SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  25
Télécharger pour lire hors ligne
Disampaikan pada FGD BKD Provinsi Jawa Barat Tentang Manajemen SDM Berbasis Kompetensi
Bandung, 24 September 2015
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
Struktur Diskusi
Multikulturalisme Indonesia
Kecerdasan Sosio-kultural
Kecerdasan Sosio-kultural para Pemimpin
State Management of Differences
Gambaran Kompetensi Sosio-kultural
Kompetensi Sosio-kultural Berbasis Pancasila
Indonesia Negeri Multikultur
“If“If“If“If you want to know whetheryou want to know whetheryou want to know whetheryou want to know whether
Islam, democracy, modernity,Islam, democracy, modernity,Islam, democracy, modernity,Islam, democracy, modernity,
and women'sand women'sand women'sand women's rightsrightsrightsrights can cocan cocan cocan co----
exist, go toexist, go toexist, go toexist, go to Indonesia”Indonesia”Indonesia”Indonesia”
(Hillary Clinton, New York Times,
19/02/2009)
Melting Pot Bernama Indonesia
6 Agama
resmi
± 250 suku
bangsa &
bahasa/dialek
± 400 aliran
kepercayaan
± 17.000
pulau, 3
zona waktu
19 adat
rechtskringen
van Vollen H.
72.944 Desa,
8.309 Kel,
6.994 Kec, 508
Kab/Kota
Dimensi Multisosiokultur Indonesia
1. Masyarakat tradisional (the
traditional society),
2. Prasyarat untuk tinggal landas (the
preconditions for take-off),
3. Tinggal landas (the take-off),
4. Menuju kekedewasaan (the drive
to maturity), dan
5. Masa konsumsi tinggi (the age of
high mass-consumption)
1. SD
2. SMP
3. SMA, SMK
4. D3
5. S1
6. S2-S3
1. Low income (< $ 675)
2. Lower-middle income
($ 675 – $ 2.695)
3. Upper-middle income
($ 2.695 – $ 8.355)
4. High income (> $ 8.355)
Aristoteles
1. Sangat kaya
2. Kaya
3. Miskin
Karl Marx
1. Kapitalis
2. Menengah
3. Proletar
Pitirim Sorokin
1. Raja, bangsawan
2. Priyayi, ulama,
punggawa
3. Petani, pedagang,
buruh
Multisosiokulturalisme
“Multicultural” describes a society in which people of many different backgrounds
live. “Multiculturalism” is the name given to government policies that seek to give
equal status to all the different social, ethnic, religious and cultural groups in the
country (Tommy Lumby, 2015).
“Multicultural” describes the social characteristics and problems of governance
posed by any society in which different cultural communities live together and
attempt to build a common life while retaining some of their ‘original’ identity.
“Multiculturalism” is the strategies and policies adopted to govern and manage the
problems of diversity and multiplicity which multi-cultural societies throw up
(Stuart Hall, ‘Conclusion: the Multi-cultural question’, in Un/Settled Multiculturalism,
ed. B. Hesse, 2000, dalam Malory Nye).
Mengelola Multisosiokultur Indonesia
DIBUTUHKAN 2 HAL
Kecerdasan &
Kompetensi Sosio-
kultural
Manajemen Negara thd
Keanekaragaman /
Diversitas Sosio-kultural
Cultural Quotient
CQ is defined as an individual’s
capability to function effectively in
situations characterized by cultural
diversity.
Initially conceived as an individual
level construct, CQ has relevance to
groups, teams, organizations, and
even nations.
Social Competence
Kemampuan dalam mengambil beragam perspektif /cara-cara alternatif dalam
menyikapi sebuah situasi, dengan bekal pengalaman yang diperoleh sebelumnya,
yang kemudian diterapkan ke dalam setuasi baru saat melakukan interaksi sosial
untuk membangun pola interaksi yang baik.
Social competence merupakan dasar dari bagimana bentuk interaksi sosial
dibangun. Pola interaksi sosial itu seringkali ditentukan oleh persepsi atas perilaku
yang terbentuk dalam dirinya. Pengalaman dalam berinteraksi sebelumnya
menentukan pola interaksi yang ia lakukan pada waktu mendatang.
Seringkali, konsep social competence juga melingkupi konsep-konsep social skills,
social communication, dan interpersonal communication.
Sumber: Semrud-Clikeman, M. (2007). Social competence in children. New York,
NY: Springer Science+Business Media, dalam Imam B. Prasodjo (2015)
Cultural Competence
1. Kemampuan dalam menjalankan fungsinya secara efektif dalam konteks
kehidupan budaya yang berbeda (The state of being capable of functioning
effectively in the context of cultural differences);
2. Keserasian / kesatuan perilaku, sikap dan kebijakan yang terbangun dalam pada
sistem, lembaga, atau kalangan profesional yang bekerja secara efektif dalam
situasi budaya berbeda (A set of congruent behaviors, attitudes, and policies
which come together in a system, agency, or amongst professionals to work
effectively in cross-cultural situations).
Sumber: Towards a Culturally Competent System of Care. Cross et. al., 1989, Georgetown
University Child Development Center, dalam Imam B. Prasodjo (2015)
Socio-Cultural Competence
“Kemampuan dinamis dalam mengambil
beragam perspektif /cara-cara alternatif saat
berinteraksi dalam situasi budaya berbeda-
beda sehingga dalam bekerja dapat berjalan
efektif”
Imam B. Prasodjo (2015)
Kecerdasan Sosio-Kultural Para Pemimpin
“Bung Hatta dan aku pernah terlibat
perselisihan yang dalam. Meski di suatu
waktu kita pernah tidak saling
menyukai, sekarang kita menghadapi
satu tugas yang jauh lebih besar dari
pada tugas yang pernah kita lakukan
masing2.
Berbagai perbedaan menyangkut
masalah partai atau strategi tidak perlu
ada lagi. Sekarang kita satu. Bersatu di
dalam perjuangan bersama”
Kecerdasan Sosio-Kultural Para Pemimpin
Tanggal 18-8-1945, PPKI bersidang dengan salah satu acara
utamanya mengesahkan Rancangan Hukum Dasar dengan
Preambulnya (Pembukaan)
Sebelum pengesahan, Bung Hatta menyampaikan kepada
sidang PPKI, khususnya kepada tokoh Islam seperti Ki Bagus
Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan
Teuku Muh. Hasan, bahwa pada tanggal 17-8-1945 sore hari,
ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya dan
mengusulkan agar pada Alinea IV, di belakang kata
KETUHANAN yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak,
maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri
dari NKRI.
Bung Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, demi
persatuan dan kesatuan bangsa. Tokoh-tokoh Islam itu
merelakan dicoretnya “dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang kata Ketuhanan
dan diganti dengan “Yang Maha Esa”.
State Management of Differences
mutual
respect for
and
acceptance
of difference
common
ground and
shared
values, as
citizens and
residents
2
Membangun
kehendak bersama &
nilai kolektif bangsa
1
Menghargai &
menerima
perbedaan
Kompetensi Sosio-Kultural
Gambaran Kompetensi SK (PKDOD LAN, 2015)
No Kompetensi SK Deskripsi Kompetensi
1 Mengelola keragaman
lingkungan budaya
Kemampuan memahami dan menyadari adanya perbedaan budaya dan
melihatnya sebagai hal yang positif, dalam bentuk implementasi manajemen
kerja dengan mencegah diskriminasi dan menerapkan prinsip inklusivitas
sehingga tujuan organisasi akan tercapai secara efektif.
2 Membangun Network sosial
Kemampuan membangun interaksi sosial atau hubungan timbal balik yang
menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi atau individu, antara
kelompok atau antar individu dan kelompok.
3 Manajemen Konflik Kemampuan dalam mengelola konflik antar organisasi secara konstruktif.
4 Empati Sosial
Kemampuan untuk memahami perbedaan pikiran, perasaan, atau masalah
berbagai kelompok sosial yang berbeda.
5 Kepekaan Gender
Kemampuan untuk mengenali dan menyadari kesenjangan akses, partisipasi,
kontrol dan manfaat yang diterima antara laki-laki dan perempuan dalam
lingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, yang secara
potensial merugikan baik hak laki-laki maupun perempuan dalam konstruksi
sosial kultural.
6 Kepekaan Difabilitas Kemampuan untuk mengenali dan menyadari kebutuhan kelompok dengan
keterbatasan fisik dan mental (difabel).
Gambaran Kompetensi SK (Pemprov DKI, 2015)
No
Kompetensi
SK
Deskripsi Kompetensi
1
Kepekaan
Sosial
Kemampuan untuk mengenali, mengidentifikasi,
menganalisa karakteristik lingkungan sosial dimana ia
berada serta merespon situasi secara memadai dan sesuai
dengan kebutuhan dari beragam kelompok sosial yang
dihadapi dimana keunikannya dipengaruhi oleh beragam
hal: agama, suku, ras, kelompok pekerjaan, strata sosial,
politik, gender, budaya serta keunikan sosial lainnya.
Catatan: Sejak tahun 2013, kompetensi sosio kultural ini telah dimasukan sebagai salah
satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pejabat Pemprov DKI,
terutama yang melayani masyarakat secara langsung, misalnya Camat, Lurah,
Kepala Puskesmas, dll.
Gambaran Kompetensi SK (BKN, 2015)
No THINKING WORKING RELATING
1 Visioning
Integrity & Courage of
Convictions
Team Leadership
2
In Depth Problem Solving
and Decision Making
Planning & Organizing Conflict Management
3 Championing Change Driving for Results Managing Diversity
4
Stakeholder Focus (inc.
quality focus)
SOSIO-KULTURAL
Menghargai Keberagaman
Gambaran Kompetensi SK (BKN, 2015)
No Kompetensi SK Deskripsi Kompetensi
1
Managing Diversity
(Mengelola
Keberagaman)
Memahami, menerima dan peka terhadap perbedaan individu.
Memperlakukan orang secara setara, tanpa memandang jenis kelamin,
suku bangsa, agama, asal kelahiran, status atau posisi.
Menghormati toleransi kehidupan beragama, menjunjung tinggi
perlindungan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia, menjaga persatuan dan
kesatuan nasional atas dasar prinsip pluralisme yang konstruktif.
Orang-orang yang dapat bersikap obyektif, adil dan diplomatis. Mereka
mengangkat persoalan, berusaha memahami perspektif berbagai pihak,
mencari persamaan dan berusaha menemukan solusi yang memuaskan
semua pihak.
Gambaran Kompetensi SK (BKN, 2015)
No
Dimensi Kompetensi
SK
Deskripsi Kompetensi
1 Menghargai orang
(Eselon 3)
Menghargai orang di lingkungannya tanpa memandang jenis kelamin, ras, status, asal atau perbedaan lainnya.
Terbuka, aktif belajar tentang perbedaan di antara orang-orang di lingkungannya.
Mengevaluasi orang di lingkungannya atas dasar prestasi yang obyektif, tidak bias atau subyektif.
2
Memfasilitasi berbagai
perspektif dalam mencari
kesepakatan
(Eselon 2)
Mempertimbangkan pendapat pihak-pihak yang memiliki perspektif yang berbeda untuk mencari persamaan
dan berusaha menemukan solusi yang memuaskan semua pihak.
Mendorong komunitas-komunitas di unit kerja untuk berinteraksi secara informal dalam rangka meningkatkan
komunikasi dan kerjasama.
Menggunakan gaya komunikasi yang sesuai untuk menyelesaikan perbedaan di antara individu di dalam unit
kerjanya dan dalam berhubungan dengan stakeholder terkait dengan lingkup tugas unit kerjanya.
Antisipatif, cepat menyelesaikan perbedaan yang dapat berdampak terhadap kinerja di unitnya.
3
Peka terhadap kebijakan &
dampak yang dikeluarkan
oleh unit kerjanya
(Eselon 1)
Peka dalam merumuskan kebijakan dan melakukan antisipasi atas dampaknya terhadap pluralitas yang ada di
masyarakat.
Mencapai persetujuan bersama dan tindakan yang akan dilakukan.
4
Menjadi teladan dalam
mengelola keberagaman
(Pimpinan K/L/I)
Aktif mengantisipasi dan mencegah kemungkinan terjadinya konflik yang diakibatkan keberagaman dalam
lingkup kewenangan yang dimilikinya.
Menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan toleransi kehidupan beragama,
perlindungan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia, menjaga persatuan dan kesatuan nasional atas dasar prinsip
pluralisme yang konstruktif.
Pancasila sbg Solusi Keberagaman
Keragaman dlm
Keyakinan
Keragaman dlm
Kehidupan Sosial
Keragaman dlm
Kehidupan Ekonomi
Keragaman dlm
Kehidupan Bernegara
Keragaman dlm
Berdemokrasi
Kompetensi SK Berbasis Pancasila - 1
NO KOMPETENSI SK DESKRIPSI KOMPETENSI
1
Mengelola keragaman dalam
hubungan antar umat beragama
dan penganut kepercayaan
Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang
menuntun pada penghormatan thd hak berkeyakinan dan kerjasama antar
pemeluk agama/kepercayaan dalam semangat kerukunan.
2
Mengelola keragaman dalam
hubungan interpersonal dan
kehidupan sosial kemasyarakatan
Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang
menuntun pada tumbuhnya kasih sayang dan tenggang rasa atas sesama,
sekaligus pengakuan thd persamaan derajat, persamaan hak, dan
kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku,
keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna
kulit dan sebagainya.
3
Mengelola keragaman dalam
kehidupan berbangsa dan
bernegara
Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang
menuntun pada kerelaan berkorban untuk kepentingan dan keselamatan
bangsa dan negara, serta kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
Indonesia dalam tata pergaulan nasional maupun internasional.
Kompetensi SK Berbasis Pancasila - 2
NO KOMPETENSI SK DESKRIPSI KOMPETENSI
4
Mengelola keragaman dalam
penegakan demokrasi dan
permusyawaratan
Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang
menuntun pada pengambilan keputusan demi kepentingan bersama
berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh
semangat kekeluargaan, baik melalui secara langsung maupun melalui
mekanisme perwakilan.
5
Mengelola keragaman dalam
kehidupan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat
Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang
menuntun pada terbangunnya keseimbangan antara hak dan kewajiban
warga negara dalam pekerjaan dan melakukan kegiatan atau upaya dalam
rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
Kompetensi SK Berbasis Pancasila
NO LEVEL JABATAN
LEVEL SUBSTANSI KOMPETENSI
PERILAKU PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
1 JPT UTAMA √ √ √
2 JPT MADYA √ √ √
3 JPT PRATAMA √ √ –
4 ADMINISTRASI √ √ –
5 PENGAWAS √ √ –
6 FUNGSIONAL √ √ –
Referensi
Iman B. Prasojo, 2015, Perumusan Kompetensi Sosial-budaya Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi,
bahan paparan.
Malory Nye, What is Multiculturalism? http://www.slideshare.net/MaloryNye/malory-nye-introduction-
to-multiculturalism?qid=ff6fa740-1ea0-4ae9-bb3c-
51de279263c9&v=default&b=&from_search=4
Tommy Lumby, 2015, Multiculturalism in the UK, http://www.slideshare.net/tlumby/multiculturalism-in-
the-uk?qid=b677801c-cb13-44e1-81ef-9d45deec78da&v=qf1&b=&from_search=3
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2015, Pengembangan Kompetensi Sosio Kultural
Aparatur Sipil Negara Pemprov. DKI Jakarta, bahan paparan.
Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2015, Penyusunan Standar Kompetensi Aparatur Sipil
Negara di Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ASEAN Economic Community, Jakarta: LAN.
Semoga Bermanfaat … !!
http://inovasi.lan.go.id

Contenu connexe

Tendances

Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkptemanna #LABEDDU
 
Assessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensiAssessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensipracoyo cipto nugroho
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumAnalisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumSujud Marwoto
 
Bahan Paparan Kebijakan Latsar CPNS
Bahan Paparan Kebijakan Latsar CPNSBahan Paparan Kebijakan Latsar CPNS
Bahan Paparan Kebijakan Latsar CPNSCoach RFIRMANS
 
Analisis jabatan
Analisis jabatanAnalisis jabatan
Analisis jabatanAbdul Aziz
 
Anjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAnjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAdhy Nosho
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaKutsiyatinMSi
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
 
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1temanna #LABEDDU
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slideMuhammad Khamdan
 
Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas93220872
 
Deskripsi Aktualisasi Nilai Berakhlak.docx
Deskripsi Aktualisasi Nilai Berakhlak.docxDeskripsi Aktualisasi Nilai Berakhlak.docx
Deskripsi Aktualisasi Nilai Berakhlak.docxDavidArdiansyah5
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanRidho Fitrah Hyzkia
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Presentasi adm. kepegawaian (disiplin pegawai negeri sipil)
Presentasi adm. kepegawaian (disiplin pegawai negeri sipil)Presentasi adm. kepegawaian (disiplin pegawai negeri sipil)
Presentasi adm. kepegawaian (disiplin pegawai negeri sipil)Nithayun_
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar BerakhlakCoach RFIRMANS
 

Tendances (20)

Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkp
 
overview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptxoverview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptx
 
Assessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensiAssessment individu berdasarkan kompetensi
Assessment individu berdasarkan kompetensi
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian UmumAnalisis Jabatan Pengadministrasian Umum
Analisis Jabatan Pengadministrasian Umum
 
Bahan Paparan Kebijakan Latsar CPNS
Bahan Paparan Kebijakan Latsar CPNSBahan Paparan Kebijakan Latsar CPNS
Bahan Paparan Kebijakan Latsar CPNS
 
Analisis jabatan
Analisis jabatanAnalisis jabatan
Analisis jabatan
 
Anjab pranata komputer
Anjab pranata komputerAnjab pranata komputer
Anjab pranata komputer
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agamaBahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
Bahan materi pemahaman pelaksanaan tugas jf analis sdma agama
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
 
Profesionalisme ASN
Profesionalisme ASNProfesionalisme ASN
Profesionalisme ASN
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slide
 
Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas
 
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritMembangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
 
Deskripsi Aktualisasi Nilai Berakhlak.docx
Deskripsi Aktualisasi Nilai Berakhlak.docxDeskripsi Aktualisasi Nilai Berakhlak.docx
Deskripsi Aktualisasi Nilai Berakhlak.docx
 
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis KebijakanPenillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
Penillaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
 
Presentasi adm. kepegawaian (disiplin pegawai negeri sipil)
Presentasi adm. kepegawaian (disiplin pegawai negeri sipil)Presentasi adm. kepegawaian (disiplin pegawai negeri sipil)
Presentasi adm. kepegawaian (disiplin pegawai negeri sipil)
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
 

Similaire à SKMAN

Konseling lintas sosial
Konseling lintas sosialKonseling lintas sosial
Konseling lintas sosialSarahBela25
 
Hakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia - ISBD
Hakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia - ISBDHakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia - ISBD
Hakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia - ISBDFox Broadcasting
 
Pengertian masyarakat dan kaitannya dengan konseling lintas budaya
Pengertian masyarakat dan kaitannya dengan konseling lintas budayaPengertian masyarakat dan kaitannya dengan konseling lintas budaya
Pengertian masyarakat dan kaitannya dengan konseling lintas budayaNur Arifaizal Basri
 
Tugas besar pancasila
Tugas besar pancasilaTugas besar pancasila
Tugas besar pancasilaeigydarmadi
 
Integrasi Sosial.pptx
Integrasi Sosial.pptxIntegrasi Sosial.pptx
Integrasi Sosial.pptxmuryadi5
 
KARAKTERISTIK WN YANG BAIK.pptx
KARAKTERISTIK WN YANG BAIK.pptxKARAKTERISTIK WN YANG BAIK.pptx
KARAKTERISTIK WN YANG BAIK.pptx20MuhammadFarid
 
Keberagaman dan kesederajatan
Keberagaman dan kesederajatanKeberagaman dan kesederajatan
Keberagaman dan kesederajatanImmawan Awaluddin
 
Keberagaman dan kesederajatan
Keberagaman dan kesederajatanKeberagaman dan kesederajatan
Keberagaman dan kesederajatanImmawan Awaluddin
 
PERTEMUAN 1 PLURALITAS MASYARAKAT INDONESIA 8 PA 2.pptx
PERTEMUAN 1 PLURALITAS MASYARAKAT INDONESIA 8 PA 2.pptxPERTEMUAN 1 PLURALITAS MASYARAKAT INDONESIA 8 PA 2.pptx
PERTEMUAN 1 PLURALITAS MASYARAKAT INDONESIA 8 PA 2.pptxandinita3
 
Bab 1 : konsep konsep asas hubungan etnik
Bab 1 :  konsep konsep asas hubungan etnikBab 1 :  konsep konsep asas hubungan etnik
Bab 1 : konsep konsep asas hubungan etnikDhani Ahmad
 
1.pend karakter by Prof. Margono
1.pend karakter by Prof. Margono1.pend karakter by Prof. Margono
1.pend karakter by Prof. MargonoVaya Ramayana
 
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptx
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptxPPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptx
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptxZizahWildan
 
AKTUALISASI NILAI WASBANG NTB 19.ppt
AKTUALISASI NILAI WASBANG NTB 19.pptAKTUALISASI NILAI WASBANG NTB 19.ppt
AKTUALISASI NILAI WASBANG NTB 19.pptWawasanKebangsaan1
 
Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaanKontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaanSofyan Siroj
 
Social culture and change
Social culture and changeSocial culture and change
Social culture and changeAsti Aulia
 

Similaire à SKMAN (20)

Konseling lintas sosial
Konseling lintas sosialKonseling lintas sosial
Konseling lintas sosial
 
Konsep konsep he
Konsep konsep heKonsep konsep he
Konsep konsep he
 
Hakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia - ISBD
Hakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia - ISBDHakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia - ISBD
Hakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia - ISBD
 
Pengertian masyarakat dan kaitannya dengan konseling lintas budaya
Pengertian masyarakat dan kaitannya dengan konseling lintas budayaPengertian masyarakat dan kaitannya dengan konseling lintas budaya
Pengertian masyarakat dan kaitannya dengan konseling lintas budaya
 
Tugas besar pancasila
Tugas besar pancasilaTugas besar pancasila
Tugas besar pancasila
 
Integrasi Sosial.pptx
Integrasi Sosial.pptxIntegrasi Sosial.pptx
Integrasi Sosial.pptx
 
KARAKTERISTIK WN YANG BAIK.pptx
KARAKTERISTIK WN YANG BAIK.pptxKARAKTERISTIK WN YANG BAIK.pptx
KARAKTERISTIK WN YANG BAIK.pptx
 
Keberagaman dan kesederajatan
Keberagaman dan kesederajatanKeberagaman dan kesederajatan
Keberagaman dan kesederajatan
 
Keberagaman dan kesederajatan
Keberagaman dan kesederajatanKeberagaman dan kesederajatan
Keberagaman dan kesederajatan
 
PERTEMUAN 1 PLURALITAS MASYARAKAT INDONESIA 8 PA 2.pptx
PERTEMUAN 1 PLURALITAS MASYARAKAT INDONESIA 8 PA 2.pptxPERTEMUAN 1 PLURALITAS MASYARAKAT INDONESIA 8 PA 2.pptx
PERTEMUAN 1 PLURALITAS MASYARAKAT INDONESIA 8 PA 2.pptx
 
Edu hj mahat
Edu hj mahatEdu hj mahat
Edu hj mahat
 
Bab 1 : konsep konsep asas hubungan etnik
Bab 1 :  konsep konsep asas hubungan etnikBab 1 :  konsep konsep asas hubungan etnik
Bab 1 : konsep konsep asas hubungan etnik
 
1.pend karakter by Prof. Margono
1.pend karakter by Prof. Margono1.pend karakter by Prof. Margono
1.pend karakter by Prof. Margono
 
TENTANG Moderasi Beragama
TENTANG Moderasi BeragamaTENTANG Moderasi Beragama
TENTANG Moderasi Beragama
 
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptx
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptxPPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptx
PPT POLITIK DAN ETIKA PENDIDIKAN FIKS. IMADA DAN SUCI.pptx
 
Powerpoint kenegaraan
Powerpoint kenegaraanPowerpoint kenegaraan
Powerpoint kenegaraan
 
Powerpoint kenegaraan
Powerpoint kenegaraanPowerpoint kenegaraan
Powerpoint kenegaraan
 
AKTUALISASI NILAI WASBANG NTB 19.ppt
AKTUALISASI NILAI WASBANG NTB 19.pptAKTUALISASI NILAI WASBANG NTB 19.ppt
AKTUALISASI NILAI WASBANG NTB 19.ppt
 
Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaanKontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
Kontribusi aktivis dakwah dalam wawasan kebangsaan
 
Social culture and change
Social culture and changeSocial culture and change
Social culture and change
 

Plus de Tri Widodo W. UTOMO

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 

Plus de Tri Widodo W. UTOMO (20)

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
 

Dernier

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 

Dernier (14)

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 

SKMAN

  • 1. Disampaikan pada FGD BKD Provinsi Jawa Barat Tentang Manajemen SDM Berbasis Kompetensi Bandung, 24 September 2015 Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI http://inovasi.lan.go.id
  • 2. Struktur Diskusi Multikulturalisme Indonesia Kecerdasan Sosio-kultural Kecerdasan Sosio-kultural para Pemimpin State Management of Differences Gambaran Kompetensi Sosio-kultural Kompetensi Sosio-kultural Berbasis Pancasila
  • 3. Indonesia Negeri Multikultur “If“If“If“If you want to know whetheryou want to know whetheryou want to know whetheryou want to know whether Islam, democracy, modernity,Islam, democracy, modernity,Islam, democracy, modernity,Islam, democracy, modernity, and women'sand women'sand women'sand women's rightsrightsrightsrights can cocan cocan cocan co---- exist, go toexist, go toexist, go toexist, go to Indonesia”Indonesia”Indonesia”Indonesia” (Hillary Clinton, New York Times, 19/02/2009)
  • 4. Melting Pot Bernama Indonesia 6 Agama resmi ± 250 suku bangsa & bahasa/dialek ± 400 aliran kepercayaan ± 17.000 pulau, 3 zona waktu 19 adat rechtskringen van Vollen H. 72.944 Desa, 8.309 Kel, 6.994 Kec, 508 Kab/Kota
  • 5. Dimensi Multisosiokultur Indonesia 1. Masyarakat tradisional (the traditional society), 2. Prasyarat untuk tinggal landas (the preconditions for take-off), 3. Tinggal landas (the take-off), 4. Menuju kekedewasaan (the drive to maturity), dan 5. Masa konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption) 1. SD 2. SMP 3. SMA, SMK 4. D3 5. S1 6. S2-S3 1. Low income (< $ 675) 2. Lower-middle income ($ 675 – $ 2.695) 3. Upper-middle income ($ 2.695 – $ 8.355) 4. High income (> $ 8.355) Aristoteles 1. Sangat kaya 2. Kaya 3. Miskin Karl Marx 1. Kapitalis 2. Menengah 3. Proletar Pitirim Sorokin 1. Raja, bangsawan 2. Priyayi, ulama, punggawa 3. Petani, pedagang, buruh
  • 6. Multisosiokulturalisme “Multicultural” describes a society in which people of many different backgrounds live. “Multiculturalism” is the name given to government policies that seek to give equal status to all the different social, ethnic, religious and cultural groups in the country (Tommy Lumby, 2015). “Multicultural” describes the social characteristics and problems of governance posed by any society in which different cultural communities live together and attempt to build a common life while retaining some of their ‘original’ identity. “Multiculturalism” is the strategies and policies adopted to govern and manage the problems of diversity and multiplicity which multi-cultural societies throw up (Stuart Hall, ‘Conclusion: the Multi-cultural question’, in Un/Settled Multiculturalism, ed. B. Hesse, 2000, dalam Malory Nye).
  • 7. Mengelola Multisosiokultur Indonesia DIBUTUHKAN 2 HAL Kecerdasan & Kompetensi Sosio- kultural Manajemen Negara thd Keanekaragaman / Diversitas Sosio-kultural
  • 8. Cultural Quotient CQ is defined as an individual’s capability to function effectively in situations characterized by cultural diversity. Initially conceived as an individual level construct, CQ has relevance to groups, teams, organizations, and even nations.
  • 9. Social Competence Kemampuan dalam mengambil beragam perspektif /cara-cara alternatif dalam menyikapi sebuah situasi, dengan bekal pengalaman yang diperoleh sebelumnya, yang kemudian diterapkan ke dalam setuasi baru saat melakukan interaksi sosial untuk membangun pola interaksi yang baik. Social competence merupakan dasar dari bagimana bentuk interaksi sosial dibangun. Pola interaksi sosial itu seringkali ditentukan oleh persepsi atas perilaku yang terbentuk dalam dirinya. Pengalaman dalam berinteraksi sebelumnya menentukan pola interaksi yang ia lakukan pada waktu mendatang. Seringkali, konsep social competence juga melingkupi konsep-konsep social skills, social communication, dan interpersonal communication. Sumber: Semrud-Clikeman, M. (2007). Social competence in children. New York, NY: Springer Science+Business Media, dalam Imam B. Prasodjo (2015)
  • 10. Cultural Competence 1. Kemampuan dalam menjalankan fungsinya secara efektif dalam konteks kehidupan budaya yang berbeda (The state of being capable of functioning effectively in the context of cultural differences); 2. Keserasian / kesatuan perilaku, sikap dan kebijakan yang terbangun dalam pada sistem, lembaga, atau kalangan profesional yang bekerja secara efektif dalam situasi budaya berbeda (A set of congruent behaviors, attitudes, and policies which come together in a system, agency, or amongst professionals to work effectively in cross-cultural situations). Sumber: Towards a Culturally Competent System of Care. Cross et. al., 1989, Georgetown University Child Development Center, dalam Imam B. Prasodjo (2015)
  • 11. Socio-Cultural Competence “Kemampuan dinamis dalam mengambil beragam perspektif /cara-cara alternatif saat berinteraksi dalam situasi budaya berbeda- beda sehingga dalam bekerja dapat berjalan efektif” Imam B. Prasodjo (2015)
  • 12. Kecerdasan Sosio-Kultural Para Pemimpin “Bung Hatta dan aku pernah terlibat perselisihan yang dalam. Meski di suatu waktu kita pernah tidak saling menyukai, sekarang kita menghadapi satu tugas yang jauh lebih besar dari pada tugas yang pernah kita lakukan masing2. Berbagai perbedaan menyangkut masalah partai atau strategi tidak perlu ada lagi. Sekarang kita satu. Bersatu di dalam perjuangan bersama”
  • 13. Kecerdasan Sosio-Kultural Para Pemimpin Tanggal 18-8-1945, PPKI bersidang dengan salah satu acara utamanya mengesahkan Rancangan Hukum Dasar dengan Preambulnya (Pembukaan) Sebelum pengesahan, Bung Hatta menyampaikan kepada sidang PPKI, khususnya kepada tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muh. Hasan, bahwa pada tanggal 17-8-1945 sore hari, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya dan mengusulkan agar pada Alinea IV, di belakang kata KETUHANAN yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak, maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari NKRI. Bung Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang kata Ketuhanan dan diganti dengan “Yang Maha Esa”.
  • 14. State Management of Differences mutual respect for and acceptance of difference common ground and shared values, as citizens and residents 2 Membangun kehendak bersama & nilai kolektif bangsa 1 Menghargai & menerima perbedaan Kompetensi Sosio-Kultural
  • 15. Gambaran Kompetensi SK (PKDOD LAN, 2015) No Kompetensi SK Deskripsi Kompetensi 1 Mengelola keragaman lingkungan budaya Kemampuan memahami dan menyadari adanya perbedaan budaya dan melihatnya sebagai hal yang positif, dalam bentuk implementasi manajemen kerja dengan mencegah diskriminasi dan menerapkan prinsip inklusivitas sehingga tujuan organisasi akan tercapai secara efektif. 2 Membangun Network sosial Kemampuan membangun interaksi sosial atau hubungan timbal balik yang menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi atau individu, antara kelompok atau antar individu dan kelompok. 3 Manajemen Konflik Kemampuan dalam mengelola konflik antar organisasi secara konstruktif. 4 Empati Sosial Kemampuan untuk memahami perbedaan pikiran, perasaan, atau masalah berbagai kelompok sosial yang berbeda. 5 Kepekaan Gender Kemampuan untuk mengenali dan menyadari kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diterima antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, yang secara potensial merugikan baik hak laki-laki maupun perempuan dalam konstruksi sosial kultural. 6 Kepekaan Difabilitas Kemampuan untuk mengenali dan menyadari kebutuhan kelompok dengan keterbatasan fisik dan mental (difabel).
  • 16. Gambaran Kompetensi SK (Pemprov DKI, 2015) No Kompetensi SK Deskripsi Kompetensi 1 Kepekaan Sosial Kemampuan untuk mengenali, mengidentifikasi, menganalisa karakteristik lingkungan sosial dimana ia berada serta merespon situasi secara memadai dan sesuai dengan kebutuhan dari beragam kelompok sosial yang dihadapi dimana keunikannya dipengaruhi oleh beragam hal: agama, suku, ras, kelompok pekerjaan, strata sosial, politik, gender, budaya serta keunikan sosial lainnya. Catatan: Sejak tahun 2013, kompetensi sosio kultural ini telah dimasukan sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pejabat Pemprov DKI, terutama yang melayani masyarakat secara langsung, misalnya Camat, Lurah, Kepala Puskesmas, dll.
  • 17. Gambaran Kompetensi SK (BKN, 2015) No THINKING WORKING RELATING 1 Visioning Integrity & Courage of Convictions Team Leadership 2 In Depth Problem Solving and Decision Making Planning & Organizing Conflict Management 3 Championing Change Driving for Results Managing Diversity 4 Stakeholder Focus (inc. quality focus) SOSIO-KULTURAL Menghargai Keberagaman
  • 18. Gambaran Kompetensi SK (BKN, 2015) No Kompetensi SK Deskripsi Kompetensi 1 Managing Diversity (Mengelola Keberagaman) Memahami, menerima dan peka terhadap perbedaan individu. Memperlakukan orang secara setara, tanpa memandang jenis kelamin, suku bangsa, agama, asal kelahiran, status atau posisi. Menghormati toleransi kehidupan beragama, menjunjung tinggi perlindungan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia, menjaga persatuan dan kesatuan nasional atas dasar prinsip pluralisme yang konstruktif. Orang-orang yang dapat bersikap obyektif, adil dan diplomatis. Mereka mengangkat persoalan, berusaha memahami perspektif berbagai pihak, mencari persamaan dan berusaha menemukan solusi yang memuaskan semua pihak.
  • 19. Gambaran Kompetensi SK (BKN, 2015) No Dimensi Kompetensi SK Deskripsi Kompetensi 1 Menghargai orang (Eselon 3) Menghargai orang di lingkungannya tanpa memandang jenis kelamin, ras, status, asal atau perbedaan lainnya. Terbuka, aktif belajar tentang perbedaan di antara orang-orang di lingkungannya. Mengevaluasi orang di lingkungannya atas dasar prestasi yang obyektif, tidak bias atau subyektif. 2 Memfasilitasi berbagai perspektif dalam mencari kesepakatan (Eselon 2) Mempertimbangkan pendapat pihak-pihak yang memiliki perspektif yang berbeda untuk mencari persamaan dan berusaha menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Mendorong komunitas-komunitas di unit kerja untuk berinteraksi secara informal dalam rangka meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Menggunakan gaya komunikasi yang sesuai untuk menyelesaikan perbedaan di antara individu di dalam unit kerjanya dan dalam berhubungan dengan stakeholder terkait dengan lingkup tugas unit kerjanya. Antisipatif, cepat menyelesaikan perbedaan yang dapat berdampak terhadap kinerja di unitnya. 3 Peka terhadap kebijakan & dampak yang dikeluarkan oleh unit kerjanya (Eselon 1) Peka dalam merumuskan kebijakan dan melakukan antisipasi atas dampaknya terhadap pluralitas yang ada di masyarakat. Mencapai persetujuan bersama dan tindakan yang akan dilakukan. 4 Menjadi teladan dalam mengelola keberagaman (Pimpinan K/L/I) Aktif mengantisipasi dan mencegah kemungkinan terjadinya konflik yang diakibatkan keberagaman dalam lingkup kewenangan yang dimilikinya. Menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan toleransi kehidupan beragama, perlindungan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia, menjaga persatuan dan kesatuan nasional atas dasar prinsip pluralisme yang konstruktif.
  • 20. Pancasila sbg Solusi Keberagaman Keragaman dlm Keyakinan Keragaman dlm Kehidupan Sosial Keragaman dlm Kehidupan Ekonomi Keragaman dlm Kehidupan Bernegara Keragaman dlm Berdemokrasi
  • 21. Kompetensi SK Berbasis Pancasila - 1 NO KOMPETENSI SK DESKRIPSI KOMPETENSI 1 Mengelola keragaman dalam hubungan antar umat beragama dan penganut kepercayaan Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang menuntun pada penghormatan thd hak berkeyakinan dan kerjasama antar pemeluk agama/kepercayaan dalam semangat kerukunan. 2 Mengelola keragaman dalam hubungan interpersonal dan kehidupan sosial kemasyarakatan Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang menuntun pada tumbuhnya kasih sayang dan tenggang rasa atas sesama, sekaligus pengakuan thd persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3 Mengelola keragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang menuntun pada kerelaan berkorban untuk kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara, serta kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia dalam tata pergaulan nasional maupun internasional.
  • 22. Kompetensi SK Berbasis Pancasila - 2 NO KOMPETENSI SK DESKRIPSI KOMPETENSI 4 Mengelola keragaman dalam penegakan demokrasi dan permusyawaratan Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang menuntun pada pengambilan keputusan demi kepentingan bersama berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, baik melalui secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan. 5 Mengelola keragaman dalam kehidupan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang menuntun pada terbangunnya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam pekerjaan dan melakukan kegiatan atau upaya dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
  • 23. Kompetensi SK Berbasis Pancasila NO LEVEL JABATAN LEVEL SUBSTANSI KOMPETENSI PERILAKU PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN 1 JPT UTAMA √ √ √ 2 JPT MADYA √ √ √ 3 JPT PRATAMA √ √ – 4 ADMINISTRASI √ √ – 5 PENGAWAS √ √ – 6 FUNGSIONAL √ √ –
  • 24. Referensi Iman B. Prasojo, 2015, Perumusan Kompetensi Sosial-budaya Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi, bahan paparan. Malory Nye, What is Multiculturalism? http://www.slideshare.net/MaloryNye/malory-nye-introduction- to-multiculturalism?qid=ff6fa740-1ea0-4ae9-bb3c- 51de279263c9&v=default&b=&from_search=4 Tommy Lumby, 2015, Multiculturalism in the UK, http://www.slideshare.net/tlumby/multiculturalism-in- the-uk?qid=b677801c-cb13-44e1-81ef-9d45deec78da&v=qf1&b=&from_search=3 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2015, Pengembangan Kompetensi Sosio Kultural Aparatur Sipil Negara Pemprov. DKI Jakarta, bahan paparan. Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2015, Penyusunan Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ASEAN Economic Community, Jakarta: LAN.
  • 25. Semoga Bermanfaat … !! http://inovasi.lan.go.id