SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  5
Télécharger pour lire hors ligne
SALINAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil
guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001
tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang
Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan
Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
Mengingat: . . .
- 2 -
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang
Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 110);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Pasal I
1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan
Pemerintah:
a. Nomor . . .
- 3 -
a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);
d. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);
e. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
f. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
g. Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);
h. Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);
i. Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 59); dan
j. Nomor 36 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 110),
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 4 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA HAMONANGAN LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 125
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PERWIRA TINGGI
a b c d e f a b c d e f a b c a b c d e f g
M BHAYANG BHAYANG BHAYANG AJUN AJUN AJUN M BRIGADIR BRIGADIR BRIGADIR BRIGADIR AJUN AJUN M INSPEKTUR INSPEKTUR AJUN M KOMISARIS AJUN KOMISARIS BRIGADIR INSPEKTUR KOMISARIS JENDERAL
K KARA KARA KARA BRIGADIR BRIGADIR BRIGADIR K POLISI POLISI POLISI POLISI INSPEKTUR INSPEKTUR K POLISI POLISI KOMISARIS K POLISI KOMISARIS BESAR JENDERAL JENDERAL JENDERAL POLISI
G DUA SATU KEPALA POLISI POLISI POLISI G DUA SATU KEPALA POLISI POLISI G DUA SATU POLISI G POLISI POLISI POLISI POLISI POLISI
DUA SATU DUA SATU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0 1.565.200 1.614.100 1.664.600 1.716.600 1.770.300 1.825.600
1
2 1.614.500 1.665.000 1.717.100 1.770.700 1.826.100 1.883.200
3
4 1.665.500 1.717.500 1.771.200 1.826.600 1.883.700 1.942.600 0 2.003.300 2.065.900 2.130.500 2.197.100 2.265.800 2.336.600
5 1
6 1.718.000 1.771.700 1.827.100 1.884.200 1.943.100 2.003.800 2 2.066.500 2.131.000 2.197.700 2.266.400 2.337.200 2.410.300
7 3
8 1.772.100 1.827.500 1.884.700 1.943.600 2.004.300 2.067.000 4 2.131.600 2.198.200 2.267.000 2.337.800 2.410.900 2.486.300
9 5 0 2.604.400 2.685.800 2.769.800 0 2.856.400 2.945.700 3.037.700 3.132.700 3.230.600
10 1.828.000 1.885.200 1.944.100 2.004.900 2.067.500 2.132.200 6 2.198.800 2.267.600 2.338.400 2.411.500 2.486.900 2.564.700 1 2.644.800 1
11 7 2 2.770.500 2.857.100 2 2.946.400 3.038.500 3.133.500 3.231.500 3.332.500
12 1.885.700 1.944.600 2.005.400 2.068.100 2.132.700 2.199.400 8 2.268.200 2.339.100 2.412.200 2.487.600 2.565.300 2.645.500 3 2.728.200 3
13 9 4 2.857.900 2.947.200 4 3.039.300 3.134.300 3.232.300 3.333.400 3.437.600
14 1.945.100 2.005.900 2.068.600 2.133.300 2.200.000 2.268.800 10 2.339.700 2.412.800 2.488.200 2.566.000 2.646.200 2.729.000 5 2.814.300 5
15 11 6 2.948.000 3.040.100 6 3.135.200 3.233.200 3.334.200 3.438.500 3.546.000
16 2.006.500 2.069.200 2.133.900 2.200.600 2.269.400 2.340.300 12 2.413.500 2.488.900 2.566.700 2.646.900 2.729.700 2.815.000 7 2.903.000 7
17 13 8 3.040.900 3.136.000 8 3.234.000 3.335.100 3.439.400 3.546.900 3.657.800
18 2.069.700 2.134.400 2.201.100 2.270.000 2.340.900 2.414.100 14 2.489.600 2.567.400 2.647.600 2.730.400 2.815.700 2.903.800 9 2.994.500 9
19 15 10 3.136.800 3.234.900 10 3.336.000 3.440.300 3.547.800 3.658.700 3.773.100
20 2.135.000 2.201.700 2.270.600 2.341.500 2.414.700 2.490.200 16 2.568.100 2.648.300 2.731.100 2.816.500 2.904.500 2.995.300 11 3.089.000 11
21 17 12 3.235.700 3.336.900 12 3.441.200 3.548.800 3.659.700 3.774.100 3.892.100
22 2.202.300 2.271.200 2.342.100 2.415.400 2.490.900 2.568.700 18 2.649.000 2.731.800 2.817.200 2.905.300 2.996.100 3.089.800 13 3.186.400 13
23 19 14 3.337.800 3.442.100 14 3.549.700 3.660.700 3.775.100 3.893.100 4.014.800
24 2.271.800 2.342.800 2.416.000 2.491.500 2.569.400 2.649.700 20 2.732.600 2.818.000 2.906.100 2.996.900 3.090.600 3.187.200 15 3.286.800 15
25 21 16 3.443.000 3.550.600 16 3.661.600 3.776.100 3.894.100 4.015.900 4.141.400
26 2.343.400 2.416.600 2.492.200 2.570.100 2.650.400 2.733.300 22 2.818.700 2.906.800 2.997.700 3.091.400 3.188.000 3.287.700 17 3.390.500 17
27 23 18 3.551.600 3.662.600 18 3.777.100 3.895.200 4.016.900 4.142.500 4.272.000
28 2.417.300 2.492.800 2.570.800 2.651.100 2.734.000 2.819.500 24 2.907.600 2.998.500 3.092.200 3.188.900 3.288.600 3.391.400 19 3.497.400 19
25 20 3.663.600 3.778.100 20 3.896.200 4.018.000 4.143.600 4.273.100 4.406.700
26 2.999.300 3.093.000 3.189.700 3.289.400 3.392.300 3.498.300 21 3.607.700 21
27 22 3.779.100 3.897.200 22 4.019.100 4.144.700 4.274.200 4.407.900 4.545.600
28 3.093.900 3.190.600 3.290.300 3.393.200 3.499.200 3.608.600 23 3.721.400 23
29 24 3.898.300 4.020.100 24 4.145.800 4.275.400 4.409.000 4.546.800 4.689.000 4.835.600 4.986.700
30 3.191.400 3.291.200 3.394.100 3.500.200 3.609.600 3.722.400 25 3.838.800 25
31 26 4.021.200 4.146.900 26 4.276.500 4.410.200 4.548.000 4.690.200 4.836.800 4.988.000 5.144.000
32 3.292.000 3.395.000 3.501.100 3.610.500 3.723.400 3.839.800 27 3.959.800 27
28 4.148.000 4.277.600 28 4.411.400 4.549.300 4.691.500 4.838.100 4.989.400 5.145.300 5.306.200
29 4.084.700 29
30 4.278.800 4.412.500 30 4.550.500 4.692.700 4.839.400 4.990.700 5.146.700 5.307.600 5.473.500
31 4.213.500 31
32 4.413.700 4.551.700 32 4.693.900 4.840.700 4.992.000 5.148.000 5.309.000 5.474.900 5.646.100
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
GOLONGAN IIIGOLONGAN II
BINTARA
ttd.
TAMTAMA
GOLONGAN I
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERWIRA MENENGAHPERWIRA PERTAMA
GOLONGAN IV

Contenu connexe

Tendances

Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
NafaRudin1
 
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahPp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
temanna #LABEDDU
 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
Yudhi Aldriand
 
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
Winarto Winartoap
 
Kab pamekasan 16_2012
Kab pamekasan 16_2012Kab pamekasan 16_2012
Kab pamekasan 16_2012
Gathot Msp
 

Tendances (16)

Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
 
Pp0372014 pokok pensiun pns
Pp0372014 pokok pensiun pnsPp0372014 pokok pensiun pns
Pp0372014 pokok pensiun pns
 
Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017Permentan nomor 09_2017
Permentan nomor 09_2017
 
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerahPp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
Pp nomor 72 tahun 2019 perubahan pp 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...
 
Penetapan pensiun pns janda & duda
Penetapan pensiun pns janda & dudaPenetapan pensiun pns janda & duda
Penetapan pensiun pns janda & duda
 
PMK 165 Tahun 2013
PMK 165 Tahun 2013PMK 165 Tahun 2013
PMK 165 Tahun 2013
 
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn struktural
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn strukturalPp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn struktural
Pp2002 13 ttg pengangkatan pns dalam jabatn struktural
 
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
2452 perka bkn no.20 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan perpres no.44 tahun 2...
 
Pp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pns
Pp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pnsPp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pns
Pp no 7 th 1977 ttg peraturan gaji pns
 
Perpres nomor 120 tahun 2018
Perpres nomor 120 tahun 2018Perpres nomor 120 tahun 2018
Perpres nomor 120 tahun 2018
 
Perka BKN No 9 tahun 2012
Perka BKN No 9 tahun 2012Perka BKN No 9 tahun 2012
Perka BKN No 9 tahun 2012
 
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
Peraturan Menteri No 16 tahun 2013
 
Makalah inel
Makalah inelMakalah inel
Makalah inel
 
Kab pamekasan 16_2012
Kab pamekasan 16_2012Kab pamekasan 16_2012
Kab pamekasan 16_2012
 
Perpres Alpalhankam Beredar
Perpres Alpalhankam BeredarPerpres Alpalhankam Beredar
Perpres Alpalhankam Beredar
 

En vedette (10)

SOAL UN TGB
SOAL UN TGBSOAL UN TGB
SOAL UN TGB
 
Uu no 6-th 2014 tentang desa
Uu no 6-th 2014 tentang desaUu no 6-th 2014 tentang desa
Uu no 6-th 2014 tentang desa
 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
 
Kualitas soal yang dibuat oleh guru kompetensi keahlian teknik gambar banguna...
Kualitas soal yang dibuat oleh guru kompetensi keahlian teknik gambar banguna...Kualitas soal yang dibuat oleh guru kompetensi keahlian teknik gambar banguna...
Kualitas soal yang dibuat oleh guru kompetensi keahlian teknik gambar banguna...
 
1023 kst-teknik gambar bangunan
1023 kst-teknik gambar bangunan1023 kst-teknik gambar bangunan
1023 kst-teknik gambar bangunan
 
1023 spk-teknik gambar bangunan
1023 spk-teknik gambar bangunan1023 spk-teknik gambar bangunan
1023 spk-teknik gambar bangunan
 
Usulan bantuan sarana prasarana dit psmk 2014
Usulan bantuan sarana prasarana dit psmk 2014Usulan bantuan sarana prasarana dit psmk 2014
Usulan bantuan sarana prasarana dit psmk 2014
 
PROPOSAL SAPRAS
PROPOSAL SAPRASPROPOSAL SAPRAS
PROPOSAL SAPRAS
 
1049 stk-paket b-teknik konstruksi batu dan beton 2013-2014
1049 stk-paket b-teknik konstruksi batu dan beton 2013-20141049 stk-paket b-teknik konstruksi batu dan beton 2013-2014
1049 stk-paket b-teknik konstruksi batu dan beton 2013-2014
 

Similaire à Pp 32 th 2015 gaji polri 2915

Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pnsPp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
iskandar ridwan
 
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdfPP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
antono6
 

Similaire à Pp 32 th 2015 gaji polri 2915 (20)

Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pnsPp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
Pp no 30 th 2015 ttg perubahan ke 17 pp 7 th 1977 ttg gaji pns
 
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015 Pp 30 2015   kenaikan gaji pns 2015
Pp 30 2015 kenaikan gaji pns 2015
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdfSalinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
Salinan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024.pdf
 
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019Salinan pp nomor 15 tahun 2019
Salinan pp nomor 15 tahun 2019
 
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdfPP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 15 Tahun 2019.pdf
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
 
Se 19 pb 2015
Se 19 pb 2015Se 19 pb 2015
Se 19 pb 2015
 
101. Kebijakan sertifikasi tenaga kerja.pdf
101. Kebijakan sertifikasi tenaga  kerja.pdf101. Kebijakan sertifikasi tenaga  kerja.pdf
101. Kebijakan sertifikasi tenaga kerja.pdf
 
Kode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajakKode etik direktorat jenderal pajak
Kode etik direktorat jenderal pajak
 
SP3IP
SP3IPSP3IP
SP3IP
 
Kpt 860 thn 2019
Kpt 860 thn 2019Kpt 860 thn 2019
Kpt 860 thn 2019
 
3~PMK.07~2023Per.pdf
3~PMK.07~2023Per.pdf3~PMK.07~2023Per.pdf
3~PMK.07~2023Per.pdf
 
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdfPERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
PERMENPANRB NO 46 TAHUN 2012 (1).pdf
 
4. njop pbb
4. njop pbb4. njop pbb
4. njop pbb
 
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...
 
Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016Permenpan nomor 02 tahun 2016
Permenpan nomor 02 tahun 2016
 

Plus de Winarto Winartoap

Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaPermendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Winarto Winartoap
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Winarto Winartoap
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerKeputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Winarto Winartoap
 
Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015
Winarto Winartoap
 
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Winarto Winartoap
 
6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran
Winarto Winartoap
 
4409 kst-usaha perjalanan wisata
4409 kst-usaha perjalanan wisata4409 kst-usaha perjalanan wisata
4409 kst-usaha perjalanan wisata
Winarto Winartoap
 
2072 kst-rekayasa perangkat lunak
2072 kst-rekayasa perangkat lunak2072 kst-rekayasa perangkat lunak
2072 kst-rekayasa perangkat lunak
Winarto Winartoap
 
2063 kst-teknik komputer dan jaringan
2063 kst-teknik komputer dan jaringan2063 kst-teknik komputer dan jaringan
2063 kst-teknik komputer dan jaringan
Winarto Winartoap
 

Plus de Winarto Winartoap (20)

Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaPermendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerKeputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
 
Pos ujian sekolah 2015
Pos ujian sekolah 2015Pos ujian sekolah 2015
Pos ujian sekolah 2015
 
Pos us sd 2015
Pos us sd 2015Pos us sd 2015
Pos us sd 2015
 
Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015
 
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
 
6063 kst-perbankan syariah
6063 kst-perbankan syariah6063 kst-perbankan syariah
6063 kst-perbankan syariah
 
6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran
 
6054 kst-pemasaran
6054 kst-pemasaran6054 kst-pemasaran
6054 kst-pemasaran
 
6027 kst-perbankan
6027 kst-perbankan6027 kst-perbankan
6027 kst-perbankan
 
6018 kst-akuntansi
6018 kst-akuntansi6018 kst-akuntansi
6018 kst-akuntansi
 
4409 kst-usaha perjalanan wisata
4409 kst-usaha perjalanan wisata4409 kst-usaha perjalanan wisata
4409 kst-usaha perjalanan wisata
 
3067 kst-farmasi industri
3067 kst-farmasi industri3067 kst-farmasi industri
3067 kst-farmasi industri
 
3049 kst-farmasi
3049 kst-farmasi3049 kst-farmasi
3049 kst-farmasi
 
3032 kst-analisis kesehatan
3032 kst-analisis kesehatan3032 kst-analisis kesehatan
3032 kst-analisis kesehatan
 
3032 kst-analisis kesehatan
3032 kst-analisis kesehatan3032 kst-analisis kesehatan
3032 kst-analisis kesehatan
 
2089 kst-multimedia
2089 kst-multimedia2089 kst-multimedia
2089 kst-multimedia
 
2072 kst-rekayasa perangkat lunak
2072 kst-rekayasa perangkat lunak2072 kst-rekayasa perangkat lunak
2072 kst-rekayasa perangkat lunak
 
2063 kst-teknik komputer dan jaringan
2063 kst-teknik komputer dan jaringan2063 kst-teknik komputer dan jaringan
2063 kst-teknik komputer dan jaringan
 

Dernier

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
hartonohajar
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
iman333159
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
Di Prihantony
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
citraislamiah02
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
NezaPurna
 

Dernier (13)

Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

Pp 32 th 2015 gaji polri 2915

  • 1. SALINAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat: . . .
  • 2. - 2 - Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal I 1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah: a. Nomor . . .
  • 3. - 3 - a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20); b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153); c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28); d. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26); e. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38); f. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33); g. Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26); h. Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34); i. Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59); dan j. Nomor 36 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . .
  • 4. - 4 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA HAMONANGAN LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 125
  • 5. LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PERWIRA TINGGI a b c d e f a b c d e f a b c a b c d e f g M BHAYANG BHAYANG BHAYANG AJUN AJUN AJUN M BRIGADIR BRIGADIR BRIGADIR BRIGADIR AJUN AJUN M INSPEKTUR INSPEKTUR AJUN M KOMISARIS AJUN KOMISARIS BRIGADIR INSPEKTUR KOMISARIS JENDERAL K KARA KARA KARA BRIGADIR BRIGADIR BRIGADIR K POLISI POLISI POLISI POLISI INSPEKTUR INSPEKTUR K POLISI POLISI KOMISARIS K POLISI KOMISARIS BESAR JENDERAL JENDERAL JENDERAL POLISI G DUA SATU KEPALA POLISI POLISI POLISI G DUA SATU KEPALA POLISI POLISI G DUA SATU POLISI G POLISI POLISI POLISI POLISI POLISI DUA SATU DUA SATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 1.565.200 1.614.100 1.664.600 1.716.600 1.770.300 1.825.600 1 2 1.614.500 1.665.000 1.717.100 1.770.700 1.826.100 1.883.200 3 4 1.665.500 1.717.500 1.771.200 1.826.600 1.883.700 1.942.600 0 2.003.300 2.065.900 2.130.500 2.197.100 2.265.800 2.336.600 5 1 6 1.718.000 1.771.700 1.827.100 1.884.200 1.943.100 2.003.800 2 2.066.500 2.131.000 2.197.700 2.266.400 2.337.200 2.410.300 7 3 8 1.772.100 1.827.500 1.884.700 1.943.600 2.004.300 2.067.000 4 2.131.600 2.198.200 2.267.000 2.337.800 2.410.900 2.486.300 9 5 0 2.604.400 2.685.800 2.769.800 0 2.856.400 2.945.700 3.037.700 3.132.700 3.230.600 10 1.828.000 1.885.200 1.944.100 2.004.900 2.067.500 2.132.200 6 2.198.800 2.267.600 2.338.400 2.411.500 2.486.900 2.564.700 1 2.644.800 1 11 7 2 2.770.500 2.857.100 2 2.946.400 3.038.500 3.133.500 3.231.500 3.332.500 12 1.885.700 1.944.600 2.005.400 2.068.100 2.132.700 2.199.400 8 2.268.200 2.339.100 2.412.200 2.487.600 2.565.300 2.645.500 3 2.728.200 3 13 9 4 2.857.900 2.947.200 4 3.039.300 3.134.300 3.232.300 3.333.400 3.437.600 14 1.945.100 2.005.900 2.068.600 2.133.300 2.200.000 2.268.800 10 2.339.700 2.412.800 2.488.200 2.566.000 2.646.200 2.729.000 5 2.814.300 5 15 11 6 2.948.000 3.040.100 6 3.135.200 3.233.200 3.334.200 3.438.500 3.546.000 16 2.006.500 2.069.200 2.133.900 2.200.600 2.269.400 2.340.300 12 2.413.500 2.488.900 2.566.700 2.646.900 2.729.700 2.815.000 7 2.903.000 7 17 13 8 3.040.900 3.136.000 8 3.234.000 3.335.100 3.439.400 3.546.900 3.657.800 18 2.069.700 2.134.400 2.201.100 2.270.000 2.340.900 2.414.100 14 2.489.600 2.567.400 2.647.600 2.730.400 2.815.700 2.903.800 9 2.994.500 9 19 15 10 3.136.800 3.234.900 10 3.336.000 3.440.300 3.547.800 3.658.700 3.773.100 20 2.135.000 2.201.700 2.270.600 2.341.500 2.414.700 2.490.200 16 2.568.100 2.648.300 2.731.100 2.816.500 2.904.500 2.995.300 11 3.089.000 11 21 17 12 3.235.700 3.336.900 12 3.441.200 3.548.800 3.659.700 3.774.100 3.892.100 22 2.202.300 2.271.200 2.342.100 2.415.400 2.490.900 2.568.700 18 2.649.000 2.731.800 2.817.200 2.905.300 2.996.100 3.089.800 13 3.186.400 13 23 19 14 3.337.800 3.442.100 14 3.549.700 3.660.700 3.775.100 3.893.100 4.014.800 24 2.271.800 2.342.800 2.416.000 2.491.500 2.569.400 2.649.700 20 2.732.600 2.818.000 2.906.100 2.996.900 3.090.600 3.187.200 15 3.286.800 15 25 21 16 3.443.000 3.550.600 16 3.661.600 3.776.100 3.894.100 4.015.900 4.141.400 26 2.343.400 2.416.600 2.492.200 2.570.100 2.650.400 2.733.300 22 2.818.700 2.906.800 2.997.700 3.091.400 3.188.000 3.287.700 17 3.390.500 17 27 23 18 3.551.600 3.662.600 18 3.777.100 3.895.200 4.016.900 4.142.500 4.272.000 28 2.417.300 2.492.800 2.570.800 2.651.100 2.734.000 2.819.500 24 2.907.600 2.998.500 3.092.200 3.188.900 3.288.600 3.391.400 19 3.497.400 19 25 20 3.663.600 3.778.100 20 3.896.200 4.018.000 4.143.600 4.273.100 4.406.700 26 2.999.300 3.093.000 3.189.700 3.289.400 3.392.300 3.498.300 21 3.607.700 21 27 22 3.779.100 3.897.200 22 4.019.100 4.144.700 4.274.200 4.407.900 4.545.600 28 3.093.900 3.190.600 3.290.300 3.393.200 3.499.200 3.608.600 23 3.721.400 23 29 24 3.898.300 4.020.100 24 4.145.800 4.275.400 4.409.000 4.546.800 4.689.000 4.835.600 4.986.700 30 3.191.400 3.291.200 3.394.100 3.500.200 3.609.600 3.722.400 25 3.838.800 25 31 26 4.021.200 4.146.900 26 4.276.500 4.410.200 4.548.000 4.690.200 4.836.800 4.988.000 5.144.000 32 3.292.000 3.395.000 3.501.100 3.610.500 3.723.400 3.839.800 27 3.959.800 27 28 4.148.000 4.277.600 28 4.411.400 4.549.300 4.691.500 4.838.100 4.989.400 5.145.300 5.306.200 29 4.084.700 29 30 4.278.800 4.412.500 30 4.550.500 4.692.700 4.839.400 4.990.700 5.146.700 5.307.600 5.473.500 31 4.213.500 31 32 4.413.700 4.551.700 32 4.693.900 4.840.700 4.992.000 5.148.000 5.309.000 5.474.900 5.646.100 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO GOLONGAN IIIGOLONGAN II BINTARA ttd. TAMTAMA GOLONGAN I PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERWIRA MENENGAHPERWIRA PERTAMA GOLONGAN IV