Ujian Tertutup Disertasi S3 pada Program Pacsasarjana, Pendidikan Doktor (S3) Administrasi Publik UGM Yogyakarta Tri Widodo W. Utomo 07/264426/SMU/493 Yogyakarta, 30 April 2015

1. RelevansiRelevansiRelevansiRelevansi DekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasi di Era Desentralisasi:di Era Desentralisasi:di Era Desentralisasi:di Era Desentralisasi:
Studi Efektivitas Pengelolaan DekonsentrasiStudi Efektivitas Pengelolaan DekonsentrasiStudi Efektivitas Pengelolaan DekonsentrasiStudi Efektivitas Pengelolaan Dekonsentrasi
Bidang SosialBidang SosialBidang SosialBidang Sosial
Ujian Tertutup Disertasi S3 pada Program Pacsasarjana,
Pendidikan Doktor (S3) Administrasi Publik
UGM Yogyakarta
Tri Widodo W. Utomo
07/264426/SMU/493
Yogyakarta, 30 April 2015

2. Disertasi ini menganalisis relevansi dekonsentrasi dalam mendukung
kepentingan pusat di daerah, ditelaah dari aspek efektivitas
pengelolaan dekonsentrasi.
Argumen pokok dari disertasi ini adalah bahwa efektivitas pengelolaan
dekonsentrasi akan menentukan relevansi dekonsentrasi dalam sistem
penyelenggaraan pemerintahan yg terdesentralisasi.
Temuan utama dari disertasi ini adalah bahwa secara KONSEPTUAL
dekonsentrasi masih sangat relevan, namun pada tahap
IMPLEMENTASI-nya relevansi dekonsentrasi melemah akibat tidak
efektifnya pengelolaan asas dekonsentrasi dalam penyelenggaran
pemerintahan.
TentangTentangTentangTentang DisertasiDisertasiDisertasiDisertasi IniIniIniIni …………

3. 5555 DimensiDimensiDimensiDimensi menilaimenilaimenilaimenilai RelevansiRelevansiRelevansiRelevansi DekonDekonDekonDekon
Relevansi
Dekon
1.
Program
2.
Anggaran
3.
Kelemba
gaan
4.
Perenca-
naan
5.
Regulasi

4. TumpangTumpangTumpangTumpang TindihTindihTindihTindih ProgramProgramProgramProgram DekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasi
Antara Program
Dekonsentrasi dengan
Program yang dilaksanakan
sendiri oleh Kementerian
Antara Program
Dekonsentrasi dengan
Program Provinsi
Antara Program
Dekonsentrasi Kemensos
dengan Program Dekon
Kementerian lain
Antara Program
Dekonsentrasi dengan
Program Tugas
Pembantuan
Overlap di tingkat Pusat Overlap di tingkat Daerah
Temuan Aspek Pemrograman:

5. Trend penurunan dana dekonsentrasi sosial, sementara sektor sosial
bukan prioritas pembangunan di Kalteng
o kemampuan rendah dalam membangun kinerja;
o mengandalkan sumber lain (CSR).
Ketergantungan daerah thd dana dekonsentrasi APBD Kalteng untuk
bidang sosial < dana dekonsentrasi sosial (2014)
o dana dekon menjadi sumber utama pembangunan daerah meleset dari
filosofi dasar dekonsentrasi untuk membiayai kepentingan pusat di daerah.
Anomali: dana dekon turun namun TP meningkat; besarannya
berimbang
o kedudukan gubernur selaku wakil pemerintah lebih tepat didukung dengan dana
dekon, bukan dana TP.
o dana TP yang semestinya fokus di kab./kota menjadi kurang efektif.
InefektivitasInefektivitasInefektivitasInefektivitas AnggaranAnggaranAnggaranAnggaran DekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasi
Temuan Aspek Penganggaran:

6. Kemensos masih memiliki “Instansi Vertikal”, yakni UPT berbentuk
Balai atau Panti.
o Balai / Panti tidak menerima pelimpahan wewenang;
o Mereka tidak dibiayai dari dana dekonsentrasi, melainkan dari DIPA yang
dikelola sendiri oleh Kemensos;
o Dana dekon justru dikelola Dinas Sosial yang merupakan SKPD.
Perangkat dekon sbg amanat PP No. 23/2011 tidak terbentuk
karena dianggap kurang bermanfaat. Daerah memilih
mengoptimalkan kelembagaan yang ada (SKPD) untuk
menjalankan tugas dekon.
KerancuanKerancuanKerancuanKerancuan KelembagaanKelembagaanKelembagaanKelembagaan DekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasi
Temuan Aspek Kelembagaan:

7. Perencanaan bersifat formalitas dan business as usual.
o Tidak didahului dengan identifikasi kepentingan pusat di setiap provinsi;
o Tidak ada analisis kebutuhan program dan pembiayaan dekon;
o Daerah hanya aktif turut membahas rencana namun tidak mengusulkan;
o Musrenbangsos setiap pertengahan tahun tidak melibatkan gubernur
secara langsung, pembahasan hanya di level Dinas;
o Program dekon lebih mencerminkan wants dari pada needs (Teras
Narang).
Kurang didukung instrumen monitoring & evaluasi yg komprehensif
terhadap kemanfaatan dekon dan kebutuhan untuk pengembangan
selanjutnya perencanaan menjadi siklus rutin belaka.
InefektivitasInefektivitasInefektivitasInefektivitas PerencanaanPerencanaanPerencanaanPerencanaan DekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasi
Temuan Aspek Mekanisme Perencanaan:

8. Fungsi pemerintah pusat (Kemensos) untuk menyediakan
NSPK sudah baik, namun aspek implementasi masih kurang
tergarap (supervisi, pembinaan, fasilitasi).
Permensos tentang pelimpahan kewenangan tidak
menegaskan secara eksplisit daftar urusan, kewenangan,
atau program yang dilimpahkan.
Ada kekeliruan yuridis yang fatal karena pelimpahan
kewenangan bukan kepada gubernur selaku wakil
pemerintah, melainkan kepada SKPD.
NSPKNSPKNSPKNSPK DekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasi
Temuan Aspek Regulasi:

9. KesimpulanKesimpulanKesimpulanKesimpulan &&&& RekomendasiRekomendasiRekomendasiRekomendasi
Kesimpulan
• Dekonstruksi
dekonsentrasi;
• Relevansi
dekonsentrasi.
Rekomendasi
• Redefinisi dekonsentrasi;
• Redefinisi “kepentingan pusat”;
• Dekon memperkuat prinsip
subsidiaritas;
• Keseimbangan dekon, desen
(devolusi), dan delegasi;
• Penguatan kapasitas daerah.

10. Kelemahan implementasi dekonsentrasi mengakibatkan
terjadinya proses dekonstruksi dekonsentrasi, dimana
praktek dekonsentrasi di tanah air telah menyimpang dari
definisi teoretik dan praktek internasional;
Awal mula kekacauan dalam praktek dekonsentrasi didahului
tidak ada / tidak jelasnya identifikasi kepentingan pusat di
daerah.
DekonstruksiDekonstruksiDekonstruksiDekonstruksi DekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasi
Kesimpulan 1:

11. Sebagai asas dalam penyelenggaraan pemerintahan,
dekonsentrasi tetap relevan;
Praktek pengelolaan dekonsentrasi saat ini telah melemahkan
kadar relevansi dekon;
Dengan kondisi seperti saat ini, program dan anggaran dekon
lebih efektif jika diintegrasikan dengan program desen.
Untuk meningkatkan kadar relevansinya, diperlukan upaya
komprehensif untuk merekonstruksi dekonsentrasi.
RelevansiRelevansiRelevansiRelevansi DekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasi
Kesimpulan 2:

12. Dikembalikan pada definisi internasional:
o Pelimpahan wewenang kepada aparat pusat di daerah;
o Konsep kewilayahan, geografis, atau lokasional melahirkan field
administration.
Berlaku terutama untuk urusan absolut pemerintah pusat;
Untuk urusan konkuren (Kementerian teknis) dapat menjalankan asas
dekonsentrasi hanya untuk menjamin terlaksananya kepentingan
pusat di daerah.
Perlu adanya pelimpahan wewenang yang jelas,
Anggaran harus masuk dalam skema anggaran dekon,
Kelembagaan pelaksana (UPT, Balai, dll) dapat berskala 1 provinsi
(integrated prefectoral system) atau lintas provinsi (non-integrated).
RedefinisiRedefinisiRedefinisiRedefinisi ““““DekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasiDekonsentrasi””””
Rekomendasi Rekonstruksi Dekon 1:

13. Mendorong perubahan/pembaharuan dalam business prosess
urusan pemerintahan tertentu,
Mengembangkan atau menyebarluaskan inovasi atau best
practices dalam pelayanan publik sektor tertentu,
Menekan defisiensi kompetensi aparatur dalam tugas tertentu,
Mengurangi kesenjangan pendapatan/kapasitas antar kelompok
dalam masyarakat melalui program intervensi tertentu,
Meningkatkan tingkat kepercayaan dan dukungan rakyat kepada
pemerintah dalam kasus tertentu.
RedefinisiRedefinisiRedefinisiRedefinisi ““““KepentinganKepentinganKepentinganKepentingan NasionalNasionalNasionalNasional”””” sbgsbgsbgsbg FokusFokusFokusFokus
DekonDekonDekonDekon ((((DekonDekonDekonDekon bukanbukanbukanbukan PemUmPemUmPemUmPemUm;;;; DekonDekonDekonDekon bersifatbersifatbersifatbersifat FungsionalFungsionalFungsionalFungsional))))
Rekomendasi Rekonstruksi Dekon 2:

14. Program / anggaran dekon dialokasikan untuk tujuan tertentu:
memacu inovasi daerah, sebagai insentif bagi daerah (provinsi)
yg mampu memenuhi standar pusat, mengurangi kesenjangan
antar daerah, menutup celah fiskal, dst.
Model subsidiaritas ini bisa menjadi pengganti model alokasi
dana dekon K/L menetapkan target kinerja tertentu,
ditawarkan ke provinsi. Provinsi yang berpartisipasi /
berkontribusi dan mampu mencapai target K/L akan
mendapatkan insentif dari skema subsidiaritas.
DekonDekonDekonDekon memperkuatmemperkuatmemperkuatmemperkuat prinsipprinsipprinsipprinsip SubsidiaritasSubsidiaritasSubsidiaritasSubsidiaritas
Rekomendasi Rekonstruksi Dekon 3:

15. 3 bentuk desentralisasi administratif Rondinelli: dekonsentrasi,
devolusi, delegasi perlu aktualisasi dalam konteks hubungan
Pusat-Daerah di Indonesia.
K/L melimpahkan urusan sektor (diluar urusan absolut) bukan
kepada instansi vertikal, melainkan kepada SKPD.
Selaku delegataris, SKPD harus mempertanggungjawabkan tugas
delegasi kepada delegan melalui gubernur (selaku wakil
pemerintah).
KeseimbanganKeseimbanganKeseimbanganKeseimbangan DekonDekonDekonDekon,,,, DesenDesenDesenDesen ((((DevolusiDevolusiDevolusiDevolusi),),),), dandandandan DelegasiDelegasiDelegasiDelegasi
Rekomendasi Rekonstruksi Dekon 4:

17. Siap menerima transfer / pelimpahan urusan yang lebih luas.
Memiliki orientasi pembangunan yang komprehensif sehingga
tidak menimbulkan problem kesenjangan antar sektor;
Kapasitas perencanaan untuk mencegah inefektivitas / inefisiensi
baru;
Kemampuan teknis dan manajerial agar tidak menimbulkan
malpraktek administrasi.
PenguatanPenguatanPenguatanPenguatan KapasitasKapasitasKapasitasKapasitas DaerahDaerahDaerahDaerah
Rekomendasi Rekonstruksi Dekon 5:

18. TerimaTerimaTerimaTerima KasihKasihKasihKasih
Mohon arahan dan bimbingan …
Yogyakarta, 30 April 2015