Dokumen tersebut membahas tentang teknis penyusunan anggaran bantuan keuangan (hibah dan bantuan sosial) di pemerintahan daerah. Hibah adalah pemberian uang/barang kepada pemerintah lain, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi untuk menunjang pemerintahan daerah, sedangkan bantuan sosial adalah pemberian untuk melindungi dari resiko sosial seperti bencana dan kemiskinan.
2. HIBAH
•Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemda kepada pemerintah atau Pemda lainnya, Perusda, masyarakat dan Ormas, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
BANSOS
•Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemda kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
3. Dasar Hukum
1.UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara
2.UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3.UU 10/2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4.UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah
5.UU 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.UU 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
7.UU 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana
8.UU 11/2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
4. Dasar Hukum
1.PP 57/2005 Tentang Hibah Kepada Daerah.
2.PP 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3.PP 38/2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.PP 41/2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
5.PP 71/2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan
6.PP 10/2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
5. Dasar Hukum
1.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
4.Dan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 20112 yang sedang kita bahas ini.
6. Pembahasan & Kesepakaan
KUA & PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni)
SE KDH kepada SKPD (Juni)
Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September)
Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November)
Penetapan Perda APBD
(Desember)
Penetapan RKPD (Mei)
Musrenbang Kab/Kota (Maret)
Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret)
Musrenbang Kecamatan
(Februari)
Musrenbang Desa
(Januari)
JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN
Penyusunan/Pengesahan DPA SKPD (Desember)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
10
13
Pelaksanaan APBD
Januari thn berikutnya
Evaluasi Rancangan
Perda APBD (Desember)
9. Tahun
Jumlah Bantuan Sosial
dalam APBD (dalam
trilyun rupiah)
Jumlah Bantuan
sosial dalam APBN
(dalam trilyun rupiah)
2007 11.89 49.75
2008 11.63 57.74
2009 12.98 73.81
2010 11.96 71.17
Total 48.46 252.48
Total anggaran bansos pada
pemerintah pusat dan daerah
2007 - 2010
300.94
Hasil kajian Bansos
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2011
1. Besarnya jumlah
anggaran Bansos
No. Pemerintah
APBN &
APBD (dalam
juta rupiah)
Bantuan sosial
Nilai (dalam Keterangan
juta rupiah)
% terhadap
APBN & APBD
1 Pusat 990.502.300 71.172.800 7.19
2 Provinsi 113.133.101 3.452.239 3.05 33 Provinsi
3 Kabupaten/
Kota
330.868.615 8.514.298 2.57 491 kab./kota
10. www.themegalle
ry.com
Hasil Kajian Bansos
2. Banyaknya pengaduan masyarakat
terkait TPK pada Bansos
No. Modus Penyimpangan
Jumlah
Pengaduan
Proporsi
1 Kelemahan dalam perencanaan dan proposal 27 20.6 %
2 Pertanggungjawaban fiktif 18 13.7%
3 Pemotongan / penggelapan dana oleh
panitia
6 4.6%
4 Realisasi yang tidak sesuai peruntukan 70 53.4%
5 Penerima bansos yang sama (double) 2 1.5%
6 Penyuapan / pemerasan dalam penanganan
kasus bansos
8 6.1%
Total Pengaduan 98
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2011
11. RASIO BELANJA HIBAH TERHADAP BELANJA DAERAH
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
Sumber: Kemendagri, 2011
12. RASIO BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP BELANJA DAERAH
AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2010
Sumber: Kemendagri, 2011
14. HIBAH
BANSOS
pemberian uang/barang atau jasa dari pemda kepada : - pemerintah atau - pemerintah daerah lainnya, - perusahaan daerah, - masyarakat dan
- organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggara-an urusan pemerintah daerah
pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada: - individu, - keluarga, - kelompok dan/atau
- Masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi- nya resiko sosial
15. RESIKO SOSIAL
Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau fenomena alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar UU No. 11 Tahun 2009 ttg Kesejahteraan Sosial.
MENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMDA
Ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
16. PEMBERIAN HIBAH
PENERIMA HIBAH
PEMERINTAH
PEMDA LAINNYA (DOB)
PERUSAHAAN DAERAH
MASYARAKAT
(7 keg)
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
UANG,
BARANG/
JASA
BENTUK
17. BANTUAN SOSIAL
PENERIMA BANSOS
LEMBAGA NON PEMERINTAHAN (melindungi resiko sosial)
BENTUK
UANG/
BARANG
MASYARAKAT
KELUARGA
INDIVIDU
18. Sekurang-kurangnya harus berdasar atas:
Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
Tidak wajib dan tidak mengikat;
Bersifat sementara dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
Memenuhi persyaratan penerima hibah.
19. HIBAH KAPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
a.telah terdaftar pada pemda setempat sekurang- kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
b.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda yg bersangkutan; dan
c. memiliki sekretariat tetap.
HIBAH KAPADA PEMERINTAH
a. Permenkeu Nomor 168/PMK.07/2008;
b. Permenkeu Nomor 40/PMK.05/2009
c. Permenkeu Nomor 255/PMK.05/2010
Persyaratan Pemberian Hibah
20. HANYA DIBERIKAN KPD CALON PENERIMA YANG DITUJUKAN UNTUK MELINDUNGI DARI KEMUNGKINAN RESIKO SOSIAL.
MEMILIKI IDENTITAS YG JELAS DAN BERDOMISILI DALAM WIL ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN DAERAH BERKENAAN.
TUJUAN PENGGUNAAN
a.rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. jaminan sosial; e. penanggulangan kemiskinan; dan f. penanggulangan bencana.
SELEKTIF
MEMENUHI PERSYARATAN
BERSIFAT SEMENTARA DAN TIDAK TERUS MENERUS, KECUALI KEADAAN TERTENTU DAPAT BERKELANJUTAN
21. a.individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
b.lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial
c.memiliki identitas yang jelas; dan
d.berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
23. Kondisi Awal
Proses Pembangunan
Kondisi Akhir
1.Jangka Panjang RPJPD
2.Jangka Menengah RPJMD dan Renstra SKPD
3.Tahunan RKPD dan Renja SKPD
ALAT UKUR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN? INDIKATOR
24. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah
Visi/Misi
Tujuan dan Sasaran
Program
Kegiatan
Masukan (Input)
Dampak (Impact)
Hasil (OutCome)
Keluaran (Out Put)
Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcame
Manfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output
Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang megunakan input
Sumberdaya yang memberikan konstribusi dalam menghasilkan output
“Apa yang ingin diubah”
“Apa yang ingin dicapai”
“Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)”
“Apa yang digunakan dalam bekerja”
Kinerja
Keuangan
25. Dana Perimbangan (DAU, DBH, DAK)
Hibah
Subsidi dan Bantuan
PNPM
Jamkesmas
BOS
PENCAPAIAN RPJMD
APBD (PAD)
Belanja K/L dan (Dekon) -TP
SUMBER PENDANAAN PRIORITAS DAERAH
26. I. M. P. L. E. M. E. N. T. A. S. I.
•Implementasi kebijakan dalam rangka mendorong pembangunan daerah adalah tertuang dalam TUJUAN dan SASARAN di RPJMD.
•TUJUAN dan SASARAN dijabarkan tiap tahun melalui serangkaian PRIORITAS PEMBANGUNAN dalam RKPD
2011
2012
2013
2014
2015
27. Apa yang harus di-siap-kan oleh
Analisis Prioritas Pembangunan sesuai dengan Rancangan Awal RKPD
1
Cek Capaian Kinerja, Target Indikator Kinerja, dan SPM (prinsip ABK)
2
Analisis Teknokratik (kewilayahan, intervensi program prioritas, kebijakan daerah pencapaian visi misi, dll)
3
Sinkronisasikan dengan Design Kegiatan prioritas yang ada di RKPD dalam pembahasan Rancangan KUA- PPAS
4
28. Masalah
Tujuan
Sasaran
Indikator
Satuan
Program
Kegiatan
Pagu
SKPD
TIPS Sinkronisasi Program Kegiatan Hibah Bansos
1.Lihat usulan per SKPD dalam Dokumen RKPD (barang/jasa)
2.Sesuaikan dengan kebijakan daerah
1.Lihat target capaian Tahun N di dokumen RKPD bab IV.
2.Analisa Intervensi Wilayah/Bidang/Prioritas Pembangunan
Lihat evaluasi Bab II RKPD dan Permasalahan per Urusan di KUA
<
O
29. Apa yang harus di-siap-kan oleh
Lakukan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan. Verifikasi lapangan
5
Filter Hasil Verifikasi administrasi dan lapangan. draft rekomendasi
6
Rekomendasi Ka SKPD kepada Bupati melalui TAPD. dibahas saat KUA PPAS
7
Susun RKA 2.2.1 untuk BL setelah Nota Kesepakatan
8
30. MEKANISME PENGANGGARAN
Kepala Daerah
Usulan Tertulis oleh Calon Penerima Hibah & Bansos
SKPD Terkait
Ya
Tidak
selesai
Rekomendasi (hasil ev)
TAPD
Kepada KDH melalui
pertimbangan
- Prioritas Daerah
- Kapasitas Fiskal
Rancangan KUA – PPAS (Mg II Juni)
Nota Kesepakatan
Dasar alokasi anggaran,
By name by address baik BTL atau BL
RKA
Uang
Barang/Jasa
RKA-PPKD 2.1 (Belanja Tidak Langsung)
RKA-SKPD 2.2.1 (Belanja Langsung)
R A P B D
1
2
3
Evaluasi
4
5
6
7
31. 31
DPRD
Bappeda
SKPD
Kecamatan
Desa/Kel
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
SE KDH ttg Ranc Awal RKPD
Musrenbang Desa/Kel
Ranc Awal Renja SKPD
Musrenbang Kecamatan
Forum SKPD
Musrenbang Kabupaten
Max Usulan Hibah Bansos
Max Usulan Hibah Bansos
RKPD
Max Usulan Hibah Bansos
Pokok-Pokok Pikiran DPRD
KUA PPAS
Hasil Evaluasi Rekomendasi
Proses Evaluasi
32. Kelompok BTL
Jenis Belanja Hibah
Obyek Belanja Berkenaan.
Rincian Obyek Belanja Berkenaan
HIBAH
UANG
BARANG/JASA
Kelompok Belanja Langsung
Jenis Belanja Barang Dan Jasa,
Obyek Belanja Hibah Barang DAN Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Rincian Obyek Belanja Hibah Barang Dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berkenaan.
Dalam Rincian OBJEK Belanja Tercantum Nama
Penerima Dan Besaran Hibah.
PPKD
SKPD
33. Kelompok BTL
Jenis Belanja Bansos
Obyek Belanja Berkenaan.
Rincian Obyek Belanja Berkenaan
BANTUAN SOSIAL
UANG
BARANG/JASA
Kelompok Belanja Langsung
Jenis Belanja Barang & Jasa,
Obyek Belanja BANSOS Barang Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Rincian Obyek Belanja BANSOS Barang Kepada Pihak Ketiga/ Masy Berkenaan.
Dalam Rincian OBJEK Belanja Tercantum Nama Penerima Dan Besaran BANTUAN SOSIAL
PPKD
SKPD
36. REK
URAIAN BELANJA
4
BELANJA HIBAH
4
01
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
4
01
01
Pemerintah Pusat
4
02
Belanja Hibah kepada Pemerinyah Daerah Lainnya3)
4
02
01
Pemerintah Daerah
4
02
02
Dst………………………….
4
03
Belanja Hibah kapada Pemerintah Desa
4
03
01
Pemerintah Desa …..
4
03
02
Dst………………………….
4
04
Belanja Hibah kepada perusahaan Daerah/BUMD/BUMN 4)
4
04
01
Perusahaan Daerah/BUMN/BUMD
4
04
02
Dst………………………….
4
05
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
4
05
01
Badan/lembaga/organisasi swasta
4
05
02
Dst………………………….
4
06
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
4
06
01
Kelompok masyarakat/perorangan
4
06
02
Dst………………………….
37. 5
BELANJA BANTUAN SOSIAL
5
01
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
5
01
01
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan ….
a. .................................
b. .................................
c. .................................
5
01
02
Dst………………………….
5
02
Belanja Bantuan Partai Politik
5
02
01
Belanja Bantuan Partai Politik
a. .................................
b. .................................
c. .................................
5
02
02
Dst………………………….
41. REK
URAIAN BELANJA
JUMLAH (Rp.)
2
BELANJA BARANG DAN JASA
2
01
Hibah Barang dan Jasa
4
01
01
Hibah Barang Dan Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga /Masyarakat,
a. .................................................................................
b. .................................................................................
c. .................................................................................
d. .................................................................................
42. REK
URAIAN BELANJA
JUMLAH (Rp.)
2
BELANJA BARANG DAN JASA
2
01
Bantuan Sosial Barang dan Jasa
4
01
01
Bantuan Sosial Barang Dan Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
a. .................................................................................
b. .................................................................................
c. .................................................................................
d. .................................................................................