Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Similaire à 1. Proses PL Kegiatan Industri Pengolahan Ikan.pdf
Similaire à 1. Proses PL Kegiatan Industri Pengolahan Ikan.pdf (20)
Dernier
Dernier (20)
1. Proses PL Kegiatan Industri Pengolahan Ikan.pdf
- 1. Proses Persetujuan Lingkungan Usaha Industri Pengolahan Ikan DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN, DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1 Oleh: Farid Mohammad, ST, M.Env Kasubdit Pengembangan Sistem Kajian Dampak Lingkungan Disampaikan pada acara Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Persetujuan Lingkungan Bagi UPI Skala Menengah dan Besar di Provinsi Bali @Denpasar Bali, 12 April 2022
- 3. 1. Pengantar Perizinan Berusaha 2. Keterkaitan 3 Persetujuan Dasar dan Perizinan Berusaha 3. Proses Persetujuan Lingkungan Industri Pengolahan Ikan 4. Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan 5. Perubahan Persetujuan Lingkungan OUTLINE 3
- 5. OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA > 80 UU (> 1.200 PASAL) UU CK (174 PASAL) disahkan 2 November 2020 disederhanakan menjadi - Amanat Pasal 185 UU Nomor 11 Tahun 2020 : Seluruh peraturan pelaksanaan UU CK wajib ditetapkan paling lama 3 bulan - Hampir seluruh peraturan pelaksanaan UUCK diundangkan pada 2 Februari 2021 5
- 6. 6 TUJUAN UU CK “Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia melalui fasilitas dan kemudahan proses dalam Perizinan Berusaha”
- 7. 7 PRINSIP TRUST BUT VERIFY Perizinan dimudahkan pengawasan terkoordinasi, transparan dan akuntabel Pasal 7 ayat (1) UU Cipta Kerja : Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha
- 8. 8 REVOLUSI PERIZINAN BERUSAHA Cakupan Revolusi Perizinan Berusaha PERSYARATAN DASAR - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang - Persetujuan Lingkungan - Persetujuan Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi
- 9. KETERKAITAN 3 PERSETUJUAN DASAR DALAM PERIZINAN BERUSAHA 9
- 10. 10 KKPR KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG PL PERSETUJUAN LINGKUNGAN PBG & SLF PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG & SERTIFIKAT LAIK FUNGSI PERIZINAN BERUSAHA RUJUKAN PP 21/2021 Konfirmasi KKPR, Persetujuan KKPR, atau Rekomendasi KKPR Pasal 21 (2), Pasal 52 (2) PP 22/2021 Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai rencana tata ruang RUJUKAN PP 16/2021 Pasal 13 UU 11/2020 Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi KKPR, PL, PBG & SLF Perizinan Berusaha Hanya dapat diterbitkan apabila 3 Persyaratan Dasar telah dipenuhi oleh Pelaku Usaha KETERKAITAN 3 PERSYARATAN DASAR DALAM PERIZIN
- 11. 11 KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)
- 12. 12 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) Desain sarana dan Prasarana yang akan dibangun (masuk dalam lingkup dokumen lingkungan) Mekanisme penerbitan PBG dan SLF merujuk PP Nomor 16 Tahun 2021 Sarana dan Prasarana Laik Fungsi
- 13. PERSETUJUAN LINGKUNGAN INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN 13
- 14. Pengaturan Amdal, UKL-UPL, SPPL dan Perizinan Berusaha dalam UU CK Dampak Jenis Dokumen Lingkungan Jenis Perizinan Berusaha Tinggi Menengah Tinggi Rendah Menengah Rendah IZIN SERTIFIKAT STANDAR NIB IZIN PENGAWASAN PEMBINAAN Kriteria Risiko (dasar) AMDAL UKL-UPL Dampak Tidak Penting kegiatan Skala kecil SPPL Dampak Tidak Penting Tingkat Risiko untuk Instansi Pemerintah untuk Pelaku Usaha • Perizinan Berusaha , Sertifikat Standar dan NIB diperuntukkan untuk Pelaku Usaha, Untuk yang dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk Persetujuan dari Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) • Perizinan Berusaha, Sertifikat standar atau Persetujuan dari Pemerintah wajib di lakukan pengawasan Jenis Dokumen Lingkungan SKKL PKPLH NIB Persetujuan Lingkungan 14 AMDAL UKL-UPL SPPL PERSETUJUAN PEMERINTAH PENGAWASAN Jenis Perizinan/ Persetujuan Persetujuan Lingkungan PEMBINAAN SKKL PKPLH Dampak Penting
- 15. Integrasi Persetujuan Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha : • Izin • Sertifikat Standar • NIB Pengawasan Penegakan Hukum: • Administrasi (Psl. 77, UU CK) Persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha • Gubernur dan Bupati/Walikota berhak melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha; • Menteri berhak melakukan pengawasan jika dianggap terjadi pelanggaran serius terhadap Perizinan yang seharusnya dilakukan pengawasan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. • Pemerintah Pusat menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha. (Psl. 72 & 76, UU CK) Persetujuan Lingkungan Dokumen Lingkungan Matrik RKL-RPL TERMUAT dalam Perizinan Berusaha (Psl 1 angka 11 & 12, UU CK) (Psl. 24 ayat (5), UU CK) (Psl. 63, UU CK) Penentuan jenis dokumen lingkungan berdasarkan PermenLHK P.04/2021 Mekanisme Penerbitan Persetujuan Lingkungan berdasarkan PP.22/2021 KKPR menjadi Persyaratan untuk proses Dokumen Lingkungan
- 16. Persetujuan Lingkungan Tingkat Risiko Usaha dan Jenis Dokumen Lingkungan AMDAL UKL-UPL SPPL Perizinan Berusaha : • Izin • Sertifikat Standar • NIB Persyaratan penerbitan “termuat” dalam Perizinan Berusaha SKKL PKPLH NIB Jenis Dokumen Lingkungan NIB sebagai Perizinan Berusaha telah mengintegrasikan SPPL Tinggi Menengah Tinggi Rendah Menengah Rendah Tingkat Risiko Usaha ≠ Tidak Linear Tingkat Risiko Usaha digunakan untuk penetapan jenis Perizinan Berusaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha Jenis Dokumen lingkungan tidak inline dengan tingkat risiko usaha, Penentuannya didasarkan pada kriteria Dampak Penting sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan 23, UU 32/2009 Pada dasarnya setiap pelaku usaha yang telah memiliki NIB, maka yang bersangkutan juga telah membuat dan memiliki SPPL • NIB • Izin • NIB • Sertifikat standar • NIB Jenis Perizinan Berusaha
- 17. Gambaran Umum Proses Amdal, UKL-UPL dan SPPL di Indonesia Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Project) Proses Penapisan (Screening) Wajib Amdal Wajib UKL-UPL Proses Amdal Proses UKL-UPL SPPL Proses SPPL Kriteria: 1. Skala dan Besaran; 2. Lokasi Rencana usaha dan/atau Kegiatan Jika Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan ‘Halal”, proses selanjutanya adalah penentuan wajib Amdal dan pendekatan studi
- 18. Pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan (Kegiatan Utama & Pendukung) Uji informasi Awal dengan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan (Lampiran I dan II PermenLHK 04/2021) Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL Periksa apakah lokasinya berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung??.. (Lampiran I, PP 22/2021) Uji ringkasan awal dengan kriteria pengecualian (Pasal 10, PP 22/2021) Skema Penapisan Usaha/Kegiatan Wajib Dokumen Lingkungan (Screening) Catatan. • Kawasan lindung wajib ditetapkan; • Tidak semua jenis kawasan lindung dalam PP 26/2008, PP 13/2017 dan Keppres 32/1990 dimasukan dalam daftar kawasan lindung sebagaimana dalam PP 22/2021 • Terdapat jenis usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan Ya Tidak Ya Tidak
- 19. Penapisan / Dokumen Lingkungan Industri Pengolahan Ikan Industri Pengolahan Ikan dalam Permen LHK 4/2021 Untuk Skala Wajib Amdal, UKL- UPL dan SPPL Industri Pengolahan Ikan kedua Besaran dipakai, baik ketentuan multisektor maupun ketentuan luas lahan, namun untuk ketentuan luas lahan menggunakan ketentuan lahan sebagaimana dimaksud penjelasan tabel bawah
- 20. Daftar Kawasan Lindung dalam PP 22 Tahun 2021 1. Kawasan hutan lindung 2. Kawasan bergambut 3. Kawasan Resapan Air 4. Sempadan Pantai 5. Sempadan Sungai 6. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 7. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut 8. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut 9. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 10. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut 11. Taman Hutan Raya 12. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut 13. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan 14. Kawasan Cagar Alam Geologi 15. Kawasan Imbuhan Air Tanah 16. Sempadan Mata Air 17. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah 18. Kawasan Pengungsian Satwa 19. Terumbu Karang 20. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang Dilindungi 21. Kawasan Konservasi Pesisir dan pulau-pulau kecil 22. Kawasan Konservasi Maritim 23. Kawasan Konservasi Perairan Kawasan lindung yang dimaksud dalam PP 22/2021: Kawasan lindung → wilayah yang TELAH DITETAPKAN dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup SDA dan Sumber Daya Buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan PUU PERHATIAN Kawasan Lindung di Luar 23 Jenis Kawasan Lindung ini, bukan lah Kawasan Lindung yang dimaksud PP ini
- 21. 1 2 Kawasan Lindung 3 Batas proyek terluar yang bersinggungan dengan batas terluar dari kawasan lindung = Rencana Usaha dan/atau kegiatan Keterangan: Dampak potensial dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut secara nyata mempengaruhi kawasan lindung terdekat Dampak potensial Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung → jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang diizinkan sesuai peraturan perundang-undangan, misal: tambang di hutan lindung, wisata alam di kawasan lindung Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal adalah rencana usaha dan/atau kegiatan: 1. Eksplorasi pertambangan, migas dan panas bumi yang tidak diikuti kegiatan pendukung wajib Amdal; 2. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan; 3. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung; 4. Yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan; 5. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup; 6. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat. Yang tercantum dalam Lampiran Permen LH & telah ditetapkan sesuai dengan PUU Konsep Penentuan Wajib Amdal Suatu Usaha dan/atau Kegiatan Untuk Kegiatan Yang Berada dalam Kawasan Lindung Serta Kegiatan Yang Dikecualikan
- 22. Pengajuan Pemeriksan Formulir Kerangka Acuan Pemeriksaan Formulir KA Penyusunan Formulir Kerangka Acuan (KA) Penyusunan ANDAL dan RKL-RPL Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Pengumuman dan Konsultasi Publik Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Pemrakarsa Tim Uji Kelayakan (TUK) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota Penyusunan dan Penilaian AMDAL serta Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Sesuai Mekanisme PP 22 Tahun 2021) Penerbitan Berita Acara Kesepakatan Formulir KA PemeriksaanFormulir KerangkaAcuan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL Penilaian Administrasi ANDAL & RKL-RPL Penilaian Substansi ANDAL & RKL- RPL Rekomendasi TUK SPT dari Pengumuman = 10 hari Kerja 10 hari kerja (semenjak Formulir KA diterima secara lengkap) 50 hari kerja, (termasuk perbaikan dokumen) 10 hari kerja Perizinan Berusaha 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11a 11b SKKL sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha Pengajuan Penilaian ANDAL dan RKL- RPL 7 PersetujuanLingkungan Dikembalikan untuk diperbaiki, dalam hal diperlukan perbaikan Terkait muatan dokumen Andal RKL-RPL dan metode penilaiannya secara prinsip dan konsepnya masih tetap sama seperti sebelumnya
- 23. Tata Waktu Penyelesaian Amdal Sesuai PP 22 Tahun 2021 No Tahapan Tata Waktu 1. Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik (Pelaku Usaha); Pengumuman di lakukan dalam waktu 10 hari kerja 2. Pengisian dan pengajuan Formulir KA (Pelaku Usaha); Dilakukan Paling Lama dalam 10 hari kerja setelah dinyatakan Lengkap Administrasi 3. pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA (Pemerintah); 4. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL (Pelaku Usaha); Berdasarkan komitmen pelaku Usaha, Paling lama 180 hari kerja) 5. penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup (Pemerintah) Paling lama 60 hari kerja sejak Andal dan RKL-RPL diajukan dan dinyatakan lengkap secara administratif (50+5+5) a. Penilaian Andal dan RKL-RPL termasuk Perbaikan dan Penyampaian Hasil Uji Kelayakan (Pemerintah & Pelaku Usaha) a. Paling lama 50 hari kerja b. Penetapan Keputusan SKKL (Pemerintah) c. Paling lama 10 hari kerja
- 24. Persyaratan Administrasi Penilaian Amdal dan Addendum Andal RKL-RPL Kegiatan Industri Pengolahan Ikan Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang; b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan; c. Persetujuan Teknis; d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal; e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; dan f. kesesuaian sistematika Andal dan RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL. 1. Sesuai Pasal 21 dan Pasal 52 PP Nomor 22 Tahun 2021, yang disebut Persetujuan Tata Ruang adalah dalam bentuk KKPR Yang diterbitkan oleh OSS; 2. Sesuai Penjelasan dalam PP 22 Tahun 2021, bentuk Persetujuan Awal untuk kegiatan Industri adalah Persetujuan Investasi dari BKPM dalam bentuk NIB
- 25. Pemrakarsa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota Penyusunan Formulir UKL-UPL Pemeriksaan Administrasi Penyusunan & Pemeriksaan Formulir UKL-UPLserta Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Sesuai Mekanisme PP 22 Tahun 2021) Menengah Rendah Menengah Tinggi Form disediakan oleh sistem Persetujuan Lingkungan Diterbitkan otomatis oleh sistem Form Standar tersedia Form Standar belum tersedia Proses melalui sistem Proses melalui pembahasan Persetujuan Lingkungan (Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup/ PKPLH) Proses akan difasilitasi dengan pemanfaatan Sistem Informasi Amdalnet • Pemerintah memfasilitasi pelaku usaha dengan menyediakan standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk usaha dan/atau Kegiatan; Pemrakarsa Permohonan Persetujuan Lingkungan dan Pemeriksaan UKL/UPL
- 26. Pemrakarsa Menteri Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL Penyusunan UKL-UPL Pemrakarsa Pemeriksaan Administrasi Permohonan PL dan Pemeriksaan UKL/UPL Pemeriksaan Substansi UKL/UPL Penerbitan Persetujuan PKPLH Pernyataan Lengkap Administrasi dan Penyusunan Undangan Rapat Pengumuman Persetujuan Lingkungan Catatan: Jangka waktu Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Paling Lama 5 Hari Kerja sejak dinyatakan Lengkap Administrasi, Waktu Perbaikan Formulir UKL-UPL 5 Hari Kerja dan Penerbitan PKPLH 2 Hari Kerja Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh: a. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; Jasa Pemeriksaan UKL- UPL dibebankan kepada Pemrakarsa – sesuai SBU/PNBP Biaya Penyusunan UKL-UPL oleh Pemrakarsa )
- 27. Persyaratan Administrasi Pemeriksaan UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Ikan 1. Sesuai Pasal 21 dan Pasal 52 PP Nomor 22 Tahun 2021, yang disebut Persetujuan Tata Ruang adalah dalam bentuk KKPR Yang diterbitkan oleh OSS; 2. Sesuai Penjelasan dalam PP 22 Tahun 2021, bentuk Persetujuan Awal untuk kegiatan Industri adalah Persetujuan Investasi dari BKPM dalam Bentuk NIB
- 28. PENENTUAN KEWENANGAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN 28
- 29. • Kewenangan Persetujuan Lingkungan dilakukan dengan ketentuan: a. terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan PP 5 Tahun 2021; dan b. terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan (1) 29 Sumber: Pasal 58 dan 60 Permen LHK 18 Tahun 2021
- 30. 30 Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL PP 22 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelelolaan Lingkungan Hidup Pasal 57 Pasal 79 Pengaturan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan (2)
- 31. Pengaturan Kewenangan Persetujuan Lingkungan Industri Pengolahan Ikan PP. 5 Tahun 2021, Lampiran I Sektor KKP Berdasarkan PP 5 Tahun 2021 Sektor KKP, Kewenangan PB Industri Pengolahan Ikan Berbasis pada Jenis Industri, Untuk PMA semuanya di Pusat, sehingga kewenangan PL untuk PMA juga dipusat
- 32. Otomasi Penerbitan PL ➔ UKL UPL MR
- 33. HUB OSS KLHK OSS RBA BKPM AMDALNET Aplikasi Perizinan Aplikasi Perizinan Aplikasi Perizinan Aplikasi Persetujuan ELEMEN DATA ELEMEN DATA End Point End Point NIB 1. Check NIB 2. Menerima data proyek (ReceiveProyek) 3. Inquery data NIB (InqueryNIB) 4. Pengiriman data status izin dari Sistem K/L/D ke Sistem OSS (recieveLicenseStatus) 5. Pengiriman data izin final dari sistem K/L/D ke Sistem OSS (recieveLicense) KONSEP INTEGRASI AMDALNET – HUB OSS KLHK – OSS RBA BKPM Application Programming Interface (API) PROSES INTEGRASI AMDALNET – HUB OSS KLHK – OSS RBA BKPM TELAH DILAKUKAN, KHUSUSNYA UNTUK UKL UPL KATEGORI MENENGAH RENDAH (MR) Sistem Kerja Internal KLHK Data Base Lingkungan Hidup dan Kehutanan Send/Receive HUB OSS K/L Lainnya HUB OSS K/L Lainnya HUB OSS K/L Lainnya HUB OSS K/L Lainnya HUB OSS K/L Lainnya HUB OSS K/L Lainnya HUB OSS K/L Lainnya HUB OSS K/L Lainnya DAERAH
- 34. Pengaturan Kemudahan Persetujuan Lingkungan Integrasi (Single Sign On/SSO) Risiko Tinggi Risiko Menengah Tinggi Risiko Menengah Rendah Risiko Rendah PERSETUJUAN PKPLH OTOMATIS HUB OSS KLHK SPPL OTOMATIS
- 35. Progress Integrasi Amdalnet – Hub OSS KLHK- OSS RBA Connected (Sejak Agustus 2021) Untuk Kegiatan R/MR ➔ SPPL dan PKPLH/UKL UPL MR Otomatis On progress (Saat ini telah terintegrasi pada level stagging) Untuk Kegiatan MT/T ➔ UKL UPL/PKPLH dan AMDAL/SKKL Verifikasi
- 36. Mekanisme Integrasi Layanan Pelaku Usaha Penyusun Dok Lingkungan Tim Uji Kelayakan (TUK) Masyarakat HUB OSS KLHK Pemerintah
- 37. CONTOH PKPLH Otomatis (UKL-UPL MR) Batang Tubuh Lampiran
- 38. CONTOH PKPLH Otomatis (UKL-UPL MR) Lampiran Matriks UKL-UPL
- 39. APA YANG TELAH DILAKUKAN ?.... 39 Dalam pelaksanaan dan implementasi PP 22 Tahun 2021 khususnya terkait dengan Persetujuan Lingkungan, beberapa hal yang telah dilakukan: 1. Clustering daftar usaha dan/atau Kegiatan yang masuk kategori risiko menengah rendah; 2. Mempersiapkan kesiapan sistim informasi Amdalnet sebagai backbone system informasi proses Persetujuan Lingkungan; 3. Mempersiapkan SOP standar untuk pengelolaan dan pemantauan dampak tiap tahapan Kegiatan bagi kegiatan dengan kategori risiko menengah rendah; 4. Mempersiapkan formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dan/atau Kegiatan yang masuk kategori UKL-UPL menengah rendah; 5. Mempersiapkan pertek standar untuk usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan pertek standar; 6. Penerbitan SE MenLHK Nomor 02/2021, untuk panduan pelaksanaan transisi/peralihan; 7. Penyusunan beberapa PermenLHK;
- 40. HASIL YANG DIPEROLEH.... Sampai dengan bulan Juli 2021, telah dihasilkan antara lain: 1. Disusun 72 SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengelolaan dan Pemantauan untuk UKL UPL Menengah Rendah 2. Tersusun 11 Kluster untuk Formulir UKL UPL Standar Spesifik kategori Menengah Rendah 3. Disusun Persetujuan Teknis untuk UKL UPL Menengah Rendah yaitu: a) 8 Pertek Pengendalian Pencemaran Air; b) 6 Pertek Pengendalian Pencemaran Laut; c) 12 Rincian Teknis TPS LB3; d) 1 Pertek pengendalian Pencemaran Udara. Jumlah SOP dan Pertek yang dihasilkan akan terus bertambah
- 41. No Inventarisasi KBLI dengan tingkat Risiko Menengah Rendah Clustering Jenis formulir UKL-UPL standar Spesifik 1 01411,01412, 01413, 01414, 01420, 01430, 01441, 01442, 01443, 01444, 01494, 01420. 01450, 01461, 01462, 01464, 01465, 01466, 01469, 01491, 01463, 01469, 01491,01445, 01492, 01493, 01495, 01496, 01499 Pembibitandan Budi Daya Hewan Ternak 2 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01122, 01116, 01131, 01132, 01133, 01134, 01136, 01139, 01194, 01253, 01193, 01220, 01230, 01240, 01251, 01259, 01210, 01301, 01302, 01191, 01192, 01199, 01283, 01285, 01286 Perbenihan dan Budi Daya Pertanian 3 03211, 03212, 03213, 03221, 03222, 03223, 03225, 03226, 03227, 03229, 03214, 03215, 03216, 03217, 03219, Budi Daya Perikanan Air Laut di perairan 4 03221, 03222, 03223, 03227, 03229, 03225,03226, Budi Daya Perikanan Air Tawar di darat 5 03251, 03253, 03254, 03255, 03259, 03252 Budi Daya Perikanan Air Payau di darat 6 35129 aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya 7 10611, 10612, 10613, 10621, 10631, 10632, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10414, 10799, 10794, 16102, 16104, 10130, 10213, 10311, 10391, 10392, 10413, 10414, 10415, 10421, 10431, 10432, 10434, 10510, 10590, 10636, 10732, 10740, 10750, 10771, 10773, 10774, 10792, 12091, 13111, 13112, 13911, 13912, 13913, 16105, 16211, 16212, 16213, 16214, 16215, 16221, 16222, 16230, 16295, 16299, 17012, 17019, 17021, 17022, 17091, 17099, 32111, 26220, 26511, 26512, 26513, 26514, 26520, 26601, 26602, 27111, 27112, 27113, 27120, 27202, 27402, 27403, 27404, 27900, 28111, 28112, 28113, 28120, 28140, 28152, 28160, 28171, 28180, 28191, 28192, 28193, 28199, 28210, 28221, 28222, 28223, 28224, 28230, 28240, 28250, 28262, 28263, 28264, 28265, 28291, 28292, 28299, 29200, 29300, 30111, 30112, 30113, 30120, 30200, 30912, 30921, 30922, 30990, 31001, 31002, 31003, 31009, 32909, 21015, 32501, 23121, 86903, 32201, 32202, 32300, 32401, 32402, 32501, 32502, 32503, 32509, 32901, 32902, 32903, 32904, 32905, 33111, 33121, 33122, 33131, 33132, 33133, 33141, 33142, 33149, 45201, 45407, 58130, 95110, 95120, 95210, 95220, 95240, 22193, 22194, 23124, 23911, 23919, 23931, 23932, 23933, 23939, 23961, 15201, 15202, 15203, 15209, 33151 Industri berbasis lahan dengan pembangunan sarana prasarana (Perakitandan sejenisnya) 8 19100, 19213, 19291, 19292,20111, 20112, 20113, 20114, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20129, 20131, 20211, 20212, 20213, 20214, 20221, 20222, 20223, 20224, 20232, 20233, 20234, 20291, 20293, 20295, 20296, 20299, 21012, 21013, 21015, 21021, 21022, 21023, 22112, 24202, 24203, 24205, 24310, 24320, 25120, 25130, 25910, 25931, 25994, 18113, 13921, 13922, 13923, 13925, 13929, 13930, 14302, 14303, 15122, 56305, 20231, 32112, 32113, 32114, 32115, 32119, 32120,37021, 37022, 38301, Industri berbasis produksi dengan pembangunan sarana dan prasarana (bahan baku --> proses ---> produk, semisal industri sawit/CPO yng menghasilkan berbagai produk turunan) 9 42914 Kegiatan pengerukan/ dredging 10 43120 Penyiapan lahan untuk kegiatan sektor transportasi 11 93231, 91021, 91022, 93221, 93224, 93239, 49425, 55193, 55120, 55110,55194, 56101, 93292, 93219, 96129, 93229, 93193, 47215, 47245, 47753, 47754, 47727, 47728, 47843, 47723, 47844, 47724, 47725 Kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata yang membutuhkan sarana dan prasarana Telah teridentifikasi sebanyak 11 cluster, yaitu: 1. Pembibitan dan Budi Daya Hewan Ternak 2. Perbenihan dan Budi Daya Pertanian 3. Budi Daya Perikanan Air Laut di perairan 4. Budi Daya Perikanan Air Tawar di darat 5. Budi Daya Perikanan Air Payau di darat 6. Industri berbasis lahan dengan pembangunan sarana prasarana (Perakitan dan sejenisnya) 7. Industri berbasis produksi dengan pembangunan sarana dan prasarana (bahan baku --> proses ---> produk, semisal industri sawit/CPO yng menghasilkan berbagai produk turunan) 8. Kegiatan pengerukan/ dredging 9. Penyiapan lahan untuk kegiatan sektor transportasi 10. Kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata yang membutuhkan sarana dan prasarana serta aktivitas penunjang lainnya 11. Kegiatan SPBU, tambang rakyat, dll CLUSTERING KBLI KEGIATAN DENGAN RISIKO MENENGAH RENDAH 11 Cluster Identifikasi berdasarkan PP 5/2021
- 42. SISTIM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN Persetujuan Lingkungan diproses secara daring melalui sistim informasi Amdalnet Amdalnet sebagai BACKBONE proses Persetujuan Lingkungan SOP Standar Pengelolaan dan Pemantauan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik Pertek Standar Sistem Pelaporan Persetujuan Lingkungan Sistem Pelaporan persetujuan Lingkungan Sistem Pelaporan persetujuan Lingkungan Sistem Pelaporan persetujuan Lingkungan Pengembangan lainnya Amdalnet akan terus dikembangkan memasukkan: SOP, Form UKL-UPL standar spesifik, Pertek standar dan lainnya guna memberi kemudahan bagi pelaku usaha dalam proses & pelaksanaan Persetujuan Lingkungan
- 43. A. PRA KONSTRUKSI 1. Sosialisasi 1.1 SOP A.1.1 Perubahan persepsi masyarakat akibat sosialisasi 2. Pembebasan lahan 2.1 SOP A.2.1 Perubahan persepsi masyarakat akibat pembebasan lahan ….. B. KONSTRUKSI 1. SOP B.1 Penerimaan tenaga kerja 1. SOP B.1.1 Peningkatan kesempatan kerja akibat penerimaan tenaga kerja 2. SOP B.2 Pembersihan lahan dan pematangan lahan 1. SOP B.2.1 Penurunan kualitas air permukaan akibat pembersihan lahan dan pematangan lahan 2. SOP B.2.1 Peningkatan TSP (debu) akibat pembersihan lahan dan pematangan lahan …… C. OPERASI 1. SOP C.1 Operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas pendukung 1. SOP C.1.1 Peningkatan air limbah akibat kegiatan operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas pendukung 2. SOP C.1.2 Peningkatan limbah padat (sampah) akibat kegiatan operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas pendukung 3. SOP C.1.3 Peningkatan kebauan akibat kegiatan operasional unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas pendukung ------ D. PASCA OPERASI Sampai saat ini telah tersusun 72 SOP Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Jumlah ini semakin lama akan terus bertambah dan semakin detail karena adanya improvement dalam pelaksanaannya SOP PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN 1. SOP D.1 Kegiatan Pasca Operasi 1. SOP D.1.1 Pembongkaran unit/fasilitas utama dan unit/fasilitas pendukung 2. SOP D.1.2 Pemutusan tenaga kerja ------ SOP disusun menggunakan pendekatan Generik Tahapan Kegiatan
- 44. CONTOH SOP PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN Contoh: SOP A.1.1 Perubahan persepsi masyarakat akibat sosialisasi
- 45. CONTOH RINCIAN TEKNIS TPS LB3 KEGIATAN WAJIB UKL-UPL MENENGAH RENDAH Contoh: Rincian Teknis TPS LB3 untuk UKL UPL Menengah Rendah
- 46. CONTOH PERSETUJUAN TEKNIS KEGIATAN WAJIB UKL-UPL MENENGAH RENDAH Contoh: Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan
- 47. CONTOH FORMULIR UKL-UPL STANDAR SPESIFIK Contoh: Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk Kegiatan SPBU Mini
- 48. Apa Isi UKL UPL MR??
- 49. UKL UPL Standar A. Identitas Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan B. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan C. Dampak Lingkungan yang ditimbulkan dan Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup serta standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- 50. A. Identitas Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan 1. Nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan 2. Alamat kantor Mengambil elemen data dari OSS terkait dengan identitas pelaku usaha
- 51. B. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan 1. Nama Rencana Usaha dan/atau kegiatan (Judul Rencana Usaha dan/atau Kegiatan) 2. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Peta Rencana Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Status Lokasi (pilih salah satu): a. Kawasan Hutan b. APL c. Kawasan Perkotaan (padat penduduk) (kota, desa) d. Pesisir e. Air Permukaan (Laut/Danau/Waduk/Sungai) 3. Skala/besaran rencana usaha dan/atau kegiatan Tuliskan ukuran luasan, panjang, volume, kapasitas dan/atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala/besaran rencana Usaha dan/atau Kegiata (cek NIB + KBLI dan Permen LHK Nomor 4 Tahun 2021) 3.1 Kesesuaian Rencana Kegiatan dengan Tata Ruang RTRW atau RZWP3K atau Kawasan Hutan atau PIPIB (Cek KKKR) 3.2 Pertek yang diperlukan Cek dengan PERTEK
- 52. B. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan 3.3 Uraian Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Gambaran Umum: (Deskripsi ringkas rencana usaha dan/atau kegiatan) A. Pra Konstruksi (Tahapan kegiatan pra konstruksi) B. Konstruksi (Tahapan kegiatan konstruksi) C. Operasi (Tahapan kegiatan operasi) D. Pasca Operasi (Tahapan kegiatan pasca operasi)
- 53. C. Dampak Lingkungan dan UKL UPL No Sumber Dampak Jenis Dampak Besaran Dampak Standar Pengelolaan Lingkungan Hidup Standar Pemantauan Lingkungan Hidup Institusi Pengelola dan Pemantau Lingkungan Hidup Ket. Bentuk Lokasi Periode Bentuk Lokasi Periode A. PraKonstruksi 1. SOP A.1 Sesuai SOP (diisi mandiri) Sesuai SOP (diisi mandiri) Sesuai SOP Sesuai SOP (diisi mandiri) Sesuai SOP (diisi mandiri) B. Konstruksi 1. SOP B.1 Sesuai SOP (diisi mandiri) Sesuai SOP (diisi mandiri) Sesuai SOP Sesuai SOP (diisi mandiri) Sesuai SOP (diisi mandiri) C. Operasi 1. SOP C.1 Sesuai SOP (diisi mandiri) Sesuai SOP (diisi mandiri) Sesuai SOP Sesuai SOP (diisi mandiri) Sesuai SOP (diisi mandiri) D. Pasca Operasi 1. SOP D.1 Sesuai SOP (diisi mandiri) Sesuai SOP (diisi mandiri) Sesuai SOP Sesuai SOP (diisi mandiri) Sesuai SOP (diisi mandiri)
- 54. Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan A. PRA KONSTRUKSI B. KONSTRUKSI C. OPERASI D. PASCA OPERASI A.1 SOP Sosialisasi A.2 SOP Pembebasan Lahan A.3 SOP Pengamanan Perairan B.1 SOP Mobilisasi alat dan bahan/material B.2 SOP Pembersihan lahan (land clearing) B.3 SOP Pengamanan perairan B.4 SOP Pemancangan tiang B.5 SOP Instalasi/Perakitan Peralatan Operasi C.1 SOP Pengoperasian bangunan gedung C.2 SOP Pengoperasian pabrik C.3 SOP Pengoperasian unit C.4 SOP Perekrutan tenaga kerja D.1 SOP Pelepasan tenaga kerja D.2 SOP Pembongkaran bangunan gedung D.3 SOP Pembongkaran unit operasional
- 55. Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan A. PRA KONSTRUKSI A.1 SOP Sosialisasi A.2 SOP Pembebasan Lahan A.3 SOP Pengamanan Perairan Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 1. Tahap Kegiatan : Pra Konstruksi 2. Nama Standar : SOP A.1 Sosialisasi 3. Jenis Dampak : Peningkatan Keresahan masyarakat akibat kegiatan Sosialisasi 4. Bentuk Pengelolaan : 4.1 Pengendalian pencemaran air a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 4.2 Pengendalian pencemaran udara a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 4.3 Pengelolaan Limbah B3 a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 4.4 Pengelolaan dampak sosial a. Bentuk Pengelolaan • memastikan setiap komponen masyarakat mengerti dan memahami rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Selama proyek berlangsung untuk SOP sosialisasi mungkin tidak usah memasukan air, udara LB3 tetapi pada dampak social (pembebasan lahan, konflik penduduk, kesempatan kerja/berusaha Umtuk priode pengelolaan selama masa konstruksi
- 56. Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan A. PRA KONSTRUKSI A.1 SOP Sosialisasi A.2 SOP Pembebasan Lahan A.3 SOP Pengamanan Perairan Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 5. Bentuk Pemantauan : 5.1 Kualitas Air a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 5.2 Kualitas Udara a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 5.3 Timbulan Limbah B3 a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 5.4 Sikap dan Persepsi Masyarakat a. Bentuk Pengelolaan • memantau perubahan sikap dan persepsi masyarakat pasca kegiatan sosialisasi berlangsung b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada Untuk air udara LB3 sebaiknya tidak usah langsung ke persepsi.konflik. Pembebasan lahan, hkesempatan berusaha
- 57. Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan A. PRA KONSTRUKSI A.1 SOP Sosialisasi A.2 SOP Pembebasan Lahan A.3 SOP Pengamanan Perairan Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 1. Tahap Kegiatan : Pra Konstruksi 2. Nama Standar : SOP A.2 Pembebasan Lahan 3. Jenis Dampak : Peningkatan Keresahan masyarakat akibat kegiatan pembebasan lahan 4. Bentuk Pengelolaan : 4.1 Pengendalian pencemaran air a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 4.2 Pengendalian pencemaran udara a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 4.3 Pengelolaan Limbah B3 a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 4.4 Pengelolaan dampak sosial a. Bentuk Pengelolaan • memastikan setiap komponen masyarakat mengerti dan memahami rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Selama proyek berlangsung
- 58. Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan A. PRA KONSTRUKSI A.1 SOP Sosialisasi A.2 SOP Pembebasan Lahan A.3 SOP Pengamanan Perairan Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 5. Bentuk Pemantauan : 5.1 Kualitas Air a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 5.2 Kualitas Udara a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 5.3 Timbulan Limbah B3 a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 5.4 Sikap dan Persepsi Masyarakat a. Bentuk Pengelolaan • memantau perubahan sikap dan persepsi masyarakat pasca kegiatan sosialisasi berlangsung b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada
- 59. Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan A. PRA KONSTRUKSI A.1 SOP Sosialisasi A.2 SOP Pembebasan Lahan A.3 SOP Pengamanan Perairan Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 1. Tahap Kegiatan : Pra Konstruksi 2. Nama Standar : SOP A.3 Pengamanan Perairan 3. Jenis Dampak : Peningkatan Keresahan masyarakat akibat kegiatan Pengamanan Perairan 4. Bentuk Pengelolaan : 4.1 Pengendalian pencemaran air a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 4.2 Pengendalian pencemaran udara a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 4.3 Pengelolaan Limbah B3 a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 4.4 Pengelolaan dampak sosial a. Bentuk Pengelolaan • memastikan setiap komponen masyarakat mengerti dan memahami rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Selama proyek berlangsung Untuk pengamanan perairan seperti apa ya dampaknya, klu tidak berkaitan dengan air udara LB3 sebaiknya tidak usah dimasukan
- 60. Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan A. PRA KONSTRUKSI A.1 SOP Sosialisasi A.2 SOP Pembebasan Lahan A.3 SOP Pengamanan Perairan Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 5. Bentuk Pemantauan : 5.1 Kualitas Air a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 5.2 Kualitas Udara a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 5.3 Timbulan Limbah B3 a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 5.4 Sikap dan Persepsi Masyarakat a. Bentuk Pengelolaan • memantau perubahan sikap dan persepsi masyarakat pasca kegiatan sosialisasi berlangsung b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada
- 61. Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan B. KONSTRUKSI B.1 SOP Mobilisasi alat dan bahan/material B.2 SOP Pembersihan lahan (land clearing) B.3 SOP Pengamanan perairan B.4 SOP Pemancangan tiang B.5 SOP Instalasi/Perakitan Peralatan Operasi Standar Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 5. Bentuk Pemantauan : 5.1 Kualitas Air a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 5.2 Kualitas Udara a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 5.3 Timbulan Limbah B3 a. Bentuk Pengelolaan • Tidak ada b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada 5.4 Sikap dan Persepsi Masyarakat a. Bentuk Pengelolaan • memantau perubahan sikap dan persepsi masyarakat pasca kegiatan sosialisasi berlangsung b. Lokasi • (diisi mandiri sesuai dengan lokasi masing-masing) c. Periode pengelolaan • Tidak ada Krn ini konstruksi dampak dr mobilisasi terhadap air jika memngunakan transportasi air, udara operasional alat tramsportasi/mobilisasi, LB3 penggunaan peralatan mobilisasi yang menghasilkan LB3 seperti penggunaan kendaraan )
- 62. Tugas dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Pemerintah
- 64. SPPL 64
- 66. Perubahan Persetujuan Lingkungan (PL) Pemegang Persetujuan Lingkungan Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Perubahan Persetujuan Lingkungan Pelaksanaan Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Terdapat 13 jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib diikuti dengan Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) PP 22 Tahun 2021 Perubahan Usaha dan/atau kegiatan tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya perubahan Persetujuan Lingkungan TANPA menyusun Dokumen LH DENGAN menyusun Dokumen LH Pasal 89 ayat (1), PP 22 Tahun 2021, “Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Penyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan”
- 67. TANPA menyusun Dokumen Lingkungan Hidup baru AMDAL BARU Adendum Andal & RKL-RPL Perubahan PL & Kewajiban Menyusun Dokumen Lingkungan Kriteria Perubahan yang lebih detail 1. Perubahan Spesifikasi Teknik; 2. Penambahan Kapasitas Produksi; 3. Perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan; 4. Perubahan waktu atau durasi operasi; 5. Perubahan Kebijakan Pemerintah; 6. Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain; 7. Tidak dilaksanakannya kegiatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkan keputusan Persetujuan Lingkungan; 8. Perubahan identitas penanggung jawab kegiatan; 9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan 10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 11. Perubahan SLO yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki; 12. Penciutan/pengurangan luas areal usaah dan/atau kegiatan; 13. Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan berdasarkan hasil analislis risiko dan/atau audit lingkungan yang diwajibkan. a Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Sumber: Pasal 89 dan 90, PP 22 Tahun 2021 UKL-UPL BARU c DENGAN menyusun Dokumen Lingkungan Hidup baru b Perubahan No. 1 s/d 7 Perubahan No. 8 s/d 13
- 68. Jenis Perubahan PL PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) 1. Perubahan Spesifikasi Teknik; 2. Penambahan Kapasitas Produksi; 3. Perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan; 4. Perubahan waktu atau durasi operasi; 5. Perubahan Kebijakan Pemerintah; 6. Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain; 7. Tidak dilaksanakannya kegiatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkan keputusan Persetujuan Lingkungan; 8. Perubahan identitas penanggung jawab kegiatan; 9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan 10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 11. Perubahan SLO yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki; 12. Penciutan/pengurangan luas areal usaah dan/atau kegiatan; 13. Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan berdasarkan hasil analislis risiko dan/atau audit lingkungan yang diwajibkan. Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Perubahan PL yang akan dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero), termasuk dalam kategori jenis perubahan PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN dan PERUBAHAN PENGELOLAAN & PEMANTAUAN (untuk memasukkan Pertek) Sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (3), PP 22 Tahun 2021, perubahan identitas Penanggung Jawab Kegiatan merupakan Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru. → Merupakan Perubahan PL yang bersifat Administrasi saja
- 69. Proses Penapisan Perubahan Persetujuan Lingkungan Pemegang Persetujuan Lingkungan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) Menteri, gubernur atau bupati/walikota c.q. Instansi lingkungan hidup Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan Muatan PIL 1. Identitas pemegang Persetujuan Lingkungan; 2. Uraian singkat rencana usaha dan/atau kegiatan eksisting beserta perubahaannya termasuk implikasi perubahan usaha/kegiatan terhadap dokumen lingkungan dan Izin Lingkungan; 3. Uraian singkat rona lingkungan hidup; 4. Evaluasi dampak lingkungan dan mitigasinya (i.e. potensi perubahan dampak lingkungan yang mungkin terjadi); merencanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegitan Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan MELALUI Penyusunan Dokumen Lingkungan Baru Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan TANPA MELALUI perubahan Penyusunan Dokumen Lingkungan Baru
- 70. Kriteria Perubahan dan Jenis Dokumen LH yang Wajib Disusun untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal No Kriteria Perubahan AMDAL BARU ANDENDUM ANDAL dan RKL-RPL 1 Dampak penting hipotetik (DPH) yang ditimbulkan akibat rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Rencana perubahan akan berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru Tidak terdapat jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru 2. Batas wilayah studi Amdal Rencana perubahan akan berpotensi mengubah batas wilayah studi Rencana perubahan dimaksud tidak mengubah batas wilayah studi
- 71. Konsep Perbedaan Amdal Baru, Adendum Andal RKL-RPL dan UKL- UPL Baru Amdal Baru 1 Adendum Andal RKL-RPL Tipe A, B, C 2 UKL-UPL Baru 3 Tipe DPH Perkiraan Dampak Penting RKL-RPL A √ Kaji dan Evaluasi Kembali Evaluasi Kembali B √ Perubahan Besaran Dampak Tak Perlu dikaji namun perlu Di evaluasi keterkaian antar dampak dan pengaruhnya pada lingkungan Evaluasi Kembali C √ √ Evaluasi Kembali • Berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik baru yang belum dilingkup dalam dok Amdal sebelumnya; • Berpotensi mengubah batas wilayah studi. • Apabila perubahan usaha dan/atau kegiatan termasuk dalam skala besaran jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL Keterangan: √ : Sama dengan Dokumen Amdal Sebelumnya
- 72. 1. Untuk tambahan Kegiatan yang berpotensi merubah Besaran Dampak dan Sifat Penting Dampak DPH sebelumnya; atau 2. Tambahan kegiatan berpotensi merubah pengelolaan lingkungan atau rencana pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan; 3. Tambahan kegiatan lebih besar atau sama dengan yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya namun masih berada di tapak proyek yang sama Perbedaan Addendum Tipe A, Tipe B, Tipe C 1. Tambahan kegiatan lebih kecil dari dari yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya namun masih berada di tapak proyek yang sama; atau 2. Merupakan tambahan kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan pengelolaan lingkungan hidup seperti penggunaan teknologi yang menjadi tambahan kegiatan yang akan dilakukan 1. Tambahan kegiatan sangat kecil dan pada dasarnya berdampak kecil tterhadap lingkungan; 2. Tambahan kegiatan yang bersifat merubah lokasi pembangunan namun masih di area tapak proyek, seperti perubahan koordinat sumur migas Dokumen Adendum Andal dan RKL- RPL Tipe A Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe C (14 + 5 = 19 hari)
- 73. Penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL 1. Penerimaan dan penilaian permohonan perubahaan Persetujuan Lingkungan, Adendum Andal dan RKL-RPL secara administratif 2. Penilaian Adendun Andal dan RKL-RPL secara teknis; a. Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A (Rapat Tim Uji Kelayakan LH dengan mengundang masyarakat dan Instansi Sektor Terkait); b. Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B (Rapat Tim Uji Kelayakan LH dengan mengundang Instansi Sektor Terkait); c. Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe C (Rapat Tim Uji Kelayakan LH hanya TUKLH saja). 3. Penilaian Uji Kelayakan berdasarkan addendum Andal dan RKL-RPL; a. Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A (oleh TUKLH) 4. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan; 5. Penerbitan SKKL.
- 74. MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Evaluasi/ Telaahan Berpengaruh negatif terhadap Lingkungan Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang bertujuan perbaikan (continual improvement) dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan Berpengaruh positif terhadap Lingkungan
- 75. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan Perubahan Persetujuan Lingkungan dari Pemegang izin “A” ke “B” [Tanpa Mekanisme Amdal/UKL-UPL] Pemilik/ Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan “B” Perubahan Kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Pemilik/ Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan “A” Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan
- 76. 1. Perubahan Spesifikasi Teknik; 2. Penambahan Kapasitas Produksi; 3. Perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan; 4. Perubahan waktu atau durasi operasi; 5. Perubahan Kebijakan Pemerintah; 6. Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain; 7. Tidak dilaksanakannya kegiatan dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkan keputusan Persetujuan Lingkungan; 8. Perubahan identitas penanggung jawab kegiatan; 9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan 10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 11. Perubahan SLO yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki; 12. Penciutan/pengurangan luas areal usaah dan/atau kegiatan; 13. Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan berdasarkan hasil analislis risiko dan/atau audit lingkungan yang diwajibkan. Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Perubahan PL akibat adanya Perubahan Pertek Perubahan PL akibat adanya perubahan Pertek merupakan salah satu bentuk Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Perubahan PL cukup dilakukan dengan merubah PL saja tanpa disertai penyusunan dokumen lingkungan baru, Perubahan PL dengan mengintegrasikan Pertek ke dalam PL
- 77. Pertek Untuk Kegiatan Industri Pengolahan Ikan 77 5
- 78. Integrasi dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL RincianTeknis Penyimpanan LB3 Persetujuan Teknis Pembuangan air limbah ke laut Persetujuan Teknis Pembuangan air limbah ke Badan Air Persetujuan Teknis Pembuangan emisi ke udara Persetujuan Teknis Andalalin Persetujuan Teknis pengumpulan, pemanfaatan pengolahan dan penimbunan B3 Amanat dalam UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sejalan dengan pengaturan Pasal 123, UU 32/2009 Pasal 61 A Dalam hal Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan: a. Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah B3; b. Menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3; c. Melakukan pembuangan air limbah ke laut; d. Melakukan pembuangan air limbah ke sumber air; e. Membuang emisi ke udara; dan/atau f. Memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah; yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL. Pengaturan Integrasi Izin PPLH dengan Amdal dan UKL-UPL Sertifikat Layak Operasi Untuk Operasional kegiatannya Izin PPLH → Persetujuan Teknis (Pertek)
- 79. Kewenangan Penerbitan Persetujuan Teknis (1) Persetujuan Teknis Baku Mutu Lingkungan Hidup (Air Limbah dan Emisi) 1. Kewenangan penerbitan Pertek mengikuti/sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan; 2. Pengaturan terdapat dalam Pasal 8 ayat (2), PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Pertek dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran; Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 1. Kewenangan penerbitan Pertek sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan berada di Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota; Menteri :Pengumpulan LB3 skala nasional, Pemanfaatan LB3, Pengolahan LB3, Penimbunan LB3, dumping (pembuangan) LB3 gubernur :Pengumpulan LB3 skala provinsi; atau bupati/ wali kota : Pengumpulan LB3 skala kabupaten/kota 2. Pengaturan diatas terdapat dalam Pasal 221 ayat (1), PermenLHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 80. Kewenangan Penerbitan Persetujuan Teknis (2) Persetujuan Teknis Andalalin Sesuai Permen Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021, Kewenangan Penilaian Pertek Andalalin sesuai kelas jalan; Jalan Nasional : Menteri Perhubungan; Jalan Provinsi : Dinas Perhubungan Provinsi Jalan Kabupaten/Kota : Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
- 81. Kewajiban Penyusunan Persetujuan Teknis Persetujuan Teknis Baku Mutu Lingkungan Hidup (PermenLHK 05/2021), Pasal 3 • ayat (1), setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, wajib memiliki Persetujuan Teknis dan SLO”; • ayat (2), Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, meliputi: 1) pembuangan Air Limbah ke Badan Air permukaan; 2) pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu; 3) pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu; 4) pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke tanah; dan 5) pembuangan Air Limbah ke Laut. Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 (PermenLHK 06/2021), Pasal 220 • ayat (1), setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan Pengelolaan Limbah B3, wajib memiliki Persetujuan Teknis PLB3 dan SLO-PLB3”; • ayat (2), kegiatan pengelolaan limbah B3, meliputi: 1) pengumpulan Limbah B3; 2) pemanfaatan Limbah B3; 3) pengolahan Limbah B3; dan 4) penimbunan Limbah B3. • Ayat (3), Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKLUPL yang melakukan kegiatan Dumping (pembuangan) Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Teknis PLB3, tanpa disertai dengan kewajiban memiliki SLO-PLB3.
- 82. 82 Kewajiban Penyusunan Persetujuan Teknis Kewajiban Menyusun Pertek Pertek Baku Mutu Lingkungan (Pasal 3, PermenLHK 05/2021) Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang membuang atau memanfaatkan air limbah, yaitu: pembuangan air limbah ke badan air permukaan, laut, formasi tertentu dan pemanfaatan air limbah aplikasi ke tanah, formasi tertentu Pertek Pengelolaan LB3 (Pasal 220, PermenLHK 06/2021) Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan Kegiatan pengelolaan LB3, yaitu: pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan LB3 Penyusunan Pertek tidak diterapkan untuk seluruh usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL
- 83. 83 Kewajiban Penyusunan Rincian Teknis Penyimpanan LB3 Kewajiban Menyusun Rintek LB3 Ketentuan dalam Pasal 51 Permen LHK 6 Tahun 2021 terkait Penyimpanan Limbah B3 Penyusunan Rintek LB3 diterapkan untuk usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL Yang Melakukan Penyimpanan LB3 Catatan Penting: Rintek Langsung Terintegrasi dalam Lampiran Persetujuan Lingkungan tanpa perlu diterbitkan Persetujuan oleh Instansi Lingkungan Hidup
- 84. POSISI PERSETUJUAN TEKNIS DALAM PERSETUJUAN LINGKUNGAN Menteri LHK Gubernur Bupati/ Wali Kota Penilaian Substantif Penilaian Administratif
- 85. Kesesuaian terpenuhi? Permohonan Persetujuan Teknis Lengkap & Benar? Pemeriksaan Dokumen Persetujuan Teknis Persetujuan Lingkungan Perizinan Berusaha Lembaga OSS Penolakan Persetujuan Teknis Menteri menugaskan pejabat bid PPKL; Gubernur atau Bupati/Walikota menugaskan pejabat bid LH Ya Tidak Ya Tidak 30 hk 10 hk 2 hk Persyaratan Pengajuan MEKANISME PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK)Baku Mutu Lingkungan *Permohonan disampaikan melalui Sistem Informasi Dokumen Lingkungan **Keterangan Penilaian Substansi: Penilaian substansi dapat melibatkan tenaga ahli PPA Kesesuaian isi kajian teknis dengan besaran usaha dan volume AL, system pengolahan/ pemanfaatan AL, beban AL dan dampaknya, RPL. Kesesuaian isi dokumen pemenuhan standar teknis dengan besaran usaha dan volume AL, BMAL, RPL MEKANISME PENERBITAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO) Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan wajib Amdal atau UKL UPL Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan Perizinan Usaha dan Persetujuan Lingkungan Penilaian Substansi**
- 86. Proses Penerbitan 7 Hari VERIFIKASI 7 Hari Tidak MENTERI LHK Menteri LHK (untuk Pengumpulan Lintas Provinsi); Gubernur (untuk Pengumpulan Skala Provinsi); dan Bupati/ Wali Kota (untuk Pengumpulan Skala Kabupaten/Kota). VALIDASI 2 hari MULAI VERIFIKASI 10 Hari Ya Tidak: Disertai alasan penolakan PERTEK diterbitkan Menteri, Gubernur, atau Bupati / WaliKota. Penerbitan SLO 7 Hari YA MEKANISME PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) Pengelolaan LB3
- 87. Sesuai Pertek? Y T Sesuai arahan? Selesai Y Verifikasi Dimulainya operasional usaha/kegiatan Pengawasan ketaatan PJ U/K dalam perijinan usaha Kesesuaian standar teknis dg sarpras; berfungsinya sarpras & terpenuhi BMAL dlm Pertek Menteri menugaskan pejabat madya bid PPKL; Gubernur atau Bupati/Walikota menugaskan pejabat bid LH SLO Arahan: 1. Perbaikan sarpras 2. Perubahan Pertek d/a Perling 3. Jangka waktu perbaikan 3 hk Perbaikan dokumen (Pertek d/a Perling) & Sarpras o/ Usaha/Kegiatan Verifikasi PJ Usaha/Kegiatan MEKANISME PENERBITAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO) AIR LIMBAH Menteri/Gubernur/Bup ati/Walikota Melapor kpd Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan penerbitan PerLing a. Penyelesaian pembangunan sist pengolahan air limbah d/a fasilitas injeksi dan b. Penyelesaian uji coba air limbah 3 hk T 5 hr Pasal 17-27 PermenLHK 5/2021 Penegakan Hukum Penyelesaian Gakum Surat keterangan
- 88. MEKANISME PENERBITAN SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO) AIR LIMBAH • Pengujian air limbah dilakukan pada periode uji coba • Jika periode uji coba telah berakhir, PJ U/K dilarang membuang d/a memanfaatakan air limbah sampai mendapatkan arahan perbaikan atau penerbitan SLO Pasal 17-18 PermenLHK 5/2021 Dokumen Pendukung Laporan Keterangan
- 89. (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Usaha dan/atau Kegiatan: a. yang telah memiliki perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Usaha dan/atau Kegiatan; (Sehingga bila tidak ada perubahan, Izin PPLH yang lama walaupun telah habis masa berlaku, tetap dipersamakan dengan Pertek sampai izi usaha habis) b. yang sedang dalam proses permohonan perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah baru atau perpanjangan sebelum tanggal 2 Februari 2021 dan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan/atau memenuhi persyaratan teknis, dilanjutkan sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis dan/atau SLO sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; atau c. yang melakukan kegiatan pembuangan Emisi tetap dapat melakukan kegiatannya sepanjang telah mencantumkan standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi di dalam Persetujuan Lingkungannya. KETENTUAN PERALIHAN (Pertek Air Limbah dan Emisi) - Pasal 53 Permen LHK 5/2021
- 90. (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah wajib mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan dalam hal: a. perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum mencakup standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; atau b. terdapat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan dalam hal belum mencantumkan standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi di dalam Persetujuan Lingkungannya. (4) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis dan/atau SLO sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Peraturan ini. (5) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku
- 92. 92 Mengedepankan penegakkan hukum dengan menggunakan pendekatan/ prinsip: 92 SANKSI ADMINISTRATIF Teguran tertulis Paksaan Pemerintah Denda Administratif Pembekuan Perizinan Berusaha Pencabutan Perizinan Berusaha Menimbulkan Dampak K2L Tidak Menimbulkan Dampak K2L *) K2L: Kesehatan, Keselamatan, dan/atau Lingkungan “ULTIMUM REMIDIUM” 92 SANKSI PIDANA Pidana Penjara Pidana Denda ARAH KEBIJAKAN PENGATURAN MENGENAI PENEGAKAN HUKUM LHK
- 93. 93 Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah Persetujuan Lingkungan Persetujuan Lingkungan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan LH Persetujuan Lingkungan (Dumping) Pasal 20: Membuang Limbah Pasal 59: Pengelolaan Limbah B3 Pasal 24: AMDAL Pasal 34: UKL-UPL OBYEK PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM LH Pasal 61: Tata Cara Dumping Ketaatan PUU Bidang LH Larangan Pasal 69 PENGAWASAN SANKSI ADMINISTRATIF Teguran tertulis Paksaan Pemerintah Denda Administratif Pembekuan Perizinan Berusaha Pencabutan Perizinan Berusaha PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYELESAIAN SENGKETA LH Pidana Penjara Pidana Denda Pidana Tambahan Di Luar Pengadilan Melalui Pengadilan Pelanggaran PUU PELANGGARAN PUU LHK Tidak Mempunyai Perizinan Berusaha Tidak Mempunyai Perizinan Berusaha mengakibatkan K2L Memiliki Perizinan Berusaha namun Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Persyaratan Izin dan Tidak mengakibatkan K2L Memiliki Perizinan Berusaha namun mengakibatkan K2L Tidak Menimbulkan Dampak K2L Menimbulkan Dampak K2L PENGATURAN UU CK TERHADAP UU LH EKSISTING (UU 32/2009)
- 94. Kebijakan KLHK untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan namun sudah berjalan sebelum PP 22/2021 diterbitkan Pemerintah Orang Perorangan atau Badan Usaha Tidak memenuhi 2 kriteria Memenuhi 2 kriteria Sanksi sesuai peraturan perundang- undangan Tidak memenuhi 2 kriteria Memenuhi 2 kriteria Sanksi sesuai peraturan perundang- undangan Mekanisme sanksi administratif dan denda (Pasal 511, 514-516 PP 22/2021) DELH/DPLH Persetujuan DELH/DPLH Kebijakan DELH/DPLH Pasca PP 22 2021
- 95. Dikenakan melalui Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah Memenuhi Kriteria DELH/DPLH • Pasal 88 ayat (5): Persetujuan DELH atau DPLH dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; • Pasal 511: Kewajiban menyusun DELH atau DPLH dilakukan melalui sanksi administratif berupa paksaan pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: • Pasal 86: Terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan kegiatannya, maka wajib menyusun DELH (kegiatan setara Amdal) atau DPLH (kegiatan setara UKL-UPL) apabila memenuhi 2 (dua) kriteria Dikenakan kepada penangung jawab usaha/ kegiatan yang telah melaksanakan kegiatannya Kriteria Pengenaan Sanksi Perintah Penyusunan DELH/DPLH
- 96. • Pasal 86: Terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan kegiatannyawajib menyusun DELH (kegiatan setara Amdal) atau DPLH (kegiatan setara UKL-UPL) apabila memenuhi 2 (dua) kriteria tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang KRITERIA DELH/DPLH Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
- 97. 4 Kriteria DELH/DPLH 1. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan; 2. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan; 3. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan 4. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 1. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang 2 Kriteria DELH/DPLH PERUBAHAN KRITERIA DELH/DPLH Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 PerMenLHK No.102 Tahun 2016
- 98. •Usaha/Kegiatan Apa yang dapat dikenakan DELH/DPLH USAHA/KEGIATAN YANG TELAH BERJALAN SEBELUM PEMBERLAKUAN PP 22 Tahun 2021 (2 Februari 2021) Usaha/Kegiatan yang telah berjalan setelah pemberlakuan PP 22 Tahun 2021 dan belum memiliki Persetujuan Lingkungan TIDAK DAPAT DIKENAKAN DELH/DPLH Mengikuti Pengaturan Pelangaran Dalam Perizinan Berusaha
- 99. PERSETUJUAN DAN KEWENANGAN DELH/DPLH Persetujuan DELH atau DPLH dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Penentuan skala besaran wajib DELH/DPLH merujuk Skala besaran wajib Amdal/UKL UPL sesuai Lampiran I Huruf I Peraturan MenLHK Nomor 4 tahun 2021 Kewenangan penilaian DELH/DPLH sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah kewenangan Penilaian DELH/DPLH mengikuti kewenangan penerbitan perizinan berusaha bagi legiatan swasta dan bagi kegiatan pemerintah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah Pasal 88 ayat (5) PP 22/2021 Pasal 57 dan Pasal 79 PP 22/2021. Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. • Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko usaha dan/atau kegiatan. • UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 100. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Gd. Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 6, Wing. C Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 Telp/Fax: 021-5705090 Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Terima kasih