Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (18)
Similaire à BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Similaire à BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA (20)
Plus de afrays iwd
Plus de afrays iwd (20)
Dernier
Dernier (13)
BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA
- 2. PMK NOMOR 228/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK NOMOR 254/PMK.05/2015 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Pencairan bantuan sosial dalam bentuk uang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bantuan sosial dalam bentuk uang dicairkan secara langsung dari Kas Negara ke rekening kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Pencairan dana bantuan sosial ke rekening kelompok masyarakat atau lembaga nonpemerintah dapat dilakukan secara sekaligus.
- 3. Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri
- 4. Proses Pencairan Belanja Bansos Uraian PA KPA PPK PPSPM KPPN Menyusun pedoman umum pengelolaan dan pertanggung jawaban Belanja Bantuan Sosial menetapkan petunjuk teknis pengelolaan Belanja Bansos Proses seleksi Penetapan penerima bansos Pengesahan penetapan bansos Penyusunan SPP Penerbitan SPM Penerbitan SP2D dan disampaikan ke BO I Pedum Juknis Seleksi SK SPP SK SPM SP2D 1 2 3 4 5 6 7 8
- 5. A. Pencairan dana Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan dalam bentuk uang dilaku kan melalui pembayaran langsung (LS): 1) dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening penerima bantuan sosial pada bank/pos; atau 2) dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Bank/Pos Penyalur. Pencairan dana Belanja Bantuan Sosial disalurkan kepada penerima bantuan sosial dengan cara: a. pemindahbukuan dari rekening Bank/Pos Penyalur ke rekening penerima bantuan sosial; atau b. pemberian uang tunai dari rekening Bank/Pos Penyalur kepada penerima bantuan sosial oleh petugas Bank/Pos Penyalur.
- 6. B. Penyaluran barang dan/atau jasa yang pengadaannya menggunakan dana Belanja Bantuan Sosial kepada penerima bantuan sosial dilakukan oleh: 1) PPK; atau 2) Penyedia barang dan/atau jasa sesuai kontrak.
- 7. Penyetoran dan Pembayaran Kembali Dana Belanja Bantuan Sosial PPK melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial yang disampaikan oleh Bank/Pos Penyalur Dalam hal hasil penelitian terdapat dana Belanja Bantuan Sosial yang belum tersalurkan sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama, PPK menerbitkan surat perintah penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial ke Rekening Kas Umum Negara. Penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). SSPB dilampiri dengan daftar nama penerima bantuan sosial yang tidak tersalurkan.
- 8. Penyetoran dan Pembayaran Kembali Dana Belanja Bantuan Sosial Setoran dana Belanja Bantuan Sosial dibukukan sebagai pengembalian belanja sebesar nilai setoran dana Belanja Bantuan Sosial pada fungsi, subfungsi, program, kegiatan, output, dan jenis belanja yang sama sebagaimana yang tercantum dalam SSPB. Dalam hal penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial tidak dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang dilampiri dengan daftar nama penerima bantuan sosial. Penyetoran dana Belanja Bantuan Sosial dan bunga/jasa giro yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial, surat setorannya dibuat secara terpisah.
- 9. Penyetoran dan Pembayaran Kembali Dana Belanja Bantuan Sosial Pembayaran kembali atas setoran dana yang tidak tersalurkan hanya dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Mekanisme pembayaran kembali setoran dana Belanja Bantuan Sosial diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- 11. PMK NOMOR 178/PMK.05/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK NOMOR 190/PMK.05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA Pasal 43 (5) : UP dapat diberikan untuk pengeluaran- pengeluaran: a. Belanja Barang; b. Belanja Modal; dan c. Belanja Lain-lain. (5a) UP yang diajukan berupa: a. UP tunai; dan/atau b. UP kartu kredit pemerintah.
- 12. PMK NOMOR 105/PMK.05/2013 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Pasal 4 (2) : Menteri Keuangan bertindak selaku PA atas Anggaran Penanggulangan Bencana yang dialokasikan pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain
- 13. Mekanisme Pembayaran (1) (2) (3) (4) (5) Dalam rangka penanganan bencana pada tahap keadaan darurat bencana disediakan dana berupa Dana Siap Pakai (on call). Pasal 24 Dana Siap Pakai (on call) disediakan dalam bentuk UP pada BNPB . UP dapat diajukan sebesar alokasi anggaran DIPA BNPB yang disediakan untuk Dana Siap Pakai (on call). Dalam rangka pencairan Dana Siap Pakai (on call), KPA mengajukan permintaan UP kepada KPPN. UP dibayarkan kepada Bendahara Pengeluaran BNPB PMK NOMOR 105/PMK.05/2013
- 14. Pasal 29 Dalam hal Dana Siap Pakai (on call) digunakan oleh BNPB, pembayaran atas UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima/penyedia barang/jasa
- 15. Terima Kasih
Notes de l'éditeur
- Karena keterbatasan sumber, kami mengambil salah satu contoh yaitu MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA