UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan penegakan hukum. UU ini menggunakan berbagai instrumen seperti KLHS, tata ruang, baku mutu, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, dan instr

1. UU NO. 32 TAHUN
2009 TENTANG
PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

2. Disusun Oleh :
 Ardo Yoga P 8111413139
 Daniel Octaviano 8111413141
 Kunta Anjana 8111413144
 Arief Hidayat 8111413145
Wahyu Multi 8111413147
 Syifa Arum Dewanti 8111413148
 Fatkhul Rifki 8111413150
Wahyu Nur Dwi 8111413155

3. LINGKUNGAN HIDUP
Lingkungan hidup adalah kesatuan
ruang dengan semua benda, daya, keadaan,
dan makhluk hidup termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteran manusia serta makhluk hidup
lainnya.

4. Sedangkan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup didefinisikan sebagai upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,
pemanfatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan dan penegakan hukum.

5. PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP
Pengedalian pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini
terdiri dari 3P:
-pencegahan,
-penanggulangan
-pemulihan
3P tersebut menerapkan berbagai instrumen

6. Instrumen pencegahan
pencemaran dan / atau kerusakan
lingkungan hidup terdiri atas :
 KLHS
 Tata ruang
 Baku mutu
 Kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup
 AMDAL
 UKL, UPL
 Perizinan
 Instrumen ekonomi
lingkungan hidup
 Peraturan perundang –
undangan berbasis
lingkungan hidup
 Anggaran berbasis
lingkungan hidup
 Analisis risiko
 Audit lingkungan hidup, dan
 Instrument lain sesuai
dengan kebutuhan dan / atau
perkembangan ilmu
pengetahuan.

7. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program (Ps. 1 Ayat 10 UU No. 32 Th. 2009)
3 PRINSIP PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
DEMOKRATIS
KEADILAN
KEBERLANJUTAN

8. TUJUAN KLHS
 KLHS BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN BAHWA
PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TELAH MENJADI DASAR DAN TERINTEGRASI
DALAM PEMBANGUNAN.
 KLHS JUGA DIGUNAKAN UNTUK
MERENCANAKAN DAN MENGEVALUASI
KEBIJAKAN, RENCANA DAN/ATAU PROGRAM
AGAR DAMPAK DARI LINGKUNGAN YANG
TIDAK DIHARAPKAN DAPAT DIMINIMALKAN
 SEDANGKAN DALAM KEBIJAKAN, RENCANA,
DAN/ATAU PROGRAM YANG MENIMBULKAN
DAMPAK DAN/ATAU RISIKO NEGATIF
TERHADAP LINGKUNGAN.
Sumber : www.klhsindonesia.org

9. Dalam penjelasan tersebut KLHS memiliki sejumlah manfaat
antara lain :
 Merupakan instrumen proaktif dan sarana pendukung
pengambilan keputusan,
 Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang
baru melalui pengkajian sistematis dan cermat atas opsi
pembangunan yang tersedia,
 Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih
sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih
tinggi,
 Mencegah kesalahan investasi dengan berkat teridentifikasinya
peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak dini

10.  Tata pengaturan (governance) yang lebih baik berkat
keterlibatan para pihak (stakeholders) dalam proses
pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan
partisipasi
 Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan
hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan
berkelanjutan,
 Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik,
berbagi pemanfaatan sumberdaya alam, dan menangani
masalah kumulatif dampak lingkungan.

11. Contoh Program :
A. Rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka
panjang, dan rencana pembangunan jangka menengah,
baik dalam tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/
kota.
B. Kebijakan rencana dan/atau program yang berpotensi
menimbulkan dampak risiko lingkungan hidup.

12. TATA RUANG
Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya Land
use adalah wujud struktur ruang dan pola ruang
disusun secara nasional, regional dan lokal

13. Tata Ruang terdapat di dalam Pasal 19 ayat (1)
dan (2) Undang – undang No. 32 Tahun
2004 yang berisi :
 Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan
keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang
wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
 Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud di
dalam ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung
dan daya tamping lingkungan hidup.

14. BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP
Baku mutu lingkungan hidup adalah
ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat,
energi, atau komponen yang ada atau harus
ada dan/atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya dalam suatu
sumber daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.

15. (Pasal 20 ayat (1) ). Baku mutu lingkungan hidup ini terdiri dari
beberapa macam yang meliputi :
a. Baku mutu air
b. Baku mutu air limbah
c. Baku mutu air laut
d. Baku mutu udara ambient
e. Baku mutu emisi
f. Baku mutu gangguan
g. Baku mutu lain sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

16. KRITERIA BAKU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Kriteria baku kerusakan
ekosistem
Kriteria baku akibat
perubahan iklim

17. Kriteria Baku Kerusakan
Ekosistem
 Kriteria baku kerusakan
tanah untuk produksi
biomassa
 Kriteria baku kerusakan
terumbu karang
 Kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup yang
berkaitan tentang
kebakaran hutan/lahan
 Kriteria baku kerusakan
mangrove
 Kriteria baku kerusakan
padang lamun
 Kriteria baku kerusakan
gambut
 Kriteria baku kerusakan
karst
 Kriteria baku kerusakan
ekosistem lainnya dengan
perkembangan ilmu
pengetahuan & teknologi

18. Kriteria baku akibat perubahan iklim
 Kenaikan temperature
 Kenaikan muka air laut
 Badai, dan
 Kekeringan

19. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan)
Kajian mengenai
dampak besar dan penting
suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.

20. Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha
atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara
berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup.
Dengan melalui studiAMDAL diharapkan usaha dan/atau
kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola
sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif
dan memaksimalkan dampak positip terhadap lingkungan hidup.

21. Hal-hal penting baru yang terkait dengan AMDAL yang
termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009, antara lain:
 AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen
pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat
kompetensi penyusun dokumen AMDAL;
 Komisi penilaiAMDAL Pusat, Propinsi, maupun kab/kota
wajib memiliki lisensiAMDAL;
 Amdal dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk
penerbitan izin lingkungan;
 Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur,
bupati/walikota sesuai kewenangannya.

22. Selain ke - 5 hal tersebut di atas, ada pengaturan yang tegas yang
diamanatkan dalam UU No. 32 Tahu 2009, yaitu dikenakannya
sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran bidangAMDAL.
Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi tersebut, yaitu:
 Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa
memiliki izin lingkungan;
 Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL
tanpa memiliki sertifikat kompetensi;
 Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan
yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAl atau UKL-UPL.

23. UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan
Lingkungan dan Upaya
Pemantauan Lingkungan)
Upaya Pengelolaan (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan
dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
oleh penanggung jawab usaha dan/kegiatan.
UKL dan UPL terdapat didalam Pasal 34 dan 35
Undang – undang No. 32 Tahun 2009

24. Perizinan
Perizinan lingkungan adalah sarana yuridis
administrasi untuk mencegah dan menanggulangi
(pengendalian) pencemaran lingkungan. Jenis dan
prosedur perizinan lingkungan masih beraneka ragam,
rumit dan sukar ditelusuri, sehingga menjadi hambatan
bagi kegiatan dunia industri
.

25. Melalui perizinan, seorang warga negara diberikan suatu
perkenaan untuk melakukan sesuatu aktivitas yang semestinya
dilarang. Ini berarti, yang esensial dari perijinan adalah larangan
suatu tindakan, kecuali diperkenakan dengan izin. Dengan
demikian, ketentuan-ketentuan perizinan mutlak dicantumkan
keluasan perkenaan yang dapat diteliti batas-batasnya bagi setiap
kegiatan.
Mengenai Perizinian, ada didalam Pasal 36, 37, 38, 39,
40, dan 41 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009

26. INSTRUMEN EKONOMI
LINGKUNGAN HIDUP
Instrumen ekonomi terdiri dari:
 Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan
ekonomi
 Instrumen pendanaan lingkungan hidup
 Insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup

27. Instrumen perencanaan pembangunan
dan kegiatan ekonomi:
 Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik
regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam
dan kerusakan lingkungan hidup;
 Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar
daerah;
 Internalisasi biaya lingkungan hidup. (Pasal 43)

28. Instrumen pendanaan lingkungan hidup
 Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan
pemulihan lingkungan hidup;
 Dana amanah/bantuan untuk konservasi. (Pasal 43)

29. Insentif dan/atau disinsentif lingkungan
hidup
 Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal
yang ramah lingkungan hidup;
 Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah
dan/atau emisi;
 Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 Pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup;
 Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. (Pasal 43)

30. Kelebihan UU No.32/2009
Adanya penguatan yang terdapat
dalam undang-undang ini tentang prinsip-prinsip
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan yang didasarkan pada tata
kelola pemerintahan yang baik karena
dalam setiap proses perumusan dan
penerapan instrument pencegahan
pencemaran dan / atau kerusakan
lingkungan hidup serta penanggulangan
dan penegakan hukum mewajibkan
pengintegrasian aspek transparasi,
partisipasi, akuntabilitas dan keadilan

31. Kelemahan UU No.32/2009
 Tingkat pengetahuan masyarakat dalam
memahami Undang-Undang sangat kurang
 UUPPLH yang sangat bernuansa ilmiah dan
akademis sehingga hanya akan mampu dipahami
oleh komunitas rasional
 UUPPLH ini tidak mencantumkan sanksi apapun
bagi pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak
melakukannya.