Peraturan Pengganti PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan
daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh
perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan
seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan
oleh pemerintahan daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal …. ayat (..) dan ayat (..)
Undang-Undang Nomor … Tahun …. tentang
Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian
Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan
berpedoman pada peraturan pemerintah;
c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah belum cukup memberikan pedoman yang
menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian
organisasi perangkat daerah yang dapat menangani
seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu
dicabut dan dibentuk peraturan pemerintah yang
baru;
DRAFT SESUAI REVISI UU 32/2004

2. 2
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor … Tahun …. tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun ……. Nomor ……, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …...);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah
dan DPRD yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah
sebagai unsur pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

3. 3
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang
menjalankan fungsi pembentukan peraturan
daerah, pengawasan, dan anggaran.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
7. Perangkat daerah provinsi adalah organisasi
pemerintah daerah yang bertugas membantu
kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah terdiri dari sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, unit
pelaksana daerah, dan lembaga lain yang
diamanatkan peraturan perundang-undangan.
8. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah
organisasi pemerintah daerah yang bertugas
membantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri
dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas,
badan, unit pelaksana daerah, kecamatan, dan
lembaga lain yang diamanatkan peraturan
perundang-undangan.
9. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana
tugas teknis pada dinas dan badan.
11. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah
provinsi dan sekretaris daerah kabupaten/kota.
12.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

4. 4
BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
(1) Pembentukan organisasi perangkat daerah
ditetapkan dengan peraturan daerah berpedoman
pada peraturan pemerintah ini.
(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengatur pola organisasi perangkat
daerah.
(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan,
tugas, fungsi, nomenklatur, susunan organisasi,
dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan
gubernur/bupati/walikota.
BAB III
PERANGKAT DAERAH
Pasal 3
(1) Perangkat Daerah Provinsi, terdiri atas :
a. Sekretariat Daerah
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas;
d. Badan;
e. unit pelaksana daerah; dan
f. lembaga lain.
(2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas :
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Dinas;
d. Badan
e. unit pelaksana daerah;
f. kecamatan ; dan
g. lembaga lain.

5. 5
BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Pasal 4
(1) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris
daerah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada gubernur.
(2) Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban
membantu gubernur dalam menyusun kebijakan
dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan
kerja perangkat daerah, melaksanakan tugas
pemerintahan lainnya yang tidak terwadahi
dalam dinas dan badan serta pelayanan
administrasi.
(3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas
dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan
kerja perangkat daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintahan daerah;
d. pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya
yang tidak terwadahi dalam dinas dan
badan;
e. pelayanan administrasi dan aparatur
pemerintahan daerah; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 5
(1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD
yang dalam melaksanakan tugasnya secara
teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan
secara administratif bertanggung jawab kepada
gubernur melalui sekretaris daerah.

6. 6
(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD, menyediakan dan
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai
dengan kebutuhan.
(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. penyelenggaraan rapat–rapat DPRD; dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli
yang diperlukan oleh DPRD.
Bagian Ketiga
Dinas Daerah
Pasal 6
(1) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
(2) Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah.
(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai
dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. 7
(4) Pada dinas daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis
dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
yang mempunyai wilayah kerja satu atau
beberapa kabupaten/kota.
(5) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas
ditetapkan dengan peraturan gubernur setelah
mendapat persetujuan dari menteri.
Pasal 7
(1) Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, terdiri atas :
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. ketahanan pangan;
f. kependudukan dan pencatatan sipil;
g. keluarga berencana;
h. sosial;
i. tenaga kerja;
j. perumahan rakyat;
k. ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat (catatan : kaitan
dengan polisi pamong praja);
l. perlindungan anak.
(2) Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar, terdiri atas :
a. penataan ruang;
b. pertanahan;
c. perhubungan;
d. komunikasi dan informatika;
e. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
f. penanaman modal;
g. kepemudaan dan olah raga;
h. pemberdayaan masyarakat desa;
i. pemberdayaan perempuan;
j. statistik;
k. persandian;
l. kebudayaan;
m. perpustakaan; dan
n. kearsipan.
o. kelautan dan perikanan;

8. 8
p. pariwisata;
q. pertanian;
r. kehutanan;
s. energi dan sumber daya mineral;
t. perdagangan;
u. perindustrian;
v. transmigrasi; dan
w. pendapatan daerah.
(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diwadahi dalam bentuk
dinas.
(4) Penggabungan beberapa urusan dalam satu
dinas ditetapkan dengan prinsip memiliki
kesamaan dan/atau kesesuaian fungsi.
(5) Urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diwadahi pada sekretariat daerah.
Pasal 8
(1) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dibentuk dalam 3 (tiga) tipe.
(2) Penetapan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan berdasarkan kriteria dan variabel
dengan ketentuan:
a. dinas tipe A dibentuk untuk mewadahi urusan
pemerintahan daerah dengan beban kerja
yang besar;
b. dinas tipe B dibentuk untuk mewadahi urusan
pemerintahan daerah dengan beban kerja
yang sedang; dan
c. dinas tipe C dibentuk untuk mewadahi urusan
pemerintahan daerah dengan beban kerja
yang kecil.
Bagian Keempat
Badan Daerah
Pasal 9
(1) Badan daerah dipimpin oleh kepala badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

9. 9
(2) Badan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur
melaksanakan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah.
(3) Badan daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b. penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
urusan pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya;
c. pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang urusan pemerintahan daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Pada badan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis
badan untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
yang mempunyai wilayah kerja satu atau
beberapa kabupaten/kota.
(5) Pembentukan unit pelaksana teknis badan
ditetapkan dengan peraturan gubernur.
(6) Badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. perencanaan;
b. pengawasan;
c. keuangan;
d. kepegawaian;
e. penelitian dan pengembangan;
f. pendidikan dan pelatihan;
g. koordinasi lintas daerah; dan
g. fungsi lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 10
(1) Badan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dibentuk dalam 3 (tiga) tipe.

10. 10
(2) Penetapan tipe sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibentuk dengan ketentuan:
a. badan tipe A dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang
besar;
b. badan tipe B dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang
sedang; dan
c. badan tipe C dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang
kecil.
Bagian Kelima
Unit Pelaksana Daerah
Pasal 11
(1) Unit pelaksana daerah dipimpin oleh kepala atau
sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada gubernur melalui
sekretaris daerah.
(2) Unit pelaksana daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas membantu
gubernur melaksanakan pelayanan tertentu
kepada masyarakat .
(3) Unit pelaksana daerah dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b. penyelenggaraan pelayanan tertentu kepada
masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan penyelenggaraan pelayanan
tertentu kepada masyarakat sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam
Lembaga Lain
Pasal 12
(1) Lembaga lain dipimpin oleh kepala atau sebutan
lain yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada gubernur melalui
sekretaris daerah.

11. 11
(2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan.
(3) Lembaga lain dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang diamanatkan dalam peraturan
perundang-undangan;
c. pembinaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menjadi perangkat daerah yang berdiri
sendiri atau bagian dari satuan kerja perangkat
daerah sesuai kebutuhan, kemampuan
keuangan, potensi dan karakteristik daerah.
BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Pasal 13
(1) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris
daerah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
(2) Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban
membantu bupati/walikota dalam menyusun
kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan
tugas satuan kerja perangkat daerah,
melaksanakan tugas pemerintahan lainnya
serta pelayanan administrasi.

12. 12
(3) Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas
dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan
kerja perangkat daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintahan daerah;
d. pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya;
e. pelayanan administrasi dan aparatur
pemerintahan daerah; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
bupati/walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 14
(1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD
yang dalam melaksanakan tugasnya secara
teknis operasional berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan
secara administratif bertanggung jawab kepada
bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD, menyediakan dan
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai
dengan kebutuhan.
(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. penyelenggaraan rapat–rapat DPRD; dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli
yang diperlukan oleh DPRD.

13. 13
Bagian Ketiga
Dinas Daerah
Pasal 15
(1) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada bupati/walikota melalui sekretaris
daerah.
(2) Dinas daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas membantu
bupati/walikota melaksanakan urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.
(3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai
dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
bupati/walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(4) Pada dinas daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis
dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
yang mempunyai wilayah kerja satu atau
beberapa kecamatan.
(5) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas
ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota
setelah mendapat persetujuan dari menteri.
Pasal 16
(1) Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, terdiri atas :
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;

14. 14
d. pekerjaan umum;
e. ketahanan pangan;
f. kependudukan dan pencatatan sipil;
g. keluarga berencana;
h. sosial;
i. tenaga kerja;
j. perumahan rakyat;
k. ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat (catatan : kaitan
dengan polisi pamong praja);
l. perlindungan anak.
(2) Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar, terdiri atas :
a. penataan ruang;
b. pertanahan;
c. perhubungan;
d. komunikasi dan informatika;
e. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
f. penanaman modal;
g. kepemudaan dan olah raga;
h. pemberdayaan masyarakat desa;
i. pemberdayaan perempuan;
j. statistik;
k. persandian;
l. kebudayaan;
m. perpustakaan; dan
n. kearsipan.
o. kelautan dan perikanan;
p. pariwisata;
q. pertanian;
r. kehutanan;
s. energi dan sumber daya mineral;
t. perdagangan;
u. perindustrian;
v. transmigrasi; dan
w. pendapatan daerah.
(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diwadahi dalam bentuk
dinas.
(4) Penggabungan beberapa urusan dalam satu
dinas ditetapkan dengan prinsip memiliki
kesamaan dan/atau kesesuaian fungsi.

15. 15
(5) Urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diwadahi pada sekretariat daerah.
Pasal 17
(1) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 dibentuk dalam 3 (tiga) tipe.
(2) Penetapan tipe sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria dan
variabel dengan ketentuan:
a. dinas tipe A dibentuk untuk mewadahi urusan
pemerintahan daerah dengan beban kerja
yang besar;
b. dinas tipe B dibentuk untuk mewadahi urusan
pemerintahan daerah dengan beban kerja
yang sedang; dan
c. dinas tipe C dibentuk untuk mewadahi urusan
pemerintahan daerah dengan beban kerja
yang kecil.
Bagian Keempat
Badan Daerah
Pasal 18
(1) Badan daerah dipimpin oleh kepala badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
(2) Badan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mempunyai tugas membantu bupati/walikota
melaksanakan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah.
(3) Badan daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b. penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
urusan pemerintahan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya;

16. 16
c. pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang urusan pemerintahan daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
bupati/walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(4) Pada badan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibentuk unit pelaksana teknis
badan untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
yang mempunyai wilayah kerja satu atau
beberapa kecamatan.
(5) Pembentukan unit pelaksana teknis badan
ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
(6) Badan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. perencanaan;
b. pengawasan;
c. keuangan;
d. kepegawaian;
e. penelitian dan pengembangan;
f. pendidikan dan pelatihan; dan
g. fungsi lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 19
(1) Badan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 dibentuk dalam 3 (tiga) tipe.
(2) Penetapan tipe sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibentuk dengan ketentuan:
a. badan tipe A dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang
besar;
b. badan tipe B dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang
sedang; dan
c. badan tipe C dibentuk untuk mewadahi
pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang
kecil.

17. 17
Bagian Kelima
Unit Pelaksana Daerah
Pasal 20
(1) Unit pelaksana daerah dipimpin oleh kepala atau
sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada bupati/walikota
melalui sekretaris daerah.
(2) Unit pelaksana daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas membantu
bupati/walikota melaksanakan pelayanan
tertentu kepada masyarakat.
(3) Unit pelaksana daerah dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
b. penyelenggaraan pelayanan tertentu kepada
masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan penyelenggaraan pelayanan
tertentu kepada masyarakat sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
bupati/walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bagian Keenam
Lembaga Lain
Pasal 21
(1) Lembaga lain dipimpin oleh kepala atau sebutan
lain yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada bupati/walikota
melalui sekretaris daerah.
(2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan.
(3) Lembaga lain dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya;

18. 18
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan;
c. pembinaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
bupati/walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(4) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat menjadi perangkat daerah yang
berdiri sendiri atau bagian dari satuan kerja
perangkat daerah sesuai kebutuhan, kemampuan
keuangan, potensi dan karakteristik daerah.
Bagian Ketujuh
Kecamatan
Pasal 22
(1) Kecamatan dipimpin oleh kepala kecamatan yang
disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada bupati/walikota
melalui sekretaris daerah.
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
a. menyelenggaraan urusan pemerintahan
umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan
perda dan peraturan bupati/walikota;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana
dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat
daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan
kegiatan desa dan/atau kelurahan

19. 19
h. melaksanakan urusan-urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
pemerintahan daerah kabupaten/kota yang
ada di kecamatan; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang
diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan.
(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kecamatan mendapatkan
pelimpahan sebagian kewenangan
bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
(4) Pelimpahan kewenangan bupati/walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
untuk pelayanan publik yang sesuai dengan
karakteristik kecamatan dan kebutuhan
masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.
(5) Pelimpahan kewenangan bupati/walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan keputusan bupati/walikota berpedoman
pada Peraturan Pemerintah.
(6) Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam
peraturan Menteri setelah mendapat
pertimbangan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 23
(1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan.
(2) Kelurahan dibentuk dengan perda
kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.
(3) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang
disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan
bertanggung jawab kepada camat.
(4) Lurah diangkat dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi syarat oleh bupati/walikota atas usul
sekretaris daerah.

20. 20
(5) Lurah mempunyai tugas membantu camat
dalam:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan
kelurahan;
b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
d. memelihara ketenteraman dan ketertiban
umum;
e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh camat; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang
dilimpahkan oleh peraturan perundang-
undangan.
Pasal 24
Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan
administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya
yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas,
badan, unit pelaksana daerah, dan lembaga lain
dilaksanakan oleh sekretariat daerah.
KRITERIA BESARAN ORGANISASI DINAS DAN BADAN
Bagian Kesatu
Variabel Beban Kerja
Pasal 25
(1) Kriteria besaran organisasi dinas dan badan
menentukan tipe dinas dan badan berdasarkan
variabel faktor umum, dan faktor teknis.
(2) Variabel faktor umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:
a. jumlah penduduk;
b. luas wilayah;
c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD); dan
d. jumlah wilayah bawahan.

21. 21
(3) Variabel faktor teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi ketersediaan sumber daya
manusia dan sarana prasarana penunjang tugas,
luas cakupan pelaksanaan tugas, potensi tingkat
pertumbuhan dan pengembangan yang dicapai
sesuai potensi dan karakteristik daerah.
(4) Perhitungan variabel faktor umum dan variabel
faktor teknis tercantum dalam Lampiran sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Pemerintah ini.
Bagian Kedua
Tipe Dinas dan Badan
Pasal 26
Berdasarkan hasil perhitungan total skor ditetapkan
tipe dinas dan tipe badan sebagai berikut :
(1) Dinas tipe A dan badan tipe A dibentuk apabila
total skor variabel lebih dari 800.
(2) Dinas tipe B dan badan tipe B dibentuk apabila
total skor variabel 601 sampai dengan 800.
(3) Dinas tipe C dan badan tipe C dibentuk apabila
total skor 400 sampai dengan 600.
(4) Apabila total skor kurang dari 400, belum dapat
dibentuk dinas.
BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Paragraf 1
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Pasal 27
(1) Sekretariat daerah terdiri dari paling banyak
4 (empat) asisten dan paling banyak 12 (duabelas)
biro, masing-masing biro terdiri dari paling
banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing
bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga)
subbagian.

22. 22
(2) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak
4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian
terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Paragraf 2
Dinas Daerah
Pasal 28
(1) Dinas tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan
paling banyak 5 (lima) bidang, sekretariat terdiri
dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang
terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
(2) Dinas tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan
paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri
dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing
bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.
(3) Dinas tipe C terdiri dari 1 (satu) subbagian tata
usaha dan paling banyak 4 (empat) seksi.
(4) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari
1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok
jabatan fungsional.
Paragraf 3
Badan Daerah
Pasal 29
(1) Badan tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan
paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat
terdiri dari 3 (tiga) subbagian.
(2) Badan tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan
paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri
dari 2 (dua) subbagian.
(3) Badan tipe C terdiri dari 1 (satu) subbagian tata
usaha dan paling banyak 4 (empat) subbidang.
(4) Unit pelaksana teknis pada badan terdiri dari 1
(satu) subbagian tata usaha dan kelompok
jabatan fungsional.

23. 23
Pasal 30
Jumlah bidang pada dinas dan badan yang
mewadahi dan melaksanakan penggabungan
beberapa urusan pemerintahan dan fungsi-fungsi
tertentu terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) bidang.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
Paragraf 1
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Pasal 31
(1) Sekretariat daerah terdiri dari 3 (tiga) asisten,
masing-masing asisten terdiri dari paling banyak
4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian
terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(2) Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4
(empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri
dari 3 (tiga) subbagian.
Paragraf 2
Dinas Daerah
Pasal 32
(1) Dinas tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan
paling banyak 5 (lima) bidang, sekretariat terdiri
dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang
terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.
(2) Dinas tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan
paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri
dari 2 (dua) subbagian dan masing-masing
bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi.
(3) Dinas tipe C terdiri dari 1 (satu) subbagian tata
usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
(4) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1
(satu) subbagian tata usaha dan kelompok
jabatan fungsional.

24. 24
Paragraf 3
Badan Daerah
Pasal 33
(1) Badan tipe A terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan
paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat
terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing
bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga)
subbidang.
(2) Badan tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan
paling banyak 3 (tiga) bidang, sekretariat terdiri
dari 2 (dua) subbagian, dan masing-masing
bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua)
subbidang.
(3) Badan tipe C terdiri dari 1 (satu) subbagian tata
usaha dan paling banyak 3 (tiga) subbidang.
(4) Unit pelaksana teknis pada badan terdiri dari 1
(satu) subbagian tata usaha dan kelompok
jabatan fungsional.
Paragraf 4
Kecamatan
Pasal 34
(1) Kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretariat, paling
banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat
membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(2) Kelurahan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan
paling banyak 4 (empat) seksi.
Pasal 35
Jumlah bidang pada dinas dan badan yang
mewadahi dan melaksanakan penggabungan
beberapa urusan pemerintahan dan fungsi-fungsi
tertentu terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) bidang.

25. 25
BAB VIII
ESELON PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Eselon Jabatan Perangkat Daerah Provinsi
Pasal 36
(1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural
eselon Ib.
(2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas tipe A,
kepala badan tipe A dan direktur rumah sakit
umum daerah kelas A merupakan jabatan
struktural eselon IIa.
(3) Kepala Biro, Kepala dinas tipe B, kepala badan
tipe B, sekretaris dinas tipe A, sekretaris badan
tipe A, direktur rumah sakit umum daerah kelas
B, wakil direktur rumah sakit umum kelas A, dan
direktur rumah sakit khusus daerah kelas A
merupakan jabatan struktural eselon IIb.
(4) Kepala dinas tipe C, kepala badan tipe C, kepala
bagian pada sekretariat daerah, kepala bidang
pada dinas dan badan tipe A, kepala unit
pelaksana teknis pada dinas dan badan tipe A,
sekretaris pada dinas dan badan tipe B, direktur
rumah sakit umum daerah kelas C, direktur
rumah sakit khusus daerah kelas B, wakil
direktur rumah sakit umum daerah kelas B,
wakil direktur rumah sakit khusus daerah
kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
(5) Kepala bidang pada dinas dan badan tipe B,
kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan
badan tipe B, kepala bagian dan kepala bidang
pada rumah sakit daerah, merupakan jabatan
struktural eselon IIIb.
(6) Kepala subbagian, kepala seksi, kepala unit
pelaksana teknis dinas dan badan tipe C
merupakan jabatan struktural eselon IVa.

26. 26
Bagian Kedua
Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 37
(1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural
eselon IIa.
(2) Asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas tipe A,
kepala badan tipe A, direktur rumah sakit umum
daerah kelas A dan kelas B, dan direktur rumah
sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan
struktural eselon IIb.
(3) Kepala dinas tipe B, kepala badan tipe B, Camat,
kepala bagian pada sekretariat daerah, kepala
bagian pada sekretariat DPRD, sekretaris pada
dinas dan badan tipe A, direktur rumah sakit
umum daerah kelas C, direktur rumah sakit
khusus daerah kelas B, wakil direktur rumah
sakit umum daerah kelas A dan kelas B, dan
wakil direktur rumah sakit khusus daerah
kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
(4) Kepala dinas tipe C, kepala badan tipe C,
Sekretaris Camat, Sekretaris dan kepala bidang
pada dinas dan badan tipe B, kepala bagian dan
kepala bidang pada rumah sakit umum daerah,
direktur rumah sakit umum daerah kelas D,
merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
(5) Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, kepala
unit pelaksana teknis dinas dan badan
merupakan jabatan struktural eselon IVa.
(6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada
kelurahan Sekretaris kelurahan, kepala seksi
pada kelurahan, kepala subbagian pada unit
pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah
kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat
kecamatan merupakan jabatan struktural
eselon IVb.
(7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat
pertama dan kepala tata usaha sekolah
menengah merupakan jabatan struktural
eselon Va.

27. 27
BAB IX
PERANGKAT DAERAH OTONOM BARU
Pasal 38
(1) Pembentukan perangkat daerah bagi daerah
otonom baru provinsi ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan bagi daerah
otonom baru kabupaten/kota ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur.
(2) Prosedur pembentukan perangkat daerah otonom
baru provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
a. Gubernur provinsi induk menyampaikan usul
pembentukan perangkat daerah otonom baru
kepada Menteri disertai dengan naskah
akademis;
b. Menteri menetapkan pembentukan perangkat
daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
setelah berkoordinasi dengan instansi terkait;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan
pada acara pelantikan penjabat gubernur.
(3) Prosedur pembentukan perangkat daerah otonom
baru kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
a. Bupati/walikota induk menyampaikan usul
pembentukan perangkat daerah otonom baru
kepada Menteri melalui gubernur disertai
dengan naskah akademis;
b. Menteri memberikan rekomendasi setelah
berkoordinasi dengan instansi terkait untuk
ditetapkan menjadi Peraturan gubernur;
c. Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b disampaikan pada acara
pelantikan penjabat bupati/walikota.
BAB X
STAF AHLI
Pasal 39
(1) Gubernur, bupati/walikota dalam melaksanakan
tugasnya dibantu staf ahli.

28. 28
(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak 5 (lima) staf ahli.
(3) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh
gubernur, bupati/walikota dari pegawai negeri
sipil.
(4) Tugas dan fungsi staf ahli gubernur,
bupati/walikota ditetapkan oleh gubernur,
bupati/walikota di luar tugas dan fungsi
perangkat daerah.
(5) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi
staf ahli gubernur, bupati/walikota dibentuk 1
(satu) subbagian tata usaha pada bagian yang
membidangi urusan umum/tata usaha.
Pasal 40
(1) Staf ahli gubernur merupakan jabatan struktural
setinggi-tingginya eselon IIa, dan staf ahli
bupati/walikota merupakan jabatan struktural
setinggi-tingginya eselon IIb.
(2) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara
administratif dikoordinasikan oleh sekretaris
daerah.
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ORGANISASI
Pasal 41
(1) Pembinaan dan pengendalian penataan
perangkat daerah provinsi dilakukan oleh
pemerintah pusat.
(2) Pembinaan dan pengendalian penataan
perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh
gubernur sebagai wakil pemerintah.
Pasal 42
(1) Pembinaan dan pengendalian organisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
dilaksanakan dengan menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
simplifikasi dalam penataan organisasi perangkat
daerah.

29. 29
(2) Pembinaan dan pengendalian organisasi
perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi dan
evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah
tentang organisasi perangkat daerah yang telah
dibahas bersama antara pemerintah daerah
dengan DPRD.
(3) Rancangan peraturan daerah provinsi sebelum
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk
mendapat fasilitasi dan evaluasi.
(4) Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota
sebelum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada gubernur untuk
mendapat fasilitasi dan evaluasi.
Pasal 43
(1) Fasilitasi dan evaluasi yang dilakukan oleh
menteri dan gubernur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah
diterima rancangan peraturan daerah.
(2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan
fasilitasi, maka rancangan peraturan daerah
dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Pasal 44
(1) Peraturan daerah provinsi tentang organisasi
perangkat daerah harus disampaikan kepada
Menteri paling lama 15 (lima belas) hari kerja
setelah ditetapkan.
(2) Peraturan daerah kabupaten/kota tentang
organisasi perangkat daerah harus disampaikan
kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari
kerja setelah ditetapkan, dengan tembusan
Menteri.
(3) Peraturan daerah tentang organisasi perangkat
daerah dan peraturan pelaksanaannya yang
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini dapat dibatalkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

30. 30
Pasal 45
(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi
penataan organisasi perangkat daerah.
(2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri
berkoordinasi dengan menteri yang membidangi
aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Pasal 46
Pemberdayaan kapasitas perangkat daerah provinsi
dan kab/kota dilakukan oleh kementerian/Lembaga
sesuai bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh
menteri.
BAB XII
SANKSI
Pasal 47
Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan
Pasal 8, Pasal 10, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 25, Pasal
26, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 43 dan Pasal
51 ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini, diberikan sanksi berupa pembatalan
hak-hak keuangan dan kepegawaian serta tindakan
administratif lainnya.
BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 48
(1) Daerah yang memiliki status istimewa atau
otonomi khusus, pembentukan perangkat daerah
untuk melaksanakan status istimewa dan
otonomi khusus berpedoman pada peraturan
Menteri dengan pertimbangan dari menteri yang
membidangi aparatur negara dan reformasi
birokrasi.
(2) Pembentukan perangkat daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengatur jumlah, jenis,
susunan organisasi dan eselonisasi sesuai
dengan karakteristik dan keistimewaan daerah
masing-masing.

31. 31
Pasal 49
Pedoman organisasi unit pelaksana daerah dan
lembaga lain yang mengatur tentang kedudukan,
tugas, fungsi, susunan organisasi, dan eselon diatur
tersendiri sesuai pedoman yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan
dari menteri yang membidangi aparatur negara dan
reformasi birokrasi.
Pasal 50
Pemerintah daerah yang membentuk perangkat
daerah sebagai badan layanan umum berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.
Pasal 51
Dalam rangka penyelenggaraan fungsi penghubung
pemerintah daerah, masing-masing Provinsi
membentuk perangkat daerah yang berkedudukan
di Ibukota Jakarta sebagai bagian dari perangkat
daerah.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52
(1) Pada perangkat daerah ditetapkan jabatan
fungsional sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(2) Kementerian/lembaga berkoordinasi dengan
kementerian yang membidangi aparatur negara
dan reformasi birokrasi untuk pembinaan dan
pengembangan jabatan fungsional.
Pasal 53
(1) Perangkat daerah yang sudah didukung oleh
kelompok jabatan fungsional menghapus unit
organisasi terendah.

32. 32
(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi bidang perencanaan,
pengawasan, kepegawaian, penelitian dan
pengembangan, pendidikan dan pelatihan,
pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup,
pekerjaan umum, keluarga berencana, sosial,
tenaga kerja, perhubungan, komunikasi dan
informatika, statistik, persandian, perpustakaan,
kebudayaan, kearsipan, kelautan dan perikanan,
pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya
mineral, perindustrian, dan perdagangan.
(3) Penetapan jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga)
tahun setelah peraturan pemerintah ini
ditetapkan.
Pasal 54
Pelaksanaan penataan organisasi perangkat
daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini
dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak
Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Pasal 55
(1) Pembentukan UPT Kementerian dan Lembaga
dilakukan secara selektif dan harus mendapat
rekomendasi Menteri Dalam Negeri selaku Ketua
DPOD dan Koordinator Pembinaan dan
Pengawasan penyelenggaraan Pemda.
(2) Pengangkatan Kepala UPT Kementerian/
Lembaga harus mendapatkan rekomendasi dan
dilantik oleh Gubernur.
Pasal 56
Petunjuk pelaksanaan organisasi perangkat daerah
ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku
maka Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

33. 33
Pasal 58
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO