Dokumen tersebut membahas tentang manajemen SDM berbasis kompetensi sosial-kultural di Indonesia. Terdapat beberapa poin penting yaitu tentang keragaman sosial budaya Indonesia, kebutuhan akan kecerdasan dan kompetensi sosial-kultural dalam mengelola keragaman, serta konsep kompetensi sosial-kultural berdasarkan Pancasila sebagai jalan pengelolaan keragaman di Indonesia.
1. Disampaikan pada FGD BKD Provinsi Jawa Barat Tentang Manajemen SDM Berbasis Kompetensi
Bandung, 24 September 2015
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
http://inovasi.lan.go.id
2. Struktur Diskusi
Multikulturalisme Indonesia
Kecerdasan Sosio-kultural
Kecerdasan Sosio-kultural para Pemimpin
State Management of Differences
Gambaran Kompetensi Sosio-kultural
Kompetensi Sosio-kultural Berbasis Pancasila
3. Indonesia Negeri Multikultur
“If“If“If“If you want to know whetheryou want to know whetheryou want to know whetheryou want to know whether
Islam, democracy, modernity,Islam, democracy, modernity,Islam, democracy, modernity,Islam, democracy, modernity,
and women'sand women'sand women'sand women's rightsrightsrightsrights can cocan cocan cocan co----
exist, go toexist, go toexist, go toexist, go to Indonesia”Indonesia”Indonesia”Indonesia”
(Hillary Clinton, New York Times,
19/02/2009)
4. Melting Pot Bernama Indonesia
6 Agama
resmi
± 250 suku
bangsa &
bahasa/dialek
± 400 aliran
kepercayaan
± 17.000
pulau, 3
zona waktu
19 adat
rechtskringen
van Vollen H.
72.944 Desa,
8.309 Kel,
6.994 Kec, 508
Kab/Kota
5. Dimensi Multisosiokultur Indonesia
1. Masyarakat tradisional (the
traditional society),
2. Prasyarat untuk tinggal landas (the
preconditions for take-off),
3. Tinggal landas (the take-off),
4. Menuju kekedewasaan (the drive
to maturity), dan
5. Masa konsumsi tinggi (the age of
high mass-consumption)
1. SD
2. SMP
3. SMA, SMK
4. D3
5. S1
6. S2-S3
1. Low income (< $ 675)
2. Lower-middle income
($ 675 – $ 2.695)
3. Upper-middle income
($ 2.695 – $ 8.355)
4. High income (> $ 8.355)
Aristoteles
1. Sangat kaya
2. Kaya
3. Miskin
Karl Marx
1. Kapitalis
2. Menengah
3. Proletar
Pitirim Sorokin
1. Raja, bangsawan
2. Priyayi, ulama,
punggawa
3. Petani, pedagang,
buruh
6. Multisosiokulturalisme
“Multicultural” describes a society in which people of many different backgrounds
live. “Multiculturalism” is the name given to government policies that seek to give
equal status to all the different social, ethnic, religious and cultural groups in the
country (Tommy Lumby, 2015).
“Multicultural” describes the social characteristics and problems of governance
posed by any society in which different cultural communities live together and
attempt to build a common life while retaining some of their ‘original’ identity.
“Multiculturalism” is the strategies and policies adopted to govern and manage the
problems of diversity and multiplicity which multi-cultural societies throw up
(Stuart Hall, ‘Conclusion: the Multi-cultural question’, in Un/Settled Multiculturalism,
ed. B. Hesse, 2000, dalam Malory Nye).
8. Cultural Quotient
CQ is defined as an individual’s
capability to function effectively in
situations characterized by cultural
diversity.
Initially conceived as an individual
level construct, CQ has relevance to
groups, teams, organizations, and
even nations.
9. Social Competence
Kemampuan dalam mengambil beragam perspektif /cara-cara alternatif dalam
menyikapi sebuah situasi, dengan bekal pengalaman yang diperoleh sebelumnya,
yang kemudian diterapkan ke dalam setuasi baru saat melakukan interaksi sosial
untuk membangun pola interaksi yang baik.
Social competence merupakan dasar dari bagimana bentuk interaksi sosial
dibangun. Pola interaksi sosial itu seringkali ditentukan oleh persepsi atas perilaku
yang terbentuk dalam dirinya. Pengalaman dalam berinteraksi sebelumnya
menentukan pola interaksi yang ia lakukan pada waktu mendatang.
Seringkali, konsep social competence juga melingkupi konsep-konsep social skills,
social communication, dan interpersonal communication.
Sumber: Semrud-Clikeman, M. (2007). Social competence in children. New York,
NY: Springer Science+Business Media, dalam Imam B. Prasodjo (2015)
10. Cultural Competence
1. Kemampuan dalam menjalankan fungsinya secara efektif dalam konteks
kehidupan budaya yang berbeda (The state of being capable of functioning
effectively in the context of cultural differences);
2. Keserasian / kesatuan perilaku, sikap dan kebijakan yang terbangun dalam pada
sistem, lembaga, atau kalangan profesional yang bekerja secara efektif dalam
situasi budaya berbeda (A set of congruent behaviors, attitudes, and policies
which come together in a system, agency, or amongst professionals to work
effectively in cross-cultural situations).
Sumber: Towards a Culturally Competent System of Care. Cross et. al., 1989, Georgetown
University Child Development Center, dalam Imam B. Prasodjo (2015)
11. Socio-Cultural Competence
“Kemampuan dinamis dalam mengambil
beragam perspektif /cara-cara alternatif saat
berinteraksi dalam situasi budaya berbeda-
beda sehingga dalam bekerja dapat berjalan
efektif”
Imam B. Prasodjo (2015)
12. Kecerdasan Sosio-Kultural Para Pemimpin
“Bung Hatta dan aku pernah terlibat
perselisihan yang dalam. Meski di suatu
waktu kita pernah tidak saling
menyukai, sekarang kita menghadapi
satu tugas yang jauh lebih besar dari
pada tugas yang pernah kita lakukan
masing2.
Berbagai perbedaan menyangkut
masalah partai atau strategi tidak perlu
ada lagi. Sekarang kita satu. Bersatu di
dalam perjuangan bersama”
13. Kecerdasan Sosio-Kultural Para Pemimpin
Tanggal 18-8-1945, PPKI bersidang dengan salah satu acara
utamanya mengesahkan Rancangan Hukum Dasar dengan
Preambulnya (Pembukaan)
Sebelum pengesahan, Bung Hatta menyampaikan kepada
sidang PPKI, khususnya kepada tokoh Islam seperti Ki Bagus
Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan
Teuku Muh. Hasan, bahwa pada tanggal 17-8-1945 sore hari,
ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya dan
mengusulkan agar pada Alinea IV, di belakang kata
KETUHANAN yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Jika tidak,
maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri
dari NKRI.
Bung Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, demi
persatuan dan kesatuan bangsa. Tokoh-tokoh Islam itu
merelakan dicoretnya “dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang kata Ketuhanan
dan diganti dengan “Yang Maha Esa”.
14. State Management of Differences
mutual
respect for
and
acceptance
of difference
common
ground and
shared
values, as
citizens and
residents
2
Membangun
kehendak bersama &
nilai kolektif bangsa
1
Menghargai &
menerima
perbedaan
Kompetensi Sosio-Kultural
15. Gambaran Kompetensi SK (PKDOD LAN, 2015)
No Kompetensi SK Deskripsi Kompetensi
1 Mengelola keragaman
lingkungan budaya
Kemampuan memahami dan menyadari adanya perbedaan budaya dan
melihatnya sebagai hal yang positif, dalam bentuk implementasi manajemen
kerja dengan mencegah diskriminasi dan menerapkan prinsip inklusivitas
sehingga tujuan organisasi akan tercapai secara efektif.
2 Membangun Network sosial
Kemampuan membangun interaksi sosial atau hubungan timbal balik yang
menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi atau individu, antara
kelompok atau antar individu dan kelompok.
3 Manajemen Konflik Kemampuan dalam mengelola konflik antar organisasi secara konstruktif.
4 Empati Sosial
Kemampuan untuk memahami perbedaan pikiran, perasaan, atau masalah
berbagai kelompok sosial yang berbeda.
5 Kepekaan Gender
Kemampuan untuk mengenali dan menyadari kesenjangan akses, partisipasi,
kontrol dan manfaat yang diterima antara laki-laki dan perempuan dalam
lingkungan kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat, yang secara
potensial merugikan baik hak laki-laki maupun perempuan dalam konstruksi
sosial kultural.
6 Kepekaan Difabilitas Kemampuan untuk mengenali dan menyadari kebutuhan kelompok dengan
keterbatasan fisik dan mental (difabel).
16. Gambaran Kompetensi SK (Pemprov DKI, 2015)
No
Kompetensi
SK
Deskripsi Kompetensi
1
Kepekaan
Sosial
Kemampuan untuk mengenali, mengidentifikasi,
menganalisa karakteristik lingkungan sosial dimana ia
berada serta merespon situasi secara memadai dan sesuai
dengan kebutuhan dari beragam kelompok sosial yang
dihadapi dimana keunikannya dipengaruhi oleh beragam
hal: agama, suku, ras, kelompok pekerjaan, strata sosial,
politik, gender, budaya serta keunikan sosial lainnya.
Catatan: Sejak tahun 2013, kompetensi sosio kultural ini telah dimasukan sebagai salah
satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pejabat Pemprov DKI,
terutama yang melayani masyarakat secara langsung, misalnya Camat, Lurah,
Kepala Puskesmas, dll.
17. Gambaran Kompetensi SK (BKN, 2015)
No THINKING WORKING RELATING
1 Visioning
Integrity & Courage of
Convictions
Team Leadership
2
In Depth Problem Solving
and Decision Making
Planning & Organizing Conflict Management
3 Championing Change Driving for Results Managing Diversity
4
Stakeholder Focus (inc.
quality focus)
SOSIO-KULTURAL
Menghargai Keberagaman
18. Gambaran Kompetensi SK (BKN, 2015)
No Kompetensi SK Deskripsi Kompetensi
1
Managing Diversity
(Mengelola
Keberagaman)
Memahami, menerima dan peka terhadap perbedaan individu.
Memperlakukan orang secara setara, tanpa memandang jenis kelamin,
suku bangsa, agama, asal kelahiran, status atau posisi.
Menghormati toleransi kehidupan beragama, menjunjung tinggi
perlindungan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia, menjaga persatuan dan
kesatuan nasional atas dasar prinsip pluralisme yang konstruktif.
Orang-orang yang dapat bersikap obyektif, adil dan diplomatis. Mereka
mengangkat persoalan, berusaha memahami perspektif berbagai pihak,
mencari persamaan dan berusaha menemukan solusi yang memuaskan
semua pihak.
19. Gambaran Kompetensi SK (BKN, 2015)
No
Dimensi Kompetensi
SK
Deskripsi Kompetensi
1 Menghargai orang
(Eselon 3)
Menghargai orang di lingkungannya tanpa memandang jenis kelamin, ras, status, asal atau perbedaan lainnya.
Terbuka, aktif belajar tentang perbedaan di antara orang-orang di lingkungannya.
Mengevaluasi orang di lingkungannya atas dasar prestasi yang obyektif, tidak bias atau subyektif.
2
Memfasilitasi berbagai
perspektif dalam mencari
kesepakatan
(Eselon 2)
Mempertimbangkan pendapat pihak-pihak yang memiliki perspektif yang berbeda untuk mencari persamaan
dan berusaha menemukan solusi yang memuaskan semua pihak.
Mendorong komunitas-komunitas di unit kerja untuk berinteraksi secara informal dalam rangka meningkatkan
komunikasi dan kerjasama.
Menggunakan gaya komunikasi yang sesuai untuk menyelesaikan perbedaan di antara individu di dalam unit
kerjanya dan dalam berhubungan dengan stakeholder terkait dengan lingkup tugas unit kerjanya.
Antisipatif, cepat menyelesaikan perbedaan yang dapat berdampak terhadap kinerja di unitnya.
3
Peka terhadap kebijakan &
dampak yang dikeluarkan
oleh unit kerjanya
(Eselon 1)
Peka dalam merumuskan kebijakan dan melakukan antisipasi atas dampaknya terhadap pluralitas yang ada di
masyarakat.
Mencapai persetujuan bersama dan tindakan yang akan dilakukan.
4
Menjadi teladan dalam
mengelola keberagaman
(Pimpinan K/L/I)
Aktif mengantisipasi dan mencegah kemungkinan terjadinya konflik yang diakibatkan keberagaman dalam
lingkup kewenangan yang dimilikinya.
Menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan toleransi kehidupan beragama,
perlindungan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia, menjaga persatuan dan kesatuan nasional atas dasar prinsip
pluralisme yang konstruktif.
20. Pancasila sbg Solusi Keberagaman
Keragaman dlm
Keyakinan
Keragaman dlm
Kehidupan Sosial
Keragaman dlm
Kehidupan Ekonomi
Keragaman dlm
Kehidupan Bernegara
Keragaman dlm
Berdemokrasi
21. Kompetensi SK Berbasis Pancasila - 1
NO KOMPETENSI SK DESKRIPSI KOMPETENSI
1
Mengelola keragaman dalam
hubungan antar umat beragama
dan penganut kepercayaan
Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang
menuntun pada penghormatan thd hak berkeyakinan dan kerjasama antar
pemeluk agama/kepercayaan dalam semangat kerukunan.
2
Mengelola keragaman dalam
hubungan interpersonal dan
kehidupan sosial kemasyarakatan
Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang
menuntun pada tumbuhnya kasih sayang dan tenggang rasa atas sesama,
sekaligus pengakuan thd persamaan derajat, persamaan hak, dan
kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku,
keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna
kulit dan sebagainya.
3
Mengelola keragaman dalam
kehidupan berbangsa dan
bernegara
Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang
menuntun pada kerelaan berkorban untuk kepentingan dan keselamatan
bangsa dan negara, serta kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
Indonesia dalam tata pergaulan nasional maupun internasional.
22. Kompetensi SK Berbasis Pancasila - 2
NO KOMPETENSI SK DESKRIPSI KOMPETENSI
4
Mengelola keragaman dalam
penegakan demokrasi dan
permusyawaratan
Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang
menuntun pada pengambilan keputusan demi kepentingan bersama
berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh
semangat kekeluargaan, baik melalui secara langsung maupun melalui
mekanisme perwakilan.
5
Mengelola keragaman dalam
kehidupan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat
Kemampuan merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta perilaku yang
menuntun pada terbangunnya keseimbangan antara hak dan kewajiban
warga negara dalam pekerjaan dan melakukan kegiatan atau upaya dalam
rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
23. Kompetensi SK Berbasis Pancasila
NO LEVEL JABATAN
LEVEL SUBSTANSI KOMPETENSI
PERILAKU PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
1 JPT UTAMA √ √ √
2 JPT MADYA √ √ √
3 JPT PRATAMA √ √ –
4 ADMINISTRASI √ √ –
5 PENGAWAS √ √ –
6 FUNGSIONAL √ √ –
24. Referensi
Iman B. Prasojo, 2015, Perumusan Kompetensi Sosial-budaya Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi,
bahan paparan.
Malory Nye, What is Multiculturalism? http://www.slideshare.net/MaloryNye/malory-nye-introduction-
to-multiculturalism?qid=ff6fa740-1ea0-4ae9-bb3c-
51de279263c9&v=default&b=&from_search=4
Tommy Lumby, 2015, Multiculturalism in the UK, http://www.slideshare.net/tlumby/multiculturalism-in-
the-uk?qid=b677801c-cb13-44e1-81ef-9d45deec78da&v=qf1&b=&from_search=3
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2015, Pengembangan Kompetensi Sosio Kultural
Aparatur Sipil Negara Pemprov. DKI Jakarta, bahan paparan.
Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2015, Penyusunan Standar Kompetensi Aparatur Sipil
Negara di Pemerintah Daerah dalam Menghadapi ASEAN Economic Community, Jakarta: LAN.