Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy” Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan Jakarta, 30 September 2021 Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

1. Analisis Kebijakan dan
Penyusunan Naskah Kebijakan
Disampaikan pada Webinar
“Find
the
Best
Analysis
for
Strategic
Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta,
30
September
2021
Dr.
Tri
Widodo
W.
Utomo,
SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara
LAN-­‐RI

2. Konteks Makro: Kualitas Regulasi
REGULATORY QUALITY Percentile rank countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)
Indonesia,
51.44
Singapore,
100.00
Brunei,
73.08
Malaysia,
73.56
Thailand,
60.58
Vietnam,
41.83
Philippines,
55.29
Myanmar,
21.63
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rank
WGI:
1) Voice
and
Accountability:
2) Political
Stability
and
Absence
of
Violence;
3) Government
Effectiveness;
4) Regulatory
Quality;
5) Rule
of
Law;
6) Control
of
Corruption

3. Konteks Mikro: Pertumbuhan Eksponensial AK
1. Kementerian Agama
2. Kementerian ESDM
3. Kementerian
Kelautan
&
Perikanan
4. Kementerian Kesehatan
5. Kementerian Kominfo
6. Kementerian
LH
dan Kehutanan
7. Kementerian
Pariwisata
dan Ekraf
8. Kementerian Perdagangan
9. Kementerian
PAN
& RB
10.Kementerian Sosial
11.Kemenko
Kemaritiman
&Investasi
12.Kemenko Perekonomian
13.Kemenko Polhukam
14.Kemenko PMK
15.Kementerian Pertanian
16.Kemenkumham
17.Kemendikbudristek
18.Kementerian
Keuangan(BKF)
19.Kementerian Ketenagakerjaan
20.Kementerian Perindustrian
21.Kementerian PPPA
22.Kementerian Setneg
23.Kementerian
Koperasi
dan UKM
24.Kementerian PPN/Bappenas
25.Kementerian Desa PDTT
26.Kemenristek /
BRIN
27.Kementerian Perhubungan
28.Kementerian Dalam Negeri
=
111orang
=
360orang
=
58orang
=
64orang
=
230orang
=
22 orang
=
296orang
=
64 orang
=
190orang
=
46 orang
=
9 orang
=
33orang
=
26orang
=
152orang
=
44 orang
=
1 orang
=
148orang
=
110orang
=
2 orang
=
216orang
=
29 orang
=
126orang
=
162orang
=
15
orang
=
272orang
=
113
orang
=
101
orang
=
322
orang
KEMENTERIAN (3.322)
3987
JUMLAH
TOTAL
1. BPPT
2. Badan POM
3. Lembaga Ketahanan Nas.
4. LAN
5. LKPP
6. Komnas
HAM
7. ANRI
8. LAPAN
9. Sekjen
DPR RI
10.Sekjen
DPD RI
11.BKN
12.LIPI
13.BSSN
14.BKKBN
15.Ombudsman
16.LPSK
17.BPKP
18.TVRI
19.Basarnas
20.BNPB
21.Sekjen Wantannas
22.BP2MI
23.Mahkamah Agung
24.KPU
25.BPK
=
4
orang
=
16orang
=
28orang
=
66orang
=
45orang
=
21orang
=
4 orang
=
17orang
=
4 orang
=
13orang
=
1 orang
=
51orang
=
27orang
=
30orang
=
3orang
=
1orang
=
5orang
=
1orang
=
40orang
=
51orang
=
32orang
=
22orang
=
1orang
=
1orang
=
36orang
LEMBAGA (520)
1. Kep.
Bangka
Belitung
2. Kep.Riau
3. KalimantanBarat
4. KalimantanTengah
5. Jambi
6. Jawa Tengah
7. Sulawesi Utara
8. Banten
9. Aceh
10. SumateraBarat
11. Riau
12. Sulawesi Selatan
13. KalimantanUtara
14. Jawa Timur
15. Papua
16. Jawa Barat
=
15
orang
=
3orang
=
3orang
=
2orang
=
2orang
=
6orang
=
1orang
=
5orang
=
1orang
=
3orang
=
1orang
=
10orang
=
2orang
=
1orang
=
16orang
=
14orang
PROVINSI (85)
=
1orang
=
2orang
=
5orang
=
1orang
=
1orang
=
1orang
=
2orang
=
1orang
=
1orang
=
7orang
=
2orang
=
1orang
=
1orang
=
2orang
=
1orang
=
1orang
=
1orang
=
1orang
=
3orang
=
1
orang
1. Bangka Barat
2. Bangka
Selatan
3. Belitung
Timur
4. Garut
5. Sukabumi
6. Banggai
7. Jembrana
8. Natuna
9. Kepahiang
10. Badung
11. Bogor
12. Klungkung
13. Kulon Progo
14. Tangerang
15. Bandung
Barat
16. Aceh
Tenggara
17. Sragen
18. Tulungagung
19. Pasangkayu
20. Kapuas Hulu
KABUPATEN (36)
=
1orang
=
4orang
=
1orang
=
2orang
=
4orang
=
4orang
=
2orang
=
3orang
=
1orang
=
2orang
1. Salatiga
2. Yogyakarta
3. Blitar
4. Depok
5. Pekanbaru
6. Tangerang
Selatan
7. Pangkalpinang
8. Bandung
9. Denpasar
10.Padang
KOTA (24)
Sumber:
Pusat
Pembinaan
Analis
Kebijakan
LAN (per
10
Agustus 2021)

4. Tahapan / Proses Analisis Kebijakan
DUNN
! Structuring,Policy,
problems;
! Forecasting,Policy,Future;,
! Recommending,Policy,
Action;,
! Monitoring,Policy,
Outcomes;
! Evaluating,Policy,
Performances.
PATTON,&,SAVICKY
! Verify,,define,,and,detail
the,problem;,
! Established,evaluation,criteria;
! Identify,alternative,policies;
! Evaluate,alternative,policies;
! Display,&,select,among,
alternative,policies;
! Monitor,policy,outcomes.
MUSTOPADIDJAJA
FORMULASI
! Pengkajian Permasalahan;
! Penyusunan Model;
! Penentuan Tujuan;
! Pengembangan Alternatif;
! Penentuan Kriteria Penilaian;
! Penilaian Alternatif
! Rekomendasi Kebijakan.
IMPLEMENTATION.
PERFORMANCE,EVALUATION
SAMANSAMA,FOKUS,PADA MASALAH,KEBIJAKAN,YANG,DIHADAPI
JONES:,PERCEPTION/DEFINITION,,AGGREGATION,,ORGANIZATION,,REPRESENTATION,,AGENDA,SETTING,,
FORMULATION,,LEGITIMATION,,,BUDGETING,,IMPLEMENTATION,,EVALUATION,,ADJUSTMENT/TERMINATION
Sumber: Prof. Mustopadidjaja AR, SE.,MPIA.,Ph.D

5. Formulasi*
Kebijakan
Agenda*Setting
Implementasi*
Kebijakan
Evaluasi*
Kebijakan
PELAKSANAAN(KEBIJAKAN
PERENCANAAN(KEBIJAKAN
Kinerja
Kebijakan
Dilanjutkan
(continuation)
Dihentikan
(termination)
Tetap
Revisi
Formulasi
Policy'
Alternative
Policy'
Appraisal
Policy'
Recommen
dation
Policy'Output'&'
Performance
Policy'Options'/'
Choices Policy'Action
Ex#ante(– Analysis(FOR(Policy(*)
Ex#post(– Analysis(OF(Policy(*)
*)(Analysis(for(policy(&"analysis(of(policy(dalam
prakteknya dilakukan secara simultan (bukan dikotomi)
Tahapan / Proses Analisis Kebijakan

6. Logika Sederhana Formulasi Kebijakan
Agenda
Setting
Policy
Alternative
Policy
Appraisal
Policy
Recommen
dation
Proses
mengenali
masalah &
menentukan
fokus/prioritas
Proses
mengevaluasi
hasil dan kinerja
kebijakan yang
berlaku
Proses
mengembangkan
pilihan kebijakan dan
kelebihan/kekurangannya
Proses
merumuskan aksi
kebijakan secara lebih
operasional
Policy
Problems/
Issues
Policy
Output
&
Performance Policy
Options Policy
Action
Perlu Validasi Hulu-­‐Hilir

7. Policy Issues / Problems
§ Policy
research/analysis memiliki
sense
yang
berbeda
dibanding
penelitian
pada
umumnya
(skripsi,
thesis,
disertasi).
Policy
research
harus
kuat
di
Policy
Issues/
Problems.
Policy
issues/problems
sendiri
dapat
dirumuskan
dengan
baik
jika
sudah
ada
informasi
pendahuluan
terkait
dengan
issu/variabel
yang
akan dikaji.
§ Kegagalan
merumuskan
policy
problems
akan
menjadikan
hasil
analisis
dan
rekomendasi
dalam
paper/laporan
penelitian
tidak
dapat
mengatasi
masalah
(kesalahan
type
ke-­‐3). Menurut
ahli
matematika Richard
Hamming
(1915-­‐
1998): "Lebih
baik
menyelesaikan
masalah
yang
benar
dengan
cara
yang
salah
daripada
memecahkan
masalah
yang
salah
dengan
cara
yang benar".

8. Policy Issues / Problems
Rumusan Masalah adalah
bagian terpenting dari
sebuah penelitian
kebijakan,
sehingga harus
dirumuskan sejelas
mungkin.
“Jika masalahnya saja
tidak jelas,
bagaimana
mungkin dapat ditemukan
solusinya?”

9. Alat Bantu Agenda Setting
§
§ Masalah
kebijakan
yang
baik
tidak
hanya
menyasar
pada
masalah
di
permukaan
(event,
fenomena,
symptom),
namun
harus
mampu
mengenali
masalah
yang
lebih
dalam
(yang
mengakibatkan
munculnya
masalah permukaan).
§
§ Dengan
mengenali
masalah
yang
lebih
dalam,
akan
dapat
dirumuskan
alternatif
kebijakan
yang
lebih
komprehensif
dan
mampu
mencegah
permasalahan
di
permukaan
muncul
secara berulang.
§
§ Meskipun
demikian,
tetap
diperlukan
kombinasi
kebijakan
yang
tepat
untuk
mengatasi
masalah
jangka
pendek
(kuratif)
sekaligus
mencegah
permasalahan
dimasa
depan
(preventif-­‐-­‐
antisipatif).
ISSU TINDAKAN
Informasi
melalui
mass
media
merupakan
suatu
peristiwa
yg
terlihat
dip
ermukaan.
Reactive,
hanya
mengatasi
simptom saja.
Bila
peristiwakejadian
berulangakan
timbul
polaperilaku.
Responsif, bertindak
dengan melihat pola
tingkah lakutertentu.
Pemikiran
mendalam
dg
mengkaitkan
antar
pola
perilaku.
Generatif,
dengan
memahamiinteraksi
berbagaifaktor.
Dari
tingkat
pemikiranyg
palingdalam
ditemukan
model
mental
individu/
organisasi
Fundamental,dengan
mengatasi
masalahyg
berhubungandengan
mentalmodel.

10. Alat Bantu Agenda Setting
META
MASALAH
MASALAH
FORMAL
MASALAH
SUBSTANTIF
SITUASI
MASALAH
Pengenalan
Masalah
Pencarian
Masalah
Spesifikasi
Masalah
Pendefinisian
Masalah

11. Policy Appraisal / Evaluation
EVALUASI
KEBIJAKAN
Kinerja
Kebijakan
Dilanjutkan
(continuation)
Dihentikan
(termination)
Tetap
Revisi
Formulasi
Setiap hasil evaluasi
merupakan agenda
setting
untuk formulasi kebijakan baru
Formulasi*
Kebijakan
Agenda*Setting
Implementasi*
Kebijakan
EVALUASI(
KEBIJAKAN
PELAKSANAAN(KEBIJAKAN
PERENCANAAN(KEBIJAKAN
Sumber: Pusaka LAN, Indeks Kualitas Kebijakan
§ Penilaian thd hasil &
kinerja kebijakan,
dapat dilakukan untuk “analysis
for
policy”
dan “analysis
of
policy”.
§ Policy
appraisal
is
a
systematic
way
of
bringing
evidence
to
bear
on
alternative
policy
options,
weighing
up
costs,
benefits,
their
distribution
between
different
parties
and
over
time,
uncertainties
and
risks,
as
a
way
of
assisting
the
development
of
policy
(OECD,
2008).
Sumber: Prof. Dr. Eko Prasojo
Analysis
FOR
Policy
*) Analysis
OF
Policy
*)

12. Policy Alternatives
§
§ Policy
alternatives
apa
saja
(lebih
dari
1)
yang
prospektif
utk
mengatasi masalah?
§
§ Apa
kelebihan
dan
kekurangan
masing-­‐-­‐masing
alternatif?
à
à
gunakan
kriteria
pembobotan (USG,
SFF,
CBA, dll) atau
argumen
kualitatif.
§
§ Bagaimana
alternatif
tsb
dirumuskan
kedalam
rekomendasi
kebijakan
(policy recommendation) yang
actionable
&
operasional?

13. Rekomendasi Kebijakan (contoh)
Setelah tahap alternatif kebijakan,
selanjutnya dirumuskan
saran
kebijakan (policy
recommendation).
Rekomendasi
bukan berisi saran
tindak lanjut dari kajian,
melainkan aksi
kebijakan yang
harus diambil oleh policy
maker(s).
Rekomendasi harus bernilai operasional,
meskipun tidak
terlalu rinci/kaku (untuk referensi,
lihat Lampiran Perpres
No.
59/2017
tentang TPB/SGDs).

14. Kriteria Rekomendasi Kebijakan yang Baik
http://eddiecopeland.me/how-­‐to-­‐write-­‐recommendations-­‐that-­‐change-­‐
government-­‐policy/
oIntelligent:
cerdas,
komprehensif,
ada kebaruan dibanding kebijakan
sebelumnya.
oMessaged
correctly:
bahasa yang
sederhana /
mudah dipahami;
kejelasan masalah yang
di-­‐address.
oPolitically
feasible:
ada dukungan
pimpinan untuk menindaklanjuti.
oActionable:
praktis,
mudah &
jelas
implementasinya.
oCosted:
kejelasan kebutuhan
risorsis.
oTimely:
jelas kerangka waktu
pelaksanaan yang
diharapkan.
oSuccint:
ringkas dan padat.

15. 1. Policy Paper
2. Policy Brief
3. Artikel Kebijakan
4. Makalah
1. Naskah Akademik RUU, RPP, RPPres, RPMen, Raperda
2. Buku Referensi Kebijakan Nasional dan Internasional
3. Monograf Kebijakan
4. Laporan Hasil Pemantauan
5. Laporan Hasil Evaluasi
6. Telaahan Staf
7. Bahan Pidato/ Ceramah/Presentasi
8. Memo Kebijakan
9. Modul Diklat
10. Model Kebijakan
11. Alat Bantu
12. Alat Bantu Gambar/ Suara Diklat
13. Buku Pedoman
14. Juklak / Juknis
15. Surat penugasan
16. Laporan diseminasi kebijakan
17. Laporan advokasi kebijakan
18. Daftar konsultasi dan hasil konsultasi
19. Rancangan Kebijakan
Ketentuan teknis mengacu pada
PerLAN 28/2017 tentang Pedoman
Penyusunan KTI bagi Analis
Kebijakan
Ketentuan
teknis
mengacu pada
Tata Naskah
Dinas Internal
Instansi K/L/D
Karya Tulis Ilmiah
Karya Tulis Kedinasan
Sesuai PermenPAN RB No. 45 Tahun 2013 tentang JFAK dan Angka Kreditnya
Hasil Kerja Analis Kebijakan

16. DIMENSI
PENELITIAN
KEBIJAKAN
(Policy
Research/Policy
Paper)
RINGKASAN
KEBIJAKAN
(Policy
Brief)
MEMO
KEBIJAKAN
(Policy
Memo)
SASARAN
Beragam Stakeholder
termasuk spesialis kebijakan Pembuat Keputusan Pembuat Keputusan
FOKUS
Value-­‐driven:
Rekomendasi umum dan
analisis isu-­‐isu kebijakan
Audience-­‐driven:
Pesan kebijakan khusus untuk
stakeholders
Audience-­‐driven:
Pesan kebijakan untuk
stakeholder kunci
KONTEKS
ISU
Debat mengenai teori dan hasil
penelitian kebijakan
Digunakan untuk tujuan
advokasi
Digunakan untuk tujuan
advokasi
METODOLOGI
Dapat membuat penelitian
primer
Jarang
membuat
penelitian
primer
Jarang
membuat
penelitian
primer
BAHASA Sangat akademis/teknis
Harus lebih jelas dengan
bahasa yang
efektif
Harus lebih jelas dengan
bahasa yang
efektif
PANJANG +/-­‐ 60
halaman Antara
4-­‐7
halaman Maksimal 2
halaman
Perbedaan 3 Naskah Kebijakan

17. Sistematika Policy Paper
1.
Executive
Summary
2.
Body:
• Background
• Analysis
• Policy
option
• Recommendation
• Conclusion
• Appendix
1. Ringkasan Eksekutif
2. BAB
I
– Pendahuluan /
Latar
Belakang Masalah
3. BAB
II
– Deskripsi Masalah
(Pernyataan Masalah,
Review
Literatur)
4. BAB
IV
– Alternatif Kebijakan
5. BAB
V
– Rekomendasi
Kebijakan
6. Referensi
7. Lampiran
1.
Ringkasan (Eksekutif)
2.
BAB
I
– Analisis Situasi
3.
BAB
II
– Rekomendasi Pertama
4.
BAB
III
– Rekomendasi Kedua
5.
BAB
IV
– Rekomendasi Ketiga
6.
BAB
V
– Matriks Antar-­‐Rekomendasi
7.
BAB
VI
– Rekomendasi Terpilih &
Strategi Implementasi
8.
BAB
VII
– Penutup
9.
Lampiran
10.
Data
dan
perhitungan
11.
Simulasi Kebijakan
12.
Kepustakaan
Format
1
(Scotten,
2011)
Format
2
(Dunn,
2009)
Format
3
(LAN,
2015,
Modul Pelatihan AK)

18. Menulis Policy Brief o Focused:
Seluruh aspek dalam policy
brief
harus fokus
pada pencapaian tujuan untuk memuaskan target
audience.
o Professional,
not
Akademic:
Audience policy brief lebih
berkepentingan
terhadap
masalah
dan
solusi
yang
berbasis
pada
bukti,
dari
pada
terhadap
prosedur
ilmiah
yang
diterapkan
dalam
proses
pengumpulan
data.
o Evidence-­‐based:
selain
argumen
yang
rasional,
policy brief
juga
perlu
dukungan
bukti
terhadap
permasalahan
yang
dianalisis.
o Limited:
karena faktor ruang yang
terbatas,
policy
brief
mesti difokuskan hanya pada satu masalah tertentu saja.
Succint:
policy
brief
tidak memerlukan banyak halaman,
cukup 4-­‐7
halaman yang
memuat sekitar 3000
kata.
o Understandable:
Policy brief mesti
mudah
difahami,
baik
dari
segi
kejelasan
dan
kesederhanaan
bahasa,
maupun
dari
penjelasan
dan
alasan
yang
dikembangkan
di
dalamnya.
o Promotional:
tampilan
dokumen
policy brief harus
mengesankan
dan
menarik
minat
target
audience untuk
membacanya
(handy,
eye-­‐catching).

19. Menulis Policy Brief
ü Ringkas,
sederhana,
tampilan menarik,
banyak
gambar sehingga tidak perlu berpikir,
handy,
dsb;
ü Bisa segera dibuat tanpa menunggu hasil riset
selesai sehingga bisa disampaikan pada saat yang
tepat;
ü Dirancang secara spesifik memenuhi kebutuhan
informasi dari policy
makers
tertentu.
Orientasi
pada pengguna sangat kuat;
ü Bisa menggambarkan logika kebijakan secara
mudah (masalah kebijakan,
sebab munculnya
masalah,
dan pilihan tindakan yang
tersedia).
Sumber:
Prof.
Dr.
Agus
Dwiyanto,
MPA
(2015)

20. Menulis Judul
Judul sebaiknya
mampu MENARIK
perhatian:
1. Jelas dan Ringkas
2. Provokatif atau
Solutif?
Judul harus EFEKTIF:
1. Mencerminkan
variabel yang
diteliti
2. Mencerminkan
masalah dan
rekomendasi

21. Judul: Provokatif atau Solutif?
Issu Kebijakan:
Banjir
“Mampukah Pemprov
DKI
Menangani Banjir?”
Issu Kebijakan:
Banjir
“Kemacetan:
Akankah
Kita
Wariskan Hingga
Anak Cucu?”
Issu Kebijakan:
Profesionalisme ASN
“Menuju Pembinaan
ASN
Modern
Berkelas
Dunia”
Issu Kebijakan:
Lingkungan
“Kebakaran Hutan:
Salah
Siapa?”

22. Menulis Ringkasan Eksekutif
Ringkasan Eksekutif/Abstrak
merupakan gambaran ringkas,
seringkali temuan terpilih saja
dari keseluruhan substansi
makalah.
Umumnya ditulis tidak
lebih dari 300
kata
tanpa kutipan
dan catatan kaki.
Purpose
of
the
paper
Definition
&
description
of
policy
problems
Conclusion
&
recommendations
Description
of
policy
alternatives

23. Menulis Pendahuluan
Pendahuluan
berfungsi
menyiapkan
pembaca untuk
mengerti setting,
konteks dan
permasalahan yang
hendak dibahas
dalam Polbrief /
paper
Methodology
and
limitation
of
the
study
Statement
of
intent
Definition
of
policy
problems/issue
Context
of
policy
problems
Road
map
of
the
paper
02
04

24. Menulis Kesimpulan
KESIMPULAN
Policy
implication
(jika ada)
Sintesa dari
temuan
utama
Kesimpulan bukan
ringkasan dari isi paper,
melainkan sintesa dari
temuan utama dalam
kaitan pemecahan masalah
yang
diidentifikasi di
awal.

25. Menulis Memo Kebijakan
Policy
Memo
relatif
serupa
dengan
Policy
Brief,
namun
dikerjakan
dalam
waktu
yang
sangat
pendek
berisi
rekomendasi
singkat
untuk
landasan
pembuatan
keputusan
yang
bersifat
terbatas.
Misalnya untuk
menetapkan kondisi darurat yang
harus segera diputuskan,
seorang pejabat publik meminta analis kebijakan
menyiapkan memo
kebijakan yang
dipergunakan sebagai pembenaran dari kebijakan yang
diambil (misal
penghentian sementara pembangunan fisik karena banyak terjadi musibah)
Penyusunannya dengan memenuhi elemen pokok sebagai berikut:
o Pendahuluan (maks 10
baris)
o Isi
kebijakan yang
diangkat (maks 10
baris)
o Alternatif kebijakan,
dengan pilihan tiga alternatif (dengan rasionalisasinya):
a. status
quo
b. perubahan kecil/moderat
c. perubahan mendasar/fundamental
o Alternatif terpilih/disarankan dengan rasionalitasnya (maks 10
baris)
o Rencana implementasi (maks 15
baris)
o Penutup (maks 5
baris)

26. Ilustrasi Peran AK
(yang
jarang dilakukan Peneliti):
“Translating
academic
report
into
policy
note”
Issu kebijakan
Framework
&
hasil analisis

27. Rekomendasi /
saran
kebijakan

28. Issu kebijakan
Konteks /
Framework

29. Hasil kajian /
analisis

30. Rekomendasi /
saran
kebijakan

31. § Seorang AK
yang
baik dituntut memiliki 2
keterampilan secara
berimbang:
menguasai proses
analisis kebijakan,
dan mampu
menghasilkan karya tulis kebijakan.
§ Dengan proses
analisis yang
berkualitas dan hasil kerja yang
berkualitas pula,
maka akan dihasilkan kebijakan publik yang
berkualitas.
§ Kebijakan publik yang
berkualitas akan berkontribusi pada policy
efficacy
dalam mewujudkan tujuan organisasi /
negara.
Penutup

32. TERIMA KASIH
Semoga bermanfaat …