1. Tugas dan Wewenang Presiden, MPR, DPR, BPK, MA, & MK
Nama : Muzdalifah
NIM : E211 12 259
Tugas dan wewenang Presiden
1.Memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD
2.Memegang kekuasaan yang
tertinggi atas Angkatan Darat (AD),Angkatan Laut (AL), dan
Angkatan Udara (AU)
3.Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU
bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
4.Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam
kegentingan yang memaksa)
5.Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
6.Menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
7.Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
8.Menyatakan keadaan bahaya
9.Mengangkat duta dan konsultan. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR
10.Menerima penempatan duta
negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
11.Memberi grasi, rehabilitasi
dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
12.Memberi amnesti dan abolisi
dengan memperhatikan
pertimbangan DPR
13.Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
14.Meresmikan anggota Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
15.Menetapkan hakim agung dari

2. calon yang diusulkan oleh Komisi
Yudisial (KY) dan disetujui DPR
16.Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah
Agung
17.Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
Tugas dan wewenang MPR
1) Mengubah serta menetapkan
UUD.
2) Melantik Presiden serta Wakil
Presiden berdasarkan hasil
Pemilu dalam sidang paripurna MPR.
3) Memutuskan usul DPR
berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan
atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya setelah Presiden dan
atau Wakil Presiden diberi
kesempatan untuk menyampaikan penjelasan
di dalam sidang paripurna MPR.
4) Melantik Wakil Presiden
menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melaksanakan kewajibannya
dalam masa jabatannya.
5) Memilih Wakil Presiden dari
dua calon yang diajukan Presiden
apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-
lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
6) Memilih Presiden serta Wakil
Presiden apabila keduanya
berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden serta
wakil presiden yang diusulkan
oleh partai politik atau gabungan
partai politik yang paket calon presiden serta wakil presidennya meraih suara
terbanyak pertama serta kedua

3. dalam pemilihan sebelumnya,
sampai habis masa jabatannya selambat- lambatnya dalam waktu 30 hari.
7) Menetapkan peraturan tata
tertib serta kode etik MPR.
Tugas dan wewenang DPR
1.Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama
2.Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan
pemerintah pengganti undang-undang
3.Menerima dan membahas
usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan
bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah dan mengikutsertakan dalam
pembahasannya dalam awal
pembicaraan tingkat I
4.Mengundang DPD untuk
melakukan pembahasan RUU
yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada
awal pembicaraan tingkat I
5.Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan
agama dalam awal pembicaraan tingkat I
6.Membicarakan APBN bersama presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD
7.Membahas dan menindaklanjuti hasil
pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan
daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama
8.Memilih anggota Badan
Pemeriksa Keuangan dengan
memperhatikan pertimbangan DPD

4. 9.Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas
pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
10.Mengajukan, memberikan
persetujuan, pertimbangan/
konsultasi, dan pendapat
11.Menyerap, menghimpun,
menampung dan
menindaklanjuti aspirasi
masyarakat
12.Melaksanakan tugas dan
wewenang lainnya yang
ditentukan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang
13.Membentuk UUD yang
dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
peraturan pemerintah pengganti UUD menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan
DPD yang berkaitan dengan bidang
tertentu dalam pembahasan
14.Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD
15.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN,
serta kebijakan pemerintah
16.Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
17.Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas
pertanggungjawaban keuangan Negara yang disampaikan oleh BPK
18.Memberikan persetujuan
kepada Peresiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota.
19.Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden
untuk mendapat persetujuan bersama.
20.Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi
21.Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal
mengangkat duta besar dan
menerima penempatan duta
besar negara lain

5. 22.Memilih anggota BPK dengan
memperhatikan pertimbangan DPD
23.Membahas dan menindaklanjuti hasil
pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
24.Memberikan persetujuan
kepada Presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian anggota Komisi Yudisial
25.Memberikan persetujuan
calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial
untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
26.Memilih tiga orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk
diresmikan dengan keputusan Presiden
Tugas dan Wewenang BPK
1.Memelihara transparansi dan
akuntabilitas seluruh aspek
keuangan negara.
2.Memeriksa semua asal usul
dan besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya.
3.Memeriksa dimana uang negara itu disimpan.
4.Memeriksa untuk apa uang
negara tersebut dipergunakan.
5.Meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan pemerintah atau badan
swasta sepanjang tidak bertentangan terhadap undang undang.
6.Memeriksa tanggung jawab
keuangan Negara apakah telah
digunakan sesuai yang telah
disetujui DPR.
7.Memberitahukan kepada DPR
hasil pemeriksaan keuangan negara di Indonesia bukan saja tercermin pada APBN dan
APBD. Keuangan negara itu juga tercermin pada kegiatan BUMN dan BUMD, yayasan, dana
pensiun maupun perusahaan yang terkait dengan kedinasan.Bahkan, keuangan negara juga
mencakup bantuan atau subsidi kepada lembaga sosial milik swasta.
Tugas dan kewenangan MA
1)Mengadili pada tingkat kasasi

6. 2)Menguji peraturan perundang-
undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang
3)Memberikan pertimbangan
hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan
rehabilitasi.
Tugas dan Wewenang Mahkamah
Konstusi menurut UUD 1945 adalah :
1.Berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewewenangan lembaga Negara yang
kewewenangannya diberikan oleh UUD1945, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil
Pemilihan Umum.
2.Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
3.Menguji undang-undang
terhadap UUD 19451.
4.Memutus sengketa
kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
5.Memutus pembubaran partai
politik
6.Memutus perselisihan
tentang hasil pemilu.
Perbedaan Tugas dan Fungsi
Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi
Mahkamah Agung :
Pasal 24 A ayat 1 UUD NRI 1945
1. Mengadili pada tingkat kasasi
2. Menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-
undang terhadap Undang-
Undang
3. Mempunyai wewenang lain

7. yang diberikan oleh undang-
undang
Pasal 24 C ayat 3 UUD NRI 1945
1. Mengajukan tiga orang anggota
hakim konstitusi
Pasal 14 ayat 1 UUD NRI 1945
1. Memberi pertimbangan dalam
hal Presiden memberi grasi
dan rehabilitasi
Mahkamah Konstitusi :
Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI 1945
1. Mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final
untuk menguji undang-undang
terhadap UUD
2. Memutus sengketa
kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan
oleh UUD
3. Memutus pembubaran partai
politik
4. Memutus perselisihan tentang
hasil pemilihan umumm
Pasal 24 C ayat 2 UUD NRI 1945
1. Wajib memberikan putusan
atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut UUD
MPR, DPR, MK, & MA masuk dalam komisi III. Ruang lingkup komisi III adalah hukum,
HAM, dan keamanan.