Proses integrasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Gresik meliputi pembentukan tim, pengkajian keadaan, penyusunan rencana, dan penentuan prioritas. Tahapan tersebut dilakukan secara terpadu di tingkat desa hingga kecamatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sinergis.

1. 1
Proses Integrasi Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Gresik
MusrenbangIntegrasi 2016
Pembentukan Tim Musrenbang Desa/Kota Integrasi
Pengkajian Keadaan Desa/ Kelurahan Integrasi
Refleksi Perkara Kritis
Penyusunan RPJM Desa Integrasi
Fasilitasi Renstra Kelurahan
Pra Musrenbang Integrasi
Pemetaan Swadaya
Penulisan Usulan (Penyusunan Proposal Sederhana)
Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi
Pra Musrenbang Kecamatan
Integrasi
Verifikasi
Usulan
Musrenbang Kecamatan
Integrasi
Pembentukan Tim Verifikasi
a
4
3
2
1
b
One Planning for All
LAMPIRAN I

2. 2
Pembentukan Tim Musrenbang Desa/ Kelurahan Integrasi
Tim Musrenbang Desa/Kelurahan (D/K) Integrasi merupakan tim yang
dibentuk merujuk pada SE Mendagri 31 Maret 2010 tentang juknis
perencanaan pembangunan desa untuk memfasilitasi integrasi perencanaan
pembangunan di tingkat desa/kelurahan. Diresmikan melalui keputusan kepala desa tentang Tim
Musrenbang Desa Integrasi untuk desa dan melalui Surat Perintah Lurah tentang Tim Musrenbang
Kelurahan untuk kelurahan.
Pembentukan Tim
1. Pembentukan Tim Musrenbang D/K Integrasi diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat melalui
pelbagai forum terbuka seperti konferensi desa, Musyawarah Antar Desa (MAD)/ Musdes
Sosialisasi, tahapan sosialisasi dan pemetaan sosial, rembug kesiapan masyarakat, dan pelbagai
forum informal;
2. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim Musrenbang D/K Integrasi dipimpin oleh Kepala
Desa/Lurah.
3. Peserta rapat dihadiri oleh undangan yang menjadi calon tim Musrenbang D/K Integrasi dan pihak
lain terkait.
4. Proses pemilihan anggota Tim Musrenbang D/K Integrasi dilakukan secara musyawarah mufakat
jika tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai
kesepakatan di dalam forum tersebut.
5. Seluruh proses dan hasil rapat dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan Tim Musrenbang
D/K Integrasi dan ditandatangi oleh seluruh peserta rapat. (notulensi dan kearsipan oleh sekdes
dan perangkat desa/kel terlatih)
Keanggotaan dan Masa Tugas
No Unsur Tim
Jabatan dalam
Tim
Keterangan
1 Kepala Desa/Lurah Penanggungjawab
2 Sekretaris Desa/ Sekretaris Lurah Ketua
3 Perangkat Desa/Kelurahan Wakil Ketua
Merupakan perangkat terlatih yang
mampu mengoperasikan aplikasi E-
renbang
4 BKM Sekretaris
Minimal 2 orang salah satunya
adalah perempuan
5 LPM Desa/Kelurahan Anggota
Bila LPM D/K belum terbentuk dapat
digantikan oleh wakil ormas/LSM
6 Kepala Dusun (Khusus Desa) Anggota Minimal 2 orang
7 Perwakilan Masyarakat Anggota
Minimal 3 orang dan memiliki wakil
perempuan
8 UPK, UPL, UPS Anggota
Minimal perwakilan satu orang tiap
UP
Pelaksanaan tugas dimulai sejak ditetapkannya keputusan Kepala Desa/SP Lurah tentang Tim Musrenbang
Desa/Kelurahan Integrasi hingga Musrenbang Kecamatan Integrasi berakhir.
Fungsi Tim Musrenbang Desa/Kelruahan Integrasi
1. Memfasilitasi tahapan Pengkajian Keadaan D/K Integrasi; Penyusunan RPJMDes/RKPDes Integrasi
dan Fasilitasi Renstra/Renja Kelurahan, Penulisan Usulan (Proposal Sederhana) Kegiatan Desa/
Kelurahan (Desain Sederhana dan RAB); penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi;
mengawal usulan hingga proses penentuan prioritas di tingkat Kecamatan;
2. Bertanggungjawab mendampingi, memberi arahan, dan mengkoordinasikan masyarakat di setiap
tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi;
3. Bertanggungjawab terhadap Kearsipan dokumen hasil di setiap tahapan Musrenbang Integrasi,
menjaga keaslian dokumen dan memberikan informasi terkait bila dibutuhkan (Dokumen Asli oleh
Sekdes/seklur atau Perangkat terlatih dan Salinan ke-1 oleh Tim Fasilitator/BKM);
4. Bertanggungjawab terhadap pelaporan hasil setiap tahapan musrenbang Integrasi;
5. Saling bekerjasama antara pemerintah desa/kelurahan, tim fasilitator PNPM, dan pemerintah
daerah bersama masyarakat dan pihak terkait untuk mengoptimalkan penyelenggaran
musrenbang integrasi
a

3. 3
Pengkajian Keadaan Desa/Kelurahan Integrasi
Pengkajian keadaan desa/kelurahan integrasi merupakan proses untuk
menganalisa potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh desa/kelurahan
sehingga dapat dilahirkan gagasan - gagasan perencanaan pembangunan
sebagai pertimbangan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM)Desa/Renstra Kelurahan.
Tahapan Integrasi
No Tahapan
Fasilitator
(Pelaku Utama)
Keterangan
1 RefleksiPerkaraKritis
Dilaksanakan dalam forum musyawarah
pada basis RW
a
Persiapan dokumen hasil
Refleksi Perkara Kritis dan
Pemetaan Swadaya tahun
sebelumnya
Tim Fasilitator dan BKM
Dokumen pendukung Pengkajian Keadaan
Desa/Kelurahan Integrasi.
b
Analisa Penyebab Akar
Masalah Strategis
Tim Musrenbang D/K
Integrasi
Merumuskan potensi dan permasalahan
serta arah pembangunan desa /kelurahan
secara umum
2 Pemetaan Swadaya Dilaksanakan melalui musyawarah secara
terbuka
a
Review Data Kemiskinan
(Menelaah data RTM dan
RTSM hasil pemetaan
swadaya PNPM dengan
SIMTASKIN
Tim Musrenbang D/K
Integrasi
a. SIMTASKIN menjadi basis data KK
Miskin tiap desa/kelurahan
b.KK Miskin yg tidak terdapat dalam
SIMTASKIN dapat dicantumkan
dengan kesepakatan tim dan
masyarakat.
c. Hasil kesepakatan huruf (b)
mencantumkan kategori dan indikator
(lokal)
b Pembuatan Peta Sosial
Perangkat terlatih, BKM
LPM D/K, dan Masyarakat Peta Tematik sebagai dokumen
pendukung pemetaan kondisi
desa/kelurahan
c
Pembuatan Diagram Venn
Kelembagaan
Perangkat terlatih, BKM,
LPM D/K, dan Masyarakat
d
Perumusan Gagasan
(Usulan Kegiatan)
Pembangunan
Desa/Kelurahan
Tim Musrenbang D/K
Integrasi
Gagasan diakomodasi dari masyarakat
dan stakeholder terkait
Dokumen yang dihasilkan
No Dokumen Output PKD Integrasi Tahapan
1 Daftar Gagasan (Usulan Kegiatan) Pembangunan Desa/Kelurahan
Hasil Pemetaan
Swadaya
2 Profil Kemiskinan (review PS 2 dengan SIMTASKIN)
3 Peta Sosial skala dusun/RW dan desa/kelurahan
4 Diagram Venn Kelembagaan
5 Berita Acara Reflesksi Perkara Kritis Hasil Refleksi
Perkara Kritis6 Matriks Potensi dan Permasalahan
6
Dokumen Pendukung lainnya
(a) Gambar Kalender Musim
(b) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan
Tahun Sebelumnya
(c) Dokumentasi Pengkajian Keadaan D/K Integrasi dan
Penyusunan RPJM Desa Integrasi
1

4. 4
Penyusunan RPJM Desa Integrasi
Penyusunan RPJMDesIntegrasi tidak menciptakan tahapan baru ataupun
mengubah sistematika penyusunan naskah. Langkah penyusunan RPJMDes
Integrasi tetapmengacu pada Permendagri No. 66 Tahun2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desadan mempertimbangkan SEMendagri 31
Maret 2010 tentang Juknis Perencanaan Pembangunan Desa.
Tahapan Penyusunan RPJM Desa/ RKP Desa Integrasi dan Penetapan
No. Tahapan Keterangan
1 Persiapan
2 Pengkajian Keadaan Desa Integrasi
3 Penyusunan Rancangan RPJM Desa/ RKP Desa Difasilitasi oleh Tim Musrenbang Desa Integrasi
4 Pembahasan Rancangan RPJM Desa/ RKP Desa
Pembahasan dilakukan oleh tim bersama
masyarakat dalam forum musyawarah.
5
Penetapan RPJM Desa/ RKP Desa Ditetapkan dalam Rapat BPD
RPJM Desa Integrasi (6 Tahun) Peraturan Desa
RKP Desa Integrasi (1 Tahun) Keputusan Kepala Desa
Naskah Rancangan RPJM Desa Integrasi
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Pengertian
Bab II Profil Desa
2.1 Kondisi Desa
2.1.1 Sejarah Desa
2.1.2 Demografi
2.1.3 Keadaan Ekonomi
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
2..2.1 Pembagian Wilayah Desa
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Bab III Potensi dan Masalah
3.1 Potensi
3.2 Masalah
Bab IV Rencana Jangka Menengah Desa
4.1 Visi dan Misi
4.2 Kebijakan Pembangunan
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
4.2.2 Potensi dan Masalah
4.2.3 Program Pembangunan Desa
4.2.4 Strategi Pencapaian
Bab V Penutup
Lampiran
I Dokumen Output PKD Integrasi
(Lampiran Profil Kemisikinan, Peta
Tematik, dsb)
Ii Keputusan Kepala Desa tentang Tim
Musrenbang Desa Integrasi
Iii Berita Acara Musrenbang Desa
Penentapan RPJMDes
Iv Dokumen lain terkait
2
Integrasi PerencanaanPJM Pronangkis terletak
dalam substansi RPJM Desa Integrasi terutama
dalam Bab IV Rencana Jangka MenengahDesa
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
Uraian kebijakan pembangunan desa secara umum yang
akan dicapai selama 6 (enam) tahun ke depan yang
terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
Kebijakan pembangunan desa meliputi kebijakan
pembangunan secara keseluruhan dan pengentasan
kemiskinan (PJM Pronangkis) sebagai bagian dalam
subbab 4.2.1
4.2.2 Potensi dan Masalah
Analisis atau matriks potensi dan masalah yang dihadapi
pemerintah desa dan masyarakatnya dalam mencapai
kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
subbab 4.2.1
4.2.3 Program Pembangunan Desa
Berisi matriks program-program pembangunan desa
yang terbagi atas urusan wajib dan pilihan; jenis
kegiatan, estimasi atau prakiraan biaya, sumber
pendanaan, lokasi kegiatan, tujuan, dan tahun
pelaksanaan. Lihat lampiran
Matriks Program Pemb. Desa Integrasi.
Usulan Kegiatan yang dimuat meliputi usulan ke
APBD, BLM PNPM, APBD Prov, APBN, ADD, CSr,
Swadaya Masyarakat, & sumber dana lain (PADes)
4.2.4 Strategi Pencapaian.
Strategi pencapaian berisi uraian strategi yang akan
dilakukan oleh pemdes dalam mencapai program-
program pembangunan desa sebagaimana dimaksud
dalam 4.2.3

5. 5
Dokumen yang dihasilkan
No.
Dokumen Output
Penyusunan RPJMDes Integrasi
Keterangan
1 RPJM Desa Integrasi
Dengan lampiran
Substansi Program Pembangunan Desa
sudah mengintegrasikan usulan kegiatan
dengan sumber pendanaan APBD, BLM
PNPM, APBD Prov, APBN, CSR, ADD,
Swadaya Masyarakat, dan sumber dana lain
(contoh : PADes)
Dokumen Output PKD Integrasi
Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim
Musrenbang Desa Integrasi
Berita Acara Musrenbang Desa Penentapan
RPJMDes
Dokumen lain terkait
2 RKP Desa Integrasi Penjabaran RPJM Desa Integrasi setiap tahun
Review RPJM/RKP Desa Integrasi
Pelaksanaan Review merupakan upaya untuk mengkaji ulang atau memperbarui data pada
dokumen perencanaan pembangunan mengingat perkembangan ekonomi, kehidupan sosial
masyarakat, kebijakan pemerintah, dan kondisi lain yang dinamis serta cenderung fluktuaktif
(berubah-ubah)
Tahapan Review RPJM Desa/ RKP Desa Integrasi dan Penetapan
No. Tahapan Keterangan
1 Persiapan
2 Pengkajian Keadaan Desa Integrasi
3
Penyusunan Matriks Review RPJM
Desa/ RKP Desa
Difasilitasi oleh Tim MusrenbangdesIntegrasi
Ada 2 hal pokok dalam review yakni
1. Matriks Program-Program Pembangunan Desa
2. Matriks potensi dan masalah; perkembangan potensi
dan masalah seperti;
a. pendirian lapangan usaha di desa (potensi)
b. munculnya wabah penyakit (masalah), dst
4
Pembahasan Review RPJM Desa/
RKP Desa
Pembahasan dilakukan oleh tim bersama masyarakat dalam
forum musyawarah.
5
Penetapan RPJM Desa/ RKP Desa Ditetapkan dalam Musrenbangdesa
RPJM Desa Integrasi (6 Tahun) Peraturan Desa
RKP Desa Integrasi (1 Tahun) Keputusan Kepala Desa
Dokumen yang dihasilkan
No.
Dokumen Output
Review RPJMDes Integrasi
Keterangan
1
Matriks Review RPJM Desa Integrasi
Dengan dokumen pendukung
Substansi Program Pembangunan Desa
sudah mengintegrasikan usulan kegiatan
dengan sumber pendanaan APBD, BLM
PNPM, APBD Prov, APBN, CSR, ADD,
Swadaya Masyarakat, dan sumber dana lain
(contoh : PADes)
a Dokumen Output PKD Integrasi
B
Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim
Musrenbang Desa Integrasi
C
Berita Acara Musrenbang Desa Penentapan
RPJMDes
Matriks Review akan menjadi lampiran
bersama dokumen pendukung pada RPJM
Desa yang sudah ada
D Dokumen lain terkait
2 Matriks Review RKP Desa Integrasi Penjabaran RPJM Desa Integrasi setiap tahun

6. 6
Langkah Fasilitasi Penyusunan Renstra Kelurahan
Fasilitasi Penyusunan Resntra Kelurahan mengacu pada PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,
tata cara, penyusunan, pengendalian, evaluasi rencana pembangunan daerah. Dengan demikian,
penyusunan renstra tidak menciptakan tahapan baru ataupun mengubah sistematika penyusunan
naskah.
Dengan demikian fasilitasi renstra kelurahan terdapat dalam konteks sebagai berikut;
(a) pelaku penyusunan;
(b) dokumen input; dan
(c) dokumen output.
a. Fasilitasi Pelaku Penyusunan
Fasilitasi Renstra Kelurahan melibatkan BKM, Tim Fasilitator, dan Warga Peduli/Perwakilan
masyarakat untuk berkoordinasi dengan Lurah dan Perangkat Kelurahan dalam tim Musrenbang
Kelurahan Integrasi. Setiap anggota tim Musrenbang Integrasi Kelurahan bekerjasama,
memberikan informasi dan pengalaman nyata dalam perencanaan pembangunan untuk
dituangkan dalam perumusan naskah renstra kelurahan.
b. Fasilitasi Dokumen Input
Penyusunan Renstra Kelurahan mengintegrasikan secara utuh dokumen hasil PKD integrasi yang
terdiri dari dokumen hasil FGD Refleksi Perkara Kritis dan Pemetaan Swadaya untuk menjadi
entitas dalam subtansi arah pembangunan kelurahan. Dengan demikian, arah pembangunan
kelurahan telah secara partisipatif mengakomodasi aspirasi masyarakat dan sesuai dengan
potensi dan permasalahan yang nyata.
c. Fasilitasi Dokumen Output
Penyusunan Renstra Kelurahan mengintegrasikan secara utuh dokumen PJM Pronangkis yang
menjadi keluaran PNPM Mandiri Perkotaan sebagai bagian dari Renstra Kelurahan. Dengan
demikian, perencanaan pembangunan kelurahan telah memuat strategi pembangunan untuk
mengakomodasi potensi dan permasalahan keluarahan secara umum dan memiliki startegi
khusus penanggulanangan kemiskinan yang diadopsi dalam PJM Pronangkis.
Dokumen yang dihasilkan
No.
Dokumen Output
Fasilitasi Renstra Kelurahan
Keterangan
1
Renstra Kelurahan/ Review
Dengan lampiran Substansi Program Pembangunan Kelurahan
sudah mengintegrasikan usulan kegiatan
dengan sumber pendanaan APBD, BLM
PNPM, APBD Prov, APBN, CSR, dan Swadaya
Masyarakat,
a
Dokumen Output Pengkajian Keadaan Kelurahan
Integrasi
B
Surat Perintah Lurah Pembentukan Tim Musrenbang
Kelurahan Integrasi
C
Berita Acara Musrenbang Kelurahan Penetapan
Renstra Kelurahan
Untuk Review, maka matriks Review akan
menjadi lampiran bersama dokumen
pendukung (missal: profil kemiskinan, peta
tematik, dll) pada renstra yang sudah adaD Dokumen lain terkait
2 Renja Kelurahan/ Review Penjabaran RPJM Desa Integrasi setiap tahun
Renstra Kelurahan sebagai rencana pembangunan jangka menengah kelurahan kemudian
dijabarkan dalam Rencana Kerja (renja) Kelurahan sebagai dokumen perencanan pembangunan
tahunan. Fasilitasi penyusunan Renja Kelurahan adalah Tim Musrenbang Kelurahan Integrasi
dengan tetap memperhatikan RPJMD dan RKPD Kabupaten Gresik dan berlandaskan hasil
Pengkajian Keadaan Kelurahan Integrasi.
Renja Kelurahan Memuat Rencana Tahunan (Renta dalam PJM Pronangkis) dalam usulan kegiatan
pembangunan kelurahan tahunan sebagai konsekuensi integrasi dokumen PJM Pronangkis ke
Renstra Kelurahan.

7. 7
Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi
Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi merupakan forum
musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh
para pemangku kepentingan desa dengan mengintegrasikan
tahapan dan semangat PNPM Mandiri Perkotaan ke dalam
perencanaan reguler (musrenbang desa/kelurahan) terdiri atas
tahapan pra musrenbang desa/kelurahan integrasi & musrenbang
desa/kelurahan integrasi.
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi
No Tahapan Fasilitator (Pelaku Utama) Keterangan
1 Pramusrenbang Desa/ Kelurahan Integrasi
Paralel dengan Rembug Warga
Tahunan (dilaksanakan dalam forum
musyawarah)a
Menyiapkan dokumen
Pengkajian
Desa/Kelurahan Integrasi
Difasilitasi oleh Sekdes/Seklur,
Perangkat, BKM, dan tim
Fasilitator
b
Pembahasan, penetapan
prioritas dan penyusunan
Daftar usulan kegiatan
desa/Kelurahan
yakni:
1. Usulan yang diajukan ke APBD Diajukan ke Musrenbang Kecamatan
Integrasi
Daftar Usulan Kegiatan Desa/Kel
akan ditetapkan menjadi RKP Desa/
Renja Kelurahan
2 Uslan yang diajukan ke APBD
Prov dan APBN
3. Penetapan Usulan yang
didanai BLM PNPM Perkotaan
Kesepakatan pendanaan kegiatan
yang diajukan ke BLM PNPM
Perkotaan disahkan pada tingkat
desa (paralel dengan RWT)
4. Usulan yang diajukan ke
Swadaya, ADD (khusus desa),
CSR, dan sumber dana lain
(Contoh: PADes)
Penentuan Prioritas usulan yang
disepakati dilakukan pada tahap
Musrenbang Desa/Kelurahan
Integrasi.
c Pembahasan lain terkait
Tim Fasilitator PNPM/BKM dan
Sekdes/seklur
Misal:
a. pertanggungjawaban BKM
b.Penyusunan renta
penanggulangan kemiskinan
untuk tahun berikutnya
d
Kearsipan dan Beritaacara untuk diajukan ke Musrenbang
desa/kelurahan integrasi
2
Penulisan Usulan
(Penyusunan Proposal
Sederhana)
Difasilitasi oleh Tim Musrenbang
Desa/Kelurahan Integrasi
Konsultasi melalui Tim Fasilitator
a
Perumusan Desain Sederhana dan Rencana Anggaran Biaya
(Proposal Sederhana)
Sesuai usulan yang telah ditetapkan
dalam daftar usulan kegiatan
desa/kelurahan
b
Memasilitasi Kelengkapan Usulan Kegiatan
- Lokasi Kegiatan (RT, RW, Dusun (bila ada), Desa/kelurahan)
- Nama lengkap obyek (missal : Musholla Annur, SD Negeri 1
Giri, dll)
- Daftar nama dan alamat penerima bantuan bila usulan
ditujukan untuk perseorangan atau kelompok)
- Legalitas usaha bila ditujukan pada kelompok usaha (missal
keputusan kades tentang pembentukan BUMDES,
kepemilikan kesekretariatan, dll)
- Dokumentasi Usulan Kegiatan
Fasilitasi Kelengkapan Usulan
Kegiatan dilakukan oleh Tim
Musrenbang Desa/Kelurahan
Integrasi
3

8. 8
No Tahapan Fasilitator (Pelaku Utama) Keterangan
2
Musrenbang
Desa/kelurahan
Integrasi
Difasilitasi oleh Tim Musrenbang
Desa/keurahan Integrasi
Musyawarah terbuka untuk
masyarakat, dihadiri oleh
kecamatan, perwakilan SKPD, dan
dewan
2.1
Penetapan Usulan Kegiatan Desa/Kelurahan menjadi RKP
Desa/Renja Kelurahan
1. Usulan kegiatan yang diajukan ke APBD;
2. Usulan kegiatan yang didanai oleh BLM PNPM;
(telah disahkan untuk didanai BLM PNPM)
3. Usulan kegiatan yang diajukan ke APBN;
4. Prioritas Usulan Kegiatan yang akan didanai oleh
ADD (khusus desa) , CSR, Swadaya Masyarakat, dan
sumber dana lain (PADes)
Sesuai daftar usulan kegiatan
desa/kelurahan yang disetujui pada
pramusrenbang desa/kelurahan
integrasi
2.2
Penetapan prioritas usulan yang akan didanai
(sumber dana berada pada tingkat desa/Kelurahan)
Khusus CSR, swadaya maysarakat,
ADD, sumber dana lain (contoh :
PADes)
2.3
Kearsipan dan berita acara oleh sekdes seklur atau perangkat
terlatih
2.4
Input usulan kegiatan ke dalam E-renbang oleh Perangkat
Desa/Kelurahan Terlatih
Dokumen yang dihasilkan
No
Dokumen Output Musrenbang
Desa/Kelurahan Integrasi
Keterangan
1
Daftar Usulan Kegiatan Desa/Kelurahan beserta Sumber
Pendanaan
2 Proposal Sederhana Usulan Kegiatan Desa/Kelurahan
3
Keputusan Kepala Desa/SP Lurah tentang Tim Penulis
Usulan
4 Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi;
5 Berita Acara Pra Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi;
6 Dokumen Lain terkait

9. 9
Pembentukan Tim Verifikasi
Tim verifikasi merupakan tim ditingkat kecamatan yang bertugas memeriksa
kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa/kelurahan sehingga terumuskan
prioritas usulan kegiatan di tingkat kecamatan.
Keanggotaan Tim Verifikasi (TV)
No Unsur Tim Jumlah Keterangan
1
Kasi Pembangunan Kecamatan dan
Perangkat Kecamatan lainnya
Minimal 2 orang Tim Verfikasi (TV)
dibentuk melalui
Surat Keputusan
Camat2
Perwakilan Masyarakat dengan
keahlian yang dibutuhkan
Minimal 5 orang
Tahapan Verifikasi Usulan
No Tahapan Verifikasi Keterangan
1
Tim Musrenbang D/K Integrasi menyerahkan Proposal
Usulan Kegiatan Desa/Kelurahan (sesuai RKP Desa/renja
Kelurahan)
a. Proposal Kegiatan yang diajukan ke APBD
b. Proposal Kegiatan yang diajukan ke APBD Prov/APBN
a. Kesepakatan pendanaan
kegiatan yang diajukan ke BLM
PNPM Perkotaan disahkan pada
tingkat Musrenbang Desa
b.Penentuan Prioritas Kegiatan
yang diajukan pada ADD, CSR,
Swadaya Masyarakat, dan
PADes telah ditetapkan di
tingkat musrenbang desa
2 Pelatihan dan Penjelasan Proses Verifikasi kepada Tim
Verifikasi
Oleh Koordinator Kota PNPM M
Perkotaan
3
Substansi Verifikasi Usulan berdasarkan
1. Kelengkapan Proposal
2. Kesesuaian Usulan dengan regulasi (PTO PNPM Mandiri,
dan regulasi lainnya)
3. Persyaratan lain yang akan diatur lebih lanjut.
Contoh Regulasi Lain missal
1. Perbub tentang Hibah, Bansos,
dan Bantuan Keuangan;
2. UU No. 6 Th 2014 tentang Desa;
3. PP 34 Th 2014 tentang Juklak UU
6/2014 (penggunaan ADD, BK,
dan APBDes)
4. PP 60 th 2014 (Dana Desa
bersumber dari APBN)
4
Tim Verifikasi Menyusun Rekomendasi KelayakanUsulan
Diserahkan kepada Kasi Pembangunan dan Tim Fasilitator
Kasi Pembangunan berkoordinasi
dengan Tim Fasilitator untuk
memberi penilaian.
Rekomendasi Tim Verifikasi menjadi dasar penentuan “prioritas usulan kegiatan”
di tingkatkecamatan
b

10. 10
Musrenbang Kecamatan Integrasi
Musrenbang Kecamatan Integrasi paralel dengan Lokakarya
Prioritas Kegiatan Tingkat Kecamatan (istilah PNPM) merupakan
forum pertemuan di tingkat kecamatan yang bertujuan membahas
dan menentukan prioritas usulan tiap desa/kelurahan yang telah
terkumpul dalam satu kecamatan kemudian menyusun peringkat
usulan kegiatan tingkat kecamatan.
Musrenbang Kecamatan Integrasi terdiri atas
1. Pra Musrenbang Kecamatan Integrasi
2. Musrenbang Kecamatan Integrasi
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Integrasi
No Tahapan
Fasilitator
(Pelaku Utama)
Keterangan
1
Pra Musrenbang Kecamatan
Integrasi
Difasilitasi oleh Kasi
Pembangunan dan tim
Fasilitator
Diselenggarakan dalam
forum terbuka yang
dipimpin oleh Camat
Peserta Meliputi
a. Perangkat Kecamatan;
b. Wakil Instansi/ UPT di
Kecamatan;
c. Tim Verifikasi;
d. Perwakilan
Desa/Kelurahan
e. Masyarakat umum
a Penjelasan hasil verifikasi usulan Tim Verifikasi
b
Penentuan Prioritas Usulan
Kegiatan di Tingkat Kecamatan
Kasi Pembangunan dan Tim
Fasilitator atas rekomendasi
kelayakan dan musyawarah
bersama peserta forum
c
Sosialisasi usulan kegiatan yang
dilaksanakan dengan dana BLM
PNPM Perkotaan
Kesepakatan pendanaan
kegiatan yang diajukan ke BLM
PNPM Perkotaan disahkan pada
tingkat Musrenbang Desa
d
Kerasipam dan berita acara Pra
Musrenbang Kec Integrasi
Kasi Pembangunan (dok. asli)
Tim Fasilitator (salinan)
2
Musrenbang Kecamatan
Integrasi
Difasilitasi oleh Kasi
Pembangunan dan Tim
Fasilitator
Diselenggarakan dalam
forum terbuka yang
dipimpin oleh Camat.
Dihadiri oleh kecamatan,
perwakilan SKPD, dan
dewan
a
Menyiapkan dokumen hasil Pra
Musrenbang Kec. Integrasi
Kasi Pembangunan
b
Penetapan Daftar Prioritas Usulan
Kegiatan Tingkat Kecamatan, yakni:
1. Sosialisai Kegiatan yang
didanai oleh BLM PNPM
Penerbitan Surat Perintah
Camat tentang Alokasi
PNPM Mandiri
2. Penentuan Prioritas Usulan
Kegiatan di tingkat Kecamatan
(APBD, APBD Prov,/ APBN)
c
Kearsipan dan BeritaAcara
Musrenbang Kecamatan Integrasi
Kasi Pembangunan (dok. asli)
dan Tim Fasilitator (salinan)
d Pembahasan lain terkait
Kasi Pembangunan dan Tim
Fasilitator
E
Input Prioritas Usulan Kegiatan
Tingkat Kecamatan di E-renbang
Kasi Pembangunan
Dokumen yang dihasilkan
No
Dokumen Output Musrenbang
Kecamatan Integrasi
Keterangan
1 Rekomendasi Kelayakan Usulan Hasil Verifikasi Usulan
2
Berita Acara Pramusrenbang
Kecamatan Integrasi
Daftar Prioritas Usulan Kegiatan
3
Berita Acara Musrenbang
Kecamatan Integrasi
Penetapan Usulan Kegiatan Tingkat
Kecamatan
4

11. 11
Proses Integrasi Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Gresik
MusrenbangIntegrasi 2016
Jadwal Pelaksanaan dan Sumber Pendanaan Kegiatan Musrenbang Integrasi
(PNPM Perkotaan dan Reguler)
No. Kegiatan Sumber Pendanaan Keterangan
a
Pembentukan Tim Musrenbang
Desa/Kelurahan Integrasi
APBDes/ Dana Kelurahan September
1
Pengkajian Keadaan Desa/Kelurahan Integrasi
Refleksi Perkara Kritis APBDes/ Dana Kelurahan September-Oktober
Pemetaan Swadaya APBDes/ Dana Kelurahan Oktober
2
Penyusunan RPJMDesIntegrasi/
Review
APBDes
Mulai dari November
minggu ke-1 (Penetapan
pada Musrenbang
Desa/KelurahanFasilitasi Renstra Kelurahan Dana Kelurahan
3
Pra Musrenbang Desa/Kelurahan Integrasi
Penentuan Prioritas Usulan
Kegiatan DesaKelurahan
(Paralel dengan RWT)
APBDes/ Dana Kelurahan
November minggu ke -4
s.d Desember minggu
pertama
Penulisan Usulan (penyusunan
proposal sederhana)
APBDes/ Dana Kelurahan Desember
MusrenbangDesa/Kelurahan Integrasi
Musrenbang Desa/Kelurahan
Integrasi
APBDes/ Dana Kelurahan
Januari minggu ke-3 s.d
ke-4
Input usulan ke E-renbang APBDes/Dana Kelurahan
Januari minggu ke-3 s.d
ke-4
b Pembentukan Tim Verifikasi Anggaran Kecamatan t.a 2015 Januari minggu ke -3
4
Pramusrenbang Kecamatan Integrasi
Verifikasi Usulan Anggaran Kecamatan t.a 2015
Januari minggu ke-3 s.d
Februari Minggu ke 1
MusrenbangKecamatan Integrasi
Musrenbang Kecamatan
Integrasi
Anggaran Kecamatan t.a 2015 Februari minggu ke-1 dan
ke-2
Input usulan ke E-renbang
Anggaran Kecamatan t.a 2015 Februari minggu ke-1 dan
ke-2
One Planning for All