Tugas dan wewenang utama MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum, memutuskan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden pengganti dalam kondisi tertentu. MPR juga berwenang melantik Wakil Presiden menjadi Presiden dan memilih Wakil Presiden baru.

1. Tugas dan wewenang DPR
· Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama
· Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan
Pernerintah Pengganti Undang-Undang
· Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndang yang diajukan oleh DPD
yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan
mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I
· Mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang
diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal
pembicaraan tingkat I
· Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Unda ng yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I
· Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan
memperhatikan pertimbangan DPD
· Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap
pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan,
dan agama
· Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan
DPD
· Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan
negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
· Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat
· Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
· Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang

2. · Membentuk UUD yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
peraturan pemerintah pengganti UUD menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan
DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dalam pembahasan
· Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
· Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan
pemerintah
· Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
· Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan
Negara yang disampaikan oleh BPK
· Memberikan persetujuan kepada Peresiden atas pengangkatan dan pemberhentian
anggota.
· Membentuk Undang-Undangyang dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama.
· Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi
· Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan
menerima penempatan duta besar negara lain
· Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
· Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan
negara yangdisampaikan oleh BPK
· Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian anggota KY
· Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk
ditetapkan sebagaihakim agung oleh Presiden
· Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk
diresmikan dengankeputusan Presiden
· Hak DPR
1.Hak inisyatif
2.Hak budget
3.Hak interplasi
4. Hak petisi
5.Hak amandemen
6.Hak bertanya
7.Hak angket

3. · Kewajiban DPR
- Mempertahamkan,mengamankan dan mengamalkan UUD 1945 dan pancasila
- Bersamasama pihak exsekutif menyusun menyusun anggaran pendapatan dan belanja
Negara
- Memperhatikan sepenuh nya aspirasi masyarakat dan memajukan tingkat kehidupan rakyat.
Tugas dan Wewenang MPR
· Ketentuan dalam UUD 1945
(Bab II Pasal 2 dan 3)
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan u
mum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam
lima tahun di ibu kota negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan
dengan suara yang terbanyak.
Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-
Undang Dasar.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar.
· Ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 4
MPR mempunyai tugas dan wewenang:
a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;

4. b. melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang
Paripurna Majelis;
c. memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden
dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan untuk
menyampaikan penjelasan dalam Sidang Paripurna Majelis;
d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
e. memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi
kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatanya selambat-lambatnya dalam waktu
enam puluh hari;
f. memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara
bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum
sebelumnya sampai habis masa jabatanya.
· Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota MPR. Setiap usul
pengubahan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan
diubah beserta alasannya.
Usul pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan
kepada pimpinan MPR. Setelah menerima usul pengubahan, pimpinan MPR memeriksa
kelengkapan persyaratannya, yaitu jumlah pengusul dan pasal yang diusulkan diubah yang
disertai alasan pengubahan yang paling lama dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari sejak usul
diterima pimpinan MPR. Dalam pemeriksaan, pimpinan MPR mengadakan rapat dengan

5. pimpinan fraksi dan pimpinan Kelompok Anggota MPR untuk membahas kelengkapan
persyaratan.
Jika usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan MPR
memberitahukan penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta
alasannya. Namun, jika pengubahan dinyatakan oleh pimpinan MPR memenuhi kelengkapan
persyaratan, pimpinan MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lambat
60 (enam puluh) hari. Anggota MPR menerima salinan usul pengubahan yang telah
memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
dilaksanakan sidang paripurna MPR.
Sidang paripurna MPR dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh
persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.
· Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum
MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna
MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara memiliki
kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak, namun
sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan
tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa Presiden
dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1).
· Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden / Wakil Presiden dalam masa
jabatannya
MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh DPR.
MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR
mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul. Usul DPR harus dilengkapi dengan

6. putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan
pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diambil
dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari
jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota
yang hadir.
· Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden
Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa jabatannya.
Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna
MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. Dalam hal MPR tidak dapat
mengadakan sidang, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-
sungguh di hadapan rapat paripurna DPR. Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan
rapat,Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan
pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
· Memilih Wakil Presiden
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna
dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden dari 2 (dua)
calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan
· Memilih Presiden dan Wakil Presiden
Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, MPR menyelenggarakan
sidang paripurna paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk memilih Presiden dan Wakil

7. Presiden, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya
meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai
berakhir masa jabatannya.
Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas
kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
secara bersama-sama.
· Tugas dan wewenang Presiden
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,Angkatan Laut,
dan AngkatanUdara
Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat(DPR).Presiden
melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPRserta
mengesahkan RUU menjadi UU.
MenetapkanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(dalam kegentingan
yangmemaksa)
Menetapkan Peraturan Pemerintah
Mengangkat dan memberhentikanmenteri-menteri
Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
denganpersetujuan DPR
Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR Menyatakan keadaan
bahaya
Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden
memperhatikanpertimbangan DPR
Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR
denganmemperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujuiDPR

8. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan
MahkamahAgung
Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR
Wakil Presiden
Bertanggungjawab penuh membantu presiden selama satu periode kepengurusan
sertaberwenang dalam membantu menjalankan roda organisasi BEM KM UNDIP
Menjalankan roda koordinasi dan komunikasi antar organ/perangkat kelembagaan BEMKM
UNDIP.
Melakukan pengawalan issue / wacana di lingkungan internal kampus
Sebagai koordinator dari komisi ahli
Melakukan pemantauan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan BEM KM UNDIP
Membantu pelaksanaan fungsi dan tugas presiden, apabila presiden berhalangan.
Tugas dan wewenang Mahkamah Agung
Pengadilan tingkat kasasi adalah pengadilan tingkat akhir yang disediakan warga yang
melakukan upaya hukum dari semua lingkungan peradilan. Upaya hukum dari semua
peradilan kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24 A ayat 1 UUD
1945, Mahkamah Agung diamati oleh dua kewenangan, yaitu:
1. Kewenangan mengadili pada tingkat kasasi .
2. Kewenangan menguji secara materil peraturan perundang-undangan di bawah UU, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU.
3. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.
4. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.
5. Mengawasi dan memimpin jalannya perelihan pemerintahan pada seluruh tingkat
Pengadilan.
Mahkamah Agung memiliki 4 lingkungan peradilan , yaitu : peradilan umum, peradilan
militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Fungsi Mahkamah Agung
menurut UUD 1945 ada 5, yaitu:
A. Fungsi Peradilan

9. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang
bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan
peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah
negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa
dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
- semua sengketa tentang kewenangan mengadili. permohonan peninjauan kembali putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34
Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
- semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal
perang
- Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-
undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)
Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang
menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal
apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari
tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun
1985).
B. Fungsi Pengawasan
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua
lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan
diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa
dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan
Nomor 14 Tahun 1970).
Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :
- Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat
Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok
Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan
menyelesaikan

10. - setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang
bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang
diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung
Nomor 14 Tahun 1985).
- Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36
Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dimana
keputusannya bersifat final. Kewenangannya seperti yang diatur pada pasal 24 C ayat 1 UUD
1945 yng memutuskan bahwa mahkamah konstitusi berwenang sebagai :
1. Menguji UU terhadap UU
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD
3. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
4. Memutus pembubaran partai politik.
Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan tas pendapat DPR mengenai
dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD 1945 sebelum pendapat
tersebut dapat diusulkan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden oleh MPR. MK
berfungsi sebagai pengawal konstitusi, penafsiran konstitusi, pengawal demokrasi dan
pelindung hak konstitusional warga negara.
Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran
penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-
undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau
kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27
Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk
mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.
A. Fungsi Nasehat
Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam
bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah
Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku
Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang

11. Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang
Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan
untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga
rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai
rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur
pelaksanaannya.
Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada
pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25
Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
B. Fungsi Administratif
Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun
1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah
Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35
Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan
tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman).
Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial
Tujuan Komisi Yudisial :
1. Agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelengaraan kekuasaan
kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat .
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut
rekruitmen hakim agung maupun monitoring parilaku hakim.
3. Menjaga kualitas dan konsistensi keputusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi
secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen.

12. 4. Menjadi penghubung antara kekuasaan pemeririntah dan kekuasaan kehakiman untuk
menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.
Wewenang Komisi Yudisial
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim.
Tugas Komisi Yudisisal:
1. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung Komisi Yudisial mempunyai tugas:
A. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
B. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
C. Menetapkan calon Hakim Agung; dand. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
2. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku
HakimKomisi Yudisial mempunyai tugas:
A. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim,
B. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
C. c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan
kepadaMahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
3. Mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapat kan persetujuan dan
selanjut nya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.4. Menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.
Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah
1) Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan
otonomidaerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran,
dan penggabungandaerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya
serta yangberkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR
kemudianmengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.
2) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang
berkaitandengan pajak, pendidikan, dan agama.
3) Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggotaBadan
PemeriksaKeuangan.

13. 4) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi
daerah,pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan
daerah,pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
APBN,pajak, pendidikan, dan agama.
5) Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan
membuatpertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.
Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri,
hakimunitas, serta hak protokoler.
Berdasarkan ketentuan dalam konstitusi (pasal 22 D, UUD 1945) fungsi, tugas dan
wewenang DPD adalah :
DPD dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR
Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan dan daerah.
DPD ikut membahas Rancangan Undang-Undang dengan DPR
Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diajukan, baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.
DPD memberikan pertimbangan kepada DPR

14. Pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Serta
memberikan pendapatan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.
DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang
Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber dayaekonomi lainnya, pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak,pendidikan dan agama serta menyampaikan
hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan
Tugas BPK :
1. Memelihara transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek keuangan negara.
2. memeriksa semua asal usul dan besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya.
3. Memeriksa dimana uang negara itu disimpan.
4. Memeriksa untuk apa uang negara tersebut dipergunakan.
5. Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan pemerintah atau
badan swasta sepanjang tidak bertentangan terhadap undang undang.
6. Memeriksa tanggung jawab keuangan Negara apakah telah digunakan sesuai yang telah
disetujui DPR.
7. Memberitahukan kepada DPR hasil hasil pemeriksaan nya
keuangannegara di Indonesia bukan saja tercermin pada APBN dan APBD. Keuangan negara
itu juga tercermin padakegiatan BUMN dan BUMD, yayasan, dana pensiun

15. maupun perusahaan yang terkait dengan kedinasan.Bahkan, keuangan negara juga mencakup
bantuan atau subsidi kepada lembaga sosial milik swasta.