@Universitas Quality

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan sistem hukum di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum Civil Law atau sistem Eropa
Kontinental. Hal ini disebabkan karena Indonesia terlalu lama dijajah oleh Belanda yang kemudian menerapkan
sistem hukum Eropa dengan asas konkordansi di Hindia Belanda sebagai Negara jajahannya. Bahkan hingga kini
setelah lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, masih banyak ketentuan hukum peninggalan Belanda yang
masih digunakan sebagai hukum positif. Sebagai contoh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan HIR (Het
Herziene Inlands Reglement atau Hukum Acara Perdata) yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum civil Law,
yaitu mengutamakan kodifikasi hukum dan Undang-undang/hukum tertulis sebagai sumber hukum utama untuk
menjamin asas legalitas dan kepastian hukum. Namun praktek seiring dengan perjalanan waktu, terutama setelah
adanya pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, nampaknya penerapan sistem
hukum Civil Law di Indonesia mulai mengalami pergeseran. Terlebih setelah adanya akademisi maupun praktisi
hukum dari Indonesia yang belajar hukum di nagara-negara yang menganut sistem Common Law seperti Inggris dan
Amerika. Dari sini timbul kesadaran akan pentingnya mempelajari perbandingan sistem hukum untuk memperoleh
pemahaman yang komprehensif tentang sistem hukum yang ada di dunia secara global guna memperoleh manfaat
internal yaitu mengadopsi hal-hal positif guna pembangunan hukum nasional. Maupun manfaat eksternal yaitu dapat
mengambil sikap yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang berbeda system
hukumnya. Pergeseran itu antara lain mulai diakuinya sumber hukum Juriprudensi, yaitu putusan hakim (judge made
law) yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Hakim-hakim di Indonesia. Padahal menurut sistem Civil Law sumber
hokum utama adalah Undang-undang dan Hakim tidak terikat oleh putusan hakim sebelumnya meskipun dalam
perkara yang sama. Contoh terbaru adalah diikutinya jurisprudensi putusan Mahkamah Agung tentang
diperbolehkannya Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali dalam kasus Joko S.Candra. Sedangkan
UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP secara tegas menyatakan upaya hukum PK hanya dapat diajukan oleh
terpidana atau ahli warisnya.
Sistem peradilan di suatu negara masing-masing dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara
tersebut. Menurut Eric L. Richard, sistem hukum utama di dunia adalah sebagai berikut :
1. Civil Law, hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Sistem ini berasal dari hukum Romawi
(Roman Law) yang dipraktekkan oleh negara-negara Eropa Kontinental, termasuk bekas jajahannya.
2. Common Law, hukum yang berdasarkan custom.kebiasaaan berdasarkan preseden atau judge made law.
Sistem ini dipraktekkan di negara-negara Anglo Saxon, seeprti Inggris dan Amerika Serikat.
3. Islamic Law, hukum yang berdasarkan syariah Islam yang bersumber dari Al Qur‟an dan Hadits.
4. Socialist Law, sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara sosialis.
5. Sub-Saharan Africa Law, sistem hukum yang dipraktekkan di negara Afrika yang berada di sebelah selatan
Gunung Sahara.
6. Far Fast Law, sistem hukum Timur jauh – merupakan sistem hukum uang kompleks yang merupakan
perpaduan antara sistem Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam sebagai basis fundamental
masyarakat.
B. Landasan Hukum
1. UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP
2. 24 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
3. UU no.14 tahun 1970 jo. pasal 24 dan 25 UUD
C. Tujuan
1. Membandingkan system Peradilan Pidana di Indonesia dengan system peradilan Negara lain
2. Memahami Sistem Peradilan Juri
3. Memahami lebih dalam lagi Sistem Peradilan di Indonesia
1

2. BAB II
PEMBAHASAN
A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Perbandingan system peradilan Pidana Indonesia dengan Australia
Semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-
undang, sedangkan yang menduduki tempat yang tertinggi dalam sistem peradilan kita adalah Mahkamah Agung
sebagai pengadilan negara tertinggi.Pada dasarnya sistem hukum nasional Indonesia terbentuk atau dipengaruhi
oleh 3 sub-sistem hukum, yaitu :
1. Sistem Hukum Barat, yang merupakan warisan para penjajah kolonial Belanda, yang mempunyai sifat
individualistik. Peninggalan produk Belanda sampai saat ini masih banyak yang berlaku, seperti KUHP, KUHPerdata,
dsb.
2. Sistem Hukum Adat, yang bersifat komunal. Adat merupakan cermin kepribadiansuatu bangsa dan penjelmaan
jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad (Soerojo Wigdjodipuro, 1995 : 13).
3. Sistem Hukum Islam, sifatnya religius. Menurut seharahnya sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, Islam
telah diterima oleh Bangsa Indonesia
Ketika sebuah perkara sudah sampai di pengadilan negeri proses persidangannya adalah sebagai berikut:
Penentuan hari sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara. 1
Kejaksaan bertanggungjawab untuk meyakinkan terdakwa berada di pengadilan pada saat persidangan akan
dimulai. Maka kejaksaan wajib mengurus semua hal terkait dengan mengangkut terdakwa dari Lembaga
Permasyarakatan (penjara) ke pengadilan, dan sebaliknya pada saat persidangan selesai. Di Pengadilan Negeri
diadakan beberapa ruang tahanan khususnya untuk menahan tahanan sebelum dan sesudah perkaranya disidang.
Surat dakwaan yang menyatakan tuntutan-tuntutan dari kejaksaan terhadap terdakwa dibaca oleh jaksa.
Pada saat itu terdakwa didudukkan di bagian tengah ruang persidangan berhadapan dengan hakim. Kedua belah
pihak, yaitu Penuntut Umum (jaksa) dan Penasehat Hukum (pengacara pembela) duduk berhadapan di sisi kanan
dan kiri. Setelah dakwaan dibaca, barulah mulai tahap pemeriksaan saksi. Terdakwa berpindah dari posisinya di
engah ruangan dan duduk di sebelah penasehat hukumnya, jika memang dia mempunyai penasehat hukum. Jika
tidak ada, dialah yang menduduki kursi penasehat hukum itu.2
Penuntut Umum akan ditanyai oleh hakim, apakah ada saksi dan berapa saksi yang akan dipanggil dalam
sidang hari itu.3 Jika, misalnya ada tiga saksi yang akan dipanggil, mereka bertiga dipanggil oleh jaksa dan duduk di
bangku atau kursi berhadapan dengan hakim; kursi yang sama tadi diduduki oleh terdakwa. Kemudian hakim akan
menyampaikan beberapa pertanyaan kepada saksi masing masing. Yaitu adalah; nama, tempat kelahiran, umur,
1
Ketika diwawancarai oleh penulis Ketua Pengadilan Mataram Suryanto SH, MHum, mengatakan di Pengadilan
Negeri Mataram pada saat wawancara ada 11 hakim yang tersedia untuk ditugaskan menyidangkan perkara, padahal
seharusnya paling sedikit ada 15 hakim. Ketersediaan hakim ditentukan oleh Departemen Kehakiman kantor pusat
Jakarta, sehingga kebanyakan hakim yang ditugaskan ke suatu lokasi biasanya tidak berasal dari lokasi tersebut, dan
ditugaskan selama 3 tahun kemudian dimutasi ke tempat lain. Suryanto juga mengatakan bahwa terkadang jika ada
saksi atau terdakwa dari desa terpencil yang tidak dapat berbicara bahasa Indonesia, maka diperlukan juru bahasa
untuk menerjemahkan dari bahasa suku daerah ke bahasa Indonesia.
2
Sebetulnya ada banyak perbedaan secara fisik diantara sebuah ruang sidang di RI dan Australia, baik letakan saksi,
penuntut umum, pengacara maupun suasananya secara umum. Misalnya pada awal persidangan Ketua Majelis
menyuruh semua orang untuk mematikan atau mendiamkan telfon genggamnya. Padahal sering terdengar suara
telfon berbunyi dari bagian umum dan orang cepat keluar untuk mengangkat telfonnya! Di Australia setiap kali
orang ingin keluar atau masuk ruang sidang diharuskan menunduk kepada Hakim sebagai tanda kehormatan. Di
Indonesia, orang keluar-masuk ruangannya dengan sangat bebas tanpa memberi hormat kepada para hakim. Apalagi,
sering dilihat orang-orang yang ‘nongkrong’ diluar pintu terbuka ruang sidang, berbicara dengan teman, bahkan
tertawa iseng-iseng.
3
Dari observasi penulis di Pengadilan Negeri Indonesia dapat dikatakan bahwa dalam kasus yang lebih berat, atau
rumit bisa terjadi banyak saksi yang dipanggil sehingga suatu perkara akan berlanjut pada beberapa hari. Beda dari
proses di Australia, sering terjadi persidangan terpisah tersebut tidak dipersidangkan pada hari-hari berurutan, tetapi
beberapa saksi pada hari tertentu kemudian perkaranya ditunda selama beberapa hari sebelum mulai lagi. Biasanya
di Australia kalau bisa persidangan dilanjutkan pada hari berikutnya.
2

3. bangsa, agama, pekerjaan dan apakah mereka ada hubungan dengan si terdakwa. Kemudian si saksi sambil berdiri,
bersumpah sekalian dengan kata pengantar sesuai dengan agamanya, kemudian kata-kata berikut:
“Demi Tuhan saya bersumpah sebagai saksi saya akan menerangkan dalam perkara ini yang benar dan
tidak lain daripada yang sebenarnya.”
Sambil saksi bersumpah salah satu Panitera Pengganti akan mengangkat sebuah Al Quoran atau Kitab
Suci lainnya sesuai dengan agama mereka, di atas kepalanya. Menarik juga bahwa orang Hindu diberikan dupa yang
dipegang sambil bersumpah.Salah satu perbedaan terkait dengan hal ini adalah, semua saksi bersumpah pada saat
bersamaan, sedangkan di Australia setiap saksi akan bersumpah justru sebelum dia akan memberikan keterangan.
Setelah saksinya bersumpah, maka saksi pertama duduk di bangku di depan hakim, sedangkan yang lain disuruh
untuk keluar dari ruang persidangan. Itulah saatnya pemeriksaan saksi dimulai oleh Ketua Hakim. Ini juga merupakan
salah satu perbedaan besar di antara sistem persidangan di Australian dan RI. Di Australia peranan hakim dapat
disebut pasif. Padahal hakim di persidangan di Australia agak jarang akan bertanya langsung kepada saksi.
Sebaliknya di RI peranan hakim adalah sangat aktif. Dialah yang mulai dengan pertanyaannya terhadap saksi.
Bolehlah dia berlanjut dengan proses interogasinya sehingga dia puas dan pertanyaanya habis-habisan.4 Setelah
hakim selesai dengan pertanyaannya dia memberikan kesempatan kepada jaksa untuk memeriksa saksi, disusul
oleh penasehat hukum.
Pada akhir pemberian keterangan dari saksi masing masing, si terdakwa akan diberikan kesempatan untuk
menanggapi keterangan tersebut. Dalam perkara yang ditonton oleh penulis, Hakim akan menyimpulkan keterangan
yang telah diberikan dengan mengatakan misalnya:
“Kita semua telah mendengar saksi mengatakan bahwa pada tanggal 23 November kemarin dia membeli
narkotika dari anda dalam bentuk dua „pocket‟ ganja di rumah anda dan anda menerima uang sebanyak
Rp40,000. Bagaimana anda menganggap keterangan itu? Benar atau tidak benar, setuju atau tidak setuju?”
Kemudian terdakwa diperbolehkan untuk menyampaikan tanggapannya terhadap keterangan tersebut.
Setelah itu, saksi diminta untuk turun dari kursinya dan duduk di bagian umum di belakang. Proses ini berlanjut
sehingga semua saksi dari kejaksaan telah memberikan keterangannya. Kemudian penasehat hukum juga diberi
kesempatan untuk memanggil saksi yang mendukung atau membela terdakwa, dengan proses yang sama
sebagaimana digambarkan di atas. Setelah semua saksi memberikan keterangan, tahap pemeriksaan saksi selesai
dan perkara akan ditunda supaya jaksa dapat mempersiapkan tuntutannya. Tuntutan adalah sebuah rekomendasi
dari jaksa mengenai sanksi yang dimintai dari hakim. “Setelah itu giliran terdakwa atau penasehat hukumnya
membacakan pembelaanya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau
penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir.”5 Jika acara tersebut sudah selesai, ketua majelis menyatakan
bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Setelah itu para hakim harus mengambil keputusan. Keputusannya dapat
dijatuhkan pada hari itu juga atau hari lain, setelah dilakukan musyawarah terakhir diantara para hakim. Jika dalam
musyawarah tersebut para hakim tidak dapat mencapai kesepakatan, keputusan dapat diambil dengan cara suara
terbanyak. Oleh sebab itu selalu diharuskan jumlah hakim yang ganjil, yaitu tiga, lima ataupun tujuh hakim.
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Setelah memutuskan hal bersalah tidaknya, hakim harus menentukan soal sanksinya, berdasarkan tuntutan dari
jaksa dan anggapannya sendiri terhadap terdakwa. Tergantung pendapatnya, hakim dapat menjatuhkan pidana yang
lebih ringan ataupun lebih berat daripada tuntutan jaksa.
“Hakim harus menilai semua fakta-fakta. Misalnya dalam perkara pencurian, perbuatannya mungkin terbukti, tetapi
hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak melakukannya untuk berfoya-foya, melainkan untuk anaknya yang sakit.
4
Di salah satu kasus korupsi dimana terdakwa adalah mantan Gubernur NTB proses interogasi ini dari pihak hakim
(tiga hakim – Ketua Majelis didampingi oleh dua Anggota Hakim) berlanjut selama lebih dari tiga jam untuk satu
saksi. Barulah setelah itu pihak jaksa ataupun penasehat hukum diberikan kesempatan untuk memeriksa saksinya.
5
Andi Hamzah Op. Cit. Hal 282
3

4. Kalau begitu, dapat dia ringankan tuntutan dari Jaksa, misalnya dari sepuluh bulan, menjadi delapan bulan. Lagi
pula hakim dapat melebihi tuntutan dari jaksa...semuanya tergantung perbedaan persepsi.” 6
Demikianlah prosesnya hukum acara pidana secara garis besar sehingga terdakwa dibuktikan bersalah atau tidak
bersalah. Jika memang ia terbukti bersalah, apalagi dijatuhkan hukuman penjara7 maka ia akan dibawa ke Lembaga
Permasyarakatan untuk menjalani hukumannya. ada hukuman yang tersedia untuk hakim selain hukuman
penjara. Pasal 10 KUHP menjelaskan jenis jenis hukuman termasuk; hukuman mati, seumur hidup,
penjara, denda dan hukuman ringan, seperti pidana bersyarat dimana hukuman penjaranya tidak harus
dijalankan terlebih dahulu bilamana selama waktu yang disyaratkan oleh hakim dia tidak melakukan
kejahatan apapun, maka hukuman tersebut akan dihapus (di bahasa Inggris hukuman macam ini disebut
“suspended sentence”). Kemudian ada hukuman kurungan dimana terpidana masuk ke penjara pagi
tetapi diperbolehkan untuk pulang pada waktu malam hari, di Australia sama sekali tidak ada hukuman
sejenis ini
B. Sistem Peradilan Juri
Mengenal Sistem Peradilan Juri
The “Petit Jury” (atau “juri pengadilan”) mendengar bukti dalam pengadilan sebagaimana yang disampaikan
oleh pihak penggugat (pemohon) dan terdakwa (responden). Setelah mendengar bukti dan instruksi juri dari hakim,
kelompok pensiun ber musyawarah, untuk mempertimbangkan vonis. Mayoritas yang diperlukan untuk vonis
bervariasi. Dalam beberapa kasus harus dengan suara bulat, sementara di yurisdiksi yang lain mungkin mayoritas
atau super. Juri yang tidak dapat datang ke suatu putusan disebut sebagai juri menggantung. Ukuran juri bervariasi,
dalam kasus pidana biasanya ada 12 juri, meskipun Skotlandia menggunakan 15. Sejumlah negara yang tidak dalam
tradisi hukum Inggris umum memiliki kuasi-juri yang berbaring hakim atau juri dan hakim profesional sengaja
bersama-sama tentang kasus pidana.
Dalam kasus-kasus perdata banyak pencobaan membutuhkan hanya enam. Juri hampir tidak pernah
digunakan dalam kasus perdata di luar Amerika Serikat dan Kanada. negara lain dengan tradisi hukum umum
kadang menggunakan mereka dalam kasus pencemaran nama baik, dalam kasus yang melibatkan kekuatan domain
pemerintah terkemuka, dan dalam kasus dugaan melibatkan keyakinan salah. negara hukum Sipil umumnya tidak
menggunakan juri sipil. juri Sipil tersedia dalam teori di Amerika Serikat dan Kanada di hampir semua kasus di mana
satu-satunya obat dicari adalah uang ganti rugi, walaupun dalam prakteknya mereka hanya dicari dalam kasus-kasus
dolar besar.
Sebuah dewan juri, jenis juri sekarang terbatas hampir secara eksklusif pada yurisdiksi
pengadilan federal dan beberapa negara di Amerika Serikat, menentukan apakah ada cukup bukti untuk
persidangan pidana untuk maju. Grand juri melaksanakan tugas ini dengan memeriksa bukti yang
disampaikan kepada mereka oleh jaksa dan dakwaan menerbitkan, atau dengan menyelidiki dugaan
kejahatan dan menerbitkan presentments. Sebuah dewan juri secara tradisional lebih besar dari dan
dibedakan dari juri petit digunakan selama sidang, dengan setidaknya 12 juri.
Sistem Peradilan Amerika
Dalam hukum pidana di Amerika Serikat, dalam pengadilan federal dan dalam minoritas sistem pengadilan
negara, grand jury diselenggarakan untuk mendengar kesaksian saja dan bukti untuk menentukan apakah ada kasus
yang harus dijawab dan karenanya apakah terdakwa harus didakwa dan mengirimkan untuk diadili. Pada setiap
distrik pengadilan mana juri diperlukan, sekelompok warga memegang 16-23 penyelidikan atas keluhan kriminal yang
dibawa oleh jaksa dan memutuskan jika sidang adalah dijamin (berdasarkan standar yang menyebabkan
kemungkinan bahwa kejahatan tersebut dilakukan ada) , dalam hal surat dakwaan dikeluarkan. Secara umum,
ukuran juri cenderung menjadi lebih besar jika kejahatan yang diduga lebih serius. Jika dewan juri menolak surat
dakwaan yang diajukan itu dikenal sebagai “tagihan tidak”, jika mereka menerima untuk mendukung sebuah surat
dakwaan yang diajukan itu dikenal sebagai “tagihan yang benar”. Grand proses juri adalah mantan parte: hanya
4

5. jaksa bisa menunjukkan bukti kepada dewan juri dan terdakwa tidak diizinkan untuk menyajikan bukti mengurangi
atau bahkan untuk mengetahui kesaksian yang telah disampaikan kepada dewan juri, dan bukti desas-desus
diperbolehkan. Grand juri memilih untuk mendakwa dalam mayoritas kasus, dan jaksa tidak dilarang menyajikan
kasus yang sama untuk grand jury baru jika “RUU tidak” dikembalikan oleh juri grand sebelumnya. Sebuah dewan juri
khas menganggap kasus pidana baru setiap lima belas menit. Dalam beberapa yurisdiksi, selain mendakwa orang
untuk kejahatan, grand jury juga dapat mengeluarkan laporan tentang hal-hal yang mereka menyelidiki terpisah dari
dakwaan pidana yang menghasilkan, terutama ketika penyelidikan dewan juri melibatkan skandal publik. Secara
historis, juri kadang-kadang digunakan dalam hukum Amerika untuk melayani tujuan yang sama untuk sebuah komisi
penyelidikan.
Kedua III Pasal dari Konstitusi AS dan Perubahan Keenam mensyaratkan bahwa kasus pidana harus diadili
oleh juri, dan Amandemen keempatbelas berlaku mandat ini kepada negara-negara. Meskipun draft awal tidak
memerlukan juri untuk kasus perdata, ini menyebabkan kegemparan yang diikuti dengan Perubahan Ketujuh, yang
membutuhkan juri sipil dalam kasus di mana nilai dalam sengketa lebih besar dari dua puluh dolar. Namun, Ketujuh
Perubahan hak atas juri pengadilan sipil tidak berlaku di pengadilan negara bagian, di mana hak untuk juri secara
ketat masalah hukum negara. Tapi, dalam praktiknya, semua negara tapi. Louisiana, mempertahankan hak untuk
sebuah juri pengadilan di hampir semua sipil kasus di mana satu-satunya obat yang dicari adalah uang kerusakan
pada tingkat yang sama seperti percobaan juri diijinkan oleh Amandemen ke-7, meskipun kadang-kadang uji coba
juri tidak diperbolehkan dalam kasus-kasus klaim kecil. Juri sipil di Amerika Serikat adalah elemen penentu proses
dimana percobaan cedera pribadi ditangani di Amerika Serikat. Dalam prakteknya tindakan yang paling pidana di AS
diselesaikan dengan tawar-menawar pembelaan, dan hanya sekitar 2% dari kasus perdata pergi ke pengadilan,
dengan hanya sekitar setengah dari mereka uji coba yang dilakukan sebelum juri.
Pada tahun 1898 Mahkamah Agung menyatakan bahwa dewan juri harus terdiri dari setidaknya dua belas
orang, meskipun hal ini belum tentu diperpanjang untuk menyatakan uji coba juri sipil. Pada tahun 1970,
bagaimanapun, Mahkamah Agung memutuskan bahwa dua belas orang kebutuhan adalah ” kecelakaan sejarah “,
dan ditegakkan juri enam orang dalam kedua kasus pidana dan perdata. Ada kontroversi mengenai juri yang lebih
kecil, dengan pendukung menyatakan bahwa mereka lebih efisien dan lawan berdebat bahwa mereka menyebabkan
putusan berfluktuasi Dalam kasus kemudian,. Namun, pengadilan menolak penggunaan juri 5-orang dalam kasus-
kasus pidana. Juri melalui proses seleksi yang disebut voir mengerikan di mana pengacara pertanyaan juri dan
kemudian membuat “pemogokan ditaati” (hapus juri). Secara tradisional penghapusan juri tidak membutuhkan
pembenaran atau penjelasan, tapi tradisi ini telah ditantang oleh Mahkamah Agung. Sejak 1970-an “seleksi juri
ilmiah” telah menjadi populer.
Putusan juri yang bulat telah standar dalam hukum Barat. Standar ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung
pada tahun 1897, namun ditolak pada tahun 1972 dalam dua kasus pidana. Pada tahun 1999 lebih dari tiga puluh
negara bagian memiliki undang-undang yang memungkinkan kurang dari kebulatan suara dalam kasus perdata, tapi
Oregon dan Louisiana adalah negara hanya yang memiliki undang-undang yang memungkinkan kurang dari putusan
juri dengan suara bulat untuk kasus-kasus kriminal. Bila jumlah yang diperlukan juri tidak dapat menyepakati
keputusan (situasi kadang-kadang disebut sebagai juri menggantung), pembatalan sidang dinyatakan, dan kasus
bisa dicoba dengan yang baru dibentuk juri. Praktek ini umumnya adalah bahwa aturan juri hanya pada pertanyaan-
pertanyaan dari fakta di bersalah; pengaturan denda itu diperuntukkan bagi hakim. Ini belum diubah oleh keputusan
dari Mahkamah Agung AS seperti di Ring v. Arizona, 536 US 284 (2002), yang menemukan praktek Arizona, setelah
hakim memutuskan pada faktor-faktor yang memberatkan membuat terdakwa berhak untuk hukuman mati, untuk
inkonstitusional, dan pendiam bahwa keputusan untuk juri. Namun, di beberapa negara (seperti Alabama atau
Florida), keputusan akhir tentang hukuman yang dibuat oleh hakim, dan juri hanya memberikan rekomendasi yang
mengikat non. Hakim dapat menjatuhkan hukuman mati bahkan jika juri merekomendasikan hidup tanpa
pembebasan bersyarat.
Tidak ada format yang ditetapkan untuk pertimbangan juri, dan juri akan mengambil jangka waktu untuk
menyelesaikan ke membahas bukti. Pemilihan foreperson biasanya langkah pertama, meskipun untuk kasus yang
sangat pendek atau langsung, ini tidak mungkin terjadi sampai pengiriman putusan. Jika mandor dipilih di awal, dia
akan memimpin diskusi. Langkah pertama biasanya akan untuk mengetahui perasaan awal atau reaksi terhadap
kasus tersebut, yang mungkin dengan sebuah tayangan tangan, atau melalui pemungutan suara secara rahasia. Juri
kemudian akan berusaha untuk tiba pada suatu keputusan konsensus. Bursa pandangan yang disebabkan oleh
orang-orang yang berbeda pendapat dari konsensus akan udara isu yang terlibat dalam kasus ini, dan akibatnya poin
5

6. akan sering muncul dari percobaan yang tidak secara khusus dibahas selama itu. Hasil diskusi ini mungkin bahwa
satu interpretasi yang ditampilkan sebagai paling masuk akal, dan putusan yang demikian dicapai. Dalam kasus
perdata, juri bintik kecil menentukan kewajiban dan kerusakan juri berdasarkan instruksi yang diberikan oleh hakim.
Dalam kasus-kasus pidana, setelah itu ditentukan bahwa sebuah kasus akan dilanjutkan ke pengadilan, juri bintik
kecil yang terpisah (terbentuk dari juri petit) kemudian diselenggarakan untuk mendengar persidangan. Di beberapa
negara dan dalam kasus hukuman mati, tergantung pada hukum, juri ketiga atau lebih sering para juri yang sama,
akan menentukan apa hukuman yang harus atau merekomendasikan apa hukuman harus dalam fase penalti.
Biasanya, bagaimanapun, hukuman akan ditangani oleh hakim dalam sidang terpisah. Pada sidang hukuman, beban
pembuktian sekarang dominan bukti, bukan bukti tanpa keraguan dan desus diperbolehkan. Praktek ini memberikan
hakim kekuatan untuk mengubah temuan juri ketika menentukan sebuah kalimat.
Ketika digunakan sendiri istilah juri biasanya mengacu pada juri petit, bukan dewan juri. Juri dipilih dari
kolam juri yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu-biasanya dari satu hari hingga dua minggu-dari daftar warga
yang tinggal di yurisdiksi pengadilan. Daftar mungkin daftar pemilih (misalnya, daftar pemilih terdaftar di lokal
tersebut), orang yang memiliki SIM atau lainnya yang relevan data base. Ketika dipilih, menjadi anggota dari sebuah
kolam juri adalah, pada prinsipnya, wajib. Calon juri mengirimkan surat panggilan dan wajib muncul dalam sebuah
ruangan kolam renang juri yang ditetapkan pada tanggal yang ditentukan.
Namun, juri dapat dilepaskan dari kolam karena beberapa alasan termasuk sakit, komitmen sebelumnya yang tidak
bisa ditinggalkan tanpa kesulitan, perubahan alamat ke luar, perjalanan yurisdiksi pengadilan atau kerja ke luar
negeri pada saat tugas, dan lain-lain. Seringkali yurisdiksi membayar jumlah token untuk tugas juri dan mengeluarkan
banyak uang harian untuk menutupi biaya transportasi untuk juri. tempat kerja tidak bisa menghukum karyawan yang
melayani tugas juri. Pembayaran kepada juri bervariasi oleh yurisdiksi. Di Amerika Serikat untuk juri juri dipilih dari
kolam juri.
Pemilihan juri dari kolam juri terjadi ketika persidangan diumumkan dan nama-nama juri secara acak dipilih
dan dipanggil oleh petugas kolam juri. Tergantung pada jenis sidang-apakah orang 6 atau 12 orang juri diperlukan, di
Amerika Serikat-mana saja 15-30 calon anggota juri dikirim ke ruang sidang untuk berpartisipasi dalam voir
mengerikan, dan didefinisikan sebagai sumpah untuk berbicara kebenaran dalam pemeriksaan uji kompetensi juri,
atau di aplikasi lain, saksi. Setelah daftar calon juri telah berkumpul di ruang sidang panitera memberikan mereka
kursi di urutan nama mereka awalnya ditarik. Pada titik ini hakim sering akan meminta setiap calon anggota juri untuk
menjawab daftar pertanyaan umum seperti nama, pekerjaan, pendidikan, hubungan keluarga, waktu konflik untuk
panjang mengantisipasi sidang. Daftar ini biasanya ditulis dan jelas terlihat untuk membantu calon juri saraf dan
dapat mencakup beberapa pertanyaan unik yang berkaitan dengan persidangan tertentu. Pertanyaan-pertanyaan ini
untuk membiasakan para hakim dan pengacara dengan juri dan mengumpulkan bias, pengalaman, atau hubungan
yang dapat membahayakan pantas saja sidang.
Setelah setiap calon anggota juri telah menjawab pertanyaan umum batu tulis pengacara dapat mengajukan
pertanyaan tindak lanjut dari beberapa atau semua calon anggota juri. Setiap sisi dalam persidangan dialokasikan
sejumlah tantangan untuk menghilangkan calon anggota juri dari pertimbangan. Beberapa tantangan yang
dikeluarkan selama voir mengerikan sementara yang lain disajikan kepada hakim pada akhir voir mengerikan. Hakim
memanggil nama-nama calon juri anonim ditantang dan mereka kembali ke kolam renang untuk pertimbangan dalam
uji coba lainnya. Juri terbentuk, maka, dari calon juri yang tersisa dalam urutan nama mereka yang awalnya dipilih.
Setiap calon anggota juri tidak thusly impaneled kembali ke ruang kolam renang juri.
Ilmiah penelitian tentang perilaku juri di pengadilan Amerika non-kapital kejahatan pidana mengungkapkan
bahwa hasil juri muncul untuk melacak pendapat juri median, daripada pendapat pada juri ekstrim pada panel,
meskipun fakta bahwa juri diminta untuk membuat putusan dengan suara bulat di wilayah hokum. Dengan demikian,.
walaupun fakta bahwa juri harus membuat vonis dengan suara bulat, dalam praktek, dalam menjalankan
persidangan pabrik kriminal, mereka bersikap seolah-olah mereka beroperasi menggunakan aturan mayoritas suara
sistem.
Di Amerika Serikat setiap orang dituduh melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara
selama lebih dari enam bulan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengadilan yang oleh juri, yang muncul
di pengadilan federal dari Pasal Tiga dari Konstitusi Amerika Serikat, yang menyatakan sebagian, “The Trial dari
semua Kejahatan … harus dengan Juri, dan Ujian tersebut akan diselenggarakan di Negara dimana kata Kejahatan
6

7. harus sudah dilakukan “. Hak diperluas dengan Perubahan Keenam dengan Konstitusi Amerika Serikat, yang
menyatakan sebagian, “Dalam segala tuntutan pidana, terdakwa harus menikmati hak untuk mendapatkan
pengadilan yang cepat dan masyarakat, oleh juri yang tidak memihak negara dan kabupaten dimana kejahatan harus
sudah dilakukan. “Kedua ketentuan dibuat berlaku untuk negara-negara melalui Amandemen Fourteenth.
Kebanyakan negara konstitusi „juga memberikan hak persidangan oleh juri dalam masalah pidana yang lebih rendah,
meskipun sebagian besar telah membatalkan hak tersebut dalam tindak pidana yang dihukum dengan denda saja.
Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa jika penjara untuk enam bulan atau kurang, pengadilan oleh juri tidak
diperlukan, yang berarti suatu negara dapat memilih apakah atau tidak mengizinkan diadili oleh juri dalam kasus
tersebut [28] Menurut Peraturan Federal Acara Pidana,. jika terdakwa berhak untuk juri pengadilan, ia dapat
melepaskan hak untuk memiliki juri, tetapi baik pemerintah (penuntutan) dan pengadilan harus setuju dengan
pengabaian.
Dalam kasus Apprendi v. New Jersey, 530 US 466 (2000), dan Blakely v. Washington, 542 US 296 (2004),
Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa seorang terdakwa pidana memiliki hak untuk mendapatkan
pengadilan juri tidak hanya pada pertanyaan bersalah atau tidak bersalah, tetapi setiap fakta yang digunakan untuk
meningkatkan hukuman terdakwa melampaui batas maksimum yang diperbolehkan oleh undang-undang lain atau
pedoman hukuman. Ini batal prosedur di banyak negara dan pengadilan federal yang memungkinkan peningkatan
hukuman berdasarkan “yang dominan bukti”, di mana peningkatan dapat didasarkan pada temuan hakim sendiri.
Tergantung pada negara juri harus bulat baik untuk keputusan bersalah atau tidak bersalah. Sebuah hasil juri
tergantung pada rilis terdakwa, namun tuduhan terhadap terdakwa tidak dijatuhkan dan dapat dipulihkan jika negara
sehingga memilih.
Juri di beberapa negara bagian dipilih melalui pendaftaran pemilih dan daftar lisensi driver „. Sebuah formulir
dikirim ke juri calon untuk melakukan pra-kualifikasi mereka dengan meminta penerima untuk menjawab pertanyaan
tentang kewarganegaraan, kemampuan penyandang cacat, untuk memahami bahasa Inggris, dan apakah mereka
memiliki kondisi yang akan alasan mereka dari anggota juri. Jika mereka dianggap memenuhi syarat, panggilan
dikeluarkan. Hukum Inggris umum dan Konstitusi Amerika Serikat mengakui hak untuk mendapatkan pengadilan
yang menjadi juri kebebasan sipil fundamental atau hak sipil yang memungkinkan terdakwa untuk memilih apakah
harus dinilai oleh hakim atau juri.
Di Amerika, dipahami bahwa Juri biasanya mempertimbangkan bukti dan kesaksian untuk menentukan
pertanyaan-pertanyaan tentang fakta, sedangkan hakim biasanya aturan pada pertanyaan-pertanyaan hukum,
meskipun hakim dissenting kasus Mahkamah Agung Sparf et al. v. US 156 US 51 (1895), umumnya dianggap hal
penting mengenai hak dan kekuasaan juri, menyatakan: “Ini adalah keyakinan kami dalam dan diselesaikan,
dikonfirmasi dengan pemeriksaan kembali otoritas … bahwa juri, setelah masalah umum bersalah atau tidak
bersalah dalam kasus pidana, memiliki hak, serta kekuasaan, untuk memutuskan, sesuai dengan penilaian mereka
sendiri dan hati nurani, semua pertanyaan, apakah hukum atau fakta, terlibat dalam masalah itu. ” Juri penentuan
pertanyaan hukum, kadang-kadang disebut pembatalan juri, tidak dapat dibatalkan oleh hakim jika hal itu akan
melanggar perlindungan hukum terhadap bahaya ganda. [30] Walaupun hakim dapat membuang vonis bersalah jika
itu tidak didukung oleh bukti, ahli hukum tidak memiliki wewenang untuk mengesampingkan putusan yang
menguntungkan terdakwa.
Namun, tidak semua kasus yang memenuhi syarat untuk uji coba juri. Di sebagian besar negara bagian AS,
tidak ada hak untuk mendapatkan pengadilan juri dalam tindakan hukum keluarga tidak melibatkan terminasi hak
orangtua, seperti modifikasi perceraian dan hak asuh. Menyatakan sebelas memungkinkan juri dalam setiap aspek
litigasi perceraian (Colorado, Georgia, Illinois, Louisiana, Maine, Nevada, New York, North Carolina, Tennessee,
Texas dan Wisconsin). Sebagian besar dari batas tersebut hak untuk juri untuk mencoba hal tentang dasar atau hak
untuk bercerai saja. Texas memberikan hak juri pengadilan paling luas, bahkan termasuk hak atas pengadilan juri
pada pertanyaan tentang hak asuh anak. Tapi mereka yang dituduh melakukan tindak pidana, pelanggaran kontrak
atau pelanggaran federal memiliki hak Konstitusi untuk percobaan oleh juri.
Hak untuk diadili oleh juri dalam perkara perdata ditujukan oleh Amandemen ke-7, yang menyediakan:
“Dalam Setelan di common law, dimana nilai dalam kontroversi boleh melebihi dua puluh dolar, hak persidangan oleh
juri harus disimpan, dan fakta tidak ada diadili oleh juri harus dinyatakan ulang diperiksa dalam Pengadilan Amerika
Serikat, daripada menurut aturan hukum umum. “[38] Pada tahun 1833 Joseph Story Komentar risalah pada
Konstitusi Amerika Serikat, ia menulis,” [I] t adalah perubahan yang paling penting dan berharga, dan tempat-tempat
7

8. di tanah tinggi hak konstitusional hak istimewa tak ternilai harganya, oleh juri pengadilan dalam kasus perdata, hak
istimewa jarang rendah yang dalam kasus-kasus kriminal, yang diakui oleh semua yang akan penting untuk
kebebasan politik dan sipil. “
Perubahan tidak menjamin atau membuat hak untuk mendapatkan pengadilan juri, melainkan
mempertahankan hak untuk juri pengadilan yang ada tahun 1791 di hukum umum. Dalam konteks ini, hukum umum
berarti lingkungan hukum Amerika Serikat diwarisi dari Inggris pada saat itu. Di Inggris tahun 1791, tindakan sipil
dibagi menjadi tindakan-tindakan pada hukum dan tindakan dalam ekuitas. Tindakan pada hukum punya hak untuk
juri, tindakan ekuitas tidak. Peraturan Federal Sipil Prosedur Aturan 2 mengatakan “[t] di sini adalah salah satu
bentuk tindakan – tindakan sipil [,]” yang menghapuskan perbedaan / ekuitas hukum. Hari ini, dalam tindakan yang
akan telah “di hukum” tahun 1791, ada hak untuk juri, dalam tindakan yang akan telah “dalam ekuitas” tahun 1791,
tidak ada hak untuk juri. Namun, Federal Peraturan Prosedur Sipil 39 (c) memungkinkan pengadilan untuk
menggunakan satu dengan kebijakannya sendiri. Untuk menentukan apakah tindakan akan pernah hukum atau adil
tahun 1791, pertama harus melihat pada jenis tindakan dan apakah tindakan seperti itu dianggap “legal” atau “adil”
pada 1791. Selanjutnya, ganti rugi yang dicari harus diperiksa. kerusakan Moneter saja adalah murni sebuah upaya
hukum, dan dengan demikian berhak untuk juri. obat non-moneter seperti perintah, peniadaan, dan kinerja khusus
semua solusi yang adil, dan dengan demikian sampai dengan kebijaksanaan hakim, bukan juri. Dalam Teater
Beacon ay Westover, 359 US 500 (1959), Mahkamah Agung AS membahas hak untuk juri, memegang bahwa ketika
baik klaim yang adil dan hukum yang dibawa, hak untuk juri pengadilan masih ada untuk tuntutan hukum, yang akan
diputuskan oleh juri sebelum hakim memutuskan pada klaim yang adil.
Hak untuk mendapatkan pengadilan yang juri dalam kasus perdata tidak meluas ke negara-negara, kecuali
jika pengadilan negara adalah menegakkan hak federal diciptakan, yang hak untuk diadili oleh juri adalah sebagian
besar. Mengikuti tradisi Inggris, juri AS biasanya terdiri dari 12 juri, dan putusan juri yang biasanya diperlukan untuk
mufakat. Namun, di banyak yurisdiksi, jumlah juri seringkali direduksi menjadi jumlah yang lebih kecil (seperti lima
atau enam) oleh berlakunya legislatif, atau dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Beberapa yurisdiksi juga
mengizinkan vonis harus dikembalikan meskipun perbedaan pendapat satu, dua, atau tiga juri.
Perubahan Keenam dengan Konstitusi menetapkan hak atas pengadilan juri dalam semua kasus kriminal
federal. Amandemen Ketujuh memberikan hak yang sama dalam kasus perdata yang melibatkan lebih dari sejumlah
kecil uang. Negara-negara juga memiliki undang-undang sendiri yang mengatur uji coba juri. Amerika Serikat
memiliki tiga jenis juri. Yang paling umum disebut juri petit. Petit juri memutuskan kedua kasus pidana dan perdata.
Mereka dapat memiliki hanya lima atau enam anggota atau sebanyak dua belas. Seringkali juri pengadilan hanya
berlangsung satu atau dua hari, namun beberapa bisa juga lebih lama. Selama persidangan, pengacara untuk
menentang sisi pertanyaan orang dipanggil untuk memberikan bukti. Para pengacara juga membuat pembukaan dan
penutupan pernyataan kepada juri. Pada akhirnya, hakim membuat pernyataan akhir kepada juri. Hakim menjelaskan
hukum yang mengatur keputusan juri harus membuat. Sebagai contoh, dalam sidang pidana, hakim menjelaskan
diragukan. Menurut hukum Amerika, seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Juri tidak harus
benar-benar yakin bahwa orang tersebut tidak bersalah. Mereka hanya perlu memiliki pertanyaan yang wajar dalam
pikiran mereka. Kecuali mereka yakin bahwa orang tersebut bersalah seperti yang dituduhkan, mereka harus
menemukan tersangka tidak bersalah. Arah untuk juri sering penuh bahasa hukum. California dan negara-negara lain
telah berusaha untuk membuat mereka lebih mudah untuk dipahami. Juri bertemu secara pribadi untuk mencapai
penghakiman. Kebanyakan negara bagian mewajibkan semua anggota juri dalam kasus kriminal untuk menyepakati
putusan tersebut. Sebuah sedikit negara sekarang hanya membutuhkan suara mayoritas. Ketika juri tidak dapat
mencapai vonis, itu disebut juri menggantung. Ada sebuah contoh baru-baru ini di New York. Juri gagal
menyepakati tuntutan pidana terhadap dua mantan pemimpin Tyco International, sebuah perusahaan manufaktur
dan jasa. Dennis Kozlowski menjabat sebagai chief executive. Mark Swartz adalah kepala keuangan. Kedua orang
itu dituduh mencuri enam ratus juta dolar dari Tyco. Keduanya mengaku tidak bersalah. Sebelas anggota juri percaya
bahwa orang itu bersalah karena setidaknya beberapa dari tuduhan. Juri kedua belas, bagaimanapun, tidak setuju.
Dia memegang dengan pendapat dirinya selama hari bertengkar dengan juri lainnya. Akhirnya, pada awal April,
hakim menyatakan pembatalan sidang dengan juri menggantung. Dia menyalahkan tekanan di luar juri. Berita media
biasanya tidak melaporkan nama-nama juri, setidaknya sampai sidang berakhir. Namun, juri ini dikatakan telah
membuat sebuah “OK” tanda dengan tangannya untuk pengacara untuk pembelaan. Sidang berlangsung selama
enam bulan. percobaan lain mungkin terjadi, sejak pertama berakhir tanpa vonis. Individu dan organisasi yang
percaya bahwa mereka telah menderita sipil yang salah dapat membawa gugatan perdata di pengadilan. Proses ini
disebut sesuai pengajuan. Banyak tuntutan hukum diselesaikan di luar pengadilan. Jika persidangan diadakan, juri
tidak diharuskan untuk memutuskan tanpa keraguan, seperti dalam kasus pidana. Mereka harus memutuskan hanya
8

9. bahwa ada cukup bukti untuk mendukung tuduhan. Juri penghargaan mungkin juga ribuan atau jutaan dolar dalam
kerusakan, jika diminta. Jenis lain dari juri adalah juri. Sebanyak 23 orang mungkin menjadi satu. Amerika Serikat
memiliki dua macam juri. Pengisian dewan juri memutuskan jika ada bukti yang cukup untuk membawa seseorang ke
pengadilan. Jika juri memutuskan ada cukup, maka indicts orang.
Pada bulan April, sebuah dewan juri di California didakwa Michael Jackson. penghibur menghadapi tuduhan
kejahatan seksual dengan seorang anak. Juri kecil harus memutuskan kasus di pengadilan. Jenis lain dari juri
disebut dewan juri penyelidikan. Pejabat sering menyebut jenis grand jury bersama dalam kasus-kasus kejahatan
terorganisir atau kesalahan oleh pejabat pemerintah. Para juri diminta untuk menyetujui upaya untuk mengumpulkan
bukti, sering diam-diam. Ada kasus yang menarik beberapa tahun yang lalu di negara bagian Connecticut. Seorang
hakim bertindak sebagai juri satu orang untuk menyelidiki kematian seorang gadis lima belas tahun. Martha Moxley
tewas dalam 1975. Hakim mengumpulkan bukti yang mengarah ke persidangan seorang pria yang tinggal di dekat
gadis itu. Pria itu juga lima belas tahun pada saat pembunuhan itu. Juri petit menemukan dia bersalah dan
menjatuhkan hukuman penjara. Akhirnya, beberapa penyelidikan di Amerika Serikat yang didengar oleh juri koroner.
koroner adalah pemeriksa medis setempat. koroner biasanya panggilan enam juri untuk sidang yang dikenal sebagai
sebuah pemeriksaan. Sebuah pemeriksaan terjadi ketika seseorang meninggal dalam kondisi mencurigakan atau
tidak dikenal. Juri diminta untuk menentukan penyebab kematian.
Pengadilan memilih juri dari catatan umum seperti daftar pemilih atau pengemudi mobil. Orang dipanggil
untuk tugas juri menerima beberapa pertanyaan melalui surat. Apakah mereka warga negara Amerika? Apakah
mereka mengerti bahasa Inggris? Apakah mereka memiliki cacat mental atau fisik yang akan mengganggu?
Beberapa orang dibebaskan karena alasan kesehatan atau keluarga, atau karena mereka tidak dapat memakan
waktu dari kerja. Tetapi pelayanan juri dianggap sebagai tugas kewarganegaraan. Seorang hakim mengajukan
pertanyaan lebih setelah juri sedang dipilih untuk sidang. Begitu juga pengacara bagi kedua belah pihak dalam kasus
tersebut. Sering kali, mereka dapat menolak orang tanpa perlu memberikan alasan. Dalam beberapa kasus besar,
ratusan orang disebut. Pengacara dapat menggunakan pakar juri untuk membantu mereka memilih orang-orang
yang tampaknya paling simpatik. Beberapa orang mengatakan ini tidak adil. Juri tidak seharusnya untuk membentuk
opini atau tahu terlalu banyak tentang kasus sebelum sidang dimulai. Tapi terkadang sulit untuk menemukan orang
seperti itu. Di California, seorang pria bernama Scott Peterson didakwa dengan pembunuhan istrinya yang sedang
hamil, Laci. Mister Peterson menyangkal tuduhan. Akan sulit untuk hidup di Amerika Serikat dan tidak pernah
mendengar atau membaca tentang kasus ini. Pengacara untuk Mister Peterson diminta untuk sidang pindah dari kota
tempat polisi percaya kejahatan itu terjadi. Para pengacara mengatakan dia tidak akan bisa mendapatkan pengadilan
yang adil di sana. Jadi awal tahun ini seorang hakim setuju untuk pindah. Tapi di kepala Mei ketiga dari tim pembela
meminta perubahan lain. Dia mengatakan hal itu masih tidak mungkin untuk menemukan cukup banyak orang yang
bisa dipercaya untuk melayani sebagai juri berpikiran adil. Ada kritik dari sistem juri Amerika. Beberapa melibatkan
isu-isu yang memisahkan Amerika pada umumnya. Salah satu isu tersebut adalah ras. Contoh sering digunakan
adalah kasus O.J. Simpson, aktor dan mantan pemain sepak bola. Mister Simpson adalah hitam. Dia didakwa di Los
Angeles dengan pembunuhan mantan istrinya dan seorang teman laki-laki miliknya, baik putih. Pada 1995, seorang
juri Afrika Amerika terutama ditemukan OJ Simpson tidak bersalah atas tuduhan kriminal. Kemudian, juri terutama
putih memerintah melawan dia dalam perkara perdata dibawa oleh keluarga korban. Juri memerintahkan dia untuk
membayar jutaan dolar dalam kerusakan. Penelitian opini publik menemukan bahwa kebanyakan orang Amerika
putih percaya bahwa juri kriminal membebaskan orang yang bersalah. Kebanyakan orang Amerika hitam percaya juri
sipil dihukum orang yang tak bersalah. Baik kelompok pemikiran yang lain telah bertindak keluar dari keinginan untuk
keadilan. Kekayaan isu lain untuk kritik dari sistem hukum. Salah satu contoh terbaru yang melibatkan Martha
Stewart. Pada bulan Maret juri menemukan pengusaha bersalah berbohong tentang penjualan saham dia di suatu
perusahaan.
Salah satu juri kemudian mengatakan putusan berarti kekalahan untuk orang kaya dan berkuasa.
Komentator mempertanyakan apakah orang itu telah memutuskan bahwa Martha Stewart bersalah sebelum sidang
dimulai. Memilih Amerika rata-rata untuk melayani pada juri dianggap sebagai cara yang demokratis. Tapi kasus
hukum yang semakin kompleks. Banyak yang sulit bagi kebanyakan orang untuk mengerti. Namun juri bahkan
mungkin tidak diijinkan untuk mengambil catatan sebagai mereka mendengarkan bukti. kadang-kadang ahli hukum
mengatakan bahwa orang yang akan membuat para juri yang terbaik tidak mau melayani. Atau, mereka tidak
inginkan. Pengacara untuk satu sisi atau sisi lain mungkin menganggap mereka terlalu pintar, sehingga lebih sulit
untuk mempengaruhi. Banyak orang dipanggil untuk tugas juri untuk pertama kalinya pikir tidak akan mendapat
masalah. Setelah itu, reaksi umum adalah bahwa mereka menikmati dan belajar dari pengalaman. Mereka
mengatakan sistem juri tidak sempurna, tapi tak seorang pun belum menemukan cara yang lebih baik.
9

10. Sistem peradilan Amerika Serikat terdiri dari sejumlah besar pengadilan federal dan negara. Hanya masalah
hukum yang sangat spesifik pasti bisa dibawa ke pengadilan federal. Sejauh ini, jumlah terbesar kasus pengadilan
berlangsung di tingkat negara bagian dan lokal.
1.1 Sistem Pengadilan - Federal
Seiring dengan kejahatan federal tertentu (seperti terorisme atau perdagangan narkoba lintas
negara), pengadilan federal mendengar kasus-kasus non-pidana atau perdata:
- Jika kasus ini didasarkan atas sebuah pertanyaan tentang makna undang-undang federal atau aplikasi
Konstitusi;
- Jika para pihak dari negara-negara yang berbeda, atau jika satu adalah warga negara dari negara asing, dan
lebih dari $ 75.000 yang dipertaruhkan; atau
- Jika pemerintah federal sendiri telah menggugat pihak lain atau sendiri telah digugat. Sebagai contoh, jika
sebuah perusahaan dituduh melanggar undang-undang lingkungan hidup federal, gugatan dapat dibawa ke
pengadilan federal.
Dipandang sebagai piramida, sistem pengadilan federal memiliki Mahkamah Agung pada
puncaknya; keputusannya bersifat final dan tidak bisa mengajukan banding. Pada tingkat berikutnya adalah 13
rangkaian peradilan, yang masing-masing berisi satu US Pengadilan Banding. Di bawah tingkat banding adalah
pengadilan distrik 94 dan beberapa pengadilan federal khusus, seperti Pengadilan Pajak dan Pengadilan Klaim
Federal, yang berurusan dengan hal-hal seperti pengambilan tanah swasta untuk kepentingan umum atau gugatan
diajukan terhadap pemerintah federal yang melibatkan kontrak atau uang kerusakan.
Secara teori, oleh karena itu, pihak ke proses pengadilan federal memiliki akses ke tiga tingkat
keputusan: jika tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, pihak dapat mengajukan banding ke Pengadilan
Banding AS. pihak A kemudian dapat meminta review keputusan pengadilan banding dalam sebuah kasus sebelum
Mahkamah Agung. Dalam prakteknya, bagaimanapun, Mahkamah Agung setuju untuk meninjau hanya sejumlah
kecil kasus setiap tahun yang dianggap menjadi kepentingan nasional yang signifikan.
1.2 Sistem Pengadilan - Negara
Pengadilan Negara, yang mendengar mayoritas kasus pidana dan perdata, memiliki struktur
keseluruhan yang sejalan bahwa sistem pengadilan federal. sidang pengadilan Negara awalnya mendengar kasus-
kasus perdata dan pidana; keputusan kemudian dapat ditinjau oleh pengadilan banding, dan akhirnya, kasus dapat
ditinjau kembali oleh pengadilan negara bagian terakhir, yang sering disebut pengadilan tertinggi negara. Negara-
negara juga memiliki perbedaan jenis pengadilan khusus menangani masalah-masalah seperti hubungan remaja dan
keluarga, surat pengesahan hakim, pajak, atau hukum komersial. Banyak negara dan daerah telah pengadilan kecil
klaim di mana orang dapat mengajukan klaim untuk jumlah kecil uang secara langsung, tanpa pengacara, mengikuti
prosedur sederhana dan relatif cepat. Bahkan, pengacara biasanya tidak diizinkan untuk mewakili klien di pengadilan
klaim kecil. (Televisi proses pengadilan klaim kecil telah menjadi populer untuk banyak melihat.)
1.3 Sistem Pengadilan - Hakim
Hakim Federal, baik di pengadilan distrik atau US sembilan anggota Mahkamah Agung, dicalonkan oleh Presiden
dan mendapat persetujuan dengan suara dua-pertiga anggota Senat. Untuk menjamin kenetralan mereka dan untuk
menghilangkan tekanan politik luar sebanyak mungkin, mereka diangkat seumur hidup, tunduk pada penghapusan
hanya setelah impeachment atau keyakinan dari suatu kejahatan serius.
Pada tingkat negara bagian dan lokal, hakim dapat ditunjuk atau dipilih untuk persyaratan khusus dalam kantor.
Dipilih atau ditunjuk, hakim di setiap tingkatan harus dilihat sebagai penengah yang tidak memihak hukum, bukan
sebagai politisi partisan. Misalnya, mereka harus menghapus, atau "recuse" diri dari kasus-kasus di mana mereka
memiliki kepentingan atau hubungan pribadi.
Baik di tingkat federal atau negara bagian, hakim tidak dapat dihapus sebelum akhir masa tugas mereka untuk
keluhan ringan atau keputusan tidak populer. Mereka dapat dihilangkan dari kantor hanya melalui proses
impeachment (membawa biaya) dan keyakinan untuk kejahatan serius atau pelanggaran - baik melalui legislatif atau
panel pengadilan terpisah.
Sistem Peradilan Pidana Inggris
10

11. Sampai akhir 1986, proses penuntutan bagi perkara-perkara ringan di Inggris dilakukan oleh Polisi sendiri
(Police rosecutor). Sedangkan perkara yang agak berat dilakukan oleh pengacara yang disebut Solicitor. Dan
perkara-perkara yang berat disidangkan di pengadilan tinggi (tingkat banding) dengan penuntut Umum pengacara
yang disebut Barrister. Namun sejak 1986 yang menentukan apakah perkara yang disidik Polisi dapat diajukan ke
pengadilan atau tidak adalah Jaksa yang tergabung dalam Crown Prosecution Service (CPS). Dan di Inggris terdapat
31 kejaksaan atau CPS yang terdiri dari Crown Prosecutor, senior Crown prosecutor, Assistan branch CPS, Branch
prosecutor (di Indonesia setingkat Kepala Kejaksaan Negeri), dan Chief Prosecutor (setingkat Kepala Kejaksaan
tinggi). Sumber hukum dalam sistem peradilan pidana di Inggris terdiri dari :
a. Custom, merupakan sumber hukum tertua. Tumbuh dan berkembang dari kebiasaan suku Anglo Saxon pada abad
pertengahan yang melahirkan Common Law. Sehingga system hukum Inggris disebut juga system anglo saxon.
b. Legislation atau statuta, berupa Undang-undang yang dibuat melalui parlemen.
c. Case Law, atau judge made law: hukum kebiasaan yang berkembang dimasyarakat melalui putusan hakim yang
kemudian diikui oleh hakim berikutnya melahirkan asas precedent.
Dalam system Common Law seperti di Inggris, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat (custom) yang
dikembangkan berdasarkan putusan Pengadilan mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena berlaku asas stare
decisis atau asas binding force of precedents. Asas ini mewajibkan hakim untuk mengikuti putusan hakim yang ada
sebelumnya. Bagian putusan hakim yang harus diikuti dan mengikat adalah bagian pertimbangan hukum yang
disebut sebagai ratio decidendi sedangkan hal selebihnya yang disebut obiter dicta tidak mengikat. Dalam system
peradilan Inggris benar salahnya terdakwa ditentukan oleh juri yang direkrut dari masyarakat biasa. Tugas hakim
hanya memastikan persidangan berjalan sesuai prosedur dan menjatuhkan hukuman sesuai hukum. Oleh karena itu,
tugas jaksa dan pengacara dalam persidangan adalah menyakinkan juri bahwa terdakwa bersalah atau tidak.
Berbeda dengan system civil law yang dianut Indonesia sebagai kelanjutan dari sistem hukum yang dianut Belanda,
maka tugas hakim di pengadilan lebih berat karena selain harus menentukan benar salahnya terdakwa juga
menetapkan hukumanan (vonis)nya. Pada tahun 1994 telah terjadi pergeseran sistem akusator menjadi system
inquisitor dalam hukum acara Pidana Inggris. Hal ini dilatarbelakangi karena Polisi di Inggris kesulitan untuk
mengungkap atau menyelesaikan berbagai kasus yang menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat terutama
terorisme. Karena tersangka berlindung dibalik kekebalan hukum yang diberikan oleh UU antara lain hak untuk diam
(right to remain silent). Perubahan tersebut dilihat dari konteks keberadaan sistem hukum yang ada di dunia (civil
Law dan common law) ternyata saat ini bukan saatnya lagi memperdebatkan secara tajam perbedaan antara kedua
sistem hukum tersebut.
Sistem Peradilan Korea
Mulai tahun 2008, sistem peradilan partisipatif akan diterapkan di Korea. Sistem peradilan yang akan
menampung partisipasi rakyat umum di Korea tersebut, nantinya memiliki struktur unik karena memadukan „sistem
juri‟ di Amerika Serikat dan „lay-judge system‟ di Jerman. Rakyat umum yang selama ini terabaikan dari prosedur
peradilan, akan bisa berpartisipasi secara langsung sehingga akan bisa menyempurnakan demokratisasi peradilan
Korea. Mahkamah Agung Korea telah melaksanakan penelitian tentang reformasi peradilan tipe baru. Mereka
mendirikan Komite Ad-hoc untuk menangani pekerjaan itu pada bulan Januari 2005. Sejak saat itu, selama 2 tahun
komite tersebut membuat 13 tindakan reformasi dan 25 rancangan. Rancangan reformasi utama adalah penerapan
sistem partisipasi rakyat dan sistem Law School (Pendidikan Hukum).
- ‘Sistem juri’ dan ‘lay-judge system’
Sitem peradilan partisipatif ada dua tipe, yaitu 'sistem juri' dan 'lay-judge system.' Korea Selatan akan
menerapkan sistem campuran kedua tipe tersebut. Di bawah sistem juri model Amerika Serikat, juri dipilih secara
acak dari kalangan rakyat umum untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak tanpa campur tangan
pendapat hakim (secara independen). Sistem semacam ini diterapkan oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia dan
lain lain, untuk membuat keputusan yang obyektif dalam sebagian besar hal, tetapi waktunya terlalu lama dan
memakan banyak biaya. Tipe seperti itu ada kemungkinan juga bisa menjadi pengadilan oleh media massa.
Sedangkan di bawah sistem Jerman, „Lay-Judge System‟, orang -orang yang dipilih secara acak bekerja dengan
hakim untuk memutuskan terdakwa itu bersalah atau tidak. Mereka juga bekerja bersama dengan hakim untuk
memutuskan berapa lama vonis hukuman. Sistem itu digunakan di Jerman, Perancis, Italia dan lain lain. Sistem itu
bisa meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan, tetapi juri bisa terpengaruh oleh hakim profesional,
sehingga membuat peranan juri menjadi tidak optimal.
11

12. - Sistem peradilan partisipatif gaya Korea
Di bawah sistem baru, dewan juri Korea akan memutuskan terdakwa bersalah atau tidak secara independen seperti
sistem juri di negara lain. Tetapi juga memiliki unsur 'lay-judge system' karena dewan juri bisa membahas dengan
hakim tentang lamanya vonis hukuman.
Keputusan dewan juri tidak mengikat secara hukum, namun hanya sebatas memberikan rekomendasi saja hal itu
berbeda dengan sistem juri di negara lain. Kalau keputusan hakim berbeda dengan pendapat dewan juri, hakim itu
harus menjelaskan alasan perbedaan keputusannya secara terbuka supaya keputusan juri tidak menjadi sia-sia.
Garis besar sistem peradilan partisipasi rakyat Korea
Pengadilan akan secara acak memilih para calon yang berumur 20 tahun
ke atas, dan memilih 7 atau 9 juri melalui wawancara. Dewan Juri itu akan
Pembentukan juri terdiri atas 9 anggota untuk kasus kriminal dengan ancaman hukuman
mati atau penjara seumur hidup sedangkan untuk kasus lain terdiri atas 7
orang.
Juri akan dipilih dari kalangan rakyat umum, berumur 20 tahun ke atas,
dan mereka akan mendapat honorarium sekitar 100 dolar per hari.
Mereka yang terpilih sebagai juri namun tidak bisa berpartisipasi dalam
Dewan juri
pengadilan, harus mengajukan surat keterangan. Mereka yang menolak
berpartisipasi tanpa alasan apapun harus menanggung denda 2.100 dolar
.
Pemilihan juri → Pengadilan → Konsultasi juri (pembahasan) dan
Prosedur pengadilan keputusan (secara prinsip setuju secara bulat) → keputusan hakim dan
vonis.
Beberapa jenis kejahatan yang diperkirakan akan divonis hukuman berat
Sasaran pengadilan partisipatif
seperti pembunuhan, pencurian berat, pemerkosaan dan lain lain.
Sistem Peradilan Malaysia
Di Malaysia, juri hanya digunakan dalam kasus yang melibatkan pembunuhan atau perdagangan obat-
obatan terlarang atau tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman mati.Namun, 15 tahun silam, pemerintah
menghapuskan sistem juri ini sama sekali.Saat ini muncul perdebatan di Malaysia untuk menghidupkan kembali
sistem tersebut.
Pemerintah Malaysia menghapuskan pengadilan dengan juri tahun 1995. Saat itu, pemerintah beralasan selain
proses pemilihan juri yang mahal dan melelahkan, masyarakat biasa dianggap tidak mampu menimbang bukti
hukum.Tapi setelah 15 tahun berlalu, pemerintah sedang mempertimbangkan kembali manfaat pengadilan dengan
juri ini.Baru-baru ini, Menteri Hukum, Nazri Aziz, di Parlemen mengatakan akan membahas dihidupkannya kembali
sistem itu. Menurut dia, tujuh kepala lebih baik dibandingkan satu kepala dalam menentukan masa depan seseorang.
Ragunath Kesavan, Presiden Asosiasi Pengacara Malaysia, berkampanye untuk kebangkitan sistem juri ini. Dia
mengatakan persidangan oleh juri diperlukan, terutama untuk kasus yang vonis terberatnya adalah hukuman mati.
“Menurut saya, ada unsur objektivitas di sini. Ada berbagai orang berkumpul dalam satu kelompok, terlibat dalam
proses pengambilan keputusan. Ini akan membantu pengadilan serta sistem peradilan pidana secara keseluruhan.”
Kesavan berharap selain membuat sistem yang lebih adil, juri mungkin bisa mengurangi jumlah orang yang divonis
hukuman mati, dalam persidangan obat-obatan terlarang. “Secara teknis itu tidak akan terjadi karena vonis akan
diambil oleh hakim. Tapi ini sebagai penyeimbang. Karena hukuman itu akan terlihat begitu keras terhadap
seseorang. Mungkin juga akan ada pembebasan untuk kasus dengan vonis hukuman mati.”
Meskipun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum sistem juri dihidupkan kembali, sistem ini mungkin
seharusnya TIDAK dibatasi hanya untuk kasus hukuman mati saja.
“Akan lebih bagus bila juri digunakan untuk semua sidang pidana, terutama kejahatan serius. Dan juri pengadilan
akan sangat berguna dalam kasus-kasus politik yang sensitif. Mereka akan sangat berguna karena sidang oleh
seorang hakim yang dianggap independen, telah memunculkan beberapa kecurigaan mengenai independensi dan
ketidakberpihakan pengadilan.”
http://asiacalling.kbr68h.com/in/berita/malaysia/1769-malaysia-considers-reviving-jury-system
12

13. BAB III
PENUTUP
A.Daftar Pustaka
- Gunawan Setiardja, A.-, 1993, Hak-hak asasi manusia berdasarkan ideologi Pancasila, Penerbit Kanisius
- Masyhur Effendi, H.A.-, 1994, Hak asasi manusia dalam hukum nasional dan intemasional, Ghalia
Indonesia
- Nieuwenhuis, J.H.-, Legitimatie en heuristik van het rechterlijk oordeel, Themis 1976/6
- Sudikno Mertokusumo, 1973, Sejarah peradilan dan perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942, PT
Gunung Agung
- Wendell C.Tombaugh, 1972, My kind of judge, dalam "Special problems in the judicial function", National
College of State Trial Judges, Reno, Nevada
- Ade Maman Suherman, “PENGANTAR PERBANDINGAN SISTEM HUKUM”, penerbit PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta 2008.
- Andi Hamzah, “Catatan tentang PERBANDINGAN HUKUM PIDANA”, Sinar Grafika, Jakarta 1991,
- Barda Nawawi Arief,” PERBANDINGAN HUKUM PIDANA”, Rajawali Press, Jakarta 1990
- M.Hatta, “SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU, (Dalam konsepsi dan implementasi) Kapita
Selecta”,galang press, Yogjakarta 2008,
- Parman Soeparman, “Pengaturan Hak Mengajukan upaya hukum PENINJAUAN KEMBALI dalam
perkara Pidana bagi korban kejahatan”, penerbit Refika Aditama, Jakarta 2007,
- Romli Atmasasmita,” Asas-asas PERBANDINGAN HUKUM PIDANA”, penerbit YLBHI Jakarta
1989.
- http://asiacalling.kbr68h.com/in/berita/malaysia/1769-malaysia-considers-reviving-jury-system
- http://waraskita.net/sosial-jane-dan-sistem-pengadilan-di-Indonesia
- http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/25/sistem-juri-di-amerika/
- http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/sistem-peradilan-di-indonesia.html
B.Kesimpulan
Secara garis besar, proses peradilan antara Australia dan Republik Indonesia agak mirip. Ada Lembaga Penyidikan
(Kepolisian) yang bertanggungjawab mendeteksi dan menyelidiki kejahatan, kemudian ada Lembaga Penuntutan (di
Australia sejajar dengan “Department of Public Prosecutions”) yang bertanggungjawab atas memeriksa berkas-
berkas yang diajukan dari Lembaga Penyidikan sebelum perkaranya dapat dilimpahkan ke pengadilan. Ada juga
Lembaga Pemutus Perkara, atau pengadilan yang bertanggungjawab memutuskan bersalah tidaknya seorang
terdakwa. Meskipun demikian ada pula cukup banyak perbedaan dalam rincian teknis pada setiap tahap dari proses
peradilan di dua negara tersebut. Penulis berharap bahwa laporan ini berhasil untuk menggambarkan dan
menjelaskan beberapa perbedaan tersebut.
C.Kata Penutup
Demikianlah makalah ini saya buat, kiranya dengan memahami seluruh konsep peradilan pidana di
beberapa Negara yang telah saya masukkan kedalam makalah dapat membantu teman-teman dan memperluas
wawasan kita, sejauh mana kita mengetahui system peradiln didunia. Akhir kata saya ucapkan terimakasih atas
kesediaan teman2 dalam meluangkan waktunya untuk membaca makalah ini. Semoga makalah ini dpat bermanfaat
untuk kita semua.
13