Desain Layout - Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Surakarta

PROFIL
PROFIL
KOTA SURAKARTA
Satuan Polisi
Pamong Praja
Satuan Polisi
Pamong Praja
Dalam Penyelenggaraan Ketertiban
dan Keamanan Lingkungan

Profil Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Surakarta
Dalam Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

Kegiatan Apel bersama ASN Pemerintah Kota Surakarta Di Balaikota

KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kerena atas anugerah
dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Buku Profil Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Surakarta berjalan dengan lancar. Adapun
maksud dari penyusunan buku ini adalah untuk memperkenalkan
dan memberikan gambaran mengenai data dan informasi Satuan
Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kota
Surakarta.
Drs. Sutarja, M.M.
NIP. 196505141994031009
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta,
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat
Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai
tugas penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali
Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat untuk mewujudkan
Kota Surakarta yang berbudaya, mandiri, maju, dan sejahtera.
Diharapkan buku ini menjadi sarana untuk mendukung
keterbukaan data dan informasi dapat dipublikasikan
kepada masyarakat serta melalui buku ini semakin banyak
masyarakat yang mengenal dan mengetahui kegiatan atau
pekerjaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
untuk membantu membantu perkembangan dan kemajuan
yang tengah diupayakan oleh Pemerintah Kota Surakarta.
Drs. Sutarja, M.M.
Plt. Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja
Kota Surakarta

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 5
DAFTAR ISI 6
KONTAK 82
SEKILAS KOTA SURAKARTA 8
A. Sejarah 10
B. Geografis 11
C. Penduduk 12
D. Perkembangan Ekonomi 12
E. Pariwisata Dan Budaya 13
F. Industri Dan Perdagangan 14
G. Infrastruktur 14
H. Pendidikan 15
I. Kesehatan
15

GAMBARAN UMUM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SURAKARTA 18
A. Sejarah Satpol-PP Surakarta 18
B. Tujuan dan Sasaran 22
C. Tugas Pokok dan Fungsi 23
D. Sumber Daya Manusia 26
E. Sarana dan Prasarana 30
F. Anggaran 36
G. Program Kerja Unggulan 38
H. Inovasi 50
I. Prestasi 55
J. Data Statistik 56
STRUKTUR ORGANISASI 60
A. Sekretaris 64
B. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan 65
C. Subbagian Keuangan 66
D. Subbagian Umum dan Kepegawaian 67
E. Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat 69
F. Seksi Operasi dan Pengendalian 70
G. Seksi Kerjasama 72
H. Bidang Penegakan Perundang-
Undangan Daerah 73
I. Seksi Pembinaan, Pengawasan,
dan Penyuluhan 74
J. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 76
K. Bidang Pembinaan dan Perlindungan
Masyarakat 77
L. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat 79
M. Seksi Bina Potensi Masyarakat 80

SEKILAS KOTA SURAKARTA
Kota Surakarta

10
Kota Surakarta tumbuh seiring dengan perpindahan Ibukota
Kerajaan Mataram Islam dari Kartasura ke Sala. Semula Sala
merupakan sebuah desa di tepi Sungai Bengawan Sala. Desa Sala
sejak abad ke-14 telah dikenal sebagai perlintasan perdagangan
antar daerah.
Pada Tahun 1742, Paku Buwana II yang memerintah Mataram
Islam menghendaki pemindahan ibukota setelah istananya rusak
akibat pemberontakan Sunan Kuning (Geger Pecinan). Desa Sala
dipilih sebagai ibukota dengan pertimbangan rasional seperti letak
geografis yang berada di jalur perdagangan, keadaan topografis
yang berada di daratan rendah dan demografis yakni ketersediaan
tenaga kerja.
Bertepatan dengan hari Rabu Pahing 14 Sura 670 Penanggalan
Jawa. Wuku Landep, Windu Sancaya atau sama dengan 17 Februari
1745M,secararesmiDesaSalamenjadiibukotakerajaanbaru.Tanggal
tersebut diperingati sebagai hari jadi Kota Solo. Sejak itu pula, Solo
berkembang pesat tidak hanya sekedar desa yang menjadi lokasi
istana tetapi meluas dan menjadi induk bagi daerah – daerah lain.
Dalam perjalananya, Mataram berdiaspora menjadi empat
wilayah yang dua diantaranya berada diwilayah Solo, yakni
Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Kota
Surakarta berkembang menjadi kota pusat pemerintahan, pusat
ekonomi dan pusat perkembangan budaya.
A. SEJARAH

11
B. GEOGRAFIS
Batas wilayah Kota Surakarta sebelah Utara adalah Kabupaten Karanganyar dan
Kabupaten Boyolali. Batas wilayah sebelah Timur adalah Kabupaten Sukoharjo dan
Kabupaten Karanganyar, batas wilayah sebelah Barat adalah Kabupaten Sukoharjo dan
Kabupaten Karanganyar, sedang batas wilayah sebelah selatan adalah Kabupaten Sukoharjo.
Kota Surakarta terbagi ke dalam 5 kecamatan yaitu: Kecamatan Laweyan, Pasar Kliwon,
Serengan, Jebres dan Banjarsari yang meliputi 54 Kelurahan.
Sama seperti kota-kota lain di Indonesia, Surakarta memiliki iklim tropis dengan dua
musim yaitu musim kemarau dan musin hujan. Suhu udara berkisar antara 15.1°C s.d. 33.5°C
dan Kelembaban udara berkisar antara 69 % s.d. 87 %.
Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran
rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi
dengan ketinggian sekitar ± 92 m dari permukaan air laut. Dengan Luas sekitar 44,04 Km2
,
Kota Surakarta terletak diantara 110° 45` 15″ – 110° 45` 35″ Bujur Timur dan 7° 36’ - 7° 56’
Lintang Selatan. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah Sungai besar yaitu
sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai Bengawan Solo pada jaman dahulu
sangat terkenal dengan keelokan panorama serta lalu lintas perdagangannya.
Kabupaten
KARANGANYAR
Kabupaten
KARANGANYAR
Kabupaten
BOYOLALI
Kabupaten
BOYOLALI
Kabupaten
SUKOHARJO
Kabupaten
SUKOHARJO
SURAKARTA
SURAKARTA
Peta Kota Surakarta

12
Pada tahun 2019 secara makro perekonomian Kota Surakarta
tumbuh 5,33%. Penunjang terbesar dari pertumbuhan
perekonomian Kota Surakarta adalah:
1. Sektor Informasi dan Komunikasi (12,11%);
2. Sektor Jasa Perusahaan (9,06%);
3. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,78%);
4. Jasa Pendidikan (5,80%);
5. Sektor Transportasi dan Pergudangan (5,69%);
Sektor – Sektor yang mengalami peningkatan dari Tahun 2019 adalah:
Sehingga laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kota Surakarta Seri 2010 menurut lapangan usaha atas dasar harga
konstan tahun 2014 – 2018 mencapai 5,75%
Jumlah penduduk kota Surakarta pada Tahun 2019 adalah 575.230
jiwa, terdiri dari 283.296 laki – laki dan 291.934 perempuan. Upah
minimum Kota Surakarta Tahun 2020 Rp. 1.956.200,-
C. PENDUDUK
D. PERKEMBANGAN EKONOMI

13
Kota Surakarta sering disebut Kota Solo yang merupakan Kota Budaya, Pariwisata, Jasa,
dan berbagai atribut lain. Sebagai kota pariwisata merupakan kota tujuan wisata penting
di tingkat regional, nasional bahkan internasional.
1. Taman Satwa Taru Jurug
2. Joho Kampung Hepi
3. Museum Batik Danar Hadi
4. Museum Keris
5. Museum Radya Pustaka
6. Kampung Batik Kauman
7. Kampung Batik Laweyan
8. Kampung Situs Budaya Baluwarti
9. Ndalem Gondosuli Laweyan
10. Lokananta
11. Destinasi Baru Sungai Pepe Gilingan
12. Ndalem Joyokusuman
13. Taman Balekambang
1. Grebeg Sudiro
2. Festival Hadrah
3. Solo Indonesia Culinary Festival
4. Solo Menari
5. International Mask Festival
6. International Art Camp 2020
7. Kirab Pusaka Dalem
8. Kirab Malam Satu Suro
9. Solo International Performing Art
10. Solo Batik Fashion
11. Solo Documentary Film Festival
12. Grebeg Maulud
13. Peringatan Maulud Nabi Muhammad
14. Haul Habib Ali Bin Muhammad Al Habsyi
Kota Surakarta memiliki 13 (tiga belas) Destinasi Pariwisata Kota (DPK) yaitu:
Sebagai Kota Budaya Surakarta memiliki event budaya dan religi seperti:
“Surakarta atau Solo mempunyai slogan: Solo, Spirit of Java, yang menunjukan bahwa
kota surakarta merupakan pusat kebudayaan Jawa di Indonesia.”
E. PARIWISATA DAN BUDAYA

14
Kota Surakarta memiliki keunggulan disektor industri kreatif
meliputi kerajinan batik, blangkon, gamelan, handycraft,
makanan, mebel, sangkar burung, shuttlecock, kain perca, dll. Solo
sebagai kawasan penyangga ekonomi dikawasan sekitar sangat
berperan dengan adanya pusat perdagangan seperti: Pusat Grosir
Solo, Beteng Trade Center, Pasar Klewer, Kawasan Perdagangan
Coyudan, Jalur Perdagangan Slamet Riyadi. Realisasi ekspor Kota
Surakarta menurut komoditi sebesar US$ 43 juta didominasi oleh
tekstil dan produk tekstil.
Kota Surakarta sudah didukung dengan sarana dan prasarana
yang memadai yang menjadi daya tarik tinggi bagi pelaku usaha.
F. INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
G. INFRASTRUKTUR

15
SD
SMP
SMA
SMK
Perguruan Tinggi
:
: 254
:
: 83
:
: 41
:
: 49
:
: 32
Kota Surakarta memiliki fasilitas pendidikan dari jenjang pra sekolah sampai dengan
perguruan tinggi yang dikelola pemerintah maupun swasta.
Fasilitas pendidikan memberikan dukungan persiapan dan kesiapan sumber daya manusia
Kota Surakarta. Investor disektor pendidikan masih terbuka lebar mengingat Kota Surakarta
merupakan simpul dari wilayah sekitarnya.
H. PENDIDIKAN
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Kota Surakarta dilengkapi sarana
kesehatan meliputi:
I. KESEHATAN
Rumah Sakit di Kota Surakarta telah terintegrasi ke dalam aplikasi Sistem Penanggulangan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), yang memberikan informasi ketersediaan kamar rawat,
ICU, dan Dokter jaga. (webiste:spgdt.surakarta.go.id)
“Telah Tersedia Call Center Layanan Gawat Darurat di Kota Surakarta melalui nomor telepon 119.”

16
GAMBARAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Pejabat Struktural Satpol PP Kota Surakarta

18
SatuanPolisiPamongPrajayangsejakzamanBelandadikenal
dengan sebutan Bailluw adalah sebuah organisasi yang sangat
erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telah mengalami
beberapa kali perubahan nama sesuai dengan perkembangannya.
Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon.
namun demikian tidak sampai sebulan berdasarkan Perintah
Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948
tanggal 10 Nopember 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga
Kapanewon dirubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
Awal Mula
A. SEJARAH SATPOL-PP SURAKARTA

19
Seiring dengan berjalannya waktu,
bila ditelaah dari sisi kependudukan,
maka masyarakat dalam suatu wilayah
selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini
mengakibatkan perlu adanya pengaturan
yang lebih baik dari sisi pemerintah
untuk dapat mengantisipasi segala
macam tantangan yang bermuara
pada terancamnya ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat di wilayah
kerjanya. Berdasarkan hal tersebut, Menteri
Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor
UR 32/2/21 tentang Perubahan nama
Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi
Satuan Polisi Pamong Praja. Surat Keputusan
tersebut menjadi dasar peringatan Hari Jadi
Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati
setiap tanggal 3 Maret.
SK Nomor UR 32/2/21
Dalam menghadapi berbagai
pemberontakan dalam negeri telah
dibentuk Organisasi Keamanan Desa (OKD)
dan Pasukan Keamanan Desa (PKD) yang
kemudian diintegrasikan menjadi Organisasi
Perlawanan Rakyat (Wanra) sebagai cikal
bakal Pertahanan Sipil. Pada tanggal 20
Mei 1960, Indonesia secara resmi terdaftar
sebagai anggota Internasional Civil Defence
Organisation (ICDO), yang kemudian
mengilhami pembentukan organisasi
pertahanan sipil secara formal pada tanggal
19 April 1962 yang selanjutnya dijadikan
sebagai Hari Ulang Tahun Pertahanan Sipil.
Perkembangan Pertahanan Sipil/
Perlindungan Masyarakat dimulai pada
jaman Hindia Belanda. Pada tahun 1939
terbentuk Lught Buscherming Dients
(LBD) sebagai wadah partisipasi rakyat
Indonesia dalam upaya perlindungan
dan penyelamatan dari bencana akibat
perang. pada jaman penjajahan Jepang,
LBD disempurnakan menjadi Gumi atau
Rukun Tetangga yang merupakan embrio
Pertahanan Sipil.
Pertahanan Sipil

20
Satuan Polisi Pamong Praja dalam
penegakan peraturan daerah Kota Surakarta,
mempunyai tugas dan kewenangan
serta kedudukan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada walikota
Surakarta, hal ini menunjukkan betapa
peran tugas dan fungsi yang diemban
sangatlah penting dan strategis sesuai yang
diamanatkan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja, sebagaimana telah disesuaikan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16
tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja adalah perangkat daerah yang
dibentuk untuk menegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman serta menyelenggarakan
pelindungan masyarakat.
Peraturan Daerah
Dengan terbitnya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dari amanah
Undang-Undang tersebut keberadaan
Satpol PP untuk melaksanakan tugas
wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar bidang ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat,
Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
Satpol PP dibentuk untuk menegakkan
Perda dan Perkada, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman,
serta menyelenggarakan pelindungan
masyarakat. Dari ketentuan terakhir ini,
jelas bahwa keberadaan dan kedudukan
dalam pembentukan Satpol PP adalah
untuk membantu Kepala Daerah dalam
menegakkan Perda dan Perkada, menjaga
ketenteraman dan ketertiban umum, serta
perlindungan masyarakat.
UU Nomor 23 Tahun 2014

21
Untuk membantu kepala daerah
dalam menegakkan peraturan daerah
dan menyelenggarakan ketertiban
umum ketenteraman masyarakat
di setiap daerah dibentuk
Satuan Polisi Pamong Praja
(SATPOL PP).
“
“
Upacara Pembukaan
Suskalak Linmas

22
TUJUAN
B. TUJUAN DAN SASARAN
SASARAN
1.
1.
2.
3.
2.
Menurunnya pelanggaran produk hukum
daerah;
Meningkatnya ketertiban, keamanan,
penegakan hukum dan hak asasi manusia
(HAM) serta harmonis sosial masyarakat;
Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
Meningkatnya kualitas implementasi
perencanaan pengendalian dan evaluasi
kinerja pembangunan.
Meningkatnya kualitas implementasi
perencanaan pengendalian dan evaluasi
kinerja pembangunan.

23
Keterangan Kegiatan pada Gambar
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Kegiatan apel pagi
rutin di Mako Satpol PP
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban
masyarakat serta perlindungan masyarakat berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai fungsi:
Penyelenggaraan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja;
Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
Penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
Penyelenggaraan jabatan fungsional; dan
Pengelolaan UPT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

24
D. SUMBER DAYA MANUSIA
Statistik Sumber Daya Manusia menggambarkan
jumlah dan distribusi pegawai di Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Surakarta pada semua bidang dan
sekretariat. Sampai Tahun 2020 terdiri dari Pegawai
Negeri Sipil sebanyak 52 orang dan Tenaga Kerja
dengan Perjanjian Kontrak (TKPK) sebanyak 137 orang
dengan rincian sebagai berikut:

25
• Kepala Satuan
• Sekretaris
• Kepala Bidang
• Kepala Seksi/Kepala
Sub Bagian
• Staff
• Jumlah
• Jabatan Laki-laki Perempuan PNS Golongan (Orang)
IV III II I
-
1
3
8
37
49
-
-
-
1
2
3
-
1
3
1
-
5
-
-
-
8
25
33
-
-
-
-
14
14
-
-
-
-
-
-
Sumber: Administrasi Kepegawaian Satpol PP, 2020
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satpol PP Kota Surakarta Tahun 2020
Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satpol PP Kota Surakarta Tahun 2020

26
• I
• II
• III
• IV
• Jumlah
• Golongan Jumlah
SD SLTP SLTA D3 S1 S2
Tingkat Pendidikan
-
14
33
5
52
-
-
-
-
-
-
3
-
-
3
-
7
8
-
15
-
1
2
-
3
-
3
23
3
29
-
-
-
2
2
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satpol PP Kota Surakarta Tahun 2020
• TKPK eks K2
• TKPK Petugas Keamanan dan Pengemudi (TKPK)
• Jumlah
• Penempatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1
111
112
-
25
25
1
136
137
Jumlah SDM Non PNS Satpol PP Kota Surakarta Tahun 2020

27
Grafik Jumlah SDM Non PNS Satpol PP Kota Surakarta Tahun 2020
Grafik Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satpol PP berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kota Surakarta Tahun 2020

28
• TKPK eks K2
• TKPK Petugas
Keamanan dan
Pengemudi (TKPK)
• Jumlah
• Penempatan Jumlah
1
136
137
-
-
-
-
-
-
1
116
117
-
1
1
-
3
3
-
16
16
-
-
-
Jumlah Aparatur Non-PNS Satpol PP Kota Surakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2020
• PNS
• TKPK
• Jumlah
• Status Jumlah
I II III IV L P
Golongan Jenis Kelamin
52
137
189
-
-
-
14
-
-
33
-
-
5
-
-
49
112
161
3
25
28
Tabel Rincian Sumber Daya Aparatur Satpol PP Kota Surakarta berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2020
SD SLTP SLTA D3
D1 S1 S2
Tingkat Pendidikan

29
Berdasarkan grafik di atas komposisi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta menurut status
kepegawaian menunjukan pegawai PNS sebanyak 28% dan pegawai TKPK sebanyak 72%.
Grafik Komposisi Pegawai Satpol PP Kota Surakarta menurut Status Kepegawaian Tahun
2020
Grafik Banyaknya Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta menurut Jenis
Kelamin dan Status Kepegawaian Tahun 2020
Berdasarkan grafik di atas, Jumlah PNS yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta relatif belum
memadai untuk melaksanakan Tupoksi Satpol PP Kota Surakarta, untuk itu diberdayakan sumber daya manusia
dari petugas Linmas tingkat Kota dan tenaga kerja dengan perjanjian kontrak (TKPK).
Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 52 pegawai negeri sipil (PNS) tersebut terdiri dari 49 pegawai laki-laki dan 3
pegawai perempuan yang terbagi pada sekretariat dan bidang-bidang dengan proporsi sebagai berikut:
a. Sektretariat : 13
b. Bid. Tibum dan Tranmas : 27
c. Bid. Gakda : 6
d. Bid. Linmas : 6

30
E. SARANA DAN PRASARANA
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Surakarta adalah asset yang
dicatat dalam buku inventaris sebagai asset tetap
yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan
tugas. Aset tersebut bertambah seiring dengan
bertambahnya beban kerja dalam tupoksi Satpol
PP dan juga untuk mengganti sarana dan prasarana
yang sudah rusak. Adapun sarana dan prasarana
yang masih kurang yaitu gedung/ bangunan kantor
yang representatif, kendaraan patroli roda empat,
kendaraan angkut barang, kendaraan patroli roda
dua, alat lindung diri, pos pantau dll. Sampai Tahun
2020 beberapa sarana prasarana penting yang dimiliki
Satpol PP tercatat sebagai berikut:

31
• Gedung
• Komputer PC
• Printer
• Server
• AC
• Metal Detektor
• Pos pantau
• Filling Kabinet
• Almari Kayu
• CCTV
• Almari Besi/Filling
• Mesin Absensi
• Pompa Air
• Alat Pancar Ulang (Repeater)
• Meja
• Kursi
• Televisi
• Kipas Angin
• Alat Fitnes
• Notebook
• Sepeda Angin
• Kendaraan Dinas Roda Empat
• Kendaraan Dinas Roda Dua
• Sarana/Prasarana Jumlah (Unit) Kondisi
Baik Kurang Baik Rusak Berat
1
15
24
1
16
3
2
8
14
2
8
1
1
2
87
130
2
10
8
22
31
12
9
1
15
10
1
14
3
2
8
14
2
8
1
1
2
87
130
2
8
7
17
31
10
9
0
0
6
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
4
0
2
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Tabel Sarana dan Prasarana Tahun 2020
Sumber: Sekretariat Satpol PP, 2020

32
AD 55 A
AD 9870 AA
AD 9709 DA
AD 9724 FA
AD 9710 DA
AD 9665 DA
AD 9504 BU
Mobil Operasional Kasatpol PP
Sepeda Motor Operasional
Sepeda Motor Patroli
Mobil Operasional
• Toyota Innova / G
• Honda / Supra X 125
• Honda / Tiger Revo
• Yamaha 2SX
• Suzuki APV Arena / G
• Jenis/Merk/Type/
Kendaraan
No. Polisi Status Penggunaan

33
Mobil Patroli dan Pengawalan
Mobil Operasional
Mobil Patroli
Mobil Patroli
Mobil Patroli
Mobil Operasional
Kendaraan
• Mitsubishi / Strada
• Toyota Kijang / Pick UP
• Isuzu / Pick UP
• Isuzu / Pick UP
• Isuzu / Pick UP
• Kia / Pregio SE2.7 Diesel
• Honda / Megapro
• Honda / Megapro
• Honda / Megapro
• Honda / Megapro
AD 9567 AU
AD 9574 BA
AD 9582 BA
AD 9583 BA
AD 9584 BA
AD 72 A
AD 9710 DH
AD 9711 DH
AD 9712 DH
AD 9709 DH

34
• Isuzu ELF / 120 Truck
• Toyota Kijang / Pick UP
• Toyota Hilux
• Toyota Hilux
Kendaraan
AD 9530 BA
AD 9581 B
AD 9582 HU
AD 9584 HU
Mobil Angkut Personil
Mobil Patroli
Mobil Patroli
Mobil Operasional

35
Pengecekan Kendaraan Operasional Satpol PP Kota Surakarta

36
F. ANGGARAN
Anggaran belanja langsung Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Surakarta Tahun 2019 sebesar
Grafik Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 s.d. 2019
Rp 6.647.264.400,-. Secara rinci, uraian dan anggaran
tahun 2019 dapat dilihat pada tabel samping:

37
• Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
• Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
• Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
• Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
• Program pemeliharaan
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
• Program pemberdayaan
masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan
keamanan
• Program penataan
peraturan Prundang-
Undangan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
• Program pemberdayaan
pembangunan daerah.
• Uraian Sebelum Perubahan
(Rp)
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah/
Berkurang
3.627.170.000,00
538.000.000,00
93.550.000,00
23.620.000,00
453.930.000,00
86.750.000,00
198.116.000,00
250.000.400,00
340.980.000,00
84.630.000,00
4.286.588.000,00
645.000.000,00
93.550.000,00
23.620.000,00
641.430.000,00
83.350.000,00
198.116.000,00
250.000.400,00
340.980.000,00
84.630.000,00
659.418.000,00
107.000.000,00
0,00
0,00
155.500.000,00
3.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tabel Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

38
G. PROGRAM KERJA
Satpol PP merupakan salah satu OPD Penyelenggara
di Kota Surakarta yang memiliki peran dalam
membantu menjaga ketertiban dan keamanan
lingkungan masyarakat. Peran serta Satpol PP tersebut
tidak lepas dari tanggung jawab dan tugas pokoknya,
sehingga perlu adanya suatu kegiatan konkret dan
jelas yang perlu dijalankan. Penyusunan kegiatan
tersebut dapat dirumuskan dalam suatu program kerja
dari masing-masing bidang yang saling terkait untuk
mewujudkan tanggung jawab dan tugas pokok utama
Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
Program kerja unggulan tersebut merupakan salah
satu bentuk kegiatan terjadwal dan terstruktur
yang direncanakan sebagai bentuk kegiatan rutin di
lingkungan kerja dari berbagai bidang Satpol PP Kota
Surakarta.

39
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
a. Penyedia Jasa Tenaga Kontrak
Program pelayanan administrasi perkantoran merupakan salah satu kegiatan
yang dilakukan oleh sekretaris Satpol PP Kota Surakarta untuk melaksanakan
segala bentuk pelayanan yang berkaitan dengan administrasi. Salah satu bentuk
kegiatan pelayanan administrasi yang dilakukan oleh sekretaris yaitu melakukan
pengelolaan terhadap kebutuhan tenaga kontrak yang ada di lingkungan Satpol
PP Kota Surakarta.
1.
Ujian seleksi tenaga
kontrak Satpol PP
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
a. Pengadaan Mebeleur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur merupakan salah
satu kegiatan untuk mendukung kelancaran aktifitas yang dilaksanakan di
lingkungan Satpol PP Kota Surakarta. Kelancaran aktifitas tersebut dapat
dilakukan dengan memenuhi segala bentuk kebutuhan sarana dan prasarana
yang digunakan oleh setiap personil dalam memenuhi tugas pokok Satpol PP
Kota Surakarta. Dalam menjalankan perannya sekretaris Satpol PP Kota Surakarta
perlu melakukan pengecekan dan inventarisasi sarana dan prasarana yang di
miliki dan dibutuhkan agar dapat diperbaharui kondisinya melalui mekanisme
yang telah ditentukan.
2.

40
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Program peningkatan disiplin aparatur menjadi salah satu tanggung jawab
yang perlu dilakukan oleh Sekretaris Satpol PP Kota Surakarta. Sekretaris perlu
menjaga dan meningkatkan disiplin yang harus dijalankan oleh setiap personil
Satpol PP Kota Surakarta. Sekretaris perlu menegakkan segala bentuk disiplin
sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Salah satu bentuk disiplin yang
menjadi perlu dijaga dan ditegakkan untuk meningkatkan disiplin tenaga
personil yaitu perlunya penggunaan pakaian kerja yang telah ditentukan sesuai
peraturan yang berlaku.
3.
Pengadaan pakaian
kerja lapangan.

41
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan merupakan salah satu peranan yang dimiliki oleh Sekretaris Satpol
PP Kota Surakarta. Sekretaris perlu melakukan segala bentuk kegiatan ataupun
inovasi untuk menjalankan peranannya dalam menjaga dan meningkatan
pemanfaatan anggaran yang dialokasikan di Satpol PP Kota Surakarta. Dalam
menjalankan peranan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun sesuai ketentuan dan peraturan
yang berlaku.
4.
Rapat penyusunan SOP
Satpol PP

42
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
a. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Berdasarkan acuan peran serta Bidang Pembinaan dan Perlindungan
Masyarakat Satpol PP Kota Surakarta perlu dituntut untuk selalu meningkatkan
dan mengembangkan perannya dalam membentuk, menjaga, dan
meningkatkan kualitas tenaga personil Linmas yang ada di setiap wilayah. Hal
tersebut dapat diwujudkan dalam kegiatan berupa Bimtek SUSKALAK (Kursus
Kader Pelaksana) untuk setiap personil Linmas di wilayah Kota Surakarta.
5.
Bimtek SAR Water
Rescue di waduk
Delingan Tahun 2016.
SUSKALAK Kegiatan
esamaptaan
Tahun 2014.

43
Peran sertanya Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP
Kota Surakarta perlu adanya pembekalan dan sosialisasi yang dapat memberikan
arahan bagi Linmas setempat untuk membantu dalam proses penanganan
bencana di lingkungannya. Linmas sebagai satuan terdekat dengan lingkungan
masyarakat memiliki peran utama dan pertama dalam membantu memberikan
pertolongan dan penanganan terkait kebencanaan di lingkungannya.
Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Surakarta
dalam menjalankan peran sebagai pengelola dan penyelenggara Linmas di
lingkungan masyarakat perlu memberikan arahan dan pembekalan terkait
penanganan dalam mengatasi gangguan ketenteraman di lingkungan
masyarakat. Pembekalan Linmas merupakan sebagai bentuk penanganan
dalam menjaga ketenteraman lingkungan masyarakat dari segala bentuk
gangguan yang mungkin terjadi.
Evakuasi pohon
tumbang oleh Linmas di
Kecamatan Pasar Kliwon
yang diakibatkan
oleh angin kencang
Tahun 2016
Menindaklanjuti aduan
dari masyarakat
kelurahan sondakan
mengenai warga yang
menimbun sampah di
depan rumahnya

44
b. Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
Salah satu peran serta Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat
Satpol PP Kota Surakarta yaitu ikut berpartisipasi dalam menciptakan suasana
yang aman dan tentram selama pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Hal tersebut
dapat dilakukan dengan mengerahkan segala bentuk personil Linmas di setiap
lingkungan masyarakat. Peran Linmas dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres
dapat di wujudkan dengan membantu melakukan penjagaan lokasi tempat
penyelenggaraan Pileg dan Pilpres. Selain itu Linmas dan stakeholder terkait
dalam membantu dalam melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK)
selama masa tenang pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung di Kota
Surakarta.
c. Pengendalian Keamanan Lingkungan
Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Surakarta
dalam menjalankan peran sebagai pengelola dan pembentukan Linmas di
lingkungan masyarakat perlu memberikan arahan dan pembekalan terkait
penanganan dalam mengatasi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.
Pembekalan Linmas merupakan sebagai bentuk penanganan dalam menjaga
keamanan di lingkungan masyarakat dari segala bentuk gangguan yang
mungkin terjadi.
Pelepasan Reklame Di
Kampung Gondowijayan
Mengamankan
Pengamen Jalanan.

45
Salah satu bentuk penerapan tugas pokok dari Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-UndanganDaerahSatpolPPKotaSurakartayaitudenganmelakukan
operasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar ketentuan dan aturan yang
telah ditetapkan. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Satpol PP Kota Surakarta dapat melakukan penindakan terhadap Pedagang
Kaki Lima (PKL) secara langsung dengan memberikan sosialisasi dan pengertian
kepada PKL ataupun dapat ditindak ke kantor Satpol PP Kota Surakarta.
Bersama Linmas
Kecamatan Jebres
melakukan penghalauan
pedagang yang
berjualan di jalan Ki
Hajar Dewantara.
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN
TINDAK KRIMINAL
a. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja
dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota
Surakarta dalam implementasi tugas pokoknya dapat dilakukan dengan
melakukan pendekatan terhadap pelanggaran legalitas bagi pemilik bangunan
agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan dan peraturan terkait. Bidang
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Surakarta
melakukan penindakan dan penertiban bangunan tidak berizin dengan
melakukan pendekatan non yustisial menyampaikan ketentuan berlaku kepada
pemilik secara sosial ke Masyarakat agar dapat melengkapi legalitas bangunan
yang dimiliki.
6.
Pembongkaran
Bangunan Tak Berizin

46
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
a. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
Salah satu kegiatan utama dari Bidang Pembinaan dan Perlindungan
Masyarakat Satpol PP yaitu untuk melakukan regenerasi dari setiap personil
Linmas Kelurahan ataupun Kecamatan di wilayah Kota Surakarta. Hal tersebut
perlu dilakukan untuk selalu menjaga kinerja kualitas pelayanan Linmas kepada
masyarakat sehingga perlu dilakukan perekrutan untuk menambah ataupun
mengganti tenaga Linmas.
7.
Bersama perangkat
kelurahan dan
Bhabinkamtibmas
Kelurahan Pajang giat
seleksi penerimaan
anggota Linmas baru
Kelurahan Pajang.
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
a. Penegakan Produk Hukum Daerah
Salah satu bentuk implementasi dari tugas pokok Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan Daerah yaitu dengan melakukan penegakan
pelanggaran, sosialisasi peraturan, dan pembinaan terhadap pelanggaran
peraturan. Pembinaan dapat dilakukan dengan memberikan sanksi hukum
terhadap pelanggarnya sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera agar
dapat lebih mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
8.
Sidang Tindak Pidana
Ringan (Tipiring).

47
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT
(PEKAT)
a. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan
Narkoba
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota
Surakarta memiliki peranan dalam menjaga ketertiban dan keamanan setiap
lingkungan dengan menjaga setiap wilayah dari gangguan PGOT (Pengemis,
Gelandangan, dan Orang Terlantar) dan ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa)
yangseringkalimeresahkanmasyarakat.PenangananPGOTdanODGJdilakukan
sesuai prosedur peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku di Kota
Surakarta.
9.
Dalam menjalankan tugas pokoknya Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Surakarta juga memiliki peranan
dalam pengembangan pendidikan di wilayah Kota Surakarta. Salah satu langkah
yang dapat diambil oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Daerah Satpol PP Kota Surakarta dengan melakukan pemantauan pelajar yang
bolos sekolah. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Satpol PP Kota Surakarta melakukan penindakan secara langsung bagi pelajar
yang terbukti melakukan pelanggaran bolos sekolah dan diberikan sanksi oleh
pihak Satpol PP dan sekolah masing-masing. Sanksi tersebut dapat berupa
pemberian motivasi atau bimbingan khusus yang ditindaklanjuti secara berkala
untuk dapat memberikan perubahan positif kepada pelajar.
Menindaklanjuti aduan
masyarakat tentang
adanya PGOT yang
berada di jalan
RE Martadinata.
Briefing Persiapan
Kegiatan Operasi Pelajar
Bolos Agustus 2019.

48
Terapi Pembinaan Siswa
Membolos agar siswa
menyadari akibat buruk
dari membolos dan
meminta maaf kepada
orang tua/wali murid.
Salah satu peranan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Daerah Satpol PP Kota Surakarta dalam menjaga ketertiban dan keamanan
di lingkungan Kota Surakarta yaitu dengan melakukan patroli Horn Gerakan
Jam Wajib Belajar (GJWB). Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penegakan
ketentuan peraturan yang telah ditetapkan di wilayah Kota Surakarta. Selama
penerapannya Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
Satpol PP Kota Surakarta melakukan patroli di sejumlah tempat yang ditentukan.
Apabila ada pelanggaran selama patroli berlangsung, akan diberikan pengertian
untuk dapat menerapkan dan menghargai pelaksanaan kegiatan Gerakan Jam
Wajib Belajar (GJWB) di wilayah Kota Surakarta.
Kegiatan Patroli GWJB.

49
Rapat Pembahasan
RKPD Satpol PP
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Program perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu tugas
dari Sekretaris Satpol PP dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan
yangdapatdiberikanolehSatpolPPdalammenjagaketertibandanketenteraman
di wilayah Kota Surakarta. Sekretaris dapat melakukan penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) untuk menentukan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya dalam aspek pelayanan
dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman di wilayah Kota Surakarta.
10.

50
H. INOVASI
Satpol PP dalam mewujudkan Kota Surakarta yang
tertib dan aman perlu adanya pemikiran dan
implementasi program secara efektif dan efisien.
Dalam penerapan program kerja tersebut perlu
didukung dan disempurnakan dengan berbagai
kegiatan pendukung yang dilaksanakan sebagai
bentuk trobosan baru dalam membantu menjalankan
tugas pokok Satpol PP Kota Surakarta. Trobosan
tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah inovasi baru
dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan
Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan
wilayah Kota Surakarta. Bentuk trobosan baru sebagai
bentuk inovasi tersebut dikembangkan oleh setiap
bidang yang ada di lingkungan kerja Satpol PP Kota
Surakarta sebagai berikut:

51
Pembuatan Standar SOP Peran Linmas dalam Kebencanaan
Kegiatan pembuatan standar SOP peran Linmas dalam kebencanaan tersebut
merupakan salah satu bentuk pengembangan dari program kerja Linmas
sebagai salah satu satuan yang dapat memberikan pertolongan pertama
apabila terjadi kondisi kebencanaan. Pembuatan SOP tersebut dilaksanakan
untuk memberikan acuan bagi Linmas dalam menjalankan tugas dan perannya
apabila terjadi bencana di wilayah Kota Surakarta. SOP kebencanaan tersebut
nantinya akan dijadikan pedoman bagi Linmas di seluruh wilayah Kota Surakarta
dalam penanganan bencana yang terjadi.
Membentuk Linmas Pariwisata
Linmas Pariwisata merupakan pengembangan dan peningkatan peran serta
Linmas dalam kegiatan kepariwisataan di wilayah Kota Surakarta. Linmas
di setiap wilayah Kota Surakarta perlu melengkapi dirinya dengan informasi
pariwisata untuk membantu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota
Surakarta. Hal tersebut sekaligus dapat membentuk image dan citra positif Kota
Surakarta terhadap wisatawan yang mengunjungi Kota Surakarta.
a)
b)
Giat Linmas Pariwisata
Kirab Boyongan ke
Kantor Kec. Laweyan
yang Baru
Giat Membatik di
Kampoeng Batik
Laweyan.

52
Membuat Aplikasi Simpelmas
Semakin berkembangnya teknologi dan informasi perlu adanya integrasi
dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan Satpol PP dalam memanfaatkan
perkembangan tersebut. Salah satu bentuk inovasi pengembangan
teknologi informasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Surakarta. Inovasi
tersebut dapat berupa Sistem Informasi Perlindungan Masyarakat
(SIMPELMAS) yang digunakan untuk melakukan pengelolaan data dan
informasi mengenai Poskamling, Petugas Linmas dan Laporan Kejadian
yang dapat diakses oleh setiap Kelurahan dan Kecamatan setempat
di Kota Surakarta.
c)
Sistem Informasi
Perlindungan Masyarakat
(SIMPELMAS).
Satpol PP Peduli Pendidikan
Kegiatan Satpol PP peduli pendidikan merupakan salah satu bentuk kepedulian
Satpol PP Kota Surakarta untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan
yang ada di lingkungan Kota Surakarta. Kegiatan dapat dilaksanakan dalam
bentuk pembinaan dan pembimbingan terhadap pelajar di sekolah untuk
melakukan pencegahan terhadap hal-hal negatif yang membawa dampak
buruk terhadap pelajar di sekolah. Selain itu, kegiatan ini juga untuk membantu
sekolah dalam memberikan penanganan terhadap pelajar yang memiliki
permasalahan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Satpol PP akan
membantu dalam hal pembinaan yang diarahkan untuk kegiatan yang positif
disertai dengan pemberian motivasi khusus agar pelajar bermasalah dapat lebih
memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikannya.
d)

53
Giat Motivasi
Pemberian motivasi
kepada siswa-siswi.
Kegiatan pembinaan
dan pemberian motivasi
bagi siswa pelajar
bermasalah.
Giat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
Giat Masa Pengenalan
Lingkungan Sekolah
(MPLS) di SMK Analisis
Kesehatan Nasional
Surakarta.

54
Program pertama RTLH
Kelurahan Semanggi
bersama Dinas
Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan (DISPERUM
KPP) Kota Surakarta
Tahun 2018.
Satpol PP Peduli Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Satpol PP Peduli Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu
bentuk inovasi Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP
Kota Surakarta dalam membantu mewujudkan ketertiban dan keamanan
lingkungan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan membantu dalam penindakan
terhadap RTLH yang ada di wilayah Kota Surakarta. Adanya penindakan terhadap
RTLH yang ada di wilayah Kota Surakarta tersebut diharapkan dapat membantu
dalam menjaga kerapian dan keyamanan Kota Surakarta agar lebih tertata, rapi,
dan indah.
e)
Pemberian surat
undangan kepada PKL
depan Rusunawa Jurug
Jl. Kyai H. Masykur.
Menegakkan Perda Secara Humanis Non Yustisi
Salah satu bentuk inovasi yang digunakan oleh Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Surakarta yaitu bentuk pendekatan
yang dilakukan secara humanis non yustisi. Penanganan pelanggaran
dengan menggunakan pendekatan tersebut dilakukan tanpa menggunakan
keterlibatan jalur hukum, sehingga pelaku pelanggaran diberikan pengertian
dan pemahaman mendalam mengenai ketentuan peraturan yang berlaku. Salah
satu bentuk kegiatan menggunakan pendekatan ini sering kali berupa sosialisasi
terkait peraturan yang berlaku sehingga diharapkan dapat menumbuhkan
kesadaran bagi masyarakat di Kota Surakarta.
f)

55
Prestasi merupakan salah satu informasi mengenai
capaian yang telah diperoleh oleh Satpol PP Kota
Surakarta. Prestasi yang diraih merupakan salah satu
bentuk cerminan kualitas kinerja petugas Satpol
PP terhadap pelayanan kepada masyarakat Kota
Surakarta. Salah satu capaian prestasi yang telah
diperoleh Satpol PP Kota Surakarta dapat meliputi:
I. PRESTASI
Lomba devile Linmas tingkat
Provinsi Tahun 2017 Juara 2
Lomba devile satpol tingkat
provinsi Tahun 2017 Juara 2
Lomba Kawasan Tertib Tingkat
Provinsi Tahun 2017 Juara 2
Lomba Baris Berbaris Antar
OPD & BUMD Dalam rangka
HUT RI Ke 72 & HORNAS Ke 34
Kota Surakarta Juara 2
Tahun 2017
Lomba devile Linmas
tingkat Provinsi Tahun
2018 Juara Harapan 1
Lomba Jambore Linmas
tingkat Kota Tahun 2018
Tahun 2018 Tahun 2019
Lomba Inovasi dan kinerja
Linmas tingkat Provinsi
Tahun 2019 Juara 1

56
Data statistik merupakan informasi yang berisi rekap
hasil kegiatan yang berkaitan dengan tugas Satpol
PP Kota Surakarta. Data statistik tersebut dapat berisi
informasi mengenai data sebagai berikut:
J. DATA STATISTIK

57
1. Data Pelanggaran PKL
Data pelanggaran PKL berisi informasi mengenai hasil penindakan PKL yang
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan aturan berlaku. Data pelanggaran
diperoleh dari hasil terjun di lapangan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP
dan ditindak lanjuti dengan adanya proses pembimbingan terhadap PKL terkait.
• 2018
• 2019
• 2020
355
35
22
• Tahun Jumlah Lapak Jumlah Tenda
225
25
17
2. Data Siswa Bermasalah
Data siswa bermasalah berisi informasi mengenai hasil penanganan yang dilakukan
oleh Satpol PP Kota Surakarta terhadap siswa yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan dan aturan berlaku. Data pelanggaran diperoleh dari hasil terjun di lapangan
yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dan ditindak lanjuti dengan adanya proses
pembimbingan terhadap siswa baik dikantor Satpol PP ataupun di sekolah terkait.

58
• Januari - Maret
• April - Juni
• Juli – September
• Oktober - Desember
• Total
• SMA NEGERI 8 SURAKARTA
• SMA WARGA SURAKARTA
• SMK NEGERI 9 SURAKARTA
• SMK NEGERI 5 SURAKARTA
• SMK WARGA SURAKARTA
• SMK PGRI 1 SURAKARTA
• SMK BHINNEKA KARYA
• SMK KRISTEN 2 SURAKARTA
• SMK KRISTEN MARGOYUDAN
• SMKN 3 SURAKARTA
• SMK MUH. 2 SURAKARTA
• SMK KANISIUS SURAKARTA
• SMK MUH 1 SURAKARTA
• Total
127
13
121
46
307
21
22
38
49
46
6
28
29
35
14
9
29
88
414
• Bulan
• Nama Sekolah
Jumlah Pelanggar
Data Jumlah Siswa Bermasalah

59
3. Data PGOT (Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar)
Data PGOT berisi informasi mengenai Pengemis, Gelandangan Dan Orang
Terlantar yang ada di wilayah Kota Surakarta sebagai bentuk penindakan dalam
menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan oleh Satpol PP. Data PGOT
diperoleh dari hasil terjun di lapangan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dan
ditindak lanjuti dengan adanya proses pembimbingan terhadap PGOT terkait.
• 2018
• 2019
• 2020
8
69
48
• Tahun Jumlah PGOT

60
STRUKTUR ORGANISASI
Galeri HUT Satpol PP ke 69 dan Linmas ke 57 di Kota Pekolangan

62
PLT. KEPALA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SEKSI OPERASI
DAN PENGENDALIAN
SEKSI KERJASAMA
UPT
Drs. Sutarja, M.M.
Drs. Agus Siswuryanta
Semino, S.E.
Drs. Hastanto Riyandi
Bagan Organisasi
Kota Surakarta
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016
tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

63
BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
BIDANG PEMBINAAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN PERENCANAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
SEKSI PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
SEKSI PENYELIDIKAN
DAN PENYIDIKAN
SEKSI BINA POTENSI
MASYARAKAT
SUBBAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
Arif Darmawan, S.Sos., M.M.
Muhammad Zubaidi, S.H. RR. Suryatini Budi Astuti,
S.E., M.Si.
Budi Setyawan, S.E., M.M.
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIS
Drs. Mardiono Joko Setiawan Seksio Heriyanto, S.H.
Suma Harjanto, S.H.
Hari Siyamto, S.Sos.
Heri Suparman, S.Sos.
Sapto Budisantosa, S.H.

64
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan dan administrasi,
dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan,
keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan kebijakan teknis
yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
SEKRETARIS
PROFIL
Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:
Menyusun rencana kerja sekretariat berdasarkan rencana
strategis dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
kepada bawahan;
Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan
bidang tugas;
Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan
kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-
undangan;
Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
Merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan
pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
Mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
Mengelola administrasi keuangan;
Mengelola administrasi umum;
Mengelola administrasi kepegawaian;
Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan,
umum dan kepegawaian;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Arif Darmawan, S.Sos., M.M.
Sekretaris
12.

65
Melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penyusunan rencana strategis, rencana
kerja, LkjIP, LKPJ, LPPD, dan EKPPD Satuan Polisi Pamong Praja;
Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; dan
Melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.
13.
14.
15.
16.
17.
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara
terpadu di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN
PROFIL
Melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana
kerja Sekretariat;
Memberi petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas
kepada bawahan;
Mempelajari, menelaah peraturan perundang-
undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis program kegiatan Satuan Polisi
Pamong Praja sesuai dengan bidang tugas;
Menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi
untuk menyusun rencana strategis, rencana kerja dan
penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan
rencana strategis dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja guna evaluasi dan pelaporan;
1.
2.
3.
Muhammad Zubaidi, S.H.
Kepala Subbagian
Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporan
4.
5.

66
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Melakukan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis
dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
Menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana;
Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
tugas;
SUBBAGIAN KEUANGAN
PROFIL
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahanperumusankebijakanteknis,pembinaan,pengkoordinasian
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan
pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan,
verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Satuan Polisi
Pamong Praja.
RR. Suryatini Budi Astuti,
S.E., M.Si.
Kepala Subbagian
Keuangan
Melakukan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan
berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
kepada bawahan;
bidang tugas;
Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam
bentuk Rancangan Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan
rencana strategis dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong
Praja;
1.
2.
3.
4.

67
Melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara;
Menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran;
Menyiapkan bahan perhitungan anggaran;
Melakukan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
5.
6.
7.
8.
Melakukan pembuatan daftar gaji pegawai;
Melakukan pembayaran gaji pegawai;
Menyiapkan dan memproses Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)
Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
bidang keuangan;
Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PROFIL
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara
terpadu, pelayan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum
dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian,
hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah
tangga dan perlengkapan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
Budi Setyawan, S.E., M.M.
Kepala Subbagian Umum
dan Kepegawaian
MelakukanrencanakerjaSubbagianUmumdanKepegawaian
berdasarkan rencana keja Sekretariat;
kepada bawahan;
1.
2.

68
Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Satuan Polisi
Pamong Praja sesuai dengan bidang tugas;
Mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah
tangga, dokumentasi dan informasi hukum, kearsipan dan perpustakaan;
Melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan
protokol;
Melakukan kelancaran operasional kendaraan dinas;
Mengurus kelancaran operasional kendaraan dinas;
Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
Menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi pengangkatan, kenaikan
pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan;
Mengelola data dan dokumentasi pegawai;
Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon
peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
Mengusulkan permohonan izin dan tugas belajar;
Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
Memproses permohonan cuti, dan mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu
isteri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun, kartu asuransi kesehatan dan
tabungan perumahan;
Mengelola penilaian kinerja pegawai;
Memproses laporan perkawinan, izin perkawinan dan perceraian;
Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa dan sanksi;
Menyiapkan bahan sumpah/janji pegawai negeri sipil;
Mengelola presensi atau daftar hadir pegawai;
umum dan kepegawaian;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

69
tugas;
22.
23.
24.
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT
PROFIL
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
memiliki tugas melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat.
Drs. Agus Siswuryanta
Kepala Bidang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman
Masyarakat
Menyusun rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat berdasarkan rencana strategis dan
kepada bawahan;
bidang tugas;
undangan;
Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai
bidang tugas;
Merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
Melaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

70
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Melaksanakan penindakan kepada warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
Melaksanakan sosialisasi di bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat;
tugas;
SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
PROFIL
Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang penertiban dan pengendalian operasi.
Semino, S.E.
Kepala Seksi Operasi dan
Pengendalian
Melakukan penyusunan rencana kerja Seksi Operasi dan
Pengendalian berdasarkan rencana kerja Bidang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
kepada bawahan;
Mempelajari , menelaah peraturan perundang-undangan,
bidang tugas;
Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitas
dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
1.
2.
3.
4.

71
Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;
Melaksanakan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat,
aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perundang-
undangan daerah;
Melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas kepala
daerah, tamu pemerintah daerah;
Melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
Melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional
pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
Melaksanakan pengendalian operasional Anggota Polisi Pamong Praja dalam
menunjang kelancaran kegiatan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum
serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
Melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi
terkait;
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian
ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-
undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
Melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP;
Operasi dan Pengendalian;
Melaksanakan sosisalisasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Melakukan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan.
19.
20.

72
Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.
SEKSI KERJASAMA
PROFIL
Melakukan penyusunan rencana kerja Seksi Kerjasama
berdasarkan rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat;
kepada bawahan;
bidang tugas;
Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan
fasilitas dan pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat;
Menyusun bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan
dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;
Fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di
bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
Melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan
sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam
rangka menunjang ketenteraman dan ketertiban umum
daerah;
Melakanakan kegiatan koordinasi, kerjasama dan kemitraan
pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dengan sub unit kerja lain di Satpol PP, antar PD,
instansi pemerintah/swasta dan masyarakat;
Melaksanakan upaya peningkatan ketahanan masyarakat
lingkungan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Drs. Hastanto Riyandi
Kepala Seksi Kerjasama
8.
9.

73
Melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah;
Melaksanakan pembinaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketenteraman;
Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang kerjasama;
tugas;
Melakukan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH
PROFIL
Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai
tugas melaksanakan perumusan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
Menyusun kerja bidang Penegakan Perundang-undangan
Daerah berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja
Satuan Polisi Pamong Praja;
kepada bawahan;
bidang tugas;
undangan;
1.
2.
Drs. Mardiono Joko
Setiawan
Kepala Bidang Penegakan
Perundang – Undangan
Daerah
3.
4.

74
8.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang penegakan Perundang-
undangan Daerah;
Melaksanakan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang penegakan Perundang-
undangan Daerah;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penegakan Perundang-
undangan Daerah;
Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang Penegakan
Perundang-undangan Daerah;
Melaksanakan sosialisasi di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
tugas;
Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengawasan
dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan.
Melakukan penyusunan rencana kerja Seksi
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan berdasarkan
rencana kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan
Daerah;
kepada bawahan;
1.
2.
Heri Suparman, S.Sos.
Kepala Seksi Pembinaan,
Pengawasan dan
Penyuluhan
SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYULUHAN
PROFIL

75
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan keputusan, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
sesuai dengan bidang tugas;
Melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
Menyusun bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Peraturan
Melaksanakan pelayanan, analisis dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
Melaksanakan sosialisasi melalui media luar ruang, media
cetak dan elektronik;
Mengelola data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Peraturan
Perundang-undangan daerah;
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan;
tugas;
10.
11.
12.
13.
14.
15.

76
SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
PROFIL
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok
pembinaan dan pelaksanaan di bidang Penyelidikan dan Penyidikan.
Melakukan penyusunan dan penyidikan kerja seksi
Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan rencana kerja
bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
kepada bawahan;
bidang tugas;
Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan
fasilitasi penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Peraturan
Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis
operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran
Peraturan Perundang-undangan Daerah;
Melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan dan
penyidikan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan
Daerah;
Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran
peraturan perundang-undangan daerah;
Melaksanakan tindakan administratif terhadap warga
masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan
pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
Melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan
pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah;
Melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan
pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah;
1.
2.
3.
4.
5.
Sapto Budisantosa, S.H.
Kepala Seksi Penyelidikan
dan Penyidikan
8.
6.
7.
9.
10.

77
Melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran Peraturan Perundang-
undangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Menyusun dan melaksanakan rumusan kebijakan teknis operasional, fasilitasi dan
pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
Melaksanakan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS;
Menyusun bahan pengendalian PPNS;
Melaksanakananalisa,pelaporandanevaluasiterhadapjenisdanbentukpelanggaran
sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan;
Penyelidikan dan Penyidikan;
Melakukan penyiapan sosialiasi di bidang Penyelidikan dan Penyidikan;
tugas;
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
BIDANG PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROFIL
Seksio Heriyanto, S.H.
Kepala Bidang Pembinaan
dan Perlindungan
Masyarakat
Bidang Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai
tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan
bina potensi masyarakat.
Menyusun rencana kerja Bidang Pembinaan dan
Perlindungan Masyarakat berdasarkan rencana strategis dan
kepada bawahan;
1.
2.

78
3.
4.
5.
6.
7.
Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Satuan Poisi Pamong Praja
sesuai dengan bidang tugas;
Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan
efisien sesuai Peraturan Perundang-undangan Daerah;
Merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang Perlindungan Masyarakat
dan Bina Potensi Masyarakat;
Melaksanakan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat
dan Bina Potensi Masyarakat;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan
Masyarakat dan Bina Postensi Masyarakat;
Melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang perlindungan
Masyarakat;
Melaksanakan sosialisasi di bidang Perlindungan Masyarakat;
tugas;
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

79
SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PROFIL
Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas
pembinaan dan pelaksanaan di bidang satuan perlindungan
masyarakat.
Suma Harjanto, S.H.
Kepala Seksi Perlindungan
Masyarakat
Melakukan penyusunan rencana kerja Seksi Satuan
Perlindungan Masyarakat berdasarkan rencana kerja Bidang
Perlindungan Masyarakat;
kepada bawahan;
bidang tugas;
Melaksanakan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan
perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana
serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban
masyarakat;
Melaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota
satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan
bencana serta penanganan gangguan ketenteraman dan
ketertiban masyarakat;
Melaksanakan pengumpulan dan analisa data daerah rawan
bencana serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban
masyarakat;
Melaksanakan pengerahan anggota satuan perlindungan
masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
Menyusun rumusan kebijakan penetapan perlindungan
masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan
nasional;
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis operasional
penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan
masyarakat;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

80
Melaksanakan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan
bina potensi daerah;
satuan perlindungan masyarakat;
Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang satuan perlindungan masyarakat;
tugas;
Melaporkan hasil pelaksanakan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT
PROFIL
SeksiBinaPotensiMasyarakatmempunyaitugaspokokmelakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang Bina Potensi Masyarakat.
Hari Siyamto, S.Sos.
Kepala Seksi Bina Potensi
Masyarakat
Melakukan penyusunan rencana kerja Seksi Bina Potensi
Masyarakat berdasarkan rencana kerja Bidang Perlindungan
Masyarakat;
kepada bawahan;
Mempelajari, menelaah peraturan perundangan-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanakaan dan petunjuk teknis
bidang tugas;
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
bina potensi masyarakat;
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang bina
potensi masyarakat;
1.
2.
3.
4.
5.

81
Menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang
perlindungan masyarakat;
Menyusun konsep peta potensi kerawanan;
Menyusun konsep potensi pencegahan penanggulanggan dan potensi masyarakat;
Menyusun rencana pengembangan potensi perlindungan masyarakat dalam
menjaga keamanan lingkungan;
Melaksanakan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam
penanggulangan bencana;
Menyusun rencana pengembangan potensi sumber daya manusia melalui
pendidikan dan bela negara;
Menyajikan data dan informasi di bidang Bina Potensi Masyarakat;
Melaksanakan simulasi potensi masyarakat dan Pengamanan Swakarsa;
Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang
Bina Potensi Masyarakat;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Potensi Masyarakat;
Menyusun laporan realisasi anggaran Seksi Bina Potensi Masyarakat;
Menyusun laporan kinerja program Seksi Bina Potensi Masyarakat;
Bina Potensi Masyarakat;
Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang Bina Potensi Masyarakat;
Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanakan
tugas;
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Desain Layout - Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Surakarta

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à Desain Layout - Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Surakarta

Similaire à Desain Layout - Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Surakarta (20)

Plus de Multimedia Phicos

Plus de Multimedia Phicos (12)

Desain Layout - Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Surakarta