This Class Material was presented in First Junior Planner Course at Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Faculty of Economics University of Indonesia, 18th July 2009.

1. Konsep dan Teknik
PERENCANAAN
Randy R. Wrihatnolo
LPEM FE-UI Salemba Jakarta, 18 Juni 2009

2. DAFTAR ISI
Bagian 1.Memahami Pembangunan
Bagian 2.Memahami Perencanaan
Bagian 3.Perumusan Masalah, Tujuan, Sasaran, dan
Prioritas Perencanaan
Bagian 4.Penentuan Kriteria dan Penentuan Alternatif
Bagian 5.Perencanaan Teknokratis dan Perencanaan
Partisipatif
2

3. Bagian 1.
Memahami
Pembangunan
3

4. 1. Pembangunan
Pembangunan
Secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan
struktur secara sengaja dan terukur misal tingkat
kesejahteraan.
Agar perubahan struktur dapat dilakukan secara terukur,
maka diperlukan perencanaan.
Namun sudahkah perencanaan yang telah kita lakukan
membawa perubahan struktur?
4

5. 2. Perubahan Struktur
INPUT
KEGIATAN
Modal, OUTPUT
SDM, SDA KEGIATAN
KESEMPATAN PROFIT/
BERUSAHA PENDAPATAN
ahan
P erub
KUNCI
SUKSES
PEMUPUKAN MODAL
WELFARE FOR ALL SENDIRI
*) PERUBAHAN TEKNOLOGI 5

6. 3. Perencanaan
7 1 2
Evaluasi Perumusan Perumusan
Tujuan Sasaran
6 Pengumpulan
Implementasi dan
Analisis Data
Published
Plan
5 4 3
Implementasi Penilaian Identifikasi
Perencanaan Komparatif Pilihan
6

7. Bagian 2.
Memahami
Perencanaan
7

8. 1. Dasar Filosofis
Tidak ada yang ideal di dunia, karena dunia adalah
tempat bertemunya semua ketidakpastian (uncertainty). Sepanjang kita tidak dapat
menjamin adanya kepastian, maka sesuatu yang ideal tetap sulit kita peroleh atau
kita temukan.
Persoalannya sekarang adalah bukan bagaimana kita mendefinisikan sesuatu
yang ideal itu, namun lebih sempit dari itu yaitu bagaimana kita dapat berbuat
sesuatu agar kita dapat memperkecil peluang munculnya ketidakpastian. Jika kita
mempercayai pernyataan ini, maka langkah awal yang yang dapat kita lakukan
adalah menguraikan terlebih dahulu elemen-elemen ketidakpastian.
8

9. 1. Dasar Filosofis
Tiga elemen utama ketidakpastian:
Pertama, elemen waktu. Semakin kita dapat menjamin sesuatu akan
ada sesuai dengan waktunya, maka semakin kecil peluang
ketidakpastian.
Kedua, elemen ruang. Semakin kita dapat menjamin sesuatu sesuai
ukuran yang kita inginkan, maka semakin kecil peluang
ketidakpastian.
Ketiga, elemen materi. Semakin kita dapat menjamin sesuatu ada
secara indrawi, maka semakin kecil peluang ketidakpastian.
9

10. 1. Dasar Filosofis
Manusia adalah makhluk yang dinamis.
Kedinamisan manusia –dalam arti mobilitas lokasi dan kebutuhan--
menyebabkan kepastian sulit hadir. Alam, juga merupakan sesuatu
yang dinamis, tapi alam tidak mempunyai mobilitas lokasi dan
kebutuhan, tapi mobilitas massa. Massa alam akan bergerak ke titik
nol. Berlawanan dengan alam, manusia sebaliknya akan bergerak
ke titik tidak terhingga. Kebutuhan manusia akan mengikuti mobilitas
manusia itu sendiri, sehingga kebutuhan juga akan bergerak ke titik
tidak terhingga. Oleh karena itu, alam tidak akan mampu menjamin
kebutuhan manusia sepanjang masa. Manusia hanya bisa menunda
atau memperlama agar alam lebih lambat bergerak ke titik nol.
Ekonom abad 18 Robert Solow merumuskannya bahwa adopsi
teknologi dapat meningkatkan produktivitas yang tidak lain adalah
upaya menghemat agar massa alam tidak lekas habis.
10

11. 1. Dasar Filosofis
Kehidupan manusia pasti menuju titik 0
Alam Mobilitas massa alam 0
Manusia Mobilitas massa manusia ~
Nol dibagi tak terhingga Nol
Manusia hanya bisa menunda atau memperlama agar alam lebih
lambat bergerak ke titik nol. Atau jumlah manusianya dibatasi.
11

12. 1. Dasar Filosofis
Perencanaan, dalam arti luas, merupakan upaya
manusia meminimalkan ketidakpastian itu. Perencanaan yang ideal,
dalam arti luas, adalah langkah-langkah yang dilakukan manusia
agar kepastian semakin dekat dalam kehidupan manusia. Manusia
bisa makan sesuai jumlah gizi dengan tepat waktu dan pasti ada,
makan nasi dan lauknya, tapi bukan makan angin. Perencanaan
dalam arti luas telah dilakukan manusia sejak masa purbakala.
Kemajuan peradaban manusia ditentukan oleh kemampuan
perencanaan ini. Langkah paling purba yang dilakukan manusia
sebagai langkah perencanaan adalah memfungsikan kemampuan
”melihat jauh ke depan” (foresight).
12

13. 1. Dasar Filosofis
Perencanaan, dalam arti sempit, sesungguhnya
merupakan derivat dari kemampuan foresight itu, yaitu
kemampuan ”mengukur” (measuring). Inti perencanaan –yang
ideal—sesungguhnya adalah mengukur itu. Persoalannya adalah
bahwa tidak semua ”sesuatu” itu bersifat materi, sehingga sifatnya
”tersembunyi”, sehingga sulit diukur. Di sinilah sesungguhnya tugas
perencana itu. Yaitu ”mendefinisikan” sesuatu yang ”tersembunyi”
menjadi terukur, sehingga menjadi ”nyata”. Contoh paling sederhana
tentang hal ini adalah apabila kita ditanya persoalan mendefinisikan
”bahagia”. Bahagia –barangkali—lebih sulit diukur dibandingkan
mendefinisikan ”sejahtera”. Inilah tugas perencana itu. Bagaimana
perencana menuntaskan tugasnya itu, maka terdapatlah beberapa
jenis perencanaan, yang dapat kita sebut sebagai beberapa cara
agar kita dapat memilih perencanaan yang ”ideal” (dalam tanda
kutip keras).
13

14. 2. Jenis
(1) Perencanaan menurut jangka waktu,
(2) Perencanaan menurut sifat dorongannya,
(3) Perencanaan menurut alokasi sumberdaya,
(4) Perencanaan menurut tingkat keluwesan,
(5) Perencanaan menurut sistem ekonomi,
(6) Perencanaan menurut arus informasi,
(7) Perencanaan menurut dimensi pendekatan,
(8) Perencanaan menurut dokumen aktivitas
pembangunan.
Di luar tersebut di atas, masih banyak lagi jenis perencanaan
tergantung model dan sifatnya.
14

15. 2.1. Jangka Waktu
Pertama, perencanaan menurut jangka waktu.
Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan
dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
(1) Perencanaan Jangka Panjang (Perspektif).
(2) Perencanaan Jangka Menengah.
(3) Perencanaan Jangka Pendek.
15

16. 2.2. Dorongan Perencanaan
Kedua, perencanaan menurut sifat dorongan perencanaan.
Berdasarkan sifat pendorongnya, perencanaan dapat dibagi
menjadi dua macam, yaitu:
(1) Perencanaan dengan komando (planning by direction).
Perencanaan ini menuntut adanya liberalism. Pada sistem ini
pemerintah pusat merencanakan, mengatur, dan memerintahkan
pelaksanaan rencana sesuai dengan sasaran dan prioritas yang
telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan seperti itu bersifat
menyeluruh dan mencakup keseluruhan perekonomian.
(2) Perencanaan dengan rangsangan (planning by inducement).
Sistem perencanaan dengan rangsangan merupakan sistem
perencanaan yang demokratis. Sistem ini dilakukan dengan cara
memanipulasi pasar. Tidak ada keharusan, tetapi ajakan. Ada
kebebasan berusaha, kebebasan berkonsumsi, dan kebebasan
berproduksi.
16

17. 2.3. Alokasi Sumberdaya
Ketiga, perencanaan berdasarkan alokasi sumberdaya. Berdasarkan
pengalokasian sumberdaya, perencanaan dibagi menjadi dua yaitu.
(1) Perencanaan Keuangan. Perencanaan keuangan adalah teknik perencanaan
berkaitan dengan pengalokasian dana (uang). Keuangan merupakan kunci
pokok implementasi perencanaan ekonomi. Jika dana tersedia secara
mamadai, maka sasaran fisik dapat dengan mudah dilaksanakan.
(2) Perencanaan fisik. Perencanaan fisik adalah usaha untuk menjabarkan usaha
pembangunan melalui pengalokasian factor-faktor produksi dan hasi produksi
sehingga memaksimalkan pendapatan dan pekerjaan. Keseimbangan fisik
hanya dapat dicapai melalui perkiraan yang tepat terhadap hubungan antara
investasi dengan output.
17

18. 2.4. Arus Informasi
Keempat, perencanaan menurut arus informasi. Dilihat dari sudut
pelaksanaanya (arus informasi), perencanaan dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu:
(1) Perencanaan sentralistik (top-down planning). Dalam perencanaan
sentralistik, keseluruhan proses perencanaan suatu Negara berada di bawah
badan perencanaan pusat. Badan perencanaan pusat pengendalian setiap
aspek pembangunan, menetapkan harga semua produk dan upah tenaga
kerja.
(2) Perencanaan Desentralistik (bottom-up planning). Perencanaan desentralistik
mengacu pada proses pelaksanaan rencana dari bawah (bottom-up
planning). Rencana pada dasarnya dirumuskan oleh badan perencanaan
pusat setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai unit
administrasi Negara, dengan memperhatikan secara cermat rencana
daerah/wilayah. Rencana ditingka daerah dirumuskan oleh badan
perencanaan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah serta aspirasi
masyarakat. Harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar
meskipun ada pengawasan tertentu oleh pemerintah di bidang kegiatan
ekonomi tertentu. 18

19. 2.5. Tingkat Keluwesan
Kelima, perencanaan menurut tingkat keluwesan. Berdasarkan keluwesannya,
perencanaan dibagi menjadi dua, yaitu.
(1) Perencanaan indikatif. Perencanaan ini bersifat luwes. Pemerintah
memberikan rangsangan kepada sektor swasta melalui hibah, pinjaman,
pembebasan pajak, dan sebagainya. Pemerintah memberikan pedoman bagi
sektor swasta (bukan pemerintah).
(2) Perencanaan imperativ. Dalam perencanaan imperativ semua kegiatan dan
sumberdaya ekonomi berjalan menurut komando negara. Ada pengawasan
menyeluruh oleh negara terhadap faktor produksi. Produksi barang-barang
disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah.
19

20. 2.6. Sistem Ekonomi
Keenam, perencanaan menurut sistem ekonomi. Berdasarkan sistem ekonomi
yang dianut suatu Negara, perencanaan dapat dibagi menjadi:
(1) Perencanaan dalam kapitalisme. Perencanaan dalam sistem kapitalisme tidak
difokuskan pada rencana yang terpusat (central plan), maka alat-alat produksi
bisa dimiliki secara pribadi. Kegiatan ekonomi tidak direncanakan oleh
pemerintah dan harga pasar ditentukan oleh kekuatan pasar atau tidak
ditetapkan oleh pemerintah.
(2) Perencanaan dalam sosialisme. Perencanaan dalam sistem sosialisme
diarahkan pada rencana yang terpusat, dalam arti ada penguasa atau badan
perencanaan terpusat yang merumuskan rencana secara keseluruhan.
Kedaulatan konsumen hanya dibatasi pada pemilihan barang-barang yang
secara social bermanfaat dan oleh badan perencanaan dianggap tepat untuk
diproduksi dan disediakan untuk masyarakat.
(3) Perencanaan dalam ekonomi campuran. Perencanaan dalam perekonomian
campuran tidak bersifat menyeluruh seperti dalam pengertian perencanaan
sosialis. Sistem perencanaan ini membagi perekonomian Negara ke sektor
pemerintah dan sektor swasta. Sektor pemerintah berada di bawah langsung
pengawasan pemerintah, yang mengatur produksi dan distribusinya. Sektor
swasta seperti perorangan mengelola sendiri apa yang dimilikinya. 20

21. 2.7. Dimensi Pendekatan
Ketujuh, perencanaan menurut dimensi pendekatan.
Berdasarkan dimensi pendekatan, perencanaan pembangunan
terdiri dari:
(1) Perencanaan makro. Perencanaan makro dapat didefinisikan sebagai
perencanaan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan
makro dikaji seberapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan,
berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana
proyeksinya dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh.
(2) Perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang
dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Sektor adalah kumpulan dari
kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuan.
(3) Perencanaan regional. Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional
menitikberatkan pada aspek lokasi dimana kegiatan dilakukan
(4) Perencanaan mikro. Perencanaan mikro didefinisikan sebagai perencanaan
skala rinci dalam perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran rencana-rencana
sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek dan kegiatan-kegiatan dengan
berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Secara operasional
perencanaan mikro antara lain tergambar dalam rancangan kegiatan.
21

22. 2.8. Dokumen Aktivitas
Kedelapan, perencanaan menurut dokumen lingkaran aktivitas
pembangunan. Berdasarkan lingkaran aktivitas pembangunan, perencanaan
perlu diwujdukan dalam 3 dokumen perencanaan, yaitu:
(1) Dokumen perencanaan target. Perencanaan target adalah perencanaan yang
menetapkan target dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang dipilih
sebagai program-program pembangunan. Agar setiap program mempunyai
target yang terukur, maka diperlukan adanya indikator untuk setiap target di
masing-masing program.
(2) Dokumen perencanaan sumberdaya. Perencanaan sumberdaya adalah
perencanaan yang menetapkan pengalokasian sumberdaya secara efektif.
Biasanya dalam bentuk kebijakan penganggaran. Perencanaan sumberdaya
ditentukan oleh seberapa efektif target yang diproyeksikan akan tercapai
dalam satu kurun waktu tertentu.
(3) Dokumen perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi adalah perencanaan
yang menetapkan tingkat optimal pencapaian target setiap program
pembangunan. Dokumen perencanaan evaluasi menjadi dasar penilaian
kesuksesan statu program pembangunan. 22

23. Bagian 3.
Perumusan Masalah, Tujuan,
Sasaran, dan Prioritas
Perencanaan
23

24. 1. Silogisme dalam Perumusan Masalah, Tujuan, Sasaran, dan Prioritas
Ideologis:
1. Kapitaslisme
2. Sosialisme
PERUMUSAN Tentukan Definisi-
Teoritis (Conceptual Framework) Definisi
MASALAH Parameternya
1. Lingkaran Setan
Pragmatis
2. Perpres RPJMN
Indikator ?
Misal:
TUJUAN Meningkatkan APS
APS 2010 = 88
2010 2014
Proyeksi APS 2010 APS 2014
88 95
SASARAN
APS 2014 = 95
(TARGET)
1. Metode Time Series
Forecasting 2. Metode Kausal
3. Model Kualitatif
Delphi,
Teknik Penentuan Sistem
ALTERNATIF
Kriteria & Alternativ AHP
Efas/ifas
4. Linear Programming
5. Analisis Inpput-output
PRIORITAS
PERENCANAAN
Model Penentuan Prioritas
LANJUT…. 24

25. 2. Bentuk-bentuk Silogisme dalam Penentuan Sasaran
1. Paralel
4. Single Line (Focus)
Tujuan Target
t t+n S1 ------------------
S1 ------------> S2 ------------------
S2 ------------> S3 ------------------
S3 ------------> S4 ------------------
Sn ------------>
5. Line Branch
2. Paralel-Mixed
S1 --------------
S1 --------------> S2 --------------
S2 ------- S3 --------------
Sn --------------> Sn --------------
3. Multi-Line
S1 ---------------------------------->
S2 -------------------
S3 ----------------
S4 ---------------------------------->
25

26. 3. Pokok-pokok Perhatian
• Konsep dan teori perencanaan pembangunan.
• Cakupan wilayah perencanaan.
• Bidang sektoral perencanaan.
• Substansi dan ukuran perencanaan.
• Sumber/bentuk pembiayaan perencanaan.
• Penyelenggara perencanaan.
• Bentuk rencana pembangunan.
• Rencana implementasi perencanaan pembangunan.
• Instrumen perencanaan.
• Pengambilan keputusan strategis.
• Alur perencanaan.
• Pemantauan dan pengendalian.
• Evaluasi hasil perencanaan.
• Pengawasan pembangunan.
26

27. 4. Syarat Perencanaan
Perumusan
Masalah
Ada …
(1) Himpunan asumsi untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah pemilihan
dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi
yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan
merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk
mencapai suatu hasil tertentu;
(2) Seleksi tujuan. Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk
memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapainnya;
(3) Pemilihan alternatif dan alokasi sumberdaya. Perencanaan adalah
pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumberdaya yang tersedia;
(4) Rasionalitas. Perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta
dan atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk
melaksanakan tindakan-tindakan kemudian; dan
(5) Proses penentuan masa depan. Perencanaan adalah keseluruhan proses
pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan
dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditentukan.
27

28. 5. Ciri-ciri Perencanaan
Tujuan
(1) Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang diceminkan dalam
rencana untuk mencapai perkembangan social ekonomi yang tetap (steady
social economy growth). Hal ini dicerminkan oleh dalam usaha peningkatan
produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif;
(2) Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita
dan laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju
pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita;
(3) Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan
struktur ekonomi agraris menuju struktur industri;
(4) Adanya perluasan kesempatan kerja;
(5) Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan
pembangunan antara daerah;
(6) Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang
kegiatan pembangunan;
(7) Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan
sendiri/nasional; dan
(8) Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.
28

29. 6. Dari Mana?
RT, RW,
Keluarga
Dasawisma, Dusun
Desa, Kelurahan,
Kampung, Nagari,
Banjar
Makan
Pendidikan
Kesehatan Kecamatan, Distrik
Masyarakat, Keluarga Besar
Sumber Energi Kabupaten, Kota
Transport
Provinsi
Bangsa
Negara
(NKRI) 29

30. 7. Pesebaran
N
W E
S
30

31. 8. Siapa? Apa? (contoh)
Peningkatan
Akses
Perlindungan Pelayanan
Sosial Usia Wajib Dasar
Kandungan Belajar VERY POOR
VERY POOR
dan Balita (6-16)
Usia
Usia Lanjut Produktif
(55 ke atas) (17-55)
Perlindungan Pemberdayaan
Sosial Masyarakat
VERY POOR POOR DAN NEAR POOR
31

32. 9. Apa Yang Direncanakan dan Dianggarkan?
•Unit simpan pinjam.
•Makan/kebutuhan
•Kelompok usaha bersama
pokok.
(pertanian, perikanan,
•Pendidikan
dagang dan industri mikro,
•Kesehatan
dsb.)
•Transportasi
•Pekerjaan sektor informal.
•Prasik.
•Pekerjaan konstruksi.
•Dll.
•Dll.
KONSUMSI PENDAPATAN
Melakukan harmonisasi
Melakukan
program-program yang
harmonisasi
•KB. output-nya dapat
program-program
•Kesejahteraan RTM. memberikan
yang output-nya
kesempatan berusaha
dapat meringankan
dan menciptakan
konsumsi DEMOGRAFI penghasilan bagi
masyarakat miskin.
masyarakat miskin.
Menekan laju pertumbuhan penduduk miskin.
32

33. 10. Pendekatan Kewilayahan dalam Perencanaan
Sasaran
Perencanaan pembangunan nasional, yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan
semua sektor secara komprehensif dalam wilayah suatu negara untuk kepentingan seluruh
warga negara di seluruh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah nasional.
Perencanaan pembangunan daerah, yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan
semua sektor secara komprehensif dalam wilayah satu daerah (provinsi atau
kabupaten/kota) untuk kepentingan seluruh warga negara di suatu daerah tertentu yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah tertentu saja.
Perencanaan pembangunan regional, yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan
semua sektor secara komprehensif dalam wilayah lebih dari satu daerah (beberapa provinsi
atau beberapa kabupaten/kota) untuk kepentingan seluruh warga negara di daerah-daerah
yang menjadi cakupan perencanaan yang diselenggarakan oleh beberapa pemerintah
daerah tertentu saja atau dikoordinasikan oleh pemerintah nasional.
Perencanaan pembangunan kawasan, yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan
sektor tertentu saja dalam wilayah satu daerah atau lebih (beberapa provinsi atau beberapa
kabupaten/kota) untuk sebagian warga negara di daerah-daerah yang menjadi cakupan
perencanaan yang diselenggarakan oleh beberapa pemerintah daerah tertentu saja atau
dikoordinasikan oleh pemerintah nasional.
33

34. 10. Pendekatan Kewilayahan dalam Perencanaan
Perbedaan Pembangunan Daerah, Pembangunan Kawasan, dan Pembangunan Nasional:
34

35. 10. Pendekatan Kewilayahan dalam Perencanaan
Sektoral
Atau
Regional?
35

36. Siapa Sih Yang Bertanggung Jawab Meningkatkan Kesejahteraan RT Miskin?
36

37. Nasional vs Regional Tidak Sinkron?
Kenapa Pusat Sssst…kira-kira kapan
harus ikut Ini masih selesainya. Anak-istri
membangun? Ini kewenangan sudah kelaparan nieh.
Kalau ribut pusat. Daerah
kewenangan
terus, kapan tinggal terima
daerah.
kita bisa jadi saja.
maju? Ahh.. 10x10=
Capek Deh Cepek Juga
37

38. 11. Pendekatan Sektoral dalam Perencanaan
Ekonomi
Politik Penggerak
Perencanaan Pembangunan
Sosial (Prime mover)
Pertahanan
38

41. 11. Pendekatan Sektoral dalam Perencanaan
41

42. Contoh: Pendekatan prime-mover dalam perencanaan
Prime-mover
42

43. 12. Substansi dan Ukuran Perencanaan
Substansi dan Ukuran Makro
1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih.
5. Bangunan.
6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran.
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa
43

44. 12. Substansi dan Ukuran Perencanaan
Substansi dan Ukuran Mikro
1. Menanggulangi Kemiskinan dan
Kelaparan
2. Mewujudkan Pendidikan Dasar Bagi
Semua
3. Mendorong Kesetaraan Jender dan
Pemberdayaan Perempuan
4. Menurunkan Angka Kematian Anak
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan
Penyakit Lain
7. Menjamin Kelestarian Lingkungan
44

45. 13. Pembiayaan untuk Implementasi Perencanaan Pembangunan
Sumber pembiayaan perencanaan pembangunan terdiri dari:
(1) Sumber pembiayaan publik. Sumber ini dikelola oleh pemerintah, baik
Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Sumber pembiayaan publik
diperoleh dari pajak, hibah, dan kontribusi badan usaha milik negara;
(2) Sumber pembiayaan non-publik. Sumber ini dikelola oleh lembaga swasta.
Sumber pembiayaan non-publik disalurkan dalam bentuk penanaman modal
langsung, kredit, penyertaan saham, hibah, dan bentuk-bentuk lain yang
dimungkinan;
(3) Sumber pembiayaan luar negeri. Sumber ini dikelola oleh lembaga-lembaga
pemberi pinjaman luar negeri atau yang umum disebut lembaga-lembaga donor.
Sumber pembiayaan luar negeri disalurkan dalam bentuk pinjaman luar negeri,
kredit eksport, dan hibah.
45

46. Bagaimana Caranya?
46

47. 14. Penyelenggaraan dari Implementasi Perencanaan Pembangunan
Penyelenggara Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat
Perencanaan oleh Pemerintah Pusat. Institusi penyelenggara perencanaan pembangunan
pada level Pemerintah Pusat meliputi organisasi-organisasi DPR, Bappenas, Depkeu,
Depdagri, Departemen Teknis, dan Kelompok lembaga dan negara Donor. Adanya banyak
organisasi yang terlibat dalam institusi perencanaan pembangunan level Pemerintah Pusat ini
berpotensi menyebabkan adanya pertentangan kepentingan (conflict of interest) di antara
mereka.
Penyelenggara Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah
Perencanaan oleh Pemerintah Daerah. Institusi penyelenggara perencanaan pembangunan
pada level Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi meliputi organisasi-organisasi DPRD
Provinsi, Kantor Gubernur, Bappeda, Dinas Keuangan, dinas-dinas teknis, konsultan
pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat. Sementara itu penyelenggara
perencanaan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota meliputi organisasi-
organisasi DPRD Kabupaten/Kota, Kantor Bupati/Walikota, Bappeda Kabupaten/Kota, Kantor
Keuangan, kantor-kantor teknis, konsultan pemerintah daerah, dan kelompok-kelompok
masyarakat.
47

48. 15. Bentuk Rencana Pembangunan
Pembangunan (cakupan nasional atau lokal)
Locus nasional, antar-daerah
Substansi gabungan program-program, jangka panjang, rutin
Program
Locus nasional, antar-daerah
Substansi gabungan proyek-proyek, jangka menengah, rutin
Proyek
Locus daerah
Substansi jangka pendek/1 tahun, tidak rutin
Crash program
Locus agregat perencanaan pembangunan daerah dan regional
Substansi jangka sangat pendek, sangat spesifik, tidak rutin
48

49. Format Penyusunan Dokumen Perencanaan
ARAH KEBIJAKAN DAN
Masukan dari STARTEGI PEMBANGUNAN
Pemangku Skala Prioritas
Visi, Misi,
Komitmen NASIONAL 2010-214
Kepentingan Program
RPJPN Internasional/
Prioritas
2005-2025 GlobalI
Presiden
Terpilih PRIORITAS NASIONAL
(INDIKATOR DAMPAK)
KONDISI PERKIRAAN
UMUM PENETAPAN SASARAN POKOK
PERMASALAHAN DAN FOKUS
PEMBANGUNAN NASIONAL
(Identifikasi TANTANGAN UTAMA PRIORITAS
2010 - 2014
Permasalahan 2010 - 2014 (Isu Strategis PROGRAM
dan Penyebabnya) Lintas
Bidang/K-L)
(INDIKATOR OUTCOMES)
Misi
BASELINE DATA: Hasil Evaluasi KEGIATAN PRIORITAS
Pembangunan
Kondisi RPJMN
Saat ini 2004-2009
Yang Belum (INDIKATOR OUTPUT)
Selesai
2004-2009
SUMBER DAYA
(INDIKATOR INPUTS)
Perumusan Masalah dan Tantangan, Penetapan Sasaran, Strategi dan
Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2010-2014 49

50. Keterkaitan Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan
Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Bidang (KL)
Nasional
Bidang Ekonomi
PRIORITAS 1 K/L 1
PRIORITAS 1 Program 1.1
1. Fokus Prioritas 1.1 1. Kegiatan 1.1.1
1. Kegiatan Prioritas 1.1.1 2. Kegiatan 1.1.2
Fokus prioritas 1 2. Kegiatan Prioritas 1.1.2 3. Kegiatan 1.1.3
Program 1.2
3. Kegiatan Prioritas 1.1.3
1. Kegiatan 1.2.1
Fokus prioritas 2 2. Fokus Prioritas 1.2 2. Kegiatan 1.2.2
1. Kegiatan Prioritas 1.2.1 3. Kegiatan 1.2.3
2. Kegiatan Prioritas 1.2.2 -dst-
1. Kegiatan Prioritas A 3. Kegiatan Prioritas 1.2.3 K/L 2
Program 2.1
PRIORITAS 2 1. Kegiatan 2.1.1
2. Kegiatan Prioritas B - dst- -dst-
3. Kegiatan Prioritas C Bidang Politik
PRIORITAS 1 K/L 1
4. Kegiatan Prioritas D Program 1.1
1. Fokus Prioritas 1.1 1. Kegiatan 1.1.1
1. Kegiatan Prioritas 1.1.1 2. Kegiatan 1.1.2
5. Kegiatan Prioritas E 2. Kegiatan Prioritas 1.1.2 Program 1.2
3. Kegiatan Prioritas 1.1.3 1. Kegiatan 1.2.1
2. Fokus Prioritas 1.2 2. Kegiatan 1.2.2
Fokus prioritas 3 3. Kegiatan 1.2.3
1. Kegiatan Prioritas 1.2.1 -dst-
2. Kegiatan Prioritas 1.2.2 K/L 2
-dst- 3. Kegiatan Prioritas 1.2.3 Program 2.1
PRIORITAS 2 1. Kegiatan 2.1.1
- dst- 2. Kegiatan 2.1.2
PRIORITAS 2 -dst-
-dst- Bidang ....................
- dst - - dst -
50

51. 16. Rencana Implementasi Perencanaan Pembangunan
Pembangunan (cakupan nasional atau lokal)
Kementerian/Lembaga
Program
Kementerian/Lembaga
Proyek
Satuan Kerja Perangkat daerah
Crash program
Satuan Kerja Perangkat Daerah
51

52. 17. Alur Perencanaan Pembangunan
1. Alur Perencanaan Pembangunan Dari Bawah ke Atas
Pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up approach) menggariskan bahwa inisiatif perencanaan berasal
dari berbagai unit atau divisi yang disampaikan ke atas sampai pada tingkat institusi.
2. Alur Perencanaan Pembangunan Dari Atas ke Bawah
Pendekatan dari atas ke bawah (top-down approach) menggariskan bahwa perumusan strategi yang telah
disatukan dan dikoordinasikan oleh pimpinan tertinggi dibantu oleh para manajer di level di di bawahnya.
Strategi menyeluruh ini kemudian dipakai sebagai penentu sasaran-sasaran dan mengevaluasi kinerja
unit usaha masing-masing.
3. Alur Perencanaan Pembangunan Interaktif
Pendekatan perencanaan pembangunan yang lain adalah pendekatan interaktif (interactive approach)
yang menggariskan adanya jalan tengah antara pendekatan dari bawah ke atas dan pendekatan dari atas
ke bawah. Sebelum strategi ditetapkan, terlebih dahulu diawali dengan konsultasi antar manajer puncak
dengan para manajer pada tingkat di bawahnya termasuk manajer lapangan. Di sini terjadi sinkronisasi
antara sasaran umum di induk institusi dan pengetahuan lapangan dari para manajer di bawahnya.
4. Alur Perencanaan Pembangunan Tingkat Ganda
Pendekatan tingkat ganda (dual level approach) menggariskan bahwa strategi dirumuskan terpisah pada
dua tingkatan yang berbeda, yaitu pada tingkat induk institusi dan pada tingkat unit di bawahnya. Semua
unit menyusun rencana sesuai tingkat masing-masing dan rencana ini secara periodik ditinjau oleh
manajemen tingkat induk.
52

53. Instrumen Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Pusat
Renstra Pedoman Renja- Pedoman Rincian
RKA -KL
KL KL APBN
Pedoman Diacu
RPJP Pedoman RPJM Dijabarkan Pedoman
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional
Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang
Pemerintah Daerah
Dijabarkan
RPJP Pedoman RPJM RKP Pedoman
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah
Pedoman Diacu
Pedoman
Renstra Renja- Pedoman RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD
53

54. 18. Pengendalian dan Pemantauan
1. Pengendalian dan Pemantauan
Pengendalian dan pemantauan merupakan factor dapat yang menentukan pencapaian tujuan
perencanaan pembangunan. Pengendalian dan pemantauan terhadap implementasi
perencanaan pembangunan diperlukan oleh institusi perencanaan pembangunan, namun
yang menjadi pertanyaan besar adalah lembaga dan pihak siapa yang akan mengendalikan
implementasi perencanaan pembangunan itu sendiri.
2. Evaluasi Hasil Perencanaan
Pemahaman tentang evaluasi hasil perencanaan: oleh Departemen (nasional, atau koordinasi
lintasprovinsi/regional), oleh Dinas Provinsi (Provinsi), oleh Kantor (Kabupaten/Kota),
kelompok independen (terbentur pada siapa yang mendanai kegiatan kelompok independen
ini, jika didanai oleh Pemerintah, maka tidak dapat disebut lagi sebagai kelompok
independen).
3. Pengawasan Pembangunan
Pemahaman tentang pengawasan pembangunan: dilakukan secara nasional oleh Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dilakukan secara kedaerahan oleh Badan
Pengawas Pembangunan Daerah (Bawasda) dan Inspektorat Daerah (Itda), atau dilakukan
secara khusus oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).
54

55. Pemantauan dan Evaluasi Program dan Prioritas Pembangunan
55

56. Pemantauan dan Evaluasi Program dan Prioritas Pembangunan
Grafik
Status Kem is kinan Per Provins i, Menurut Interval
1993, 2000, 2006, 2007, 2008
Papua Barat
Papua
Maluku Utara
Maluku
Sulaw esi Barat
Gorontalo
Sulaw esi Tenggara
Sulaw esi Selatan
Sulaw esi Tengah
Sulaw esi Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Bali
Banten
Jaw a Timur
DI Y ogyakarta
Jaw a Tengah
Jaw a Barat
DKI Jakarta
Kepulauan Riau
Bangka Belitung
Lampung
Bengkulu Pemerintah Pusat memberikan
Sumatera Selatan
Ja mb i
Riau
prioritas anggaran pada daerah-
Sumatera Barat
Sumatera Utara daerah di Provinsi dalam interval
Nanggroe A ceh Darussalam
Status Kemiskinan
merah dan kuning.
Interval Baik
Interval Sedang
Interval Kurang
56

57. Indikator Implementasi Level Input dan Level Outcome
64 800.000
62,44
62 700.000
61,32
600.000
60
57,75 500.000
58 56,78 56,91
400.000
56
54,32 300.000
54
200.000
52 100.000
50 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
APS penduduk 4-6 tahun
Anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini
Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan PAUD dan Anggaran
Program PAUD, Tahun 2004-2009 57

58. Indikator Implementasi Level Input dan Level Outcome
120 35.000.000
99,12 99,50 99,73 99,85 30.000.000
96,77 97,39
100
25.000.000
80
62,13 62,67 20.000.000
61,30
60 56,04
53,48 53,92
15.000.000
40
10.000.000
20
5.000.000
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
APS penduduk 7-15 tahun
APS penduduk 16 -18 tahun
Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Anggaran Program Pendidikan Menengah
Gambar 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar 9 Tahun (SD-SMP)
dan Jenjang Pendidikan Menengah (SMU dan SMK) dan Anggaran Program Wajib Belajar
Dikdas 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah, Tahun 2004-2009 58

59. Indikator Implementasi Level Input dan Level Outcome
20 30.000.000
17,82 18,10
17,50
18
16,70
25.000.000
16 15,00
14 13,20
20.000.000
12
10 15.000.000
8
10.000.000
6
4
5.000.000
2
0 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
APK PT
Anggaran Program Pendidikan Tinggi
Gambar 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi dan Anggaran Program
Pendidikan Tinggi, Tahun 2004-2009 59

60. Indikator Kinerja
2,00
1,80
0,27
1,60
0,10
0,22
0,14
1,40
0,11 0,27
0,12 0,15
0,12
1,20 0,08 0,04
0,14 0,05
0,11 0,06
0,10
0,11
1,00 0,14
0,28
0,09 0,09
0,22 0,36 0,01 0,01
0,02 0,02
0,24 0,08
0,80 0,08
0,21 0,13
0,09 0,27 0,27
0,60 0,22
0,17
0,23 0,20
0,07 0,07
0,40 0,16
0,19 0,14 0,14
0,15 0,16
0,11 0,05
0,20 0,04 0,15 0,15
0,24 0,21 0,22 0,05 0,05
0,19
0,08 0,09
0,00
Ras io E isiensi
f Ras io E is iens i
f Rasio E is iens i
f Ras io E is iens i
f Rasio E is iens i
f Ras io E is iens i
f
2004 2005 2006 2007 2008 2009
27.010 Program M anajem en Pelay anan Pendidikan
27.009 Program Penelitian dan P engem bangan P endidikan
27.008 Program Pengem bangan Buday a Baca dan P em binaan Perpustakaan
27.007 Program Peningkatan M utu P endidik dan Tenaga Kependidikan
27.006 Program Pendidikan Kedinas an
27.005 Program Pendidikan Non Form al
27.004 Program Pendidikan Tinggi
27.003 Program Pendidikan M enengah
27.002 Program Wajib Belajar P endidikan Das ar Sem bilan Tahun
27.001 Program Pendidikan A nak Us ia Dini
Gambar 4. Rasio Efisiensi Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang 60

61. 20. Pengawasan Pembangunan
UU 25/2004 UU 17/2003 UU 80/2003
PERPRES NO. 7/2005 UU 01/2004
PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN
BAPPENAS, BAPPEDA DEP. KEUANGAN DEPARTEMEN/LPND
PENGAWASAN
INTERN : BPKP, IRJEN,BAWASDA
EKSTERN : BPK, KPK, MASYARAKAT
UU 15/2004 (BPK)
UU 80/2003 (BKP,INTJEN, BAWASDA
61

62. Sistem Pengawasan Pembangunan (nasional)
62

63. Sistem Pengawasan Pembangunan (khusus)
63

64. Pengawasan Pembangunan Politik dan Pembangunan
64

65. 21. Evaluasi Pembangunan
65

66. Bagian 4.
Penentuan Kriteria
dan Penentuan Alternatif
66

67. 1. Penentuan Kriteria
1. Prioritas Pembangunan Nasional
2. Prioritas Pembangunan Bidang
3. Pembangunan Berdimensi
Kewilayahan
67

68. 1. Penentuan Kriteria
1. Prioritas Pembangunan Nasional
• Meliputi Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas yg
bersifat Nasional.
• Mencerminkan Platform Presiden sehingga prioritas dan fokus
prioritas nasional dapat bersifat lintasbidang dan atau sama
dengan prioritas dan fokus prioritas bidang.
2. Prioritas Pembangunan Bidang
• Memuat Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Bidang.
• Prioritas Bidang dan Fokus Prioritas Bidang tersebut sejauh
mungkin bersifat lintas sektor/KL dan dimungkinkan satu bidang
memiliki lebih dari satu prioritas. Walaupun indikator dampaknya
dapat saja hanya satu. Uraian yang bersifat lintas sektor/KL
tersebut dapat dilengkapi dengan uraian sektor.
Mengawal RPJP
Membedakan RPJMN dengan Renstra 68

69. 1. Penentuan Kriteria
ARAH KEBIJAKAN DAN
Masukan dari STARTEGI PEMBANGUNAN
Pemangku Visi, Misi, Komitmen NASIONAL 2010-214
Skala Prioritas
Kepentingan Program Internasional/
RPJPN
Prioritas GlobalI
2005-2025
Presiden
Terpilih
PRIORITAS NASIONAL
(INDIKATOR DAMPAK)
KONDISI UMUM
PERKIRAAN
PENETAPAN SASARAN POKOK
(Identifikasi PERMASALAHAN DAN
Permasalahan dan
PEMBANGUNAN NASIONAL FOKUS
TANTANGAN UTAMA PRIORITAS
Penyebabnya) 2010 - 2014
2010 - 2014 (Isu Strategis PROGRAM
Lintas
Bidang/K-L)
(INDIKATOR OUTCOMES)
Misi
BASELINE DATA: Hasil Evaluasi KEGIATAN PRIORITAS
Pembangunan
Kondisi RPJMN
Saat ini 2004-2009
Yang Belum (INDIKATOR OUTPUT)
Selesai
2004-2009
SUMBER DAYA
(INDIKATOR INPUTS)
Perumusan Masalah & Tantangan, Penetapan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 69

70. 1. Penentuan Kriteria
Arah Kebijakan Pembangunan memuat Strategi yang merupakan
kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalah
pokok dalam rangka mencapai sasaran prioritas.
Kerangka pikir mendasari penyusunan Prioritas, Fokus Prioritas, dan
Kegiatan Prioritas.
RPJMN adalah operasionalisasi dari RPJPN.
RPJPN dituangkan ke dalam bidang-bidang pembangunan.
Prioritas Bidang adalah langkah-langkah utama atau kebijakan untuk
mewujudkan tahapan RPJPN.
Tahapan RPJPN dalam RPJMN II adalah: “Memantapkan penataan
kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun
kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian”
70

71. 2. Penentuan Alternatif
Dimungkinkan bagi Presiden terpilih untuk
menentukan/mengubah Kegiatan bukan Prioritas
menjadi Kegiatan Prioritas.
Contoh: Kegiatan Bidang Politik 1.1.1 menjadi
Kegiatan Prioritas Nasional E
Dalam kasus ini, pada iterasi berikutnya Kegiatan
Bidang Politik 1.1.1 disesuaikan sehingga menjadi
Kegiatan Prioritas Bidang (pada Buku II)
71

72. 2. Penentuan Alternatif
Menentukan Prioritas Pembangunan Bidang dulu.
Menuliskan Kondisi Umum, Permasalahan dan
Sasaran Bidang, serta Strategi Arah Kebijakan
Arah Kebijakan berisi:
Kerangka Pikir dari Arah Kebijakan Bidang (Policy
Planning) merupakan dasar bagi penetapan:
1. Prioritas Bidang dengan indikator impact,
2. Fokus Prioritas Bidang dengan indikator outcome,
3. Kegiatan Prioritas Bidang dengan indikator output.
Menentukan “mainstreaming yang diinginkan”
Mengindikasikan mana yang akan dijadikan Prioritas
Nasional
72

73. 3. Penentuan Prioritas Pembangunan Nasional
Prioritas Pembangunan Nasional
Bab I: Kondisi Umum
1.1 Pencapaian Pembangunan
1.2 Permasalahan dan Sasaran
Permasalahan : Merupakan perkiraan permasalahan nasional yang akan
dihadapi di masa depan berdasarkan perkembangan sampai
saat ini dan tantangan kedepan (perkiraan permasalahan
yang menonjol dimasa depan).
Sasaran : Merupakan sasaran prioritas nasional menggunakan
indikator dampak (Impact).
Contoh:
Permasalahan: Permasalahan kesehatan, indikator kesehatan masih
tertinggal dibandingkan dengan negara yang memiliki
pendapatan perkapita sama dengan Indonesia, dan
berkembangnya penyakit degeneratif.
Sasaran : Membaiknya Indikator kesehatan.
Bab II: Misal, sesuai arahan RPJPN 2005-2025
73

74. 3. Penentuan Prioritas
Prioritas Pembangunan Nasional
Bab III: Kerangka Ekonomi Makro
Rumusan strategi pembangunan secara umum yang mencakup kerangka ekonomi
makro & pembiayaan
Bab IV: Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional
(bersumber dari visi, misi, dan prioritas presiden)
4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang/KL
Arah kebijakan pembangunan memuat strategi yang merupakan kerangka
pikir/kerangka kerja sebagai dasar dalam menysusun prioritas, fokus prioritas, dan
kegiatan prioritas untuk memecahkan permasalahan pokok dan mewujudkan sasaran
prioritas. Buku I mencerminkan platform Presiden sehingga prioritas dan fokus
prioritas nasional bersifat lintas bidang (atau sama dengan prioritas dan fokus prioritas
bidang). Fokus dan kegiatan prioritas dimuat dalam lampiran Buku 1 (berupa Matriks
Fokus dan Kegiatan Prioritas Nasional).
4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kewilayahan
Berisi arah kebijakan pembangunan wilayah dari perspektif pembangunan nasional dan
keterkaitan antar wilayah.
4.3 Pengarusutamaan Pembangunan
Lampiran Buku I:
- Matriks Rencana Tindak Prioritas Nasional (Prioritas Nasional, Fokus Prioritas , dan
Kegiatan Prioritas).
- Matriks Indikator Kinerja Pengarusutamaan Pembangunan
Keterangan:
Kaidah pelaksanaan (termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi) masuk ke dalam
batang tubuh Perpres-nya 74

75. 4. Matriks Sasaran – Indikator - Target
PRIORITAS RPJM: Nama Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014
- Visi/Goal : Pernyataan visi (goal) dari Prioritas dalam 1 kalimat.
- Sasaran Pokok : Pernyataan sasaran prioritas yang utama (dampak yang diharapkan).
- Indikator : Pernyataan Indikator Dampak dari pencapaian Prioritas Nasional
ALOKASI ANGGARAN BASELINE
FOKUS
TARGET KEGIATAN PRIORITAS
PRIORITAS INSTANSI
/KEGIATAN PENANGGUNG
No. SASARAN INDIKATOR
PRIORITAS JAWAB/
PELAKSANA
2010 2011 2012 2013 2014
2010 2011 2012 2013 2014
1. FOKUS Indikator K/L Koord. Fokus
PRIORITAS 1 Outcomes Prioritas 1
BUKU II
a. Kegiatan Indikator
Prioritas A Output/Keluar
an Kegiatan
Prioritas A
K/L X
b. Kegiatan Indikator
Prioritas B Output/Keluar
an Kegiatan
Prioritas B
K/L Y
75

76. 3. Penentuan Prioritas Pembangunan Bidang
Prioritas Pembangunan Bidang
Bab I: Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan
Beragama
1.1 Kondisi Umum
Merupakan gambaran perkembangan pembangunan bidang sampai dengan saat ini
disertai dengan pencapaian yang telah dihasilkan.
1.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Bidang
Merupakan permasalahan Bidang yang akan dihadapi dalam jangka waktu 5 tahun
ke depan berdasarkan perkembangan sampai saat ini dan tantangan kedepan yaitu
perkiraan permasalahan yang menonjol dimasa depan, misalnya: walaupun telah
tercapai banyak kemajuan dalam Bidang Kesehatan namun tingkat kesehatan masih
relatif rendah dibandingkan negara dengan tingkat pendapatan yang sama. Tingkat
kesehatan yang rendah akan mempengaruhi tingkat produktifitas yang pada
gilirannya berpotensi menurunkan daya saing. Selanjutnya ditetapkan sasaran
Prioritas Bidang yang menunjukkan perbaikan dari permasalahan yang sudah
diidentifikasi tersebut (berikut indikator capaiannya yaitu indikator dampak/impact).
76

77. 3. Penentuan Prioritas Pembangunan Bidang
1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang
Arah kebijakan memuat strategi yang merupakan kerangka pikir/kerangka kerja sebagai dasar
penetapan Prioritas Bidang, Fokus Prioritas Bidang, dan Kegiatan Prioritas Bidang untuk
memecahkan permasalahan pokok dan mewujudkan sasaran prioritas bidang (policy structure).
Arah kebijakan yang ditempuh sangat tergantung kepada sasaran yang ingin dicapai. Arah
kebijakan untuk penurunan Angka Kematian Ibu sebesar 10% akan berbeda dengan penurunan
sebesar 50%.
Pada setiap bidang diuraikan prioritas bidang dan fokus prioritas bidang yang dilengkapi dengan
kegiatan prioritas bidang (Kegiatan prioritas dicantumkan sebagai lampiran Bidang/Bab dalam
bentuk matriks rencana tindak bidang). Prioritas Bidang merupakan kebijakan yang diambil untuk
mendukung pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Bidang yang dicanangkan dalam periode 5
tahun kedepan, dan sejauh mungkin bersifat Lintas Sektor/KL. Fokus prioritas bidang (dengan
indikator outcome) adalah arah kebijakan yang diambil untuk mendukung pencapaian sasaran fokus
prioritas bidang melalui kegiatan prioritas yang bersifat lintas sektor/KL.
Lampiran BAB 1:
Matriks Rencana Tindak Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama:
Fokus Prioritas (Indikator Outcome)
Kegiatan Prioritas (Indikator Output)
77

78. 3. Penentuan Prioritas Pembangunan Bidang
Bab II : Bidang Ekonomi
s.d.a
Lampiran BAB II: Matriks Rencana Tindak Bidang Ekonomi
Bab III : Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
Bab IV : Bidang Sarana Dan Prasarana
Bab V : Bidang Politik
Bab VI : Bidang Pertahanan Dan Keamanan
Bab VII : Bidang Hukum Dan Aparatur
Bab VIII: Bidang Wilayah Dan Tata Ruang
Bab IX : Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
Lampiran Buku II:
Matriks Implementasi: Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Per K/L :
1. Semua Program dan Kegiatan prioritas menurut K/L
2. Kegiatan prioritas dari K/L yang tidak masuk dalam lingkup kategori Bidang namun
mendukung pencapaian sasaran pokok prioritas nasional (Contoh: Bappenas)
78

79. 4. Matriks Sasaran – Indikator - Target
Matriks Rencana Tindak Bidang
Program Lintas Kementerian/Lembaga
BIDANG PEMBANGUNAN : ................................................
PRIORITAS BIDANG : .................................................
ALOKASI ANGGARAN BASELINE
FOKUS KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN TARGET
PRIORITAS
(Hasil KEMENTERIAN/
/KEGIATAN
No. Outcomes/ INDIKATOR PROGRAM LEMBAGA
PRIORITAS
Output yang TERKAIT
diharapkan) 2010 2011 2012 2013 2014
2010 2011 2012 2013 2014
1. FOKUS Indikator
PRIORITAS Outcomes
BIDANG A.1
BUKU II
a. Kegiatan Indikator PROGRAM
Prioritas X Output/Keluar Kementerian/
an Kegiatan Lembaga X
Prioritas X
K/L X
b. Kegiatan Indikator PROGRAM
Prioritas Y Output/Keluar Kementerian/
an Kegiatan Lembaga Y
Prioritas Y
K/L Y
79

80. 4. Matriks Sasaran – Indikator - Target
Lampiran
Program Kementerian/Lembaga
ALOKASI ANGGARAN
TARGET BASELINE
PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATAN PRIORITAS K/L
No. SASARAN INDIKATOR
PRIORITAS
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
- Kementerian/Lembaga A
1. PROGRAM 1 Outcome Program 1
- Kegiatan A (Prioritas - Output Kegiatan Prioritas A
Nasional) - Output Kegiatan Prioritas B
- Kegiatan B (Prioritas
Bidang)
2. PROGRAM 2 Outcome Program 2
- Kegiatan C (Prioritas -Output Kegiatan Prioritas C
Nasional) -Output Kegiatan Prioritas D
- Kegiatan D (Prioritas
Bidang)
- Kementerian/Lembaga B
1. PROGRAM 1 Outcome Program 1
- Kegiatan E (Prioritas - Output Kegiatan Prioritas E
Bidang)
80

81. Contoh: Sasaran, Indikator, dan Target
Fokus Prioritas:
Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, kekurangan gizi,
dan pemberantasan penyakit menular.
Salah Satu Kegiatan:
Sasaran:
Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.
Indikator:
Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.
Target:
102 (per 100.000 kelahiran hidup) pada tahun 2015.
81

82. 3. Penentuan Prioritas Pembangunan Berdimensi Kewilayahan
Bab I : Arah Pengembangan Wilayah
1.1 Pendahuluan
1.2 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
1.3 Arahan RPJMN 2010-2014
1.4.Perkembangan Kesenjangan Antarwilayah Saat Ini
1.5 Perkiraan Kinerja Pengembangan Wilayah
1.6 Prioritas Pengembangan Ekonomi Daerah
Bab II : Pengembangan Wilayah Papua
2.1 Kondisi saat ini
2.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Papua
2.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Papua
2.4 Program dan Kegiatan Prioritas
2.5 Kerangka Regulasi
Lampiran: Matriks kerangka investasi dan regulasi
Bab III : Strategi Pengembangan Wilayah Maluku
---Dan Seterusnya---
Bab VIII : Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera
Matriks Lampiran: Program Lintas K/L dan Kegiatan Pokok per Wilayah
82

83. 4. Matriks Sasaran – Indikator - Target
Matriks Lampiran
Prioritas Pengembangan Wilayah…*)
WILAYAH : ...........................................
Alokasi anggaran
Bidang/ Kementerian/
Program baseline kegiatan
Kegiatan prioritas Lembaga
prioritas*
Bidang A
- Kegiatan A1
- Kegiatan A2
- Kegiatan A3
Bidang B
- Kegiatan B1
- Kegiatan B2
- Kegiatan B3
Bidang C
- Kegiatan C1
* kumulatif 5 tahun (2010-2014)
83

84. Tanggal-tanggal penting terkait penyusunan
RPJMN & Renstra 2010-2014, dan RKP 2010 (Januari – Mei 2009) Contoh
2008
1 Jan 09 1 Feb 09 1 Mar 09 1 Apr 09 1 Mei 09
Panduan penulisan
RPJMN (s.d. 31/12) Struktur penulisan & materi Raker I (15/4)
pokok selesai (1/4) Agenda Raker I:
Background study Rumusan strategi pembangunan (termasuk kerangka ekonomi makro & -Paparan D. Ekonomi,
(s.d 31/12) pembiayaan) (1/1-1/4) D. Otda, & para Deputi
-Pembahasan
Evaluasi 4thn RPJMN 2004-2009 (s.d 1/4) Penulis
menyampaikan
Rangkaian diskusi (1/12/08 s.d. 1/4/09) kpd Penanggung
Jawab/Ketua Pokja
Penyerapan aspirasi masyarakat (s.d. 1/4/09) (1/5)
Panduan penulisan Renstra (s.d. 1/4)
Konsep Rancangan Renstra dimintakan
dari K/L (Bottom-Up)
(1/4-15/5)
1 Jan 09 1 Feb 09 1 Mar 09 1 Mei 09
1 Apr 09
Penulisan Rancangan Awal RKP 2010: Buku I Musrenbangprov (1-
Ranc. Interim RKP
dan II (13/1-20/3) 17/4)
2010 (20/4-2/5)
Rakorpus
Rapim membahas RKP 2010 & Pagu Indikatif (16/3) (15-16/4)
Penyusunan Renja K/L,
Pertemuan dgn Presiden (laporan ttg Trilateral Meeting, &
Rancangan Prioritas RKP 2010) (13/4) penyampaian Renja K/L
kpd Bappenas (17-30/4)
Sid. Kabinet: Ranc. Awal RKP, Ranc. Pagu
Indikatif, & Finalisasi SEB (4-15/4) 84

85. Tanggal-tanggal penting terkait penyusunan
RPJMN & Renstra 2010-2014, dan RKP 2010 (Juni – Oktober 2009) Contoh
1 Mei 09 1 Jun 09 1 Jul 09 1 Agt 09 1 Sept 09 1 Okt 09
Raker II Draft I Konsep Draft II
(15/5) Penanggung Jawab/Ketua Pokja Rancangan Konsep
menyampaikan ke Sekretariat (15/06)
Awal, selesai Rancangan
(01/8) Awal, selesai
Penjaringan aspirasi (01/10)
Pembahasan/ konsultasi Tim masyarakat (1/8-31/8) Penyempurnaan Draft I
Penyusunan Konsep (1/06-31/08) Rancangan
Rancangan Awal RPJMN untuk Awal RPJMN
penyempurna-an (15/6-31/7)
(1/10-5/11)
1 Mei 09
Trilateral meeting
(15/5-15/6)
Renstra
(Bottom-Up)
1/4-15/5) Konsep Rancangan Renstra (15/5-1/10)
1 Jun 09 1 Jul 09 1 Agt 09 1 Sept 09 1 Okt 09
1 Mei 09
Musrenbangn
as (6-8/5)
Sid. Kabinet (13/5)
Ranc. Akhir RKP
2010 (8-12/5)
Penyempurnaan Ranc. Akhir dgn
masukan Sid. Kabinet (14-15/5)
Pengajuan penetapan Perpres
ttg RKP 2010 (18/5)
85

86. Tanggal-tanggal penting terkait penyusunan
RPJMN & Renstra 2010-2014, dan RKP 2010 (Oktober 2009 – Januari 2010) Contoh
. PR n
es nD t II ka
Pr d g i ne tap
0) an ) si ) ab ) ite
0/1 ntik
(2 la /01 ulta /0 1 g K /0 1 N d
(10 ns (15 an (30 JM
Pe K o Sid RP
1 Okt 09 1 Nov 09 1 Des 09 1 Jan 10
Rancangan Rancangan Akhir
Sidang Kabinet I RPJMN (1-10/12) RPJMN (1-15/01)
(05/11) Penyem-
Musrenbang purnaan
Jangka Menengah Rancangan
(20-30/12) Akhir RPJMN
(15-29/01)
Rancangan Awal RPJMN Sosialisasi (10-
(1/10-5/11) 30/12)
Rancangan
Renstra (5/11- Penyesuaian &
1/12) penetapan.
Renstra (30/1 -
30/3)
86

87. Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto
Visi:
Gotong royong membangun kembali Indonesia Raya yang berdaulat, bermartabat,
adil, dan makmur
Misi:
1. Menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan
3. Menyelenggarakan pemerintahan yang tegas dan efektif
Agenda Pokok Membangun Kembali Indonesia Raya:
1. Kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat
2. Melaksanakan ekonomi kerakyatan
3. Membangun kedaulatan pangan dan energi
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang tegas, bersih, dan efektif dalam melayani
rakyat
5. Menciptakan manusia Indonesia yang unggul, sehat, dan berkepribadian melalui
pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan
87

88. Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono
Visi:
Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan
Misi:
1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang
Agenda Utama Pembangunan Nasional 2009-2014:
1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat
2. Perbaikan tata kelola pemerintahan
3. Penegakan pilar demokrasi
4. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan
88

89. M. Jusuf Kalla-Wiranto (1/2)
Visi:
Indonesia yang adil, mandiri, dan bermartabat
Misi:
1. Tercapainya ekonomi bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan
berkeadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis,
dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat
3. Mewujudkan kesejahteraan sosial, ketahanan budaya, dan otonomi
daerah yang sehat, efisien, dan efektif untuk lebih memantapkan
integrasi nasional yang menjamin kebhinnekaan
4. Mewujudkan bangsa yang aman, tenteram, dan damai dengan
penegakan hukum dan HAM
5. Mewujudkan Indonesia yang dihormati dan disegani oleh bangsa-
bangsa lain dalam bidang ekonomi dan politik
89

90. M. Jusuf Kalla-Wiranto (2/2)
Agenda Kebijakan:
1. Ekonomi: membangun ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan
energi, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, menciptakan struktur
eknomi nasional yang adil
2. Politik dan Hukum: memperkuat sistem presidensiil yang didukung sistem
kepartaian yang sederhana, menata kembali fungsi-fungsi lembaga negara,
reformasi birokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang tangkas
tanggap dan cepat
3. Pertahanan dan Keamanan: menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI,
modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI-Polri, peningkatan anggaran
pertahanan dan keamanan
4. Pendidikan: meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, meningkatkan
penyediaan pendidikan yang terjangkau
5. Sosial Budaya: meningkatkan solidaritas sosial kesetiakawanan dan memupuk
semangat nasionalisme
6. Kesehatan: meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dokter
dan tenaga medis yang memadai bagi daerah tertinggal
7. Pemuda dan Olahraga: pengembangan kepeloporan pemuda, peningkatan
prestasi olahraga
90

91. Bagian 5.
Perencanaan Teknokratis
dan
Perencanaan Partisipatif
91

92. I. Perencanaan Teknokratis
• Teknokrasi secara etimologis berasal dari kata-kata techné (teknik) dan kratein
(memerintah). Teknokrasi ialah pemerintahan yang menekankan pentingnya
prinsip-prinsip teknologi, seperti efisiensi, kuantifikasi, produktivitas, perencanaan,
dan penggunaan kiat, serta SOTA (state of the art).
• Pembangunan yang teknokratik menempatkan pemerintah sebagai pihak yang
secara mutlak berwenang untuk merencanakan dan melaksanakan
pembangunan untuk kepentingan publik, berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan teknis dari pemerintah sendiri.
• Model ini biasanya berafiliasi dengan pola pembangunan top-down, dimana
pemerintah berwenang mengatur masyarakat dan tingkat pemerintahan
dibawahnya dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah itu
sendiri.
• Dalam pembangunan teknokratis, yang diutamakan adalah pertimbangan teknis
dan keilmuan dari pemerintah dalam membangun fondasi argumentatif strategi
pembangunan.
92

93. II. Perubahan Paradigma Pembangunan
• Sejak bergulirnya era reformasi 1998, Indonesia telah memulai berbagai
inisiatif yang dirancang untuk memperbaiki sistem tata pemerintahan dan
desentralisasi, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. Inovasi-
inovasi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan kebijakan publik
dalam mendukung sebuah bentuk demokrasi partisipatorik sangat
diperlukan.
• Setidaknya ada lima paradigma baru yang menyebabkan perubahan dan
perkembangan pola pikir dalam perencanaan yang juga menyebabkan
perubahan pada produk-produk rencana di Indonesia, yaitu :
– Pertumbuhan perekonomian global
– Orientasi pembangunan
– Kemitraan pemerintah dan masyarakat (Public-Private Partnership)
– Perkembangan sistem dan teknologi informasi
– Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
• Bandul pembangunan telah bergerak ke arah tradisi partisipasi. Prakarsa-
prakarsa baru mulai berkembang dalam masyarakat seiring dengan mulai
dibukanya ruang-ruang partisipasi bagi masyarakat dan desentralisasi
kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
93

94. III. Reposisi Peran Pemerintah
Peranan pemerintah
pada masa lalu : Peranan yang dituntut dari
1. Penentu utama arah pemerintah saat ini:
pembangunan 1. “manajer” perubahan
2. “Pakar” yang paling (menjalankan fungsi
mengetahui dan manajerial dan koordinasi)
“berhak” menentukan 2. Fasilitator dan katalisator
arah pembangunan terciptanya sinergi antar
stakeholders pembangunan
3. Peran advokasi dan
pembimbingan
94

95. IV. Prinsip Perencanaan
Prinsip-prinsip perencanaan yang baik:
(1) Prinsip partisipatif, menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang
memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
(2) Prinsip kesinambungan, menunjukkan bahwa perencanaan tidak
hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan.
(3) Prinsip holistik, dimaksudkan bahwa masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi
harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara
keseluruhan.
(Gharajedaghi dan Ackoff, 1986)
95

96. V. Pembangunan Partisipatif
Partisipasi merupakan proses anggota masyarakat
sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi,
mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-
kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan
mereka (Sumarto, 2004)
“Perencanaan tidak dapat efektif, kecuali bila dilakukan
dengan pengenalan, pemahaman, dan pemanfaatan
struktur kekuatan pemerintah dan non-pemerintah”
(Branch, 1995)
96

97. VI. Kekuatan dan Kelemahan Perencanaan Partisipatif
Kekuatan (Adams, 2004; Layzer, 2002) :
• Berperan memelihara sistem demokrasi lokal
• Menunjukkan dukungan
• Mengkritisi isu kebijakan
• Menyusun agenda kebijakan
• Menunda pengesahan/pemberlakuan suatu kebijakan
• Mengembangkan jaringan antar dan antara warga dengan pejabat
terpilih
• Menghasilkan solusi lestari dan peduli lingkungan
Kelemahan (Irvin dan Stansbury, 2004) :
• Pemborosan sumber daya dalam pembuatan kebijakan (dalam
masyarakat kurang ideal)
• Tidak efektif sebagai persuasi rasional (dalam kondisi tertentu)
• Tergantung karakter/sifat stakeholders
97

98. VII. Tantangan dan Kendala Sinkronisasi Pembangunan Teknokratis dan Partisipatif
PERENCAAAN DULU PERENCANAAN YANG DIINGINKAN
Daftar Usulan - “Shopping List” Rencana Kerja - “Working Plan”
• Sebanyak-banyaknya • Input (Rp., Tenaga Kerja, Fasilitas, dll.)
• Seindah-indahnya • Kegiatan (Proses)
• Tidak terbatas • Hasil nyata: Output, Outcome, Dampak
Oleh karena itu, Perencanaan Pembangunan
• Dimulai dengan data dan informasi tentang
Sine
realitas sosial, ekonomi, budaya dan Tek rg
politik yang terjadi di masyarakat, nok ikan
Part rasi da
isip
ketersediaan sumberdaya dan visi/arah asi n
pembangunan !!
Critical point-nya adalah
• Menyusun hubungan optimal antara
masukan (input), proses, dan keluaran
(output), hasil (outcome) dan dampak
(impact). UU SPPN
98

99. IX. Skala Nasional semua pendekatan di-”akomodasi”
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan
rencana pembangunan hasil proses politik (public
choice theory of planning), khususnya penjabaran
Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
oleh lembaga atau satuan kerja yang secara
fungsional bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh
stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
99

100. Terima kasih
• Mohon maaf apabila ada yang kurang
berkenan …
Mobilephone +62.811 112266
Email-1 wrihatnolo@yahoo.com
Email-2 wrihatnolo@bappenas.go.id
Website www.wrihatnolo.blogspot.com
www.slideshare.net/wrihatnolo
100