Ketentuan umum pemeriksaan pajak temasuk didalamnya alur/tata cara pemeriksaan dan sanksi.

1. KUKUKUKUPPPP
Depok, 14 Desember 2013

2. PEMERIKSAAN PAJAKPEMERIKSAAN PAJAKPEMERIKSAAN PAJAKPEMERIKSAAN PAJAK

3. Alur Proses Pemeriksaan Pajak

4. PENGERTIAN, TUJUAN, dan RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
Pasal 1 angka 25 UU KUP
adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
PENGERTIAN PEMERIKSAAN
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
TUJUAN PEMERIKSAAN
Ruang Lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau
seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa
Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun
lalu maupun tahun berjalan.
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN Per. Menkeu Nomor 199/PMK.03/2007
Meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar
pelaporan hasil Pemeriksaan. (Per. Menkeu Nomor 199/PMK.03/2007)

5. KEWENANGAN dan TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
Peraturan Menkeu Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007
KEWENANGAN
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
(Pasal 29 ayat 1 UU KUP)
(Pasal 31 UU KUP)
1
Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di antaranya mengatur tentang
pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan,
kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil
pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib
Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.
2

6. Kriteria dilakukan pemeriksaan untuk mengujiKriteria dilakukan pemeriksaan untuk mengujiKriteria dilakukan pemeriksaan untuk mengujiKriteria dilakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WPkepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WPkepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WPkepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP
Per. Menkeu Nomor 199/PMK.03/2007
mengajukan
permohonan
pengembalian
kelebihan
pembayaran pajak
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 17B UU KUP
HARUS DILAKUKAN DAPAT DILAKUKAN
dalam hal WP
Surat Ketetapan Pajak harus
diterbitkan paling lama 12
(dua belas) bulan sejak surat
permohonan diterima secara
lengkap, kecuali sedang
dilakukan pemeriksaan bukti
permulaan tindak pidana di
bidang perpajakan.
dalam hal WP
a. menyampaikan SPT yang menyatakan lebih
bayar, termasuk yang telah diberikan
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
b. menyampaikan SPT yang menyatakan rugi;
c. tidak menyampaikan atau menyampaikan
SPT tetapi melampaui jangka waktu yang
telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
d. melakukan penggabungan, peleburan,
pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan
meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya; atau
e. menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria
seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk
based selection) mengindikasikan adanya
kewajiban perpajakan WP yang tidak
dipenuhi sesuai ketentuan.

7. JENIS PEMERIKSAANJENIS PEMERIKSAANJENIS PEMERIKSAANJENIS PEMERIKSAANPer. Menkeu No. 199/PMK.03/2007
PEMERIKSAAN LAPANGAN
Pemeriksaan yang dilakukan
di kantor Direktorat
Jenderal Pajak
Pemeriksaan yang dilakukan di
tempat kedudukan, tempat kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas,
tempat tinggal WP, atau tempat
lain yang ditentukan oleh Dirjen
Pajak
PEMERIKSAAN KANTOR
Dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga)
bulan dan dapat
diperpanjang menjadi
paling lama 6 (enam)
bulan yg dihitung sejak tanggal WP
datang memnuhi panggilan dalam
rangka Pemeriksaan Kantor s/d
tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan
Dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 4 (empat) bulan dan dapat
diperpanjang menjadi paling
lama 8 (delapan) bulan yg dihitung
sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan
s/d tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan
Apabila ditemukan transfer pricing
/transaksi khusus lainnya yang
berindikasi ada rekayasa, pemeriksaan
diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan
Apabila ditemukan transfer pricing /transaksi
khusus lainnya yang berindikasi ada rekayasa,
Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan paling lama
2 (dua) tahun
Dalam hal pemeriksaan terhadap permohonan lebih bayar (Pasal 17B) maka harus
memperhatikan jangka waktu penerbitan skp

8. KEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANPer. Menkeu No. 199/PMK.03/2007
Dalam PEMERIKSAAN LAPANGAN untuk menguji kepatuhan, pemeriksa berwenang:
a. Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan
dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib
Pajak, atau objek yang terutang pajak;
b. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara
elektronik;
c. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang
bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau
patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang
dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib
Pajak, atau objek yang terutang pajak;

9. KEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANPer. Menkeu No. 199/PMK.03/2007
Dalam PEMERIKSAAN LAPANGAN untuk menguji kepatuhan, pemeriksa berwenang:
d. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib
Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara
elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
2) Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka
barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
3) Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya
Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan
dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke
kantor Direktorat Jenderal Pajak;
e. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang
bergerak dan/atau tidak bergerak;
f. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
dan
g. Meminta keterangan dan/atau buku yang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang
diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

10. KEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANKEWENANGAN PEMERIKSAANPer. Menkeu No. 199/PMK.03/2007
Dalam PEMERIKSAAN KANTOR untuk menguji kepatuhan, pemeriksa berwenang:
a. Memanggil WP untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal
Pajak dengan menggunakan surat panggilan;
b. Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk data yang
dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
c. Meminta kepada WP untuk memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan;
d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
e. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan
Publik melalui WP; dan
f. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak
ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa
melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

11. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSAKEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSAKEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSAKEWAJIBAN WAJIB PAJAK YANG DIPERIKSA
Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang
pajak;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau
c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan
keterangan lain tersebut wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling
lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
Pasal 29 UU KUP
Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen
serta keterangan yang diminta, WP terikat oleh suatu kewajiban
untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu
ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
Dalam hal WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan tersebut sehingga
tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak,
penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

12. Pemeriksaan untuk tujuan lain
Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan,
atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
Dilakukan dengan kriteria antara lain:
Per. Menkeu No. 199/PMK.03/2007
a. pemberian NPWP secara jabatan;
b. Penghapusan NPWP;
c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP;
d. WP mengajukan keberatan;
e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
g. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil;
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu
kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/
atau
k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran
Pajak Berganda.

13. Produk
pemeriksaan
untuk tujuan
menguji
kepatuhan
SKPKB
Pokok Pajak
>
Kredit Pajak
SKPLB
Pokok Pajak
<
Kredit Pajak
SKPN
Pokok Pajak
=
Kredit Pajak
SKPKBT
Ada data
baru &
utang pajak
STP Sanksi adm.
BUKTI PERMULAAN
K
E
T
E
T
A
P
A
N

14. SANKSI ADMINISTRASI BERKAITAN DENGAN PEMERIKSAAN
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
atas jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai
dengan diterbitkannya SKPKB. (Pasal 13 ayat 2 UU KUP)
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya
dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya
dikenai tarif 0% (nol persen) atas jumlah kekurangan
pembayaran pajak dalam SKPKB ditambah sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100%. (Pasal 13 ayat 3 UU KUP)
apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau
Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui
besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak dalam SKPKB
ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
a. 50% (dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu
Tahun Pajak; b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang
dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang
disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang
disetor; atau c. 100% dari PPN Barang dan Jasa dan PPnBM yang
tidak atau kurang dibayar. (Pasal 13 ayat 3 UU KUP)
1

15. SANKSI WP MENOLAK DILAKUKANSANKSI WP MENOLAK DILAKUKANSANKSI WP MENOLAK DILAKUKANSANKSI WP MENOLAK DILAKUKAN
PEMERIKSAANPEMERIKSAANPEMERIKSAANPEMERIKSAAN
SANKSI ADMINISTRASI
sehingga tidak dapat diketahui besarnya
pajak yang terutang
Atas pajak yang kurang bayar, dikenakan
berupa kenaikan sebesar :
a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang
dibayar dlm satu Tahun Pajak; b.
100 % dari PPh yg tidak/kurang
dipotong, tidak/kurang dipungut,
tidak/kurang disetorkan, dan
dipotong/ dipungut tetapi
tidak/kurang disetorkan; c. 100 %
dari PPN dan PPnBM yang tidak atau
kurang dibayar. {Pasal 13 (3)}
sengajasengajasengajasengaja
Menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara
SANKSI PIDANA
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Penghitungan penghasilan kena
pajak dilakukan secara jabatan.
Pidana ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2
(dua) kali sanksi pidana apabila seseorang
melakukan lagi tindak pidana di bidang
perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun,
terhitung sejak selesainya menjalani pidana
penjara yang dijatuhkan.
Pasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUP
2

16. Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika
dilakukan pemeriksaan
WP TIDAK MEMPERLIHATKAN/MEMINJAMKAN BUKU
sehingga tidak dapat diketahui
besarnya pajak yang terutang
SANKSI ADMINISTRASI
berupa kenaikan sebesar :
a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar
dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh
yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang
dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan
dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang
disetorkan; c. 100 % dari PPN dan
PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.
{Pasal 13 (3) UU KUP}
sengajasengajasengajasengaja
Atas pajak yang kurang bayar
Penghitungan penghasilan kena pajak
dilakukan secara jabatan. SANKSI PIDANA
Menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Pidana ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2
(dua) kali sanksi pidana apabila seseorang
melakukan lagi tindak pidana di bidang
perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun,
terhitung sejak selesainya menjalani pidana
penjara yang dijatuhkan.
Pasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUP
3

17. Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika
dilakukan pemeriksaan
memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu
sehingga tidak dapat diketahui
besarnya pajak yang terutang
SANKSI ADMINISTRASI
berupa kenaikan sebesar :
a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar
dlm satu Tahun Pajak; b. 100 % dari PPh
yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang
dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan
dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang
disetorkan; c. 100 % dari PPN dan
PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.
{Pasal 13 (3) UU KUP}
sengajasengajasengajasengaja
Atas pajak yang kurang bayar
Penghitungan penghasilan kena pajak
dilakukan secara jabatan. SANKSI PIDANA
Menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara
dipidana dengan pidana penjara paling singkat
6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun
dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Pidana ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2
(dua) kali sanksi pidana apabila seseorang
melakukan lagi tindak pidana di bidang
perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun,
terhitung sejak selesainya menjalani pidana
penjara yang dijatuhkan.
Pasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUPPasal 39 UU KUP
4

18. WP tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang
SANKSI ADMINISTRASI
berupa kenaikan sebesar :
a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak;
b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang dipungut,
tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut tetapi tidak/kurang
disetorkan;
c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.
{Pasal 13 ayat 3 UU KUP}
Atas pajak yang kurang bayarAtas pajak yang kurang bayarAtas pajak yang kurang bayarAtas pajak yang kurang bayar
Dapat juga meminta bantuan polisi setelah dilakukan penyegelan.
Penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan
Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika
dilakukan pemeriksaan
5

19. sehingga tidak dapat diketahui
besarnya pajak yang terutang
SANKSI ADMINISTRASI
berupa kenaikan sebesar :
a. 50 % dari PPh yg tidak/kurang dibayar dlm satu Tahun Pajak;
b. 100 % dari PPh yg tidak/kurang dipotong, tidak/kurang
dipungut, tidak/kurang disetorkan, dan dipotong/ dipungut
tetapi tidak/kurang disetorkan;
c. 100 % dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.
WP tidak memberikan keterangan yang diperlukanWP tidak memberikan keterangan yang diperlukanWP tidak memberikan keterangan yang diperlukanWP tidak memberikan keterangan yang diperlukan
Atas pajak yang kurang bayarAtas pajak yang kurang bayarAtas pajak yang kurang bayarAtas pajak yang kurang bayar
Penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan
Sanksi akibat WP tidak memenuhi kewajiban ketika
dilakukan pemeriksaan
6

20. VIVIVIVI
PENETAPAN DANPENETAPAN DANPENETAPAN DANPENETAPAN DAN
KETETAPANKETETAPANKETETAPANKETETAPAN