1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan kepala negara, bertugas menetapkan kebijakan dan mengangkat menteri. 2. DPR membentuk undang-undang dan mengawasi pelaksanaan pemerintah. 3. MK menguji undang-undang dan memutus sengketa kekuasaan antarlembaga negara.

1. Nama, Tugas dan Wewenang Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, MA, MK, KY,
DPD, BPK
Update 2013
Presiden
Presiden : Susilo Bambang Yudhoyono
Tugas dan wewenang presiden:
- Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
- Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AU, dan AL
- Mengajukan, membahas, menyetujui, dan mengesahkan RUU bersama DPR
- Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan
yang memaksa)
- Menetapkan Peraturan Pemerintah
- Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
- Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan
persetujuan DPR
- Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
- Menyatakan keadaan bahaya
- Mengangkat konsul dan duta. Duta dengan pertimbangan DPR
- Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
- Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
- Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
- Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
- Meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR denganmemperhatikan
pertimbangan DPR
- Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR
- Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan MA
- Mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan DPR
Wakil Presiden
Wakil Presiden : Boediono
Tugas dan wewenang wakil presiden:

2. - Bertanggungjawab penuh membantu presiden selama satu periode kepengurusan serta
berwenang dalam membantu menjalankan roda organisasi BEM KM UNDIP
- Menjalankan roda koordinasi dan komunikasi antar organ/perangkat kelembagaan
BEMKMUNDIP
- Melakukan pengawalan issue / wacana di lingkungan internal kampus
- Sebagai koordinator dari komisi ahli
- Melakukan pemantauan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan BEM KM UNDIP
- Membantu pelaksanaan fungsi dan tugas presiden, apabila presiden berhalangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Ketua MPR : H. Muhamad Taufiq Kiemas
Tugas dan wewenang MPR:
- Bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara.
- Mengubah dan menetapkan UUD.
- Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
- Hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya
menurut UUD.
- Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- Memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila
terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatanya selambat-lambatnya dalam
waktu 60 hari.
- Memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara
bersamaan dalam masa jabatannya.
- Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam
masa jabatannya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Ketua DPR : Marzuki Alie

3. Tugas dan wewenang DPR:
- Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama
- Membahas dan memberikan/tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan
Pernerintah Pengganti Undang-Undang
- Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan oleh DPD yang berkaitan
dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi Iainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan
dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I
- Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang
diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah pada awal pembicaraan tingkat I
- Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I
- Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap
pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
- Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan
negara yang disampaikan oleh BPK
- Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat
- Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU
- Membentuk UUD yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
peraturan pemerintah pengganti UUD menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan
DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dalam pembahasan
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan
pemerintah
- Memberikan persetujuan kepada Peresiden atas pengangkatan dan pemberhentian
anggota.
- Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi

4. - Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan
menerima penempatan duta besar negara lain
- Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian anggota KY
- Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan KY untuk ditetapkan
sebagaihakim agung oleh Presiden
Mahkamah Agung (MA)
Ketua MA : Hatta Ali
Tugas dan wewenang MA:
- Mengadili pada tingkat kasasi
- Menguji secara materil peraturan perundang-undangan di bawah UU, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh UU.
- Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
- Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.
- Mengawasi dan memimpin jalannya perelihan pemerintahan pada seluruh tingkat
Pengadilan (Peradilan Umum, Militer, Agama, dan Tata Usaha Negara)
- Membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan
peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah
negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
- Menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah UU tentang hal
apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari
tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun
1985).
- Membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum
acara yang sudah diatur Undang-undang.
- Memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum
kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14
Tahun 1985).

5. - Meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua
lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-
undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
- Mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan
Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang
No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
Mahkamah Konstitusi (MK)
Ketua MK : Akil Mochtar
Tugas dan wewenang MK:
- Menguji UU terhadap UUD 1945
- Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
UUD 1945
- Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- Memutus pembubaran partai politik.
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
- Wajib memberi keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD 1945
1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat
final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara
yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan
memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
Komisi Yudisial (KY)
Ketua KY :Eman Suparman
Tugas dan wewenang KY:
- Melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelengaraan kekuasaan kehakiman
dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat .

6. - Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut
rekruitmen hakim agung maupun monitoring parilaku hakim.
- Menjaga kualitas dan konsistensi keputusan lembaga peradilan, karena senantiasa
diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen.
- Menjadi penghubung antara kekuasaan pemeririntah dan kekuasaan kehakiman untuk
menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.
- Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung:
· Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
· Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
· Menetapkan calon Hakim Agung
· Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim:
· Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim
· Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
· Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada
MA dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
- Mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan
selanjut nya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
- Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.
- Memutuskan pengangkatan hakim agung
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Ketua DPD : Irman Gusman
Tugas dan wewenang DPD:
- Mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk
membahas RUU tersebut.
- Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang
berkaitandengan pajak, pendidikan, dan agama.

7. - Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN,
pajak, pendidikan, dan agama.
- Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan
membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Ketua BPK : Drs. Hadi Poernomo
Tugas dan wewenang:
- Memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan negara.
- Memeriksa semua asal usul dan besarnya penerimaan negara dari mana pun
sumbernya.
- Memeriksa dimana uang negara itu disimpan.
- Memeriksa untuk apa uang negara tersebut dipergunakan.
- Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan pemerintah atau
badan swasta sepanjang tidak bertentangan terhadap UU.
- Memeriksa tanggung jawab keuangan Negara apakah telah digunakan sesuai yang
telah disetujui DPR.
- Memberitahukan kepada DPR hasil hasil pemeriksaannya.
- Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan,
menentukan waktu dan
metode pemeriksaan serta menyajikan laporan pemeriksaan.
- Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang dan
atau unit organisasi yang mengelola keuangan negara.
- Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik pemeriksaan
- Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara
- Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan pemerintah atau
badan swasta sepanjang tidak bertentangan terhadap UU