Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 (rancangan)

1. PEMERINTAH DESA WLAHAR WETAN
PERATURAN DESA WLAHAR WETAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa)
DESA WLAHAR WETAN TAHUN 2016
LEMBARAN DESA
PEMERINTAH DESA WLAHAR WETAN
TAHUN 2015 NOMOR 8

2. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114
tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa
Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan desa.
Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem
pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan
oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan
keadilan sosial.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan
sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.
Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh
Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat
gotong royong. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Pembangunan Desa.
Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa,
pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang
secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, Kepala Desa dapat didampingi
oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa,

3. dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi
pendampingan di wilayahnya.
Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun
secara berjangka meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RP­JMDes) untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun; dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang­Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang­Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan sesuai dengan pola
pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah desa diharuskan mempunyai
perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta
demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM­Desa). Hal tersebut merupakan
rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 5 (lima) tahun dan Rencana
Kerja Pembangunan Desa (RKP­Desa) yang merupakan Rencana Pembangunan
Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan
penjabaran RPJMDesa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun
sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal­hal yang karena
keadaan darurat atau bencana alam.
Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP­Desa
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi yang
pada pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
(LPMD) sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan
tanggungjawab pembangunan di desa. RKP­Desa merupakan satu­satunya
pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam

4. jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.
Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan
keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan
sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan
perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat
dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar­benar nyata
dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik dan tepat sasaran.
Berdasarkan Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal
79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) Tahun 2016. RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKP Desa)
sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintah
Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah
daerah kabupaten/kota. Usulan kebutuhan pembangunan desa tersebut harus
mendapatkan persetujuan bupati/walikota. Usulan tersebut harus dihasilkan
dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jika pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa tahun
berikutnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa,
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan
Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
1.2. Landasan Hukum
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Wlahar Wetan Kecamatan
Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada :

5. a. Undang­Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
b. Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan
Pelaksanaan dari Undang­Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
h. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2013 – 2018.
i. Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2013­2018.
1.3. Maksud dan Tujuan serta Manfaat
Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran
2016 mengenai tata cara perhitungan besaran rincian Dana Desa yang
diterimakan kepada desa sehingga upaya Pemerintah Desa untuk mewujudkan
pencapaian visi dan misi lebih maksimal dalam penjabaran dari RPJMDesa
Tahun 2013­2018, serta sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan desa. RKP Desa ini juga diharapkan lebih menjamin
kesinambungan pembangunan di tingkat desa serta dapat mendorong partisipasi
dan swadaya dari masyarakat.
Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Wlahar Wetan Kecamatan
Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016 adalah untuk
menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta

6. merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode 1 (satu)
tahun, agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang
berkekuatan hukum tetap sehingga dapat digunakan sebagai landasan
operasional dalam penyusunan APBDesa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2016.
Disamping itu RKP Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2016 bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa
Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2013­2018
dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga memaksimalkan pencapaian
pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa dengan mudah diidentifikasi
dan dievaluasi.
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP­Desa)
ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
1. Tujuan
a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang berkekuatan hukum tetap.
b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di
desa.
c. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan
pembangunan desa dalam 1 tahun.
d. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan
tahunan.
e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Manfaat
a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di desa.
b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan
program pembangunan supra desa.
e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.
f. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa.

7. g. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan
bermanfaat untuk pembagunan desa.
1.4. Visi dan Misi
Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen
RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang
akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat
menghantarkan tercapainya Visi­Misi Desa. Visi­Misi Desa Wlahar Wetan
disamping merupakan Visi­Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan
dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya
dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.
Adapun Visi Desa Wlahar Wetan, sebagai berikut :
“Menuju Pemerintah Desa Wlahar Wetan Yang Mampu Menyelenggarakan
Pelayanan Cepat Dan Prima Dalam Mendukung Terwujudnya Wlahar Wetan
Yang Sejahtera dan berbudaya”
Sedangkan Misi Desa Wlahar Wetan adalah :
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta responsif;
2. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang cepat dan prima;
3. Melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan yang aspiratif,
bermanfaat, terpelihara dan berkelanjutan serta Peningkatan perwujudan
pembangunan fisik dan infrastruktur;
4. Mengembangkan sistem informasi desa dan tata kelola yang dinamis
sebagai upaya mempromosikan desa dan kegiatan pembangunan desa;
5. Melaksanakan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dengan
pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya
seperti bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan adat istiadat;
6. Penguatan dan manajemen lembaga kemasyarakatan, pembentukan
Badan Usaha Milik Desa, serta kerjasama antar desa;
7. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian,
perkebunan dan kehutanan rakyat dengan kondisi sosial budaya yang
berbasis kearifan lokal;
8. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya desa, guna mendukung
peningkatan pendapatan desa;

8. 9. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan usaha
pedesaan;
10. Menjaga kondisi wilayah yang kondusif;
11. Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan berkeadilan.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
Pelaksanaan RKP­Desa Tahun 2015
Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Wlahar
Wetan Tahun Anggaran 2016 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2013–2018.
Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk
didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa (ADD), serta
swadaya, mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu:
a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes;
b. Tingkat kemendesakan;
c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
e. Kebutuhan biaya;
f. Luas cakupan kegiatan.
2.1 Bidang Infrastruktur
Untuk tahun anggaran 2015 di bidang infrastruktur melalui beberapa kegiatan
yang sudah dilaksanakan yaitu:
No. Jenis Kegiatan
Besaran
Anggaran
Rp.
Sumber
Dana
1.
Peningkatan Jalan lingkungan Rabat Beton di
RT.004/RW.02
50.000.000
APBD
Kab.
2. Pembangunan Irigasi Pertanian 200.000.000
APBD
Kab.
3.
Pembangunan Sumur Bor Air Bersih di
RT.007/RW.01
200.000.000
APBD
Kab.
4.
Pembangunan Drainase Jalan Desa RT.
008/RW. 02
50.000.000
APBD
Kab.
5.
Pembangunan Drainase Jalan Desa RT.
010/RW. 02
40.000.000
APBD
Prov.
6.
Pembangunan Drainase Jalan Desa di Jalan
Makam
24.000.000
DD
7.
Pembangunan Jembatan Jalan Desa di
RT.005/RW.01
14.000.000
DD
8.
Pembangunan Gorong­gorong Jalan Desa di
RT.006/RW.02
6.000.000
DD

9. 9.
Pembangunan Jembatan Jalan Desa di
RT.008/RW.02
12.000.000
DD
10.
Rehabilitasi Jembatan Jalan Desa di
RT.009/RW.02
6.000.000
DD
11.
Pembangunan Pavingisasi Halaman Mushola
Baiturrohim RT.003/RW.02
15.000.000
DD
12. Pembangunan Pintu Air dan Talud Irigasi
24.000.000
DD
13. Pembangunan Gubug Tani
40.000.000
DD
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor Desa 31.500.000 PAD
2.2 Bidang Ekonomi
Untuk tahun anggaran 2015 di bidang ekonomi melalui beberapa
kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:
No. Jenis Kegiatan
Besaran
Anggaran
Rp.
Sumber
Dana
1. Pinjaman Bergulir Desa Berkembang 106.000.000
APBD
Prov.
2. Simpan Pinjam Kelompok Tani (PUAP)
APBD
Prov.
2.3 Bidang Sosial Budaya
Untuk tahun anggaran 2015 di bidang sosial budaya melalui beberapa
kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:
No. Jenis Kegiatan
Besaran
Anggaran
Rp.
Sumber
Dana
1. Pelaksanaan Pembinaan PLKB 2.659.000 DD
2.
Peningkatan Kegiatan Agama di luar Sekolah
oleh TPQ
5.500.000 DD
3. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional 6.641.000 PAD
4. Kegiatan Pembinaan Budaya Lokal 6.141.000 DD
5. Kegiatan Pembinaan PAUD dan TK 9.116.000 DD
6. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna 8.100.000 DD
2.4 Bidang Pemerintahan
Untuk tahun anggaran 2015 di bidang pemerintahan melalui beberapa
kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu:
No. Jenis Kegiatan
Besaran
Anggaran
Rp.
Sumber
Dana
1. Belanja Modal dan Pemeliharaan 59.270.918
DD dan
PAD

10. 2.
Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa
(BPD, RT, RW, PKK, LINMAS)
53.959.500 DD
Selain itu kegiatan­kegiatan lain yang dilakukan di bidang
pemerintahan, yaitu :
1. Musyawarah Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
dalam Pembentukan Pokmas dan BUMDES Tahun 2015.
2. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014.
3. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 2
Tahun 2015 tentang Badan Kerjasama Desa.
4. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3
Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Semester I Tahun Anggaran 2015.
5. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP)
Desa Wlahar Wetan Tahun 2015.
6. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 5
Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Wlahar Wetan Tahun Anggaran 2015.
7. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 6
Tahun 2015 tentang Penataan Dan Status Kepemilikan Aset Sarana
Prasarana Hasil Kegiatan Pnpm­Mpd TA 2009 S/D 2014.
8. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 7
Tahun 2015 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
9. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penunjukan Bendaharawan Desa Tahun
2015.
10. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Rekening Kas Desa, Rekening
Dana Cadangan Pilkades Dan Rekening Dana Purna Tugas Kepala Desa
Dan Perangat Sebagai Rekening Pemerintah Desa.
11. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
(Ptpkd) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2015.
12. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksana Distribusi Raskin Tahun 2015.

11. 13. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor 5 Tahun 2015 tentang KIS, KIM.
14. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tim Tpk Bantuan Keuangan Gubernur TA
2015.
15. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tim Intensifikasi PBB 2015.
16. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Kelembagaan RT dan RW.
17. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Karang Taruna Pagar Muda
XI.
18. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Perubahan
RKPDes TA 2015.
19. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor 11 Tahun 2015 tentang PLT Sekdes Diganti PLH Sekdes.
20. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan TPK Pelaksana
Pembangunan Tingkat Desa APBDes TA 2015.
21. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Webdesa.
22. Penyusunan dan Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penunjukan Tim Penyusunan RKPDes
2016.
23. Meningkatkan tertib administrasi Pemerintah Desa serta mendorong
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk pelayanan
kepada masyarakat.
24. Melaksanakan intensifikasi penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
tahun 2015.
Untuk tahun anggaran 2015 ini jumlah baku PBB Desa Wlahar Wetan
sebesar Rp. 47.211.736,­ dengan jumlah SPPT sebanyak 1.641 lembar,
luas tanah 2.194.122 m2, luas bangunan 9.120 m2 dan telah lunas 100%
pada tanggal 1 Oktober 2015.
25. Melakukan pendistribusian Raskin/Rastra. Untuk tahun 2015 Desa
Wlahar Wetan menerima Rastra sebanyak 13 kali pengiriman (247
zak/15kg) sebesar 48.165 Kg.

12. 2.5 Prioritas RKP­Desa Tahun 2016
Program dan kegiatan pembangunan Desa Wlahar Tahun Anggaran
2016 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2013­2018. Dalam rangka penyusunan
kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD
Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, serta swadaya mengacu kepada beberapa
kriteria, yaitu:
a. Menjadi prioritas dalam RPJMDes;
b. Tingkat kemendesakan;
c. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
e. Kebutuhan biaya;
f. Luas cakupan kegiatan.
Pada tahun anggaran 2016 program dan kegiatan pembangunan
diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur desa, peningkatan kualitas
sumber daya manusia, peningkatan kapasitas lembaga, baik lembaga
pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan
kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan generasi muda. Adapun
program prioritas tahun 2016 selengkapnya adalah sebagai berikut :
2.5.1 Bidang Infrastruktur
Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang infrastruktur untuk
tahun anggaran 2016, yaitu:
No Jenis Kegiatan Lokasi Volume
Rencana
Anggaran
Rp.
Rencana
Sumber
Dana
1.
Peningkatan Jalan
Desa
Dusun I
P = 1800 m
L = 3 m
1. 890.000.000
APBD
Kab.
Dan DD
2.
Peningkatan Jalan
Desa
Dusun II
P= 2500 m
L = 3 m
1.975.700.000
APBD
Kab.
Dan DD
3.
Peningkatan Jalan
Alternatif Desa
Wlahar Wetan–
Pekaja
RT.003
RW.02
P = 1,1 km
L = 3 m
1.800.325.000
APBD
Kab.
4.
Pembangunan
Kantor Desa
Desa Lanjutan 350.000.000
APBDes
APBD
Kab.
5. Pembangunan
Gedung Sekolah TK
RT.007
RW.01
80 m2 260.000.000 APBD
Kab.

13. Pertiwi
6.
Pembangunan Talud
dan Drainase Jalan
Wlahar Wetan­
Pekaja
RT.003
RW.02
P = 600 m
620.000.000
APBD
Kab.
DD
7.
Pembangunan
Prasarana Air Bersih
Dusun I
Dusun I 2 Unit 475.000.000
APBD
Kab.
APBN
8.
Pembangunan
Prasarana Air Bersih
Dusun II
Dusun II 3 Unit 670.000.000
APBD
Kab.
APBN
9.
Pembangunan
Drainase Jalan
Antar Desa
RT.010
RW.02
P = 850 m
550.000.000
APBD
Kab.
DD
10.
Pembangunan
Drainase Jalan
Antar Desa
RT.05
RW.02
P = 550 m
360.600.000 DD
11.
Pembangunan
Drainase Jalan
Antar Desa
RT.02
RW.02
P = 250 m
175.500.000 DD
12.
Pembangunan
Drainase Jalan Desa
RT.09
RW.02
P = 150 m
95.200.000 DD
13.
Pembangunan
Drainase Jalan Desa
RT.04
RW.02
P = 180 m
108.800.000 DD
14.
Pembangunan
Gedung Pertanian
untuk (GAPOKTAN)
Desa 60 m2 210.000.000 DD
15. Gedung Serbaguna Desa 200 m2 750.000.000
APBD
Prov
16.
Pembangunan
Jembatan Jalan Tani
RW.01 2 Paket 350.800.000
APBD
Prov
DD
17.
Pembangunan
Jembatan Jalan Tani
RW.02 1 Paket 180.000.000
APBD
Prov
DD
18. Pembangunan dan
Pemeliharaan
Saluran Irigasi
Sekunder
Desa 5 Paket 650.200.000 APBD
Kab.
APBD
Prov
DD
19.
Pembangunan
Pengaspalan Jalan
Desa
RT.008
RW.02
1 Paket 150.000.000
APBD
Kab.
20.
Pembangunan Jalan
Usaha Tani
RT.003
RW.01
1 Paket 845.000.000
APBD
Kab. dan
ADD
21.
Pembangunan
Tembok Keliling
PAUD
RT.007
RW.01
1 Paket 42.000.000
APBDes
DD

14. 22.
Pembangunan Talud
Irigasi Sekunder
RW.01 1 Paket 330.000.000
APBD
Prov.
DD
23.
Pembangunan Talud
Jalan Desa (Penahan
Erosi ke S. Serayu)
RT.008
RW.01
1 Paket 77.000.000
ADD
DD
24.
Pengadaan Lampu
Penerangan Jalan
(LPJ) Jalur Lintas
Provinsi
Desa 15 Unit ­
APBD
Prov.
25.
Energi Terbarukan
Kegiatan LPJ Jalur
Jalan Desa
Desa 18 Paket 378.000.000
APBDes
dan
DD
2.5.2 Bidang Ekonomi
Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang ekonomi untuk
tahun anggaran 2016, yaitu:
No Jenis Kegiatan Lokasi Volume
Rencana
Anggaran
Rp.
Rencana
Sumber
Dana
1. Penguatan Modal
bagi BUMDes Karya
Kusuma Mandiri
Desa 1 Paket 100.000.000
APBDes,
APBD
Prov
2.
Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
Desa
Desa 1 Paket 100.000.000
APBDes,
APBD
Kab.
APBD
Prov
DD
3. Pengembangan
Sarana Produksi
dan Alat­alat
Pertanian
Poktan 4 Paket 80.000.000
APBD
Kab.
APBD
Prov
4. Pelatihan dan
Pengembangan
Budidaya Ternak
Domba bagi
Kelompok Tani/
Poktan 30 ekor 180.000.000
APBD
Kab.
APBD
Prov
5. Pelatihan dan
Pengembangan
Budidaya Ternak
Sapi bagi Kelompok
Tani/Ternak
Poktan 75 ekor 850.000.000
APBD
Kab.
APBD
Prov
6. Pelatihan
Kewirausahaan bagi
Kelompok Usaha
Masyarakat
Pokmas 5 Kelompok 125.000.000
APBDes,
APBD
Kab.

15. 7. Penguatan Modal
Usaha bagi
Kelompok Usaha
Masyarakat
Pokmas 5 Kelompok 100.000.000
APBDes,
APBD
Kab.
DD
8. Program
Penghijauan dan
Penanganan Lahan
Kritis
Desa 1 Paket 75.000.000
APBD
Kab.
APBD
Prov
9. Pengembangan
Modal Alat Usaha
bagi Gapoktan atau
Kelompok Tani
Gapoktan 1 Paket 100.000.000
APBD
Kab.
APBD
Prov
10.
Pengembangan
Modal Usaha bagi
Unit Usaha Kecil
dan Menengah
Unit
Usaha
Bumdes
4 Kelompok 100.000.000
APBDes
APBD
Kab.
APBD
Prov
DD
11. Pengembangan
Perikanan Rakyat
Pokmas 3 Kelompok 60.000.000
APBD
Kab.
APBD
Prov
2.5.3 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang infrastruktur
Pemerintahan dan kesejahteraan sosial untuk tahun anggaran 2016, yaitu:
No Jenis Kegiatan Lokasi Volume
Rencana
Anggaran
Rp.
Rencana
Sumber
Dana
1. Pengembangan
Sarpras Poliklinik
Kesehatan Desa (PKD)
RW.02 1 Unit 98.000.000
APBD
Kab.
DD
2. Pembangunan Ruang
Lembaga Desa (Ruang
PKK, BPD, LKMD)
Kantor
Desa
3 Unit 96.000.000 APBDes
3. Pembangunan Gedung
Bumdes dan Gedung
Seni/Budaya
RW.02 2 Paket 285.000.000
APBDes,
DD
4. Pengembangan Balai
Belajar Bersama
(PKBM)
Desa 1 Paket 85.000.000 DD
5. Pengembangan Sarana
dan Prasarana Pos
Paud
Pos
Paud
7 Paket 105.000.000
APBD
Kab.
DD
6. Pengembangan Sarana
dan Prasarana TK TK 5 Paket 50.000.000
APBD
Kab.
DD
7. Pengembangan Sistem Desa 1 Paket 35.000.000 APBDes

16. Informasi Desa
Berbasis TIK
APBD
Kab.
DD
BAB III
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

17. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Pasal 93 ayat 1, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Mengacu kepada Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, keuangan desa dikelola dengan prinsip tertib, taat
pada peraturan perundang­undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
1.1. Pendapatan Desa
Kebijakan pengelolaan pendapatan desa diarahkan kepada peningkatan
optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong
peningkatan sumber­sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD).
Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang­Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya
dan partisipasi, gotong royong, dan lain­lain pendapatan asli Desa;
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota;
e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
g. Lain­lain Pendapatan Desa yang sah.
Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun
berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun 2016 dengan perkiraan
peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa,
Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak
Ketiga.
Berdasarkan Undang­Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal
72, bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas

18. pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota,
serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada
Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang
bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan
Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari
Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata
skala Desa, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.
Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dapat
bersifat umum dan khusus. Bila bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi
tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling
banyak 30% {diolah dari : Permendagri No 113/2014, Bab IV, Pasal 10 Ayat (1), (2), dan
(3)}.
Sumber­sumber pendapatan desa secara keseluruhan digunakan untuk
mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana
tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang
mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat dan kemasyarakatan agar tugas­tugas pemerintahan desa dapat
berjalan secara efektif. Tanpa dukungan pendapatan tersebut, Pemerintah Desa
tidak mampu membiayai dan melaksanakan program­program pembangunan
desa sesuai kebutuhan dan prioritas desa secara maksimal.
Asumsi pendapatan Desa Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.
1.458.590.400,­ (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus
sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) yang bersumber dari :
Proyeksi Anggaran Pendapatan Desa
Tahun Anggaran 2016
Kode
U r a i a n
Jumlah
Ket.Rekening (Rp)

19. 1 PENDAPATAN DESA
1.1 Pendapatan Asli Desa 167.800.000
1.1.1 Hasil Usaha Desa 50.000.000 PAD
1.1.2 Hasil Aset Desa 22.000.000 PAD
1.1.3
Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong Masyarakat
70.000.000
1.1.4 Lain­lain Pendapatan Asli Desa yang sah 25.900.000
1.2 Pendapatan Transfer 1.287.690.405
1.2.1 Dana Desa 635.556.575 APBN
1.2.2
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten untuk Desa
34.856.107 APBD
KAB.
1.2.3 Alokasi Dana Desa 417.277.723 APBN
1.2.4
Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Provinsi
200.000.000 APBD
PROV
1.2.5
Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Kabupaten
0
1.3 Pendapatan Lain – Lain 3.000.000
1.3.1 Hibah
1.3.2
Dana Darurat Dari Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah Dalam rangka
Penanggulangan Korban/Kerusakan
Akibat Bencana Alam
0
1.3.3 Sumbangan Lain Yang Tidak Mengikat 3.000.000
Jumlah Pendapatan 1.458.590.405
Dibulatkan 1.458.590.400
1.2. Belanja Desa
Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa untuk
membiayai kegiatan­kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Desa.

20. Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari
rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa
dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
Struktur Belanja Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 , Pasal 100 huruf a dan b, terdiri dari :
a. Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk pendanaan yang
meliputi:
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Operasional Pemerintah Desa;
- Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
b. Dan Jumlah Anggaran Belanja Desa yang meliputi:
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- Pemberdayaan Masyarakat desa.
- Belanja Tak Terduga
Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan
desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
Kegiatan sebagaimana disebut diatas, terdiri atas Jenis :
 Belanja Pegawai
 Belanja Barang dan Jasa
 Belanja Modal
Belanja pegawai adalah pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Penganggaran belanja pegawai melalui kelompok belanja Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa mengunakan kode rekening kegiatan pembayaran
penghasilan tetap dan tunjangan dengan frekuensi pembayaran dilakukan setiap
bulan.
Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran pembelian atau pengadaan
barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, yang meliputi
kategori :
 Alat tulis kantor
 Benda pos
 Bahan/material
 Pemeliharaan
 Cetak/penggandaan
 Biaya sewa tempat
 Sewa perlengkapan dan perlatan kantor

21.  Makan dan minum rapat
 Pakaian dinas dan atributnya
 Perjalanan Dinas
 Upah Kerja
 Honorarium narasumber/ahli
 Operasional Pemerintah Desa
 Operasional BPD
 Insentif RT/RW
 Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
Belanja Modal adalah pengeluaran dalam rangka pembelian atau
pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan meliputi kategori barang atau bangunan yang digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
Belanja tak terduga adalah belanja yang belum tersedia anggarannya dan
dilakukan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), dengan
pengertian keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang
dan/ atau mendesak, contoh : bencana alam, bencana sosial dan kerusakan
sarana dan prasarana serta wabah. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa
(KLB) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.
1.427.994.185,­ (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus
sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari :
Proyeksi Anggaran Belanja Desa
Tahun Anggaran 2016
Kode
U r a i a n
Jumlah
Ket.Rekening (Rp)
2 BELANJA DESA
2.1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 631.690.844
PAD,
ADD,
HBP
2.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa 617.341.591 DD
2.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa 133.354.000 DD
2.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa 45.607.750 DD
2.5. Belanja Tak Terduga 0
Jumlah Belanja 1.427.994.185
Surplus/(Defisit) 30.596.220
1.3. Pembiayaan Desa

22. Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun­tahun anggaran yang bersangkutan.
Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :
1. Penerimaan Pembiayaan, yang terdiri atas jenis :
 Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
 Pencairan dana cadangan
 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
2. Pengeluaran Pembiayaan, yang terdiri atas jenis :
 Pembentukan dana cadangan
 Penyertaan modal desa
Penerimaan pembiayaan pada jenis/bentuk sisa lebih perhitungan
anggaran (SiLPA) adalah pelampuan penerimaan pendapatan terhadap belanja,
penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Kegunaan (SiLPA) ini
dapat menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari
realisasi belanja, juga dapat untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
serta mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran
belum terselesaikan.
Penerimaan pembiayaan pada jenis/bentuk pencairan dana cadangan
adalah dana yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari
penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan
peraturan perundang­undangan. Dana cadangan tersebut masuk pada rekening
tersendiri nantinya yang ditetapkan dengan peraturan desa melalui rekening kas
desa.
Penerimaan pembiayaan pada jenis/bentuk hasil penjualan kekayaan desa
yang terpisahkan adalah kekayaan desa yang dipisahkan yakni kekayaan milik
desa baik bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMDesa. Hasil
penjualannya digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa
yang dipisahkan.
Pengeluaran pembiayaan pada jenis/bentuk pembentukan dana cadangan
kegunaannya adalah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak
dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Sumber
pembentukan dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan desa,

23. kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus
berdasarkan peraturan perundang­undangan.
Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan pertauran desa, yang
paling sedikit memuat :
1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan
4. Sumber dana cadangan
5. Tahun anggaran pelaksanaan
Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan penganggaran
dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
Adapun asumsi Pembiyaan Desa Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar
Rp. 30.596.220,­ (tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus
dua puluh rupiah) yang terdiri dari :
Proyeksi Anggaran Pembiayaan Desa
Tahun Anggaran 2016
Kode
U r a i a n
Jumlah
Ket.Rekening (Rp)
3 PEMBIAYAAN
3.1. Penerimaan Pembiayaan 0
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 30.596.220
Jumlah Pembiayaan 30.596.220

24. BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
4.1. Rumusan Prioritas Masalah
Penentuan prioritas masalah untuk mengetahui sejauh mana masalah itu
penting dan apakah masalah tersebut dapat teratasi. Dalam menentukan
prioritas masalah diperlukan sebuah metode pemecahan masalah. Penentuan
prioitas masalah dapat di lakukan dengan cara kuantitatif atau kualitatif
berdasarkan data serta perhitungan kemudahan dan kemampuan untuk dapat
diselesaikan, keinginan masyarakat untuk mengatasi masalah, berdasarkan
situasi lingkungan sosial politik dan budaya yang ada di masyarakat serta waktu
dan dana yang diperlukan untuk mengatasi masalah.
Untuk itu, dalam menentukan prioritas masalah, digunakan metode
Delbecq. Dalam menentukan kriteria prosesnya diawali dengan pembentukan
kelompok yang akan mendiskusikan, merumuskan, dan menetapkan kriteria.
Sumber data dan informasi kebijakan program pembangunan desa tahun
sebelumnya yang diperlukan dalam penetapan prioritas program tahun depan
berdasarkan :
 Pengetahuan dan pengalaman masing­masing anggota kelompok.
 Saran dan pendapat para narasumber.
 Peraturan perundang­undangan yang berkaitan.
 Analisa situasi.
 Sumber informasi atau referensi lainnya.
4.1.1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2015
Beberapa rumusan identifikasi masalah­masalah pembangunan yang
masih menjadi kendala adalah sebagai berikut :
A. Bidang Pembangunan Wilayah Fisik (Infrastruktur)
1. Masih terbatasnya anggaran kegiatan bidang pembangunan desa,
sehingga ada beberapa sarana prasarana desa yang seharusnya
memerlukan rehabilitasi atau pemeliharaan di tahun 2015 belum bisa
terlaksana.

25. 2. Masih banyak infrastruktur yang belum memadai, terutama
infrastruktur/Sarana Prasarana Desa, ekonomi, pendidikan, kesehatan
dan pemukiman.
3. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan
dasarnya, terutama tempat tinggal/hunian/papan dan kesehatan.
4. Masih terbatas kesadaran dan peran serta warga/amasyarakat dalam
menjaga pngelolaan aset­aset desa yang telah berada di wilayah
lingkungan.
5. Belum terbentuk kesadaran masyarakat tentang pembenahan sarana­
prasarana nantinya adalah bagian dari kebutuhan utama dan bagian
kepemilikan bersama masyarakat desa, misal ada beberapa lokasi
pembangunan drainase jalan desa tidak boleh bersinggungan atau masuk
wilayah tanah hak milik.
6. Aset­aset desa yang ada belum seluruhnya tersertifikasi.
7. Aset­aset desa yang di hibahkan dan dilaksanakan oleh Dinas/SKPD
terkait secara kualitas kurang maksimal dikarenakan pelaksana pihak
ketiga tidak maksimal melaksanakan mutu pekerjaan sehingga banyak
aset yang sebelum di pakai sudah mengalami kerusakan ringan dan
sedang serta berat.
8. Pembangunan berwawasan kawasan perdesaan belum optimal.
B. Bidang Ekonomi
1. Adanya keterbatasan dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi
masyarakat.
2. Kesempatan kerja dan berusaha yang cukup sempit/belum memadai.
3. Terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat,
khususnya bagi usia produktif dalam rangka meningkatkan
pengetahuan, ketrampilan dan kecakapan hidup.
4. Belum adanya persiapan yang konkrit tentang arah konsep BUMDesa
yang telah terbentuk, sehingga butuh bimbingan khusus dari supra desa
dalam pelaksaannya.
5. Terbatasnya informasi dan pengetahuan masyarakat dalam usaha
kegiatan serta menguatkan daya jual produknya di pasaran.
6. Keterbatasan modal dan manajemen bagi pelaku usaha kecil di
masyarakat dikarenakan pemerintah desa bisa bisa melakukan
penganggaran modal pada lembaga BUMDes.
C. Bidang Sosial Budaya

26. 1. Terbatasnya upaya­upaya masyarakat pada kebiatan pembinaan generasi
muda dan pengembangan keolahragaan, seni budaya, dan sosial.
2. Belum terwujudnya pola hidup bersih sehat masyarakat.
3. Belum tertatanya sanitasi lingkungan yang baik di masyarakat desa.
4. Semakin berkurangnya sumber­sumber mata air untuk memenuhi
kebutuhan hidup masyarakat.
5. Di Beberapa wilayah pemukiman penduduk rentan terjadi tanah longsor.
6. Masih terbatasnya upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat.
7. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif
rendah.
D. Bidang Pemerintahan
1. Masih relatif rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang
ada.
2. Pelayanan publik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi
yang dilakukan Pemerintah Desa belum optimal. Teknologi informasi dan
komunikasi juga belum dimanfaatkan secara baik untuk melakukan tata
kelola desa secara umum.
3. Belum maksimalnya kegiatan pemerintahan desa, dikarenakan aparatur
desa masih belum tertata dalam tugas, wewenang dan tanggungjawabnya,
sehingga pelaku pelaksana kegiatan masih belum berjalan baik dan aktif.
4. Struktur dan tata organisasi Pemerintah Desa saat ini belum maksimal
dikarenakan masing­masing perangkat desa masih mengerjakan tugas­
tugas perbantuan dari seksi/urusan kegiatan yang bukan tupoksinya.
4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
Program dan kegiatan pembangunan Desa Wlahar Wetan pada prinsipnya
terbagi ke dalam tiga bidang kegiatan utama, yaitu bidang prasarana
pengembangan wilayah, bidang ekonomi, serta bidang pemerintahan dan
kesejahteraan sosial. Kegiatan yang dilakukan di masing­masing bidang adalah
kegiatan prioritas yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Wlahar Wetan (RPJMDes Wlahar Wretan) Tahun 2013–2018.
Adapun Program Pembangunan Desa Wlahar Wetan Tahun 2016 sebagai
penjabaran visi dan misi, yaitu:
1. Menciptakan pemerintahan yang profesional untuk mencapai pelayanan
yang prima.
Program Perencanaan Pembangunan Desa;
 Program Pengembangan data Profil Desa berbasis Teknologi Informasi;

27.  Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil;
 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa;
 Pelayanan Administrasi Pertanahan dan PBB;
 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja.
2. Mengembangkan potensi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas
dan bakatnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan Pemenuhan
Kebutuhan Dasar.
 Pengelolaan dan Pembinaan PAUD dan TK serta Sarana Pendidikan
Lainnya;
 Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;
 Pengembangan Pos Kesehatan dan Polindes;
 Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan;
 Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
 Program Perbaikan gizi;
 Program Pengembangan Lingkungan yang Sehat;
 Program Perbaikan Sarana Prasarana PKD;
 Program Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Posyandu;
 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
 Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak.
3. Mengembangkan potensi masyarakat melalui potensi produk unggulan.
 Program peningkatan Ketahanan pangan;
 Program Pedirian dan Pengembangan BUM Desa
 Program pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
 Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagan;
 Program Pengembangan Industri Rumah Tangga;
 Program Peningkatan, Pemasaran hasil Industri Rumah Tangga yang
berbasis pertanian;
 Program Peningkatan Hasil Pertanian/Perkebunan/Peternakan
berbasis teknologi tepat guna.
 Program pembangunan dan pengelolaan energi Mandiri;
4. Meningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
Infrastruktur/ sarana dan Prasarana Desa.
 Program Pembangunan Jalan Desa, Jalan Usaha Tani, dan Jembatan;
 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong­gorong;
 Program Pembangunan Talud/Bronjong;
 Program Penyediaan Sarana Air Bersih berskala Desa;
 Program Penyediaan sanitasi lingkungan;
 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa;
 Program Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
 Program pengelolaan aset­aset/infrastruktur pertanian;
 Program pembangunan irigasi tersier dan saluran budidaya perikanan;
 Program Infrastruktur Perdesaan;

28.  Program Pembangunan energi barudan terbarukan
5. Menjaga kelestarian adat istiadat dan menumbuh kembangkan
keseimbangan pembangunan budaya pedesaan yang berlandaskan
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
 Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan
pemanfaatan Tanah Desa;
 Program Keluarga Berencana;
 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan;
 Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga;
 Program Pengelolaan Keragaman Seni budaya;
 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Keamanan dan
Ketertiban;
6. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan secara berkelanjutan:
 Program Pengelolaa Sampah terpadu;
 Program Pengelolaan hutan milik desa
4.3. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk
mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran suatu organisasi.
Pemerintah Desa Wlahar Wetan, sebagaimana dalam dokumen RPJMDes
2013­2018, menetapkan beberapa kebijakan umum yang dijabarkan pada dalam
program pembangunan desa yang harus dilaksanakan yaitu:
1. Kebijakan umum peningkatan ketersediaan, akses, kualitas hidup
Masyarakat Desa, melalui Program Peningkatan Sarana Prasarana
Infrastruktur Desa, dengan indikator kinerja program adalah (1)
Meningkatkan Dana Pembangunan dan Kegiatan Pemberdayaan serta
pembinaan Kelelmbagaan pada tahun 2016; (2) Terbentuknya lembaga­
lembaga/unit­unit usaha yang mengelola dan menguatkan organisasi
BUMDesa (1 lembaga tahun 2016); (3) Meningkatnya peran aktif
masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa; dan (4)
Tertanganinya daerah rawan pangan dan rawan bencana; serta (4)
Cakupan layanan/bimbingan dan sarana penunjang kegiatan dari
Pemerintah Kabupaten kepada Desa Wlahar Wetan sebagai sentra
produksi (70% tahun 2016).

29. 2. Kebijakan umum meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit
kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and
good government, melalui 3 (tiga) program, yaitu : (1) Program Peningkatan
Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, dengan indikator kinerja program
adalah : a) rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan
pelaporan (100%), dan b) rasio ketersediaan dokumen penatausahaan,
pengendalian dan evaluasi laporan keuangan. (2) Program Peningkatan
Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, dengan indikator
kinerja program adalah a) rasio penyediaan barang dan jasa administrasi
perkantoran serta pelayanan tatausaha kerumahtanggaan, b) rasio
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar
desa, c) rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi
prasarana dan sarana aparatur, dan 4) rasio pembinaan dan peningkatan
pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian.
3. Kebijakan umum meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung
perencanaan desa dan penyelenggaraan pemerintahan, melalui 1 (satu)
program yaitu Program Penyediaan Data Pembangunan Desa, dengan
indikator kinerja program adalah ketersediaan data dan informasi
pembangunan.
Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan
program pembangunan desa adalah :
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa, pencapaian indikator
program akan dilaksanakan melalui kegiatan : (1) Kegiatan
Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur Jalan Desa dan Jalan Usaha Tani;
(2) Kegiatan pembenahan sarana prasarana pendidikan, pembangunan
gedung TK, (3) Pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan anak
usia dini (4) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan Kelompok Tani/Gapoktan dari Penyuluhan Pertanian,

30. Perikanan, dan Kehutanan; (5) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan
Pengembangan Kapasitas Sumberdaya dan Program Penyuluhan
peningkatan usaha/ekonomi produktif pada masyarakat.
2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, pencapaian
indikator program di arahkan melalui kegiatan : (1) Kegiatan Penyusunan
Laporan Kinerja Keuangan dan Aset Pemerintah Desa; dan (2) Kegiatan
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur, pencapaian indikator program di arahkan melalui kegiatan
antara lain : (1) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; (2)
Kegiatan Rapat­rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar
Daerah; (3) Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran; dan (4) Kegiatan Peningkatan Capacity Building Aparatur
Pemerintah Desa dan Pencitraan Kelembagaan Masyarakat Desa.
4. Program Penyediaan Data Pembangunan Desa, pencapaian indikator
program di arahkan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data
dan Informasi Pembangunan Desa.
4.3.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Dalam
Skala APBDesa di Tahun 2016
A. Bidang Infrastruktur
1. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Poros dan
Jembatan Desa
2. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
3. Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan
Antar Desa Wlahar Wetan – Desa Pekaja
4. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana Air Bersih
Dusun I dan II
5. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan/Saluran
Irigasi Sekunder
6. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Drainase dan Talud
Jalan Desa
7. Pembangunan Gedung TK dan PKD
8. Pengembangan dan Pemeliharaan Gedung PAUD
9. Pengembangan dan Pemeliharaan Embung Desa
10. Pembangunan Balai Latihan Ketrampilan Bersama

31. 11. Pembangunan Gedung Serbaguna dan Kesenian
12. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Lapangan
Bola
B. Bidang Ekonomi
1. Penguatan Modal bagi BUMDes Karya Kusuma Mandiri
2. Pelatihan Budidaya Ternak Domba/Kambing
3. Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok Usia Produktif
4. Pengembangan Budidaya Ternak Domba/Kambing
5. Pengembangan Budidaya Ternak Sapi
6. Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar
7. Pengembangan Manajemen Produk bagi Kelompok Usaha Bersama
(KUB)/Pelaku Usaha Menengah dan Kecil
8. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan
wirausaha, Peningkatan Pendapatan, serta Perluasan Skala Ekonomi
Individu Warga atau Kelompok Masyarakat dan Desa
9. Pelatihan Pengelola BUMDes dan Pengembangan bisnis dan pemetaan
kelayakan BUM Desa dan BUM Antar Desa
10. Pembangunan dan pengelolaan Lumbung pangan
11. Pelatihan Budidaya Tanaman Obat Tradisional
12. Pengembangan benih lokal
13. Pengembangan dan pengelolaan keramba jaring apung
14. Pembuatan Pupuk dan pakan organik
15. Pelatihan Pengolahan Makanan dari Sumber­sumber Potensi Lokal
16. Pemberian Bantuan Peralatan Usaha bagi Kelompok Usaha
Kecil/Kelompok PNPM/PKH/UKM
17. Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga bagi Perempuan
18. Pelatihan Kewirausahaan Desa untuk Pemuda.
19. Pelatihan Budidaya Jamur Tiram
20. Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar
21. Pelatihan Pengolahan Limbah Industri Usaha Pengelolaan Tepung
Tapioka
22. Pengembangan Teknologi Tepat Guna pengolahan hasil pertanian dan
perikanan.
23. Penguatan Modal UP2K
24. Pelatihan Pengelolaan Administrasi Keuangan bagi Kelompok Simpan
Pinjam Perempuan/Masyarakat
25. Pelatihan Pemanfaatan Multimedia untuk Pemasaran Produk­produk
Desa
26. Pelatihan Manajemen Usaha Tani
27. Pelatihan membuat barang­barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut
kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun
dll)

32. 28. Pengembangan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangannya
guna Meningkatkan nilai tambah komiditas ekonomi lokal.
29. Woskhop Business Plan
30. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa
31. Bazar produk kerajinan/produk tangan/produk industri rumah tangga
32. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi
rumahan (home industry)
C. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pembangunan Kantor Desa
3. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Desa
4. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa
5. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana LKMD/LPMD
6. Pensertifikatan Tanah Kas Desa
7. Rehabilitasi Alat­Alat Kesenian Gamelan
8. Pelatihan Pengelolaan Informasi Desa Berbasis TIK
9. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa
10. Pelatihan Administrasi bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
11. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
12. Pelatihan Kader Pembangunan Desa
13. Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa
14. Pembangunan/Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Balai
Poskesdes/Polindes
15. Pembangunan Gedung TK Pertiwi Wlahar Wetan
16. Pengadaan Penunjang Alat Kesehatan untuk Poskesdes/Polindes
17. Pembangunan Gedung Posyandu Wlahar Wetan
18. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
19. Program Revitalisasi Sumber­sumber Mata Air
20. Pembangunan Tempat Sanggar Seni Budaya (Kelompok Seni)
4.3.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui
Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga
1. Penyelenggaraan kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Primer yang
dikelola 4 (empat) desa.
2. Pengembangan dan Peningkatan kegiatan pengguna air/P3A sebagai
pengelola aset pertanian dan pembentukan dana cadangan kebutuhan air
irigasi pertanian.
3. Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan
Antar Desa bekerjasama dengan Pemerintah Desa Wlahar Wetan – Desa
Pekaja.

33. 4. Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kerjasama
penguatan BUMDes dengan bekerjasama dalam penguatan dan
manajemen produk desa dalam 1 wilayah kecamatan dalam lingkup
Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
4.3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh
Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten
1. Pengelolaaan Saluran Irigasi Primer milik Pemprov Jawa Tengah dalam
kegiatan pendanaan bersama untuk pembelian bahan bakar kebutuhan
pompanisasi banjaran.
4.3.4. Pelaksana Kegiatan Desa Yang Terdiri Atas Unsur Perangkat Desa
dan/atau Unsur Masyarakat Desa
Kepala Desa mengokordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi : pembangunan Desa
berskala lokal Desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke
Desa.
Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui
swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak
ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan
pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau
program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam
hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program
daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau
program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.
Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan
untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah
dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh
BPD.
Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati
teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Desa
dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak
disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada
Bupati/Walikota.

34. Kepala Desa mengokordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau
program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Pelaksanaan
program sektor dan/ atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/
atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1. Tahapan Persiapan
Tahapan persiapan meliputi:
a. Penetapan pelaksana kegiatan;
b. Penyusunan rencana kerja;
c. Sosialisasi kegiatan;
d. Pembekalan pelaksana kegiatan;
e. Penyiapan dokumen administrasi;
f. Pengadaan tenaga kerja; dan
g. Pengadaan bahan/material.
2. Penetapan Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum
dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan
menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Desa. Dalam hal
pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/
atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.
Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan
persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
3. Penyusunan Rencana Kerja
Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa, yang
memuat antara lain :
a. Uraian kegiatan;
b. Biaya;
c. Waktu pelaksanaan;
d. Lokasi;
e. Kelompok sasaran;
f. Tenaga kerja; dan
g. Daftar pelaksana kegiatan.
Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan
dengan keputusan kepala Desa.

35. BAB VII
PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya
ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan
masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan
pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin
keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan
ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh
komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadahi.
Proses penyusunan RKP Desa yang benar­benar partisipatif dan
berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan
pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa.
Ditetapkan di
Pada tanggal
Kepala Desa Wlahar Wetan
DODIET PRASETYO A, ST