Dokumen tersebut membahas tentang potret politik dan pembangunan desa di Jawa Timur. Ada beberapa poin penting yang diangkat yaitu: 1. Jumlah desa dan penduduk di Jawa Timur. 2. Tantangan pembangunan desa saat ini seperti pengelolaan potensi desa, tata kelola di desa, dan dinamika politik di level pedesaan. 3. Beberapa contoh best practice di Jawa Timur dalam mengelola potensi desa, tata

1. POTRET POLITIK DAN PEMBANGUNAN
DESA
DI JAWA TIMUR
Disampaikan oleh:
NOVY SETIA YUNAS, S.IP., M.IP
(Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP UB dan Ketua Pusat Kajian Desa FISIP UB)
Dalam Seminar Bersama Ilmu Politik UB dan UNPAD “Dinamika Politik komparatif antar politik desa di Jawa Timur dengan Politik Desa Jawa Barat”

2. POTRET DESA DI JAWA TIMUR
• Jumlah Penduduk Jawa
Timur 41.144.067
• Desa di Jawa Timur
sebanyak 7.724
• Kelurahan di Jawa
Timur sebanyak 777
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

3. POTRET DESA DI JAWA TIMUR
• Desa dengan status
Mandiri sebanyak 1.490
• Desa dengan status Maju
sebanyak 3.906
• Desa dengan status
Berkembang sebanya
2.326
Sumber: Kemendesa PDTT, 2022

4. POTRET DESA DI JAWA TIMUR
• Tahun 2022, terdapat 5 desa di Jawa
Timur yang memiliki IDM tertinggi
• Tentunya IDM ini berbasis pada 3
aspek Ketahanan Sosial, Ekonomi
dan Ekologi
• Sehingga saling berkaitan dengan
implementasi SDGs Desa sesuai
dengan Permendesa PDTT No 13/2020
• Ini menjadi tantangan bagi
pembangunan di desa, karena
bagaimanapun kontribusi desa
mencapai 74 persen dari capaian
SDGs nasional
Sumber: Kemendesa PDTT, 2022

5. TANTANGAN
PEMBANGUNAN DESA SAAT INI
• Sejak Republik ini berdiri, Desa memiliki peranan yang cukup sentral dalam berbagai hal. Meski
didefinisikan sebagai satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kenyataannya desa
memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
• Pada tahun 2014, menjadi tonggak sejarah bagi arah pembangunan dan kemandirian Desa melalui
lahirnya UU No. 6 tahun 2014.
• UU No 6 Tahun 2014 menunjukkan adanya proses mengembalikan kepercayaan Negara kepada desa
yang selama ini hanya menjadi objek pembangunan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
• Setelah diimplementasikannya UU No 6 tahun 2014, Desa kini tak lagi menjadi sub divisi dari
pemerintah kabupaten, desa kini adalah pemerintahan masyarakat (self governing community).
• Jika dahulu prinsip yang ada adalah desentralisasi dan residualitas, kini berlaku prinsip rekognisi dan
subsidiaritas. Kedua prinsip ini memberikan mandat sekaligus kewenangan terbatas dan strategis kepada
desa untuk mengatur serta mengurus urusan desa sendiri.

6. TANTANGAN
PEMBANGUNAN DESA SAAT INI
Sehingga saat ini, setidaknya ada 3 (tiga) tantangan yang dihadapi Desa antara lain:
1. Pengelolaan Potensi Desa
2. Tata Kelola Di Desa
3. Dinamika- dinamika Politik di level Pedesaan
Pengelolaan
Potensi Desa
Tata Kelola di
Desa
Dinamika-
Dinamika
Politik di Level
Pedesaan

7. PENGELOLAAN POTENSI DESA
• Meskipun UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengakui secara jelas kewenangan desa
namun dalam implementasinya belum optimal. Desa masih kurang menggunakan kewenangannya
untuk menggali potensi desa yang dimiliki dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pendapatan
asli desa yang berdampak pada Kesejahteraan masyarakat Desa.
• Inovasi desa belum banyak dilakukan Pemerintah desa karena lebih senang menerima dana stimulan
dari pemerintah supradesa.
• Sehingga yang dibutuhkan adalah kemampuan pemimpin dan aparatur desa dalam melihat potensi
yang ada di desa untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya pada kesejahteraan masyarakat.
• Inovasi pembangunan di desa dapat ditempuh dengan model Transformasional Leadership dan
Catalityc Colaboration. Salah satu case di Jawa Timur adalah keberhasilan Desa Ketapanrame,
Trawas, Kabupaten Mojokerto
Sumber: Wahyuningsih, E., Noer, S., & Setia Yunas, N. (2021). Inovasi Pembangunan Desa Melalui Kepemimpinan Transformasional Dan Catalytic Collaboration: Belajar
Dari Keberhasilan Pengelolaan Taman Ghanjaran Di Desa Ketapanrame, Mojokerto. Matra Pembaruan. 5(2), 141-152

8. BEST PRACTICE
PENGELOLAAN POTENSI DESA DI JAWA TIMUR
• Desa Ketapanrame menjadi salah satu best
practice desa di Jawa Timur yang mampu
mengelola potensi dengan baik. Terbukti,
Ketapanrame menjadi salah satu desa
dengan BUMDES terbaik Jatim tahun 2020
dan Kategori ADWI 2023
• Desa yang berada di kaki gunung Anjasmoro
dan Penanggungan ini mampu
memanfaatkan potensi yang ada untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
• Mulai dari unit usaha pengelolaan Air,
peternakan, pariwisata (Taman Ghanjaran
dan Sumbergempong) , pengelolaan ternak
dan simpan pinjam

9. BEST PRACTICE
PENGELOLAAN POTENSI DESA DI JAWA TIMUR
• Desa Pujon Kidul berhasil
memanfaatkan potensi desanya
dengan mengelola sektor wisata yang
memiliki ragam wahana menarik
dengan nuansa asri perdesaan, seperti
cafe sawah, panen hasil pertanian,
memerah susu sapi, kolam renang
untuk anak-anak, off road, hingga
wisata berkuda.
• Pada 2021, misal, pendapatan berasal
dari PAD dengan total Rp
1.675.000.000, terdiri dari Bagi Hasil
Bumdes Rp 1.500.000.000 ditambah
TKD Rp 175.000.000.
• Lalu, pendapatan dari Transfer dengan
total Rp 1.529.950.550. Terdiri dari
Dana Desa (DD) Rp 974.357.000,
Anggaran Dana Desa (ADD) Rp
519.593.550 dan Penerimaan Bagi
Hasil (PBH) Rp 36.000.000.
Kemudian, pembiayaan Silpa 2020 Rp
230.897089.

10. TATA KELOLA DI DESA
• Pasca UU Desa disahkan, tata kelola pemerintah desa perlu ditransformasikan pada 3 (tiga) hal
mendasar yakni :
• Tata Kelola pemerintahan yang sifatnya umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang
menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan
• Birokrasi pembangunan yang memiliki fungsi pokoknya yaitu fungsi pembangunan (development
function) atau fungsi adaptasi (adaptive function); karena hal yang melatarbelakangi terbitnya UU
ini adalah masih adanya ketimpangan pembangunan di desa
• Birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan bagian
atau berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah pelayanan (service) langsung
kepada masyarakat. Pelayanan di sini bisa dimaknai sebagai mengakomodasi langsung aspirasi
masyarakat desa

11. BEST PRACTICE
TATA KELOLA DI DESA JAWA TIMUR
• Salah satu best practice transformasi tata kelola
layanan masyarakat dan digitalisasi di Desa yang
ada di Jawa Timur adalah di Kabupaten
Banyuwangi.
• Kab. Banyuwangi menerapkan Smart Kampung,
sbg wujud tranformasi pelayanan berbasis digital
di seluruh Desa.
• Memang belum semua desa bisa memanfaatkan
layanan tersebut dengan baik, beberapa desa yang
telah berhasil menerapkan program tersebut antara
lain Desa Gentengkulon, Gentengkidul dan
Sukojati

12. BEST PRACTICE
TATA KELOLA DI DESA JAWA TIMUR
• Best practice lainnya hadir dari Desa Senggreng,
Kabupaten Malang berupa inovasi Pecel Tempe Mendoan
ini adalah singkatan dari Pelayanan Cepat Tanpa
Meninggalkan Kerjoan.
• Sesuai dengan namanya, melalui inovasi tersebut, Pemdes
Senggreng berusaha memenuhi kebutuhan pelayanan
administrasi kependudukan (adminduk) masyarakatnya
tanpa harus datang ke kantor desa atau kantor
Dispendukcapil.
• Dalam layanan tersebut, Pemdes Senggreng
memanfaatkan aplikasi WhatsApp. Masyarakat yang
membutuhkan hanya perlu mengirim pesan WhatsApp
melalui nomer call center yang telah disediakan.
Kemudian petugas akan mendatangi rumah warga yang
bersangkutan untuk mengambil kelengkapan berkas dan
persyaratan.

13. BEST PRACTICE
TATA KELOLA DI DESA JAWA TIMUR

14. DINAMIKA POLITIK
DI LEVEL PEDESAAN
• Desa dengan karakteristik sosial yang menarik tentunya memberikan corak yang menarik pula
bagi dinamika politik di level pedesaan, khususnya di Jawa Timur

15. DINAMIKA POLITIK
DI LEVEL PEDESAAN
• Botoh (makelar suara) sudah tidak asing didengar oleh masyarakat menjelang
pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.
• Di mana botoh menjadi sebuah agen makelar suara yang memiliki strategi
khusus untuk mendapatkan suara pemilih dengan dilatarbelakangi keuntungan
materi. Sehingga tidak heran, botoh menjadi penentu suara terkait dengan
keberadaan botoh dalam liga kontestasi politik.
• Keberadaan botoh sudah tidak asing di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Yogyakarta di antaranya: Madura, Ponorogo, Sragen, Pati dan Yogyakarta

16. DINAMIKA POLITIK
DI LEVEL PEDESAAN
• Istilah blater terutama lebih dikenal di kalangan masyarakat Madura Barat
(Sampang dan Bangkalan). Istilah ini merujuk pada sosok orang kuat di desa
yang bisa memberikan “perlindungan” keselamatan secara fisik terhadap
masyarakat.
• Dalam bidang politik, keterlibatan blater juga sangat kentara. Fenomena yang paling
lumrah adalah kasus pemilihan kepala desa (pilkades).
• Di mana di setiap pelaksanaan pilkades di situ dapat dipastikan keterlibatan blater.
Mereka, melalui jaringan yang luas dan kuat, seringkali menjadi penentu sukses
tidaknya acara pilkades, dan juga menjadi penentu terpilih tidaknya calon kepala desa.

17. BUKU MENATAP MASA DEPAN
PEMBANGUNAN DESA YANG BERKELANJUTAN