Adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan bahwa Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang Undang. Saya mencoba melihat ada ketidak sesuaian PP 43 / 2014 sebagai pelaksanaan UU 4 / 2014 tentang desa. Disisi lain juga tentang penghasilan pemerintah desa akan menjadi rumit dalam pengaturan di daerah (perda & APBD) dan desa (perdes dan APBDes) Bagaimana Mensikapi, karena yang dibahas adalah tentang Penghasilan Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa ), maka yang lebih pantas mensikapi adalah para kepala desa dan perangkat desa.

1. Salah Paham Penghasilan Pemerintah Desa
Oleh : Suryokoco Suryoputro / Ketua RPDN
Memang selakyaknya kita bersyukur karena Peraturan Pemerintah Pelaksanaan dari UU
Desa telah diselesaikan sesuai janji yaitu pada pada Mei 2014.
Dalam keadaan bersyukur tidak pula kita harus larut dalam kesuka citaan yang berlebihan
karena bisa lena atas kekurangan.
Berikut beberapa catatan tentang PP 43 tahun 2014 bersanding dengan sumber atau
rujukannya yaitu UU no 6 tahun 2014.
UU NO 6 Tahun 2014 pasal 66 menyebutkan :
(1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan
perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.
(4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan
perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh
penerimaan lainnya yang sah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan
lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Penjelasan pasal Pasal 66
• Ayat (1) Cukup jelas.
• Ayat (2) Cukup jelas.
• Ayat (3) Cukup jelas.
• Ayat (4)
• Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat Desa
diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Sebelum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjangkau ke tingkat
Desa, jaminan kesehatan dapat dilakukan melalui kerja sama Kabupaten/Kota
dengan Badan Usaha Milik Negara atau dengan memberikan kartu jaminan
kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing yang
diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
• Ayat (5) Cukup jelas.

2. Pemaknaan UU NO 6 Tahun 2014 pasal 66 adalah :
(1) Pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa akan mendapatkan
penghasilan tetap tiap bulan dengan jumlah tertentu.
(2) Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah dana perimbangan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh
Kabupaten/Kota.
(3) Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(4) Ada Perbedaan antara Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Pemerintah desa yaitu
Kepala Desa dan Perangkat Desa .
(5) Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(6) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat
memperoleh penerimaan lainnya yang sah
(7) Dalam hal jaminan kesehatan Jaminan kesehatan, Kepala Desa dan perangkat Desa
diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Tentang penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa ( Penghasilan Tetap,
Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan penerimaan lain yang sah) siatur dalam
Peraturan Pemerintah.
KATA KUNCI yang layak dipahami agar tidak salah tafsir.
(1) Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah dana perimbangan.
DANA PERIMBANGAN, sekali lagi DANA PERIMBANGAN .
(2) Dalam UU 33 tahun 2004 Pasal 10 ayat (1) menyebutkan Dana Perimbangan terdiri
atas:
a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan
c. Dana Alokasi Khusus.
(3) Penjelasan UU Desa dalam penjelasan UMUM nomor 9 Sumber Pendapatan Desa
a. Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli
Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta
hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. PAD (dimaknai
PENDAPATAN ASLI DESA )
b. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang
bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan

3. Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari
Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata
skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan
dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk
dijualbelikan. (dimaknai BANTUAN PEMERINTAH DAERAH )
c. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. ( dimaknai ALOKASI
DANA DESA )
d. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan
dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan
berkeadilan. ( dimaknai DANA DESA / DANA APBN )
(4) Bersumber dari DANA PERIMBANGAN sangat berbeda dengan bersumber dari Dana
Desa atau Alokasi Dana Desa.
SESUAIKAH PP 43 Tahun 2014 dengan UU Desa...?
(1) Penghasilan Pemerintah Desa, dalam Pasal 81 :
(1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam
APB Desa yang bersumber dari ADD.
(2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat
Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
i. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
ii. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan
maksimal 50% (lima puluh perseratus);
iii. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
iv. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta
rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
(3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat,
kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
(4) Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:
i. kepala Desa;
ii. sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari
penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
iii. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh
perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

4. (5) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
(2) Pasal 82 :
(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
81, kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan
lain yang sah.
(2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
(3) Pasal 96
(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.
(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi
khusus.
(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mempertimbangkan:
i. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
ii. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa,
dan tingkat kesulitan geografis Desa.
(4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan peraturan bupati/walikota.
(5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan
peraturan bupati/walikota.
(4) Belanja Desa Pasal 100
Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja
Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan
b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja
Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
2. operasional Pemerintah Desa;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

5. Penutup
Adalah sebuah kewajaran dan keniscayaan bahwa Peraturan Pemerintah tidak boleh
bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang Undang.
Terlihat ada ketidak sesuaian PP 43 / 2014 sebagai pelaksanaan UU 4 / 2014 tentang desa,
setidaknya terilihat dari penjelasan diatas.
Bagaimana Mensikapi, karena yang dibahas adalah tentang Penghasilan Pemerintah Desa (
Kepala Desa dan Perangkat Desa ), maka yang lebih pantas mensikapi adalah para kepala
desa dan perangkat desa.
Rumah Sekar Pratiwi
14 Juni 2014.
Suryokoco Suryoputro