Dokumen tersebut merupakan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Bhakti Mandiri 02 Palabuan tahun 2013 yang mengatur tentang struktur organisasi, keanggotaan, pemilihan ketua, tugas dan wewenang pengurus karang taruna.

1. ANGGARAN RUMAH TANGGA
MUSYAWARAH BESAR KARANG TARUNA (MUBESKAR)
BHAKTI MANDIRI 02
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BHAKTI MANDIRI 02 PALABUAN
Nomor 03 Tahun 2013
Tentang
Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Bhakti Mandiri 02
Palabuan Kelurahan Sukamelang Tahun 2013
Menimbang :
a. Bahwa tata tertib Musyawarah Besar Karang Taruna BHAKTI MANDIRI 02 Tahun
2013 Perlu diselenggarakan secara lebih baik dan efisein demi terwujudnya organisasi
yang lebih baik berdasarkan asas luber dan jurdil.
b. Demi tertibnya pelaksanaan Musyawarah Besar Karang Taruna BHAKTI MANDIRI 02
Tahun 2013
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1947 Nomor 53
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Nomor 125.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83/HUK/2005
8. Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa tertanggal 30 Desember 2005.
9. Peraturan Pemerintah No. 73 tentang Kelurahan tertanggal 30 Desember 2005.
10. Permendagri RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga tertanggal 5
Februari 2007.
11. PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 77 / HUK / 2010
12. SK Kepala Rukun Warga 02 Palabuan Kelurahan Sukamelang No : 1 Tahun 2013
13. AD/ART/ Karang Taruna BHAKTI MANDIRI 02 Tahun 2013
Dengan Persetujuan bersama antara :
1. Ketua Dewan Permusyawaratan Karang Taruna Kabupaten
2. Kepala Kelurahan Sukamelang
3. Kepala Rukun Warga 02
4. Ketua tim 13
5. Ketua Karang Taruna
Memutuskan :
Menetapkan :
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
MUSYAWARAH BESAR KARANG TARUNA (MUBESKAR) BHAKTI MANDIRI 02
PALABUAN KELURAHAN SUKAMELANG
MEI 2013
BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1
Karang Taruna BHAKTI MANDIRI 02 adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi
muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh
dan untuk masyarakat terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan social dan olah raga.

2. Pasal 2
Karang Taruna BHAKTI MANDIRI 02 adalah organisasi sosial kepemudaan yang berdiri
sendiri dan bersifat lokal, serta merupakan salah satu pilar partisipasi masyarakat di bidang
KESSOS.
Pasal 3
Karang Taruna BHAKTI MANDIRI 02 adalah organisasi yang statusnya diakui oleh pemerintah
secara de jure melalui perundangan dan kebijakannya serta diakui secara de facto melalui
keberadaan dan program-program aksinya.
Pasal 4
karang Taruna BHAKTI MANDIRI 02 memiliki tugas pokok untuk bersama-sama pemerintah
dan komponen masyarakat lainnya menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial secara
preventif, pasca rehabilitatif maupun pendampingan dan pengembangan serta mengarahkan
pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.
Pasal 5
Seiring dengan tugas pokok tersebut, Karang Taruna BHAKTI MANDIRI 02 melaksanakan
fungsi sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan,
2. Menyelenggarakan Usaha-usaha yang mendukung upaya peningkatan taraf kesejahteraan
sosial masyarakat.
3. Menyelenggarakan dan menumbuh kembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan
masyarakat lokal untuk mendudung implementasi kebijakan otonomi daerah yang lebih
terarah, terpadu, dan berkesinambungan.
4. Membangun sistem jaringan komunikasi, informasi, dan kemitraan strategis, yang
mendukung pelaksanaan aktivitas-aktivitas utama dengan berbagai sektor dan komponen
masyarakat.
BAB II
Keanggotaan
Pasal 6
Jenis Keanggotaan Anggota Karang Taruna BHAKTI MANDIRI 02 terdiri dari Anggota pasif,
anggota aktif dan anggota khusus.
Pasal 7
1. Anggota pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif (keanggotaan otomatis), yakni
seluruh remaja dan pemuda yang berusia 11 s/d 45 tahun.
2. Anggota aktif adalah keanggotaanya yang bersifat kader dan berusia 15 s/d 40 tahun, karena
potensi, bakat dan produktifitasnya utnuk mendukung pengembanagan organisasi dan
program-programnya.
3. Anggota khusus adalah keanggotaan yang bersifat terbatas terbatas bagi kalangan tertentu
diluar kriteria keanggotaan pasif dan aktif karena kemampuan tertentu yang dimiliki oleh
seseorang yang dapat disumbangkan bagi kepentingan pengembangan organisasi dan
program-programnya
4. Anggota pasif, aktif dan khusus seperti yang tertuang pada ayat 1, 2 dan 3 adalah mereka
yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kp. Palabuan Rw. 02 Kelurahan Sukamelang
Kabupaten Subang.
Pasal 8
PENCALONAN ANGGOTA
Bakal calon Anggota harus memenuhi persyaratan :
1. Bertaqwa kepada Tuhan YME
2. Berjiwa Sosial untuk memberi manfaat kepada masyarakat
3. Sehat Jasmani & Rohani
4. Tidak Pernah Tersangkut Kasus Kriminal
5. Menetap di Palabuan Rw.02
6. Pemuda /Pemudi Belum Menikah (min SMA)
Kewajiban Anggota
1. Memahami, menghayati, dan melaksanakan apa yang tertera di Anggaran Dasar dan
Anggaran rumah Tangga Karang Taruna Bhakti Mandiri 02 Palabuan.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan Karang Taruna Bhakti Mandiri 02 Palabuan.
3. Menjaga nama baik Karang Taruna Bhakti Mandiri 02 Palabuan.

3. Pasal 9
Hak Anggota
1. Menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
2. Memilih dan dipilih menjadi Ketua atau Seksi di Karang Taruna Bhakti Mandiri 02
Palabuan
3. Memberikan masukan/aspirasi ke pengurus Karang Taruna Bhakti Mandiri 02 Palabuan
4. Mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dari Karang Taruna Bhakti Mandiri 02
Palabuan
5. Mengadakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan Karang Taruna Bhakti
Mandiri 02 Palabuan.
BAB III
Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Karang Taruna Bhakti Mandiri 02 terdiri dari :
1. Struktur Kepengurusan Karang Taruna 02 yang mutlak
2. Struktur Kepengurusan Kegiatan Karang Taruna 02, di bawah naungan Kepengurusan
Mutlak Karang Taruna 02
Pasal 10
Majelis Akbar
(Legislatif)
1. Majelis Akbar adalah Majelis tertinggi Karang Taruna yang dihadiri oleh DPP ( TEAM 13
), Pengurus, dan Anggota
2. Dewan Pertimbangan Pengurus ( DPP ) / TEAM 13.Dewan Pertimbangan Pengurus
beranggotakan mantan pengurus dan pembina Karang Taruna.
3. Majelis Akbar dipimpin oleh seorang ketua dan di bantu oleh wakil, Pengurus harian dan
komisi-komisi
4. Majelis Akbar menjabat selama satu tahun.
5. Majelis Akbar dilantik Oleh Kepala Kelurahan.
6. Majelis Akbar bertanggung jawab kepada Ketua Karang Taruna Kabupaten dan Kepala
Kelurahan.
Pasal 11
Tugas dan Wewenang
Tugas Majelis Akbar :
1. Memilih dan menetapkan Ketua Karang Taruna
2. Menetapkan DPP ( TEAM 13 ).
3. Mengevaluasi semua kegiatan Karang Taruna yang telah dan atau sedang dilaksanakan pada
tiga bulan sebelumnya.
4. Memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan program dan aktivitas lembaga.
5. Menampung aspirasi masyarakat dan anggota dan menyampaikan kepada pengurus.
6. Menjalankan fungsi LITBANG dan kontrol.
7. Meninjau program kerja Karang taruna yang telah ditetapkan
8. Menerima Laporan Kegiatan Karang Taruna setiap tiga bulan sekali
Wewenang Majelis Akbar :
a. Mengangkat dan memberhentikan Ketua Karang Taruna, bila keluar dari koridor yang telah
ditetapkan
b. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Karang Taruna.
c. Merubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna, jika tidak sesuai
dengan APBD dan Peraturan Daerah
Pasal 12
Karang Taruna
(Exsekutif)
1. Karang Taruna Merupakan Organisasi Eksekutif yang bertugas melaksanakan kegiatan yang
bersifat pengembangan sosial masyarakat dan kepemudaan.
2. Karang Taruna beranggotakan pengurus aktif yang berjiwa sosial dan bertanggung jawab.
3. Karang Taruna dipimpin oleh seorang ketua dan di bantu oleh wakil, Pengurus harian dan
Bidang-bidang.

4. 4. Kepengurusan Karang Taruna menjabat selama Lima Tahun.
5. Kepengurusan Karang Taruna dilantik Oleh Ketua Majelis Akbar
6. Karang Taruna Bertanggung jawab Langsung kepada Masyarakat dan Majelis Akbar
Pasal 13
Ketua Umum
Persyaratan menjadi Ketua :
1. Bertaqwa kepada Tuhan YME
2. Pernah Menjabat minimal 1 Periode sebagai Pengurus KT
3. Boleh Ketua diPeriode sebelumnya jika tidak ada calon pengganti
4. Di calonkan oleh anggota lain
5. Berjiwa Sosial untuk memberi manfaat kepada masyarakat
6. Sehat Jasmani & Rohani
7. Tidak Pernah Tersangkut Kasus Kriminal
8. Menetap di Palabuan 02
9. Pemuda /Pemudi Belum Menikah (min SMA)
10. Bertanggung jawab kepada Jabatanya
Tugas dan Wewenang :
1. Ketua Berhak Menentukan Anggota dan Kepengurusan Karang Taruna
2. Bertangung jawab dalam memimpin Karang Taruna Bhakti Mandiri 02 Palabuan
3. Melaksanakan fungsi manejerial untuk tercapainya tujuan Karang Taruna Bhakti Mandiri 02
Palabuan
4. Bertanggung jawab atas pembinaan pengurus Karang Taruna Bhakti Mandiri 02 Palabuan
dan hubungan dengan pihak lain.
5. Memberikan laporan pertangungg jawaban kepada Majelis Akbar di akhir periode
kepengurusan.
6. Apabila Ketua berhalangan, Ketua berhak menunjuk Wakil atau Sekretaris atau Pengurus
yang dianggap mampu wewakilinya.
7. Dalam kondisi darurat, dengan atas nama Karang Taruna Bhakti Mandiri 02 Palabuan
berhak mengambil kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
Pasal 14
Wakil
Wakil Ketua Tugas dan Wewenang :
1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya dalam kegiatan-kegiatan Lembaga.
2. Menggantikan Ketua berdasarkan azas pendelegasian.
Pasal 15
Sekretaris
Tugas dan Wewenang :
1. Membantu sepenuhnya tugas Ketua.
2. Sebagai pusat informasi semua aktivitas Karang Taruna Bhakti Mandiri 02 Palabuan.
3. Melaksanakan kegiatan administrasi keseharian Karang Taruna Bhakti Mandiri 02 Palabuan.
4. Berkoordinasi dengan Seksi untuk mewujudkan tertib administrasi, tata komunikasi.
5. Merancang, memelihara, dan melakukan perbaikan sistem aplikasi yang diaplikasikan dalam
kegiatan kesekretariatan
6. Bertanggung jawab atas pengelolaan atas seluruh berkas-berkas yang ada di Karang Taruna
Bhakti Mandiri 02 Palabuan.
7. Bertanggung jawab atas dokumentasi seluruh aktivitas Karang Taruna Bhakti Mandiri 02
Palabuan.
Pasal 16
Bendahara
Tugas dan Wewenang :
1. Mewujudkan tertib keuangan Karang Taruna Bhakti Mandiri 02 Palabuan
2. Melakukan koordinasi mengenai keuangan dengan semua komponen yang terkait.
3. Mendistribusikan dana bagi seluruh unit aktivitas Karang Taruna BHAKTI MANDIRI 02
secara optimum dan profesional.

5. Pasal 17
Bidang-Bidang
Tugas dan Wewenang :
1. Menentukan haluan kebijakan Bidang yang dipimpinnya.
2. Menterjemahkan kebijakan Ketua dalam bentuk kebijakan Bidang yang akan dilakukan
anggota di bawahnya.
3. Melakukan perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi seluruh aktivitas Bidang yang
dipimpinnya.
4. Bertanggung jawab atas pengkaderan sumber daya manusia diBidang yang dipimpinnya.
5. Membuat laporan pertanggung jawaban seluruh kegiatan kepada Ketua.
6. Apabila berhalangan Bidang dapat menunjuk salah satu anggota untuk mewakilinya.
BAB IV
PEMILIHAN
Pasal 18
Jenis Pemilihan Ketua karang Taruna bersifat umum untuk para pemuda dan pemudi umur
Produktif yaitu belum menikah dan minimal sudah SMA atau sederajat yang menetap di
Palabuan 02.
Pasal 19
Vertifikasi Dan Penetapan
1. Komisi Pemilihan ketua melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen
persyaratan administrasi bakal calon
2. Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini tidak terpenuhi, Komisi Pemilihan ketua mengembalikan
dokumen persyaratan administrasi bakal calon kepada yang bersangkutan.
3. Komisi Pemilihan ketua verifikasi terhadap kelengkapan kelengkapan dan kebenaran
dokumen persyaratan admistrasi bakal calon
Pasal 20
1. Bakal calon yang lolos verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 akan ditetapkan
sebagai calon oleh Komisi Pemilihan ketua.
2. Penetapan Calon akan di tetapkan pada sidang Peleno Penetapan Calon yang dihadiri dari
pengurus Karang taruna Bhakti Mandiri 02.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman teknis pencalonan ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan ketua.
Pasal 21
Perlengkapan Pemungutan Suara
1. Komisi Pemilihan ketua bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar
serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara
2. Sekretaris Komisi Pemilihan ketua bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini.
Pasal 22
1. Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas
a. Kotak Suara
b. Surat Suara
c. Tinta
d. Bilik Pemungutan Suara
e. Alat untuk memberi tanda pilihan
f. Tempat Pemungutan Suara
2. Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga
keamanan, kerahasiaan dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan
suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.
3. Bentuk, ukuran dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan oleh
Komisi Pemilihan ketua .
4. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dilaksanakan oleh kesekretarian Komisi
Pemilihan ketua dengan berpedoman pada ketentuan dan aturan yang ditetapkan.
5. Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi pas foto diri terbaru dan nama calon

6. 6. Jenis, bentuk, ukuran, warna dan spesifkasi teknis lain surat suara ditetapkan Komisi
Pemilihan ketua
7. Nomor urut calon ditetapkan dengan keputusan Rapat/ siding pleno
Pasal 23
1. Komisi Pemilihan ketua jumlah surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah
digunakan dan jumlah yang masih tersimpan dengan membuat berita acara yang ditanda
tangani oleh petugas Komisi Pemilihan ketua.
2. Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan,
pengepakan dan pendistribusian surat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan ketua
Pasal 24
Pemungutan Suara
1. Pemungutan suara Pemilihan ketua diselenggarakan secara serentak
2. Hari, tanggal, waktu dan Tempat pemungutan suara Pemilihan ketua ditetapkan oleh
Komisi Pemilihan ketua.
Pasal 25
1. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Komisi Pemilihan ketua:
a. Membuka kotak suara
b. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
c. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
d. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
e. Memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
2. Ketentuan mengenai sah atau tidaknya surat suara ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
ketua
Pasal 26
Penghitungan Suara
1. Penghitungan suara dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan ketua
2. Penghitungan suara disaksikan oleh saksi peserta Pemilihan Ketua
3. Penghitungan suara di saksikan oleh saksi dari perwakilan masing-masing Kubu
4. Penghitungan suara dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir
5. Penghitungan suara hanya dilakukan dan selesai ditempat yang bersangkutan pada
hari/tanggal pemungutan suara
Pasal 27
Penetapan Hasil Pemilihan Ketua
1. Perolehan suara ditetapkan oleh Komisi Pemilihan ketua dalam sidang pleno terbuka
yang dihadiri oleh para saksi peserta Pemilihan
2. Komisi Pemilihan ketua menetapkan hasil Pemihan dan perolehan suara calon paling
lambat 3 (tiga) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.
3. Penetapan Pemenan pemilihan di gunakan system prosentase
 bila ada 1 calon maka penetapan pemenang yang memiliki suara 50 % plus satu
 bila ada 2 calon maka penetapan pemenang yang memiliki suara 50 % plus satu
pemilih
 bila ada 3 calon maka penetapan pemenang yang memiliki suara 35 %
 bila ada 4 calon maka penetapan pemenang yang memiliki suara 25 % plus satu
 bila ada 5 calon maka penetapan pemenang yang memiliki suara 20 % plus satu
 bila ada 6 calon maka penetapan pemenang yang memiliki suara 18 %
4. Bila Pemenang Mengundurkan diri maka secara Defacto dan dejure maka pemenang
pemilihan diberikan kepada pemenang yang kedua

7. BAB V
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
Pasal 28
1. Pembentukan kepengurusan di tentukan oleh ketua terpilih dan di bentuk selambat
lambatnya 2 minggu setelah di tetapkan sebagai ketua terpilih
Pasal 29
Pelatihan Kepeminpinan Dan Pelantikan
1. Pelatihan Kepeminpinan dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah di tentukan
pemenangan pemilih.
2. Pelatihan kepeminpinan bersifat kekeluargaan dan forum penambahan keilmuan
keorganisasian dan pelatihan kekompakan.
BAB VI
PERGANTIAN PENGURUS
Pasal 30
1. Hal-hal yang memungkinkan terjadinya pergantian pengurus adalah :
a. Pengurus ada yang megundurkan diri.
b. Pengurus tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
c. Pengurus tidak dapat memenuhi persyaratan lagi.
d. Pengurus meninggal dunia.
e. Pengurus sudah tidak tinggal atau terdaftar lagi sebagai warga Palabuan 02 Kelurahan
Sukamelang.
2. Mekanisme pergantian pengurus adalah :
a. Bila pengurus yang bersangkutan adalah Ketua dan atau Bidang maka mekanismenya
melalui Majelis Akbar.
b. Bila selain tersebut di atas, maka mekanismenya adalah melalui Surat Keputusan Ketua
atas persetujuan dan atas usulan Seksi.
c. Bila Selesai penggantian kepengurusan maka pengurus disahkan dengan Surat
Keputusan dari Kepala Kelurahan Sukamelang.
BAB VII
LAMBANG
Pasal 31
Lambang Karang Taruna Indonesia
Lambang Karang Taruna Muda Indonesia Lambang Karang Taruna mengandung unsur-unsur
sekuntum bunga teratai yang mulai mekar, dua helai pita terpampang dibagian atas dan bawah,
sebuah lingkaran, dengan bunga Teratai Mekar sebagai latar belakang. Keseluruhan lambang
tersebut mengandung makna:

8. 1. Bunga Teratai yang mulai mekar melambangkan unsur remaja yang dijiwai semangat
kemasyarakatan (sosial).
2. Empat helai Daun Bunga dibagian bawah, melambangkan keempat fungsi Karang Taruna
yaitu:
a. Memupuk kreativitas untuk belajar bertanggung jawab;
b. Membina kegiatan-kegiatan sosial, rekreatif, edukatif, ekonomis produktif, dan kegiatan
lainnya yang praktis;
c. Mengembangkan dan mewujudkan harapan serta cita-cita anak dan remaja melalui
bimbingan interaksi yang dilaksanakan baik secara individual maupun kelompok;
d. Menanamkan pengertian, kesadaran dan memasyarakatkan penghayatan dan
pengamalan Pancasila.
3. Tujuh helai Daun Bunga bagian atas melambangkan Tujuh unsur kepribadian yang harus
dimiliki oleh anak dan remaja:
a. Taat : Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Tanggap : Penuh perhatian dan peka terhadap masalah;
c. Tanggon : Kuat, daya tahan fisik dan mental;
d. Tandas : Tegas, pasti, tidak ragu, teguh pendirian;
e. Tangkas : Sigap, gesit, cepat bergerak, dinamis;
f. Trampil : Mampu berkreasi dan berkarya praktis;
g. Tulus : Sederhana, ikhlas, rela memberi, jujur.
4. Pita dibagian bawah bertuliskan Karang Taruna mengandung arti:
a. Karang : pekarangan, halaman, atau tempat;
b. Taruna : remaja Secara keseluruhan berarti tempat atau Wadah Pembinaan Remaja
5. Pita dibagian atas bertuliskan ADITYA KARYA MAHATVA YODHA yang berarti:
a. ADITYA : Cerdas, penuh pengalaman.
b. KARYA : Pekerjaan.
c. MAHATVA : Terhormat, berbudi luhur.
d. YODHA : Pejuang, patriot. Secara keseluruhan berarti Pejuang yang berkepribadian,
berpengetahuan dan terampil.
6. Lingkaran menggambarkan sebuah tameng, sebagai lambang Ketahanan Nasional.
7. Bunga Teratai yang mekar berdaun lima helai melambangkan lingkungan kehidupan
masyarakat yang sejahtera merata berlandaskan Pancasila.
8. Arti warna:
a. Putih : Kesucian, tidak tercela, tidak ternoda.
b. Merah : Keberanian, sabar, tenang, dan dapat mengendalikan diri, tekad pantang mundur
c. Kuning : Keagungan atas keluhuran budi pekerti.
Pasal 32
Lambang Karang Taruna Bhakti Mandiri 02
BAB VIII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 33
Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam peraturan
ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan.
1. Pembentukan kepengurusan dilakukan oleh Ketua.
2. Pemnyusunan Komisi-komisi atau Bidang-bidang dilakukan oleh ketua dan sesuai dengan
kebutuhan kepengurusan tersebut
3. Kepengurusan harus sudah terbentuk paling lambat satu pekan setelah Majelis Akbar.
4. Pengurus baru ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Kelurahan Sukamelang
BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 34
Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilaksanakan oleh Majelis Akbar minimal 2 periode
kepegawaian sejak ditetapkan.

9. BAB X PENUTUP
Pasal 35
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur tersendiri dalam
peraturan-pertauran atau ketentuan-ketentuan Lembaga yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Kabupaten.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan dalam Majelis Akbar Karang Taruna
Kabupaten.
Di tetapkan di : Sukamelang
Pada tanggal : 15 Mei 2013
MUSYAWARAH BESAR KARANG TARUNA BHAKTI MANDIRI 02
PIMPINAN SIDANG
Ketua
Sekretaris Anggota

10. Tujuan, Tugas, dan Fungsi Karang Taruna
Sesuai Pedoman Dasar Karang Taruna, pengertian Karang Taruna adalah Organisasi
Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar
kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi
muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak
dibidang usaha kesejahteraan sosial. Pembinaan Karang Taruna diatur dalam Permensos
83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna. Berikut kutipan isi pedoman:
Tujuan
Tujuan Karang Taruna adalah :
a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran dan tanggung jawab sosial
setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menagkal,
menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
b. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna
yang Trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan.
c. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan
keberdayaan warga Karang Taruna.
d. Termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin
toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
e. Terjalinnya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka
mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
f. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di
desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan
fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah
kesejahteraan sosial dilingkungannya.
g. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/kelurahan
atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan
terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan
komponen masyarakat lainnya.
Tugas
Setiap Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan
Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah
kesejahteraan social terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif,
rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
Fungsi
Setiap Karang Taruna melaksanakan fungsi :
a. Penyelenggara Usaha Kesejahteraan Sosial.
b. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat.
c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda dilingkunggannya
secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di
lingkungannya.
e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial
generasi muda.
f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan,
kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab
sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan
praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan
sosial di lingkungannya secara swadaya.
h. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi social bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial.
i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan
berbagai sektor lainnya.
j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.