Buku ini membahas secara komprehensif permasalahan sistem kenegaraan Indonesia dan mencoba memberikan solusi dengan memanajemeni pembangunan. Perencanaan dan penganggaran merupakan inti utama sistem kenegaraan Indonesia dan menjadi topik utama dalam buku ini. Buku ini juga membahas konsep, teori, pendekatan, dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Indonesia.

1. Manajemen Pembangunan Indonesia Randy R. Wrihatnolo, MADM Dr. Riant Nugroho D.

4. Bagian 1 Menuju Perencanaan Pembangunan

5. Kehidupan manusia dan alamnya itu bersifat definit (terbatas), namun kesejahteraan yang ingin dicapai itu bersifat infinit (tak terbatas), karena tidak ada yang membatasi kuantitas, kualitas maupun volume dari suatu tingkat kesejahteraan itu. Manusia dan alam tempat tinggalnya –keduanya—bersifat terbatas, artinya bahwa keduanya tidak kekal. 1. Pengantar MANUSIA ALAM

6. Pemikiran tentang manusia, alam, dan kesejahteraan ini menimbulkan dua asumsi dalam tindakan perencanaan, yaitu: Pertama : manusia membuat perencanaan agar sumberdaya alam yang terbatas itu dapat bertahan lebih lama untuk menyediakan kebutuhan manusia. Kedua : manusia membuat perencanaan agar manusia dapat menikmati kesejahteraan, sebelum manusia dan alam itu “habis”. 1. Pengantar KESEJAHTERAAN MANUSIA DAN ALAM KUANTITAS KUALITAS VOLUME WAKTU

7. 2. Sekilas Konsep Pembangunan Untuk menghindari adanya krisis dan konflik, maka suatu pihak “ketiga” diperlukan untuk menengahi kebutuhan akan suatu barang dan/atau jasa sejenis itu. Pemeran pihak ketiga ini adalah negara. Negara adalah institusi yang dihasilkan dari suatu perjanjian sosial ( social contract ) oleh sekelompok manusia yang bersepakat membentuk suatu negara. Peran negara dalam hal ini adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang banyak dibutuhkan oleh warga negaranya.

8. 2. Sekilas Konsep Pembangunan PERUSAHAAN PUBLIK PERUSAHAAN PRIVAT KEBUTUHAN PERAN KEBUTUHAN VS PERAN DALAM PENYEDIAAN BARANG DAN/JASA Jika barang dan/atau jasa itu dibutuhkan secara massal maka peran suatu perusahaan milik bersama ini semakin tinggi. Sementara itu jika barang dan/atau jasa itu hanya dibutuhkan sedikit maka peran suatu perusahaan perorangan ini semakin tinggi. Peran negara dalam penyediaan barang dan/atau jasa publik ini kemudian diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk suatu tindakan pembangunan.

9. 2. Sekilas Konsep Pembangunan EKONOMI TINGKAT PERUBAHAN HUKUM POLITIK SOSIAL KONDISI AWAL Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan terukur ditentukan oleh dimensi perubahan itu dalam definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu. Perubahan alami adalah perubahan yang melembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan.

10. 2. Sekilas Konsep Pembangunan TUJUAN PEMBANGUNAN MOTIVASI PELAKU PEMBANGUNAN PRIORITAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN Bahwa tujuan pembangunan, motivasi pelaku pembangunan, dan pembiayaan pembangunan merupakan faktor utama untuk menciptakan kesejahteraan manusia. Kesejahteraan manusia merupakan fokus dari tujuan pembangunan, motivasi pelaku pembangunan, prioritas pembiayaan pembangunan. Kesejahteraan manusia dalam konteks Negara berarti adalah kesejahteraan warga negara. Kesejahteraan warga negara merupakan output dari semua aktivitas Negara.

11. 3. Sekilas Perencanaan Pembangunan di Indonesia Pertama, bagi negara sebesar seperti Indonesia baik dalam cakupan geografis maupun dalam jumlah dan ragam populasi, upaya dan proses pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya pasti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks. Kedua, perencanaan pembangunan, baik dalam bentuk program, kebijakan maupun kegiatan hanya akan tinggal sebagai dokumen sia-sia dan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikaitkan dengan pembiayaannya. Di sisi lain, keterbatasan anggaran semakin menuntut adanya perencanaan yang matang agar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia benar-benar dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu hubungan fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran adalah semakin penting. Ketiga, perubahan dan pembaharuan dalam pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan pembangunan nasional semakin diperlukan dan harus menjadi sinergi dalam tatatan perundangundangan dan peraturan penjelasnya. Oleh karena itu, harmonisasi antara kedua fungsi itu telah dibakukan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang kemudian diikuti oleh penjelasan lebih lanjut dalam PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

13. Bagian 2 Kaidah Teoritik Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia

16. 5. Pendekatan Perencanaan Perencanaan pembangunan berdasarkan teori-teori perencanaan pembangunan secara umum dapat didefinisikan sebagai: Proses politik  mengharmonisasikan perbedaan pandangan di antara kepentingan politik untuk membuat konsensus. Proses ekonomi  menyusun tujuan pembangunan yang terencana untuk membuat perencanaan pembangunan yang terukur. Proses administrasi  menyelenggarakan perencanaan pembangunan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan.

17. 6. Pendekatan Kewilayahan dalam Perencanaan Perencanaan Perencanaan pembangunan nasional , yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah suatu negara untuk kepentingan seluruh warga negara di seluruh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah nasional. Perencanaan pembangunan daerah , yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah satu daerah (provinsi atau kabupaten/kota) untuk kepentingan seluruh warga negara di suatu daerah tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tertentu saja. Perencanaan pembangunan regional , yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah lebih dari satu daerah (beberapa provinsi atau beberapa kabupaten/kota) untuk kepentingan seluruh warga negara di daerah-daerah yang menjadi cakupan perencanaan yang diselenggarakan oleh beberapa pemerintah daerah tertentu saja atau dikoordinasikan oleh pemerintah nasional. Perencanaan pembangunan kawasan , yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan sektor tertentu saja dalam wilayah satu daerah atau lebih (beberapa provinsi atau beberapa kabupaten/kota) untuk sebagian warga negara di daerah-daerah yang menjadi cakupan perencanaan yang diselenggarakan oleh beberapa pemerintah daerah tertentu saja atau dikoordinasikan oleh pemerintah nasional.

19. 7. Pendekatan Sektoral dalam Perencanaan Perencanaan Perencanaan Penggerak Pembangunan Ekonomi Politik Sosial Pertahanan

20. 8. Substansi dan Ukuran Perencanaan Substansi dan Ukuran Makro 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih. 5. Bangunan. 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran. 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa

21. Substansi dan Ukuran Mikro 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan 2. Mewujudkan Pendidikan Dasar Bagi Semua 3. Mendorong Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Lain 7. Menjamin Kelestarian Lingkungan 8. Substansi dan Ukuran Perencanaan

23. 10. Penyelenggaraan dari Implementasi Perencanaan Pembangunan Penyelenggara Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat Perencanaan oleh Pemerintah Pusat. Institusi penyelenggara perencanaan pembangunan pada level Pemerintah Pusat meliputi organisasi-organisasi DPR, Bappenas, Depkeu, Depdagri, Departemen Teknis, dan Kelompok lembaga dan negara Donor. Adanya banyak organisasi yang terlibat dalam institusi perencanaan pembangunan level Pemerintah Pusat ini berpotensi menyebabkan adanya pertentangan kepentingan ( conflict of interest ) di antara mereka. Penyelenggara Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Perencanaan oleh Pemerintah Daerah. Institusi penyelenggara perencanaan pembangunan pada level Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi meliputi organisasi-organisasi DPRD Provinsi, Kantor Gubernur, Bappeda, Dinas Keuangan, dinas-dinas teknis, konsultan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat. Sementara itu penyelenggara perencanaan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota meliputi organisasi-organisasi DPRD Kabupaten/Kota, Kantor Bupati/Walikota, Bappeda Kabupaten/Kota, Kantor Keuangan, kantor-kantor teknis, konsultan pemerintah daerah, dan kelompok-kelompok masyarakat.

24. Pembangunan (cakupan nasional atau lokal) Locus  nasional, antar-daerah Substansi  gabungan program-program, jangka panjang, rutin Program Locus  nasional, antar-daerah Substansi  gabungan proyek-proyek, jangka menengah, rutin Proyek Locus  daerah Substansi  jangka pendek/1 tahun, tidak rutin Crash program Locus  agregat perencanaan pembangunan daerah dan regional Substansi  jangka sangat pendek, sangat spesifik, tidak rutin 11. Bentuk Rencana Pembangunan

25. Pembangunan (cakupan nasional atau lokal) Kementerian/Lembaga Program Kementerian/Lembaga Proyek Satuan Kerja Perangkat daerah Crash program Satuan Kerja Perangkat Daerah 12. Rencana Implementasi Perencanaan Pembangunan

26. 13. Instrumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah RPJM Daerah RPJP Daerah RKP RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Daerah Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBN RAPBD RKA - KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diperhatikan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Diserasikan melalui Musrenbang

27. 14. Alur Perencanaan Pembangunan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Dari Bawah ke Atas Pendekatan dari bawah ke atas ( bottom-up approach ) menggariskan bahwa inisiatif perencanaan berasal dari berbagai unit atau divisi yang disampaikan ke atas sampai pada tingkat institusi. 2. Alur Perencanaan Pembangunan Dari Atas ke Bawah Pendekatan dari atas ke bawah ( top-down approach ) menggariskan bahwa perumusan strategi yang telah disatukan dan dikoordinasikan oleh pimpinan tertinggi dibantu oleh para manajer di level di di bawahnya. Strategi menyeluruh ini kemudian dipakai sebagai penentu sasaran-sasaran dan mengevaluasi kinerja unit usaha masing-masing. 3. Alur Perencanaan Pembangunan Interaktif Pendekatan perencanaan pembangunan yang lain adalah pendekatan interaktif ( interactive approach ) yang menggariskan adanya jalan tengah antara pendekatan dari bawah ke atas dan pendekatan dari atas ke bawah. Sebelum strategi ditetapkan, terlebih dahulu diawali dengan konsultasi antar manajer puncak dengan para manajer pada tingkat di bawahnya termasuk manajer lapangan. Di sini terjadi sinkronisasi antara sasaran umum di induk institusi dan pengetahuan lapangan dari para manajer di bawahnya. 4. Alur Perencanaan Pembangunan Tingkat Ganda Pendekatan tingkat ganda ( dual level approach ) menggariskan bahwa strategi dirumuskan terpisah pada dua tingkatan yang berbeda, yaitu pada tingkat induk institusi dan pada tingkat unit di bawahnya. Semua unit menyusun rencana sesuai tingkat masing-masing dan rencana ini secara periodik ditinjau oleh manajemen tingkat induk.

28. 1. Pengendalian dan Pemantauan Pengendalian dan pemantauan merupakan factor dapat yang menentukan pencapaian tujuan perencanaan pembangunan. Pengendalian dan pemantauan terhadap implementasi perencanaan pembangunan diperlukan oleh institusi perencanaan pembangunan, namun yang menjadi pertanyaan besar adalah lembaga dan pihak siapa yang akan mengendalikan implementasi perencanaan pembangunan itu sendiri. 2. Evaluasi Hasil Perencanaan Pemahaman tentang evaluasi hasil perencanaan: oleh Departemen (nasional, atau koordinasi lintasprovinsi/regional), oleh Dinas Provinsi (Provinsi), oleh Kantor (Kabupaten/Kota), kelompok independen (terbentur pada siapa yang mendanai kegiatan kelompok independen ini, jika didanai oleh Pemerintah, maka tidak dapat disebut lagi sebagai kelompok independen). 3. Pengawasan Pembangunan Pemahaman tentang pengawasan pembangunan: dilakukan secara nasional oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dilakukan secara kedaerahan oleh Badan Pengawas Pembangunan Daerah (Bawasda) dan Inspektorat Daerah (Itda), atau dilakukan secara khusus oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). 15. Pengendalian dan Pemantauan

29. Bagian 3 Kaidah Normatif Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia

30. 16. Alasan Perlunya Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia Pertama: Menyediakan Barang dan Layanan Publik. Kedua: Prakarsa Strategis. Prakarsa strategis adalah kegiatan inovatif dan berisiko tinggi tapi sekaligus berdampak luas. Ketiga : Memberdayakan yang tak berdaya (empowering the powerless) atau keberpihakan. Keempat: Menjaga Kedaulatan Negara. Kedaulatan adalah kondisi perlu dari suatu negara. Tanpa terjaganya kedaulatan maka batasan ruang pembangunan masyarakat tidak terdefenisi dengan jelas.

31. PERENCANAAN PEMERINTAH TUJUAN BANGSA INDONESIA (UUD 1945): 1. MASAYARAKAT YANG CERDAS. 2. MASYARAKAT YANG TERLINDUNGI. 3. MASYARAKAT YANG SEJAHTERA. 4. MASYARAKAT YANG ADIL. TUJUAN PEMBANGUNAN: 1. EKONOMI. 2. SOSIAL. 3. BUDAYA. 4. POLITIK 5. KEAMANAN 6. PERTAHANAN INTERVENSI LANGSUNG 1. BARANG DAN JASA PUBLIK 2. PRAKARSA STRATEGIS 3. KEBERPIHAKAN 4. PENEGAKAN KEDAULATAN PENGATURAN MASYARAKAT 1. KEBIJAKAN 2. REGULASI 16. Alasan Perlunya Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia

32. 17. Prinsip Perencanaan di Indonesia MASYARAKAT PEMILIH (VOTERS) PROSES POLITIK AGENDA POLITIK PARTAI BERKUASA DIALAMI OLEH MASYARAKAT VISI JANGKA PANJANG PEMBANGUNAN NASIONAL DISERASIKAN, DAN DITERJEMAHKAN KE KEGIATAN-KEGIATAN PEMBANGUNAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL LIMA TAHUNAN KEGAGALAN PASAR PROSES TEKNOKRATIK PERSPEKTIF JANGKA MENENGAH DIAMATI OLEH PARA PROFESIONAL NON-EXCLUDABLE NON-RIVALRY KEBUTUHAN MASYARAKAT PENGAMAT PROFESIONAL RKP DAN RAPBN LEMBAGA PELAKSANA Diagram Proses Politik dan Proses Teknokratik.

33. Korenbang Pusat Musrenbang Propinsi Musrenbang Kabupaten / Kota Musrenbang Pusat Rancangan Renbang Propinsi Rancangan Renbang Kabupaten/Kota Rencana Kerja Departemen/ Lembaga Renbang Pusat Final Rancangan Renbang Nasional 17. Prinsip Perencanaan di Indonesia Diagram Sinkronisasi Proses Perencanaan Top Down dan Bottom-up (saat ini)

34. 18. Proses Perencanaan di Indonesia Diagram Proses Penyusunan Rencana Jangka Menengah (saat ini) Masa Jabatan Presiden Berikutnya 0 6 5 1 Pelantikan Presiden Terpilih Pidato I Pengantar APBN di DPR 3. Jabatan Presiden Berakhir 4. Pelantikan Presiden Terpilih Pidato II Pengantar APBN di DPR Agenda Presiden Terpilih Rencana Pembangunan 5 Tahun Rencana Pembangunan 5Tahun Berikutnya Perioda Agenda Nasional Lembaga Perencana Mengelola Penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun

35. 18. Proses Perencanaan di Indonesia Diagram Proses Penyusunanan RKP dan RAPBN (saat ini) Oktober Agustus Medio Mei DPR Menteri PPN Menkeu Departemen/ Lembaga/ Daerah Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN APBN Pokok-pokok RKP Kebijakan Umum Prioritas RKAKL Kerangka Pembiayaan RKP

36. Bagian 4 Keterkaitan Antarsistem Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

37. 19. Sistem Kenegaraan Negara kesejahteraan dipilih sebagai dasar kenegaraan  alasan: warga negara berhak memperoleh kesejahteraan, pencerdasan, dan perlindungan dari negara. Fungsi NKRI: Memberikan kesejahteraan, pencerdasan, dan perlindungan kepada warga negaranya. Peran NKRI: Mewujudkan kepentingan warga negara itu. Ini adalah tujuan bernegara bagi bangsa Indonesia. Perwujudan tujuan bernegara ini diselenggarakan oleh proses pembangunan. Peran pemerintahan negara dalam menyelenggarakan proses pembangunan di Indonesia sejalan dengan fungsi dan peran di atas. Konsep trias politika dipandang sesuai untuk menjalankan yang membagi fungsi dan peran di atas  pemerintahan negara menjadi 3 lembaga, yaitu lembaga exekutif, lembaga legislative, dan lembaga yudikatif. Tiga bentuk lembaga ini menjadi landasan penyelenggaraan sistem kenegaraan Republik Indonesia.

38. 20. Sistem Kenegaraan Republik Indonesia

40. 21. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia

41. 22. Sistem Administrasi Pemerintahan (Nasional)

42. 23. Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah

43. 24. Sistem Peradilan

44. 25. Sistem Pengawasan Pembangunan (nasional)

46. 25. Sistem Pengawasan Pembangunan (khusus)

47. 26. Sistem Politik (nasional)

48. 26. Sistem Politik (daerah)

49. 27. Sistem Pembangunan (dasar)

50. 27. Sistem Pembangunan (aplikasi 5 tahunan)

51. 27. Sistem Pembangunan (aplikasi 1 tahunan)

52. 28. Sinergi Sistem Politik dan Pembangunan

53. Kesimpulan

55. Apa Yang Harus Dilakukan?

56. Terima Kasih

57. Randy R. Wrihatnolo, lulus Sarjana Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tahun 1996. Pada tahun 2004 meraih gelar Master of Arts in Development Management (MADM) dari Ruhr-Universitaet Bochum Jerman dan University of Western Cape Afrika Selatan. Saat ini bekerja sebagai Kepala Sub-Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Perekonomian Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan – Bappenas. Ia aktif melakukan penelitian, menyusun buku, dan menulis paper tentang isu-isu pembangunan. Ia mengkoordinasi penulisan Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Indonesia tahun 2007 dan diterbitkan oleh Bappenas dan UNDP pada tahun 2007. Karya tulisnya antara lain Manajemen Pembangunan Indonesia (2006) dan Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat (2007) yang ditulis bersama Dr. Riant Nugroho D dan diterbitkan Gramedia/Elexmedia Komputindo. Ia dapat dihubungi di [email_address] dan mobile-number: +62811112266. Biografi singkat