasan Industri yang telah memperoleh persetujuan prinsip paling lama 2 (dua) tahun, wajib telah: a. Memiliki izin gangguan (HO); → lihat pada penjelasan halaman 68 b. Memiliki izin lokasi; → lihat pada penjelasan halaman 6-9 c. Melaksanakan penyediaan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Memiliki izin lingkungan; → lihat pada penjelasan halaman 41-42 91
  • 92. e. Melakukan penyusunan rencana tapak tanah; f. Melakukan pematangan tanah; g. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang serta pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan dalam Kawasan Industri; h. Memiliki tata tertib kawasan industri; dan i. Menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. 92
  • 93. 2. Izin Peruntukan → lihat pada penjelasan halaman 12-13 3. Izin Usaha Kawasan Industri Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, atas permohonan Perusahaan Kawasan Industri yang telah dilengkapi dengan beberapa syarat khususnya laporan kondisi lapangan untuk dapat dioperasikan dan kegiatan pembangunan fisik sarana prasarana yang telah dilakukan. 93
  • 94. 4. Analisa Dampak Lalu Lintas: → lihat pada penjelasan halaman 43-45 5. Persyaratan Lain Menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah minimal 2% dari luas kaveling industri 94
  • 95. C. Construction 1. Izin Pendahuluan → lihat pada penjelasan halaman 22-23 2. TPAK → lihat pada penjelasan halaman 24 3. TPKB → lihat pada penjelasan halaman 25 4. TPIB → lihat pada penjelasan halaman 26-27 5. IPTB → lihat pada penjelasan halaman 28 6. Izin Mendirikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 29-30 95
  • 96. D. Post-Construction 1. Sertifikat Laik Fungsi → lihat pada penjelasan halaman 31 2. Bukti Kepemilikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 31 96
  • 97. VI. Perhotelan Dasar Hukum • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan • Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tahun 2013 tentang Standar Usaha Hotel • Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tahun 2013 tentang Standar Usaha Hotel • Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi 97
  • 98. • Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata 98
  • 99. 99 Bangunan Gedung: → lihat pada penjelasan halaman 3-5 Lingkungan: → lihat pada penjelasan halaman 33 Lalu Lintas: → lihat pada penjelasan halaman 34
  • 100. A. Definisi • Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar- kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya. 100
  • 101. B. Pre-Construction 1. Persyaratan Administratif 2. Persyaratan Teknik 3. Persyaratan Ekologi 4. Persyaratan Lain 101
  • 102. 1. Persyaratan Administratif a. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata (TDSUP) Setiap usaha pariwisata yang memerlukan bangunan baru wajib memperoleh TDSUP dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. TDSUP hanya dipergunakan sebagai dasar untuk mengurus SP3L, SIPPT, IMB, AMDAL/UKL-UPL, Izin Gangguan dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dimana semua akan dijelaskan di halaman berikutnya. 102
  • 103. b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) • TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata. TDUP merupakan istilah baru menggantikan istilah sebelumnya, yaitu izin usaha tetap pariwisata. • Permohonan pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat usaha hotel berlokasi. • Untuk DKI Jakarta, TDUP diajukan secara tertulis ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Permohonan TDUP dapat dilakukan melalui loket pelayanan pendaftaran usaha pariwisata atau melalui website. 103
  • 104. c. Izin lokasi/SP3L → lihat pada penjelasan halaman 6-9 d. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning) → lihat pada penjelasan halaman 10-11 e. Izin Peruntukan/SIPPT → lihat pada penjelasan halaman 12-13 f. Status Hak atas Tanah → lihat pada penjelasan halaman 14-16 104
  • 105. 2. Persyaratan Teknis Persyaratan Struktur Bangunan Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan. Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya,dan fungsi khusus. 3. Persyaratan Ekologi AMDAL/UKL-UPL → lihat pada penjelasan halaman 41-42 105
  • 106. 4. Persyaratan lain a. Analisa Dampak Lalu Lintas → lihat pada penjelasan halaman 43-45 b. Izin Gangguan (HO) → lihat pada penjelasan halaman 68 106
  • 107. C. Construction 1. Izin Pendahuluan → lihat pada penjelasan halaman 22-23 2. TPAK → lihat pada penjelasan halaman 24 3. TPKB → lihat pada penjelasan halaman 25 4. TPIB → lihat pada penjelasan halaman 26-27 5. IPTB → lihat pada penjelasan halaman 28 6. Izin Mendirikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 29-30 107
  • 108. D. Post-Construction 1. Sertifikat Laik Fungsi → lihat pada penjelasan halaman 31 2. Bukti Kepemilikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 31 108
  • 109. VII. Perkantoran Dasar Hukum Bangunan Gedung: → lihat pada penjelasan halaman 3-5 Lingkungan: → lihat pada penjelasan halaman 33 Lalu Lintas: → lihat pada penjelasan halaman 34 109
  • 110. A. Pre-Construction 1. Persyaratan Administratif 2. Persyaratan Teknik 3. Persyaratan Ekologi 4. Persyaratan Lain 110
  • 111. 1. Persyaratan Administratif a. Izin lokasi/SP3L → lihat pada penjelasan halaman 6-9 b. Keterangan Rencana Kota (Advice Planning) → lihat pada penjelasan halaman 10-11 c. Izin Peruntukan/SIPPT → lihat pada penjelasan halaman 12-13 d. Status Hak atas Tanah → lihat pada penjelasan halaman 14-16 111
  • 112. 2. Persyaratan Teknis Persyaratan Struktur Bangunan Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utama bangunan. Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya,dan fungsi khusus. 3. Persyaratan Ekologi AMDAL/UKL-UPL → lihat pada penjelasan halaman 41-42 112
  • 113. 4. Persyaratan lain a. Analisa Dampak Lalu Lintas → lihat pada penjelasan halaman 43-45 b. Izin Gangguan (HO) → lihat pada penjelasan halaman 68 c. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik → lihat pada penjelasan halaman 59 113
  • 114. B. Construction 1. Izin Pendahuluan → lihat pada penjelasan halaman 22-23 2. TPAK → lihat pada penjelasan halaman 24 3. TPKB → lihat pada penjelasan halaman 25 4. TPIB → lihat pada penjelasan halaman 26-27 5. IPTB → lihat pada penjelasan halaman 28 6. Izin Mendirikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 29-30 114
  • 115. C. Post-Construction 1. Sertifikat Laik Fungsi → lihat pada penjelasan halaman 31 2. Bukti Kepemilikan Bangunan → lihat pada penjelasan halaman 31 115
  • 116. Leks&Co Menara Palma 17 Floor, Suite17-02B Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav.6 Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia T. +62 21 5795 7550 F. +62 21 5795 7551 www.lekslawyer.com 116