Dokumen tersebut membahas mengenai optimalisasi peran jabatan fungsional analis kebijakan di instansi pemerintah. Panduan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait berbagai aspek jabatan fungsional analis kebijakan dan memberikan arahan agar peran mereka dapat dimaksimalkan. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain kolaborasi antar analis kebijakan, peran mereka dalam siklus kebijakan, standar kompet
1. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional
Analis Kebijakan
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Tri
Widodo
W.
Utomo
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi
Negara
LAN-‐RI
2. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Aktor Kebijakan dalam Instansi Pemerintah
o Analis /
Peneliti Kebijakan:
bertugas menjelaskan fenomena
dan
masalah organisasi,
menganalisisnya untuk dirumuskan
alternatif kebijakan,
dan
menyampaikan laporan/
rekomendasi kepada pimpinan.
o Pengambil Kebijakan (pimpinan
organisasi):
bertugas menetapkan
kebijakan untuk mewujudkan
tujuan organisasi.
o Birokrasi (karyawan):
bertugas
mengimplementasikan kebijakan
yang
telah ditetapkan pimpinan.
3. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
The Inconvenient Truth
§ 57%
hasil
penilaian
utilisasi
JFAK
di
K/L/D
berada
dalam
kategori
cukup
§ 35%
dalam kategori tinggi
yakni sering digunakan
§ 7%
masuk
dalam
kategori
rendah atau belum terlalu
digunakan
§ rata-‐rata
secara
keseluruhan
hasil
penilaian
utilisasi JFAK
di
K/L/D
menunjukkan
angka
67.02%
masuk
dalam
kategori
cukup
atau
masih
jarang
digunakan.
4. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Mengapa Utilisasi AK Belum Optimal?
HULU HILIR
Tidak ada
analisis
kebutuhan AK
Tidak ada rencana
pengembangan
(kompetensi &
karir)
AK
Dianggap
sebagai profesi
yang
mandiri
sehingga tidak
dilibatkan
dalam kegiatan
Penempatan
AK
tidak
sesuai tusi
Dianggap
menjadi beban
anggaran jika
terlibat dalam
perumusan
kebijakan
Pemahaman
pimpinan yang
kurang proper
tentang AK
AK
menjadi safety
net
untuk
memanjangkan
BUP,
atau karena
restrukturisasi
organisasi
5. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Problematika Umum Pembinaan AK
Terbatasnya
Tim
Penilai
JFAK
Jenis
Pengembangan
Kompetensi
JFAK
masih
terbatas
JFAK
yang mengikuti
pelatihan
masih
terbatas
JFAK
belum
didayagunakan
secara
optimal
JFAK
masih
bersifat
generalis,
saran
rekomendasi
kebijakan
belum
detail
dan
implementatif
Persebaran
JFAK
belum
merata
di
Instansi
Pemerintah
Penempatan
dan
pembinaan
JFAK
di
masing-‐masing
K/L/D
belum
jelas
Penyetaraan JA
kedalam JF
tanpa
Formasi dan Uji
Kompetensi
Panduan
Optimalisasi
Peran JFAK
6. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
UMUM:
meningkatkan pemahaman terkait beragam aspek
jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK)
di
dalam instansi
pemerintah.
Panduan
ini tidak bersifat mengikat,
namun
ditujukan untuk memberikan arahan terkait ketentuan yang
dapat dilakukan instansi dalam mengoptimalkan peran JFAK
di
lingkungannya.
Panduan
ini juga
merupakan living
document
yang
dapat berkembang sesuai dengan dinamika kebijakan
pembinaan JFAK.
KHUSUS:
meningkatkan peran JFAK
di
dalam organisasi dan
memperkuat peran JFAK
di
dalam siklus kebijakan.
SASARAN
PEMBACA:
TUJUAN
PENYUSUNAN
PANDUAN:
Pendahuluan
1
15. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
AK sbg Squad System
Sumber:
Deputi
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Kemenpan
RB,
2021
§ Struktur organisasi berbasis pada
kinerja dan lebih
mengedepankan pada output
dan keahlian.
§ Mengedepankan Jabatan
Fungsional yang
profesional dan
berkomitmen terhadap jabatan
fungsionalnya.
§ Dilakukan perubahan
manajemen kerja,
pola kerja,
tanggung jawab,
dan tanggung
gugat dalam unit
organisasi.