Apbdes perubahan desa senanghati tahun2015

1. PERATURAN DESA SENANGHATI
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG :
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH DESA SENANGHATI
KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2015

2. PERATURAN DESA SENANGHATI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENANGHATI
Menimbang : a. bahwa agar perencanaan, pelaksanaan, penatanusahaan,
pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desadikelola berdasarkan
azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu
diatur dengan Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Senangahti
Tahun Anggaran 2015
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4773);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2093);
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara

4. Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 297);
18.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
367);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006
tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama
Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor
15);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun
2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 7);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun
2006 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Kabupaten dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2006 Nomor 19);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama-
nama Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 1);
24.Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2014 Nomor 39);
25.Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Belanja Barang Jasa Pemerintahan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 40);
26.Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2014 tentang

5. Pedoman Penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2014 Nomor 41);
27.Peraturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Alokasi Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Kepada
Desa Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2014 Nomor 42);
28.Peraturan Desa Senanghati No. 4 Tahun 2014 Tentang
APBDes Tahun Anggaran 2015.
29.Peraturan Desa Senangahti No 2 Tahun 2014 Tentang
RPJMDes Desa Senanghati
30.Peraturan Desa Senanghati No 3 Tahun 2014 Tentang
RKPDes Desa Senanghati.
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENANGHATI
dan
KEPALA DESA SENANGHATI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN
ANGGARAN 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;
2. Bupati adalah Bupati Lebak;
3. Kecamatan Rangksbitung adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerah Kabupaten Lebak;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah
Kabupaten Lebak;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di Kecamatan;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Desa;
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.;
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas
dan kewajibannya;
9. Sekretaris Desa adalah adalah pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan
tugas dan kewajibannya;

6. 10. Rukun Kampung selanjutnya disebut RK atau Kepangiwaan atau
Kemandoran atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah
Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah
kerja Pemerintahan Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh
Pemerintahan Desa;
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh
Pemerintahan Desa;
13. Penduduk Desa adalah warga masyarakat atau pendatang yang telah
bertempattinggal dan terdaftar sebagai warga masyarakat;
14. Kepala Keluarga adalah penaggung jawab anggota keluarga yang secara
kemasyarakatan terdaptar dalam Kartu Keluarga;
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah
Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten;
16. Sumber Pendapatan Desa adalah terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten, Bagian dari Dana
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten untuk
Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan
Pemerintah Kabupaten serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang
tidak mengikat;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa;
19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan;
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan
dan pertambangan;
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
BPD bersama Kepala Desa;
23. Peraturan Kepala Desa adalah semua keputusan-keputusan tentang
pelaksanan Peraturan Desa (atas kuasa) Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat
mengatur harus mendapat persetujuan BPD;

7. 24. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan-keputusan tentang
pelaksanan Peraturan Desa (atas kuasa) Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi, ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan
dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan,
dan pembinaan masyarakat;
25. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui
penyedia barang/jasa;
26. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang
menyediakan barang/jasa;
27. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola
kegiatan;
28. Tim Pengelola Kegiatan yang disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh
Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa
dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa;
29. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban desa tersebut;
30. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-
jawaban dan pengawasan keuangan desa;
31. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan desa;
32.Tim Anggaran Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut TAPDes adalah
Tim anggaran yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk merencanakan dan
melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
33.Administrator Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disebut APKD
adalah Sekretaris Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk memimpin
pengelolaan keuangan desa;
34. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut
PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
35. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut PK adalah pihak ke-3 yang
melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Dana
(SPPD);
36. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam
rangka pelaksanaan APB Desa;
37. Bendahara Kegiatan adalah sesorang yang ditunjuk oleh Pelaksana Teknis
Pengelola Keuangan Desa atau Pelaksana Kegiatan dengan pendidikan
serendah-rendahnya SLTA atau sederajat bertugas untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan
kegiatan yang bersumber dari APB Desa;

8. 38. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah
masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk periode 1 (satu) tahun;
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam)
tahun;
BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015
adalah sebesar Rp. 472,176,856,- yang terdiri atas :
1. Pendapatan Desa Rp. 472,176,856
2. Belanja Desa Rp. 472,176,856 ( - )
Surplus/(Defisit) Rp. 0
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0 ( - )
Pembiayaan Netto Rp. 0
Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenan Rp. 0
Pasal 3
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
a. Pendapatan asli Desa Rp. ,-
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rp.276,052,173,-
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Rp.
49,321,032,-
d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima Kabupaten Rp. 146,803,651,-
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Rp. ……………………,-
f. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rp. ………………,-
g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga Rp.
………,-
h. Lain-lain pendapatan Desa yang sah Rp. ………………..,-
(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :
a. Hasil Usaha Desa Rp. 0,-
b. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.0,-

9. Pasal 4
(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
a. Belanja Langsung Rp. 345,376,856,-
b. Belanja Tidak Langsung Rp. 125,800,000,-
(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari :
a. Belanja Pegawai/Honorarium Rp.29,950,000,-
b. Belanja Barang/Jasa Rp. 62535,600,-
c. Belanja Modal Rp. 251,891,256,-
(3) Belanja Tidak Langsung Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 huruf b terdiri dari :
a. Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap Rp. 105,000,000,-
b. Belanja Bantuan Sosial Rp. 10,000,000,-
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun
Anggaran 2015 sebagaimana dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Desa ini, yang terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan
Tahun Anggaran 2015;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan
Tahun Anggaran 2015 menurut Kewenangan Desa, Program,
Kegiatan dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
(PTPKD);
3. Lampiran IIIA Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Perubahan (DPADesa-
Perubahan) Pendapatan Desa;
4. Lampiran IIIB Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Perubahan (DPADesa-
Perubahan) Belanja Desa;
5. Lampiran IIIC Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Perubahan (DPADesa-
Perubahan) Pembiayaan Desa;
Pasal 6
Sebagai landasan operasional pelaksanaan penggunaan Anggaran Desa Kepala
Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Senanghati
Disahkan di Senanghati
Pada tanggal 28 September 2015
KEPALA DESA SENANGHATI
MURSIDI

10. LAMPIRAN III PERATURAN DESA SENANGHATI
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2015
PERIHAL : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN
2015
DAFTAR DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERUBAHAN
DESA SENANGHATI KECAMATAN MALINGPING
KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2015
1. DPA – 1 PENDAPATAN
2. DPA – 2.1
BELANJA YANG BERSUMBER DARI PADes
2.1.1. Belanja Langsung
2.1.2. Belanja Tidak Langsung
3. DPA – 2.2
BELANJA YANG BERSUMBER DARI APBD-KAB
2.2.1. Belanja Langsung
2.2.2. Belanja Tidak Langsung
4. DPA – 2.3
BELANJA YANG BERSUMBER DARI APBD-PROV
2.3.1. Belanja Langsung
2.3.2. Belanja Tidak Langsung
5. DPA – 2.4
BELANJA YANG BERSUMBER DARI PUSAT (APBN)
2.4.1. Belanja Langsung
2.4.2. Belanja Tidak Langsung

11. LAMPIRAN IV PERATURAN DESA SENANGHATI
NOMOR : 1 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2015
PERIHAL : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN
2015
LAMPIRAN TAMBAHAN
DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PARUBAHAN
DESA SENANGHATI KECAMATAN MALINGPING
KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2015
1. SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENANGHATI
2.
PERSETUJAUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA
SENANGHATI KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN
2015
3.
BERITA ACARA RAPATPEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PERUBAHAN
4. VISUALISASI ACARAPEMBAHASAN RENCANA APBDESA PERUBAHAN
5.
VISUALISASI ACARAPEMBAHASAN DOKUMEN RKA-DESA
NEMENGDENGAN BPD & TIM ANGGARAN PERUBAHAN PEMERINTAH
DESA (TAPDES)
6.
VISUALISASI ACARAPEMBAHASAN DOKUMEN DPA-PERUBAHAN DESA
DENGAN BPD & TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDES)
7.
VISUALISASI ACARA VERIFIKASI RAPBDES DENGAN TIM VERIFIKASI
APBDESA-PERUBAHAN KAB/KEC.

12. B E R I T A A C A R A
NOMOR : ………………………..
PERSETUJAUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SENANGHATI KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Pada hari ini Senin tanggal dua puluh Delapan bulan September Tahun dua
ribu lima belas, yang bertanda tangan di bawah ini :
1. ABDUL FATAH : Ketua BPD Desa Senanghati
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa
Senanghati selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. MURSIDI : Kepala Desa Senanghati
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah
Desa Senanghati yang beralamatkan di Desa Senanghati
RT 12 , RW 4 , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran
2015 yang telah diajukan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah
dilakukan;
3. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Camat Untuk dievaluasi
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara
ini.
PIHAK KEDUA
KEPALA DESA SENANGHATI
MURSIDI
PIHAK KESATU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SENANGHATI
KETUA,
ABDUL FATAH

13. BERITA ACARA RAPAT
PEMBAHASAN RAPBDes Perubahan
NOMOR : 140.1/109/2037/IV/2015
Pada hari ini, senin tanggal dua puluh Delapan bulan September tahun dua ribu
lima belas pukul 08:00 wib s.d. 11:00 Wib, bertempat di Kantor Desa Senanghati,
telah dilaksanakan Rapat Pembahasan RAPBDes Perubahan, dihadiri oleh empat
belas orang perwakilan yakni, Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris
Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-PKK
Desa, Ketua Karang Taruna beserta unsur masyarakat lain yang terlibat.
Dengan keputusan:
Mengesahkan RAPBDes Perubahan menjadi APBDes Perubahan Desa
Senanghati Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak.
Demikian berita acara rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1.
1. .....................
2. 2. .....................
3. 3. .....................
4. 4. .....................
5.
5. .....................
6. 6. .....................
7. 7. .....................
8. 8. .....................
9. 9. .....................
10 10
11 11

14. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21

15. VISUALISASI ACARA
PEMBAHASAN RENCANA APB DESA PERUBAHAN
Foto – 1
Acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Perubahan ……….(deskripsikan siapa mengerjakan apa)
Foto –
2
Acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Perubahan……….(deskripsikan siapa mengerjakan apa)

16. Foto –3
Acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Perubahan ……….(deskripsikan siapa mengerjakan apa)
VISUALISASI ACARA
PEMBAHASAN DOKUMEN RKA-DESA SENANGHATI
DENGAN BPD & TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDES)
Foto – 1
Acara Pembahasan Rencana Anggaran & Kegiatan Desa (RKA-Desa)
Kegiatan ………………………………….. bersama PTPKD/TPK
Desa(deskripsikan siapa mengerjakan apa)

17. Foto – 2, dst…
Acara Pembahasan Rencana Anggaran & Kegiatan Desa (RKA-
Desa) Kegiatan ………………………………….. bersama PTPKD/TPK
Desa(deskripsikan siapa mengerjakan apa)

18. VISUALISASI ACARA
PEMBAHASAN DOKUMEN DPA-DESA SENANGHATI
DENGAN BPD & TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA (TAPDES)
Foto –
1
Acara Pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa pada Kegiatan
………………………………….. dengan PTPKD/TPK Desa(deskripsikan siapa
mengerjakan apa)
Foto – 2
, dst…
Acara Pembahasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa pada Kegiatan
………………………………….. dengan PTPKD/TPK Desa(deskripsikan siapa
mengerjakan apa)

19. VISUALISASI ACARA
VERIFIKASI APBDES DENGAN TIM VERIFIKASI APBDES TINGKAT
KABUPATEN/KECAMATAN
Foto – 1
Acara Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa ……..
antara Pemerintah Desa dengan Tim Verifikasi APBDes Tingkat
Kabupaten/Kecamatan.. (deskripsikan siapa mengerjakan apa)
Foto – 2, dst…
Acara Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa ……..
antara Pemerintah Desa dengan Tim Verifikasi APBDes Tingkat
Kabupaten/Kecamatan.. (deskripsikan siapa mengerjakan apa)