SlideShare une entreprise Scribd logo

Daerah Cerdas

•
•
Yudiwid
Yudiwid

Buku ini akan mengulas dan menghadirkan kembali sebuah pendekatan pembangunan daerah yang sebenarnya sudah cukup lama berkembang, namun karena dia lahir di jaman keterbatasan” informasi, sehingga minim peminat dan kurang dikenal di daerah. Pendekatan itu bernama “pembangunan daerah berbasis teknologi” atau technology based regional development. Pendekatan ini akan membekali Anda pemahaman yang cukup setidaknya untuk bisa berkata “iya saya mau!” atau “tidak nanti dulu!” untuk sebuah investasi pembangunan berbasis Teknologi semacam Smart City.

Gouvernement et associations à but non lucratif
1  sur  251
v BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Pusat Teknologi Inovasi Daerah Penulis : Yudi Widayanto Atang Sulaeman
DAERAH CERDAS Sebuah Pencapaian Terbaik Daerah Inovatif Yudi Widayanto Atang Sulaeman Pusat Teknologi Inovasi Daerah Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 2017
Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT) ISBN 978-602-410-120-6 Diterbitkan oleh : BPPT PRESS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Anggota IKAPI,No. 476/DKI/III/2014 Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44 Tentang Hak Cipta Pasal 72 : a. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). b. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). DAERAH CERDAS: Sebuah Pencapaian Terbaik Daerah Inovatif / Penulis : Yudi Widayanto. Jakarta : BPPT-Press, 2017 256 hlm. ; 14,5 x 20,5 cm Font : Bookman Old Style 11
PENGANTAR Namun, ada indikasi masih sangat terbatasnya kemampuan untuk melihat kandungan teknologi mana yang harus diprioritaskan untuk pembangunan daerah berbasis teknologi (Komninos 2013). Pembangunan daerah berbasis teknologi di Indonesia yang saat ini marak terutama sejak dipromosikannya konsep smart city kepada daerah daerah, juga berisiko gagalnya daerah membuat prioritas teknologi yang sesuai untuk karakteristik daerahnya. Tidak pelak lagi, beberapa pengembang proyek smart city-pun kemudian menawarkan sejumlah metode Dewasa ini Pemerintah Daerah dihadapkan pada beragamnya konsep atau pendekatan pembangunan daerah yang bertemakan kemajuan. Hal ini seiring dengan kemajuan teknologi dan menyebarnya informasi tanpa batas. Bahkan sejak tahun 1980an, literatur tentang pembangunan daerah telah menunjukkan minat yang meningkat terhadap teknologi dan inovasi. Salah satu yang memicunya adalah globalisasi ekonomi dan bangkitnya pembangunan daerah terutama kota berbasis teknologi (technology based regional development) yang telah menciptakan konteks baru untuk pembangunan daerah di mana faktor vitalnya adalah riset dan pengembangan, produk dan proses yang sarat teknologi, dan ekosistem inovasi.
iv | D A E R A H C E R D A S agar daerah memahami betul apa saja yang akan mereka lakukan setelah mereka memutuskan menerapkan konsep smart city. Sebut saja dengan dibangunnya living lab oleh pihak pengembang atau penyedia layanan adalah bentuk dari upaya menjembatani antara pemahaman calon pengguna dengan pihak penyedia layanan smart city. Living lab ini merupakan fasilitas semacam laboratorium atau workshop di mana pelanggan bisa mengetahui, mencoba dan merasakan manfaat dari solusi yang ditawarkan oleh smart city. Namun lagi-lagi, tampilan kemewahan teknologi tinggi yang terintegrasi yang ditunjukkan dalam suatu Command Center atau Control Room acapkali menyilaukan para pimpinan daerah yang mengunjungi workshop tersebut. Banyak prasyarat yang harus dipenuhi terkait ketersediaan infrastruktur, jaringan internet dan kemampuan sumberdaya manusia serta organisasi agar semuanya terwujud, bisa jadi luput dari perhatian demi menyaksikan unjuk kerja aplikasi smart city. Di sinilah perlu dimilikinya suatu ketegasan dan tentu juga pemahaman mendalam dari seorang pimpinan (perencana) daerah tentang pembangunan daerah berbasis teknologi. Konsep-konsep pembangunan daerah apalagi yang berlabel smart tentu membutuhkan prasyarat dan prakondisi yang harus dipenuhi sebelum diimplementasi agar memberikan hasil dan pencapaian yang optimal. Tengok saja apa yang dipersyarakatkan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat agar daerah
D A E R A H C E R D A S | v bisa mewujudkan smart city. Ada 8 atribut pengelolaan kota cerdas berkelanjutan yaitu smart development planning and design, smart open space, smart water, smart waste, smart building, smart energy, smart building and construction, dan smart community. Ditambah lagi misalnya untuk menjadi smart city, suatu wilayah harus memiliki 20 persen ruang terbuka hijau (RTH), 20 persen jalan dan pedesterian, hingga pengelolaan sampah yang baik, sehingga bisa terwujud ruang perkotaan yang indah, bersih, berkarakter, dan nyaman. Pertanyaanya, mampukah semua daerah memenuhi persaratan tersebut? Tentu saja tidak. Jika dihadapkan pada kondisi riil pemerintah daerah saat ini yang jumlahnya mencapai 542 daerah, terdiri atas: 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota maka setidaknya hanya daerah kota dan mungkin sebagian kecil kabupaten yang akan sanggup memenuhi syarat di atas. Menteri Kominfo pun telah mengingatkan bahwa Smart City tidak akan berjalan jika tidak ada tiga faktor berikut, yang pertama infrastruktur, yang kedua adalah ruang fiskal dan yang ketiga, proses bisnis. Ketiga faktor itu berjalan bersamaan.1 Penulis merasa prihatin terhadap adanya pimpinan daerah yang menggebu menerapkan suatu konsep pembangunan namun belum diketahui apa saja syarat 1 Pidato Menkominfo Rudiantara dalam Acara Smart Nation 2016.
vi | D A E R A H C E R D A S dan kondisi yang harus disiapkan. Hal ini karena di era informasi ini suatu kebaikan ataupun keburukan yang secara intensif diiklankan tetap saja akan meraup pasarnya. Termasuk konsep smart city ini, meskipun banyak kelebihan dan ha-hal posistif yang dimiliki, yang tergambar dari sosok daerah yang telah menerapkannya, namun bisa menjadi “racun” yang akan menggerogoti “darah” keuangan daerah jika tidak mampu mengelola dan mengendalikan. Banyak pemerintah daerah yang begitu inginnya segera men-smart-kan daerahnya demi melihat sebuah Control Room atau Command Room yang canggih dan serba otomatis. Mereka terpesona melihat kecanggihan teknologi CCTV terintegrasi yang dapat memantau semua aktivitas warganya melalui monitor raksasa tersebut. Namun kemudian kealpaan bertanya apa syarat dan ketentutannya untuk mengmplementasi proyek tersebut bisa berakibat fatal. Gambaran Smart City ditinjau dari segi proyek memang cukup menggiurkan. Dan, sebagai sebuah mimpi atau visi tentu sangat bagus, namun tindakan tergesa-gesa membelanjakan dana daerahnya untuk belanja teknologi-teknologi yang canggih untuk suatu sistem yang kompleks seharusnya membutuhkan perencanaan yang cukup. Pengalaman penulis berdiskusi dan berinteraksi dengan aparatur pemerintah daerah, bahkan dia adalah aparatur dari pemerintah kota yang sudah sangat maju
D A E R A H C E R D A S | vii untuk ukuran Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan perangkat teknologi tinggi yang terintegrasi masih menyulitkan bagi mereka. Apalagi jika apa yang dihasilkan peralatan canggih tersebut kemudian akan dijadikan bahan perumusan kebijakan, maka perlu banyak perubahan pola pikir (mind set) dan pola kerja dari para aparat itu sendiri. Tantangan bagi daerah yang menerapkan pendekatan pembangunan smart city adalah adanya tuntutan agar diterapkannya pula aturan main atau tatalaksana, dan tentu harus didukung dengan kualifikasi sumberdaya manusia yang harus smart dalam mengelolanya. Melalui buku ini penulis ingin menyampaikan sebuah gagasan dalam bingkai pembangunan berbasis teknologi di mana pendorong pertumbuhan bukan lagi pabrik-pabrik besar dengan ribuan tenaga kerja, melainkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Mengapa inovasi menjadi unsur penting selain ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pilar dalam pengembangan wilayah atau pembangunan daerah? Karena teknologi dan inovasi merupakan hal yang berbeda meskipun saling terkait satu sama lain. Jika daerah dalam pembangunannya memfokuskan diri pada permasalahan yang dihadapi oleh setiap sektor pembangunan yang menjadi kewenangan daerah, maka pendekatan pembangunan berbasis teknologi dapat menjadi solusi yang jitu. Karena pada dasarnya setiap masalah yang timbul selalu ada
viii | D A E R A H C E R D A S jalan keluar jika mau menelusuri referensi dan teknologi yang sekarang sudah semakin terbuka untuk diakses. Jikapun tidak didapati, masih ada cara lain yakni dengan berinovasi. Jadi inovasi dan teknologi merupakan satu rangkaian yang harus dipahami dalam kerangka yang utuh terutama dalam kaitan kebijakan yang sesuai untuk mengoptimalkan peran keduanya (teknologi dan inovasi) dalam pembangunan daerah. Selain itu, sebuah pendekatan pembangunan daerah yang sebenarnya seirama dengan pembangunan berbasis teknologi juga telah bergulir sejak tahun 2000an. Pendekatan itu dikenal dengan sebutan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Pendekatan ini merupakan turunan dari Pengembangan sistem inovasi nasional yang merupakan agenda nasional sesuai dalam UU no 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan UU no 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penguatan Sistem Inovasi Nasional merupakan wahana utama peningkatan daya saing dan kohesi sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, maju, mandiri, dan beradab. (Handayani et al. 2012) Pengembangan SIDa merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses integrasi antara komponen penguatannya. Bagi daerah yang telah mengenal atau bahkan telah
D A E R A H C E R D A S | ix menerapkan Sistem Inovasi Daerah setidaknya telah memiliki modal dasar yang kuat. Modal itu berupa suatu sistem yang tertata mulai dari kerangka kebijakan inovasi, cara berkolaborasi antar pihak (triple-helix), membangun budaya inovasi dan penumbuhkembangan klaster industri dan peta rencana yang sistematik guna mencapai daerah yang berdaya saing dan memiliki kohesi sosial yang tinggi. Diharapkan dengan pengetahuan, pemahaman yang utuh tentang pembangunan daerah berbasis teknologi dan kemudian mampu mengelolanya secara sistemik dalam kerangka SIDa bersama seluruh aktor pembangunan (minimal triple helix) akan dapat diraih suatu pencapaian tertinggi daerah inovatif yaitu Daerah Cerdas. Selamat membaca! Jakarta, November 2017 Penulis
DAFTAR ISI PENGANTAR........................................................ iii DAFTAR ISI ......................................................... xi DAFTAR TABEL ................................................... xv DAFTAR GAMBAR................................................ xvii BAB 1 FAKTOR STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM.................................... 1 A. Pengantar......................................................... 1 B. Isu dan Tantangan Pembangunan Daerah ....... 6 C. Kebijakan Pengembangan Wilayah (Global, Nasional, Regional)........................................... 14 D.Ekosistem Inovasi Daerah................................ 18 BAB 2 DAERAH CERDAS .................................... 25 A. Konsep Daerah Cerdas..................................... 25 B. Definisi Daerah Cerdas..................................... 29 C. Dimensi Daerah Cerdas.................................... 34 D.Mengapa Perlu Berorientasi pada Daerah Cerdas.............................................................. 59 E. Keseimbangan Desa-Kota untuk Keberlanjutan Pembangunan .................................................. 64 BAB 3 PERANAN TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH ............. 73 A. Pembangunan Daerah atau Pengembangan Wilayah: Sebuah Filosofi .................................. 73 B. Konsep Pengembangan Wilayah ....................... 78 C. Peranan Teknologi dan Inovasi terhadap Pengembangan Wilayah. .................................. 87
xii | D A E R A H C E R D A S BAB 4 SIDA, MEMAKSIMALKAN PERANAN TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH..........................95 A. Kerangka Kebijakan Inovasi Daerah................. 95 B. Pilar Sistem Inovasi Daerah.............................. 105 C. Operasionalisasi SIDa Agar Optimal................. 106 BAB 5 KERANGKA PRAKARSA DAERAH CERDAS111 A. Menuju Daerah Cerdas melalui Tatanan SIDa.. 111 B. Pengukuran Pencapaian Daerah Cerdas........... 114 1. Dimensi : Smart Environment...................... 115 2. Dimensi : Smart People................................ 117 3. Indikator Smart Economy ............................ 118 4. Dimensi : Smart Mobility ............................. 119 5. Indikator Smart Governance........................ 120 6. Dimensi : Smart Living ................................ 122 C. Identifikasi Kebutuhan Teknologi ..................... 124 D.Analisis Kesenjangan ....................................... 138 BAB 6 STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN TEKNOLOGI.............................................. 147 A. Strategi Membuat............................................. 148 B. Strategi Membeli .............................................. 174 C. Kerjasama Strategis ......................................... 182 BAB 7 KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN.............................................. 203 A. Kesimpulan ...................................................... 203 B. Implikasi Kebijakan.......................................... 207 1) Perlu Penerapan SIDa untuk Pengoptimalan Peran Teknologi dan Inovasi bagi Pembangunan Daerah ................................. 208 2) Memperkuat Infrastruktur Teknologi dan Inovasi ......................................................... 214 3) Perluasan Penerapan Standar...................... 217
D A E R A H C E R D A S | xiii 4) Mendukung Berkembangnya Teknologi Lokal Melalui Penciptaan Iklim Teknologi ... 218 DAFTAR PUSTAKA ....................................... 221 SEKILAS TENTAG PENULIS ......................... 233
D A E R A H C E R D A S | xv DAFTAR TABEL Tabel 1. Tujuan-tujuan Sektor Produksi yang Diturunkan dari Tujuan-tujuan Operasional................................................131 Tabel 2. Klasifikasi Bidang-bidang Teknologi yang Relevan untuk Sektor Pertanian Berdasarkan Tahapan Transformasi ..........134 Tabel 3. Kesenjangan Teknologi Berdasarkan Tingkat Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat, 1998.............................141 Tabel 4. Kriteria evaluasi Teknologi untuk Daerah Cerdas .......................................................143 Tabel 5. Proses Alih Teknologi Antarpihak yang Terlibat ......................................................186 Tabel 6. Aspek-aspek yang Diperhitungkan dalam Menentukan Strategi Pemenuhan Kebutuhan Teknologi.................................198 Tabel 7. Penetuan Strategi Pemenuhan Kebutuhan Teknologi Menurut Matrik Posisi Daya Saing dan Kepentingan Bisnis ...................199
D A E R A H C E R D A S | xvii DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Kerangka Pemahaman Faktor-faktor Strategis Pembangunan Daerah Otonom ....3 Gambar 2. Struktur Hirarkis dari Dimensi Daerah Cerdas ......................................................35 Gambar 3. Mengapa harus Cerdas..............................62 Gambar 4. Hubungan antara Pengembangan Wilayah, Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia dan Teknologi ...........................................77 Gambar 5. Elemen Pengembangan Wilayah dan Struktur Perkembangan Wilayah ..............92 Gambar 6. Gambaran kelembagan dan strategi pembangunan...........................................93 Gambar 7. Kerangka Kebijakan Inovasi ....................103 Gambar 8. Daerah Cerdas Berkelanjutan sebagai tujuan dari Sistem Inovasi Daerah..........104 Gambar 9. Tahapan Penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah...........109 Gambar 10. Kerangka Kerja Prakarsa Daerah Cerdas ..................................................112 Gambar 11. Langkah-langkah Pengkajian Kebutuhan Teknologi.............................128 Gambar 12. Kesenjangan Teknologi Antarwilayah.....140
BAB 1 FAKTOR STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM A. Pengantar Mengawali pembahasan dalam buku ini, penting bagi kita mengetahui apa sebenarnya faktor-faktor strategis dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah sendiri pada dasarnya adalah usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi daerah guna mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan (Suryanto, 1994:64). Pendapat yang lain menyatakan, pembangunan merupakan suatu usaha untuk mengubah keseimbangan yang ada menjadi keseimbangan baru yang diangap lebih baik untuk kehidupan manusia (Kartodihardjo et al, 2000). Mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pembangunan, Kartodihardjo et al, (2000) menambahkan dari pendapat Suryanto (1994) menjadi ada 4 faktor yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan manusia, dan pranata institusi formal maupun informal
2 | D A E R A H C E R D A S masyarakat (social capital). Peran kempat faktor tersebut berlangsung secara simultan dan saling menunjang. Dengan demikian, kinerja pembangunan, berupa peningkatan produktivitas masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang, akan dapat ditingkatkan apabila peran kempat faktor tersebut dapat dioptimalkan. Dalam upaya memahami faktor-faktor strategis pembangunan daerah, buku ini merangkumnya menjadi 3 kelompok bahasan yang saling bersinggungan satu sama lain yaitu: 1) isu dan tantangan pembangunan daerah sebagai sasaran setiap upaya, program maupun alasan dari setiap aksi dari gerakan pembangunan; 2) kebijakan pengembangan wilayah baik pada tataran global, nasional dan lokal yang merupakan cara mengatur permainan dari setiap aktor pembangunan; dan 3) ekosistem inovasi yang diharapkan menjadi faktor pendukung, pendobrak yang menstimulasi setiap upaya yang akan dilakukan oleh para pelaku pembangunan secara sinergis. Ketiga kelompok bahasan tersebut dilakukan di suatu wilayah yang kita sebut Daerah Otonom (lihat gambar 1). Mengapa ekosistem inovasi kita masukkan ke dalam kelompok pembahasan, karena area itulah yang menjadi fokus dari buku ini. Suatu area yang biasanya kebanyakan literatur menyebutnya sebagai iklim yang kondusif, atau kondisi yang memungkinkan suatu kegiatan (pembangunan) dapat dijalankan dengan cara yang lebih efektif, efisien, cepat, terukur dan yang paling penting inovatif yang digerakkan bukan hanya oleh pemerintah, namun didukung oleh akademisi, pebisnis maupun kalangan masyarakat.
D A E R A H C E R D A S | 3 Gambar 1. Kerangka Pemahaman Faktor-faktor Strategis Pembangunan Daerah Otonom Dalam UU No 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
4 | D A E R A H C E R D A S masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah daerah otonom yang digunakan dalam buku ini selain mengacu pada Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu yang terdiri dari Daerah Kabupaten atau Kota juga memasukkan Desa sebagai salah subyek dari upaya mencapai daerah cerdas. Hal ini karena Desa memenuhi syarat otonomi sebagaimana disebut di atas yang prinsipnya adalah otonomi yang bertanggungjawab yaitu otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun pengertian Desa (masih dalam Undang Undang yang sama) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, berdasarkan sejarah pertumbuhan desa di Indonesia ada tiga tipe desa yang sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang diantaranya (NA RUU Desa, 2007): 1. Desa adat (self-governing community). yaitu desa adat yang merupakan bentuk asli dan tertua di Indonesia. Konsep "Otonomi Asli" merujuk pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengurus dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Desa adat tidak menjalankan
D A E R A H C E R D A S | 5 tugas-tugas administratif yang diberikan oleh Negara. Contoh desa adat Pakraman di Bali. 2. Desa Adminstrasi (local state government) desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan adminitrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan tangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan oleh negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai hak otonom dan cenderung tidak demokratis. 3. Desa otonom (local-self government), yaitu desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang- undang pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian lingkup atau cakupan daerah otonom dalam pengembangan daerah cerdas meliputi daerah Kabupaten, Kota dan Desa. B. Isu dan Tantangan Pembangunan Daerah Tantangan pembangunan yang semakin luas menyebabkan perlunya pembangunan daerah yang terarah dan semakin pentingnya perencanaan pembangunan daerah agar pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan pendayagunaan sumber daya yang mereka miliki secara efisien. Dengan demikian, setiap masyarakat daerah dapat merasakan
6 | D A E R A H C E R D A S hasil-hasil pembangunan berkat hubungan kerja sama yang baik di antara pemerintah dan masyarakat. Pencapaian tujuan pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan sumber daya alam semata. Hal ini tentu sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan pemerintah daerah. Namun sayang, dalam praktiknya masih jarang rujukan atau pandangan konseptual yang bisa memberikan pencerahan bahwa memanfaatkan potensi selain sumberdaya alam itu mudah atau setidaknya bisa dilakukan. Sementara itu, tantangan pembangunan daerah dewasa ini tidaklah semakin ringan. Beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat yang sejahtera di tengah persaingan global terus meningkat. Di antaranya apa yang termuat di dalam dokumen RPJMN, yaitu: Pertama, capaian laju pertumbuhan ekonomi yang belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang sejahtera; Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk (inclusive growth); Ketiga, untuk mengurangi kesenjangan antardaerah; Keempat, untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha; Kelima, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan; Keenam, Percepatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur; Ketujuh, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dari peningkatan produktivitas. Kedelapan, kualitas birokrasi perlu ditingkatkan untuk menghadapi era globalisasi.
D A E R A H C E R D A S | 7 Tantangan pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya dapat dirangkum ke dalam Kebijakan daerah Tantangan kebijakan daerah yang paling utama sejak otonomi daerah diterapkan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara keinginan mewujudkan kedekatan pemerintah dengan masyarakat di satu sisi dan ekspresi berlebih dari kebijakan daerah yang justru kurang kondusif bagi terciptanya sinergi masyarakat, pengusaha dan pemerintah itu sendiri di sisi yang lain. Misalnya, dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) yang dalam beberapa hal dinilai memberatkan masyarakat dan dunia usaha (Astuti 2004). Salah satu contoh nyata adalah semangat pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dengan mengeluarkan Peraturan Daerah yang pada ujung akhirnya menjadi beban bagi kalangan pengusaha. Fenomena ini pada tataran teori dikenal “over regulated but under supervised” yaitu keinginan untuk mengatur banyak hal namun lemah dari sisi pengendalian. Jika demikian, apa yang bisa dan harus dilakukan agar tujuan pembangunan daerah otonom dapat benar-benar terwujud? Selain itu, sejak era demokrasi mulai diterapkan, di mana kebebasan pers mulai merebak, maraknya diskusi, seminar di tengah masyarakat, bahkan tumbuh suburnya LSM yang selalu mengkritisi kebijakan pemerintah juga merupakan bentuk tantangan bagi pemerintah daerah agar jalannya pemerintahan semakin baik, bersih dan amanah (good governance). Salah satu tujuan Good Governance adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan,
8 | D A E R A H C E R D A S keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki output dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif. Selain itu tantangan dalam kebijakan daerah yang krusial adalah dalam perencanaan pembangunan. Menurut AR (2017) permasalahan perencanaan pembangunan daerah tidak banyak bergerak dari 5 (lima) tahun yang lalu, antara lain: (1) kesulitan dalam memperoleh data, (2) kesulitan merumuskan indikator (baik output maupun outcome); (3) inkonsistensi perencanaan dan penganggaran; (4) kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur maupun pimpinan; serta (5) kemauan pimpinan daerah maupun perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan optimalisasi dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mampu melakukan proses perencanaan yang baik, agar generasi saat ini mewariskan suatu sistem yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Kelembagaan Daerah Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dimaksud
D A E R A H C E R D A S | 9 dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan itu menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tantangan yang muncul sejak PP 18/2016 ini dikeluarkan salah satunya sebagaimanan Pasal 120 ayat (1) bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/ kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.2 Di sini tantangan kembali terbuka bagaimana menerapkan e- government untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Solusi yang ditawarkan oleh e-government tidak sekedar memerlukan kecanggihan dan kepekaan dalam hal yang bersifat teknis mengenai sistem informasi dan teknologi komunikasi semata, namun lebih luas lagi memerlukan adanya reorientasi birokrasi secara menyeluruh, terutama adanya kesadaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi birokrasi sebagaimana rnestinya yaitu birokrasi yang netral dan murni dalam menjalankan misi pelayanan publik. Fungsi Information Communication Technologies (ICT) atau TIK dalam hal ini lebih bermakna sebagai alat yang memungkinkan prakarsa pemerintah dapat 2 Yang dimaksud dengan “infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai” adalah infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan dan diselenggarakan secara terintegrasi untuk dipergunakan bagi seluruh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
10 | D A E R A H C E R D A S terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Dengan dimanfaatkannya potensi-potensi komunikasi dengan menggunakan TIK serta meningkatnya akses terhadap pemerintah dari berbagai kalangan akan mendorong terjadinya perubahan intelektual dan budaya (Riley, Thomas B., 2002). Potensi daerah Dalam iklim otonomi, kemampuan membaca dan mengoptimalkan potensi daerah sangatlah penting. Sebab, meskipun terdapat konsep perimbangan sumber daya antara Pusat dan Daerah, namun semangat otonomi lebih menghendaki agar daerah dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Meskipun ada bantuan pemerintah pusat ke daerah, seharusnya bantuan pusat lebih dipandang sebagai komponen pelengkap untuk mendukung kapasitas daerah. Namun dalam prakteknya, kapasitas asli daerah (terutama dibidang keuangan) masih jauh dibanding kucuran yang diperoleh dari pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dari penelitian Setiaji dan Adi 2007) bahwa setelah otonomi terjadi penurunan peran (share) PAD terhadap total belanja daerah jika dibandingkan dengan era sebelum otonomi yang menyebabkan naiknya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hasil penelitian itu sejalan dengan penelitan yang dilakukan oleh Susilo dan Adi (2007) yang membuktikan bahwa tingkat kemandirian daerah setelah otonomi tidak lebih baik daripada sebelum otonomi.
D A E R A H C E R D A S | 11 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modalpun akan semakin tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja modal. Dari kacamata positif dan optimis, harus dikatakan bahwa rendahnya kemampuan tadi bukan disebabkan oleh kenyataan bahwa daerah tersebut terbelakang, miskin sumber daya alam, terisolasi secara geografis, tidak ditopang oleh partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, dan sebagainya. Banyak alasan sering dikemukakan hanya untuk menutupi kegagalan suatu daerah dalam membangun kompetensi dirinya. Faktor penyebab yang lebih rasional justru adalah kekurangmampuan daerah menemukenali dan memberi nilai tambah terhadap setiap potensi yang ada di wilayahnya. Dalam hubungan ini, ada dua bentuk ekstrim kekurangmampuan yang sering dialami oleh banyak daerah. Pertama, state of disorientation yaitu kondisi kurang tajamnya visi dan orientasi suatu daerah terhadap asset potensial yang dimiliki sehingga memberi kontribusi yang tidak signifikan terhadap pemasukan daerah. Kedua, state of uncontrolled exploitation yaitu pengelolaan asset secara berlebihan untuk memaksimalkan pendapatan namun berdampak buruk pada sektor atau pihak lain (negative spillover). Konsep pembangunan wilayah yang berorientasi pada penciptaan keunggulan daya saing secara berkelanjutan berbasis teknologi menjadi acuan pembangunan daerah saat ini. Era desentralisasi membuat pemerintah daerah harus proaktif menjalin
12 | D A E R A H C E R D A S kerjasama dengan lembaga penelitian guna transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi (Iptekin). Geografi Daerah Tantangan berikutnya adalah berkaitan dengan kondisi geografi. Kondisi geografi suatu daerah adalah keadaan muka bumi dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah, flora dan fauna serta sumber daya alamnya. Kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Letak. Letak suatu wilayah berhubungan dengan lokasi, posisi batas, bentuk dan luas. b. Cuaca dan Iklim. Cuaca adalah keadaan atmosfer harian pada jangka waktu tertentu yang meliputi wilayah yang relatif sempit. Sedangkan iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang lama dan meliputi cakupan wilayah yang luas. c. Relief. Relief atau topografi adalah kondisi wilayah yang berhubungan dengan tinggi rendahnya bentuk permukaan daratan dipermukaan bumi seperti gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, bukit, lembah dan tanjung. d. Tanah. Jenis tanah yang tersebar didataran rendah sampai dengan daerah pegunungan. Adapun jenis tanah yang paling dikenal di Indonesia antara lain: Tanah Vulkanik, berasal dari pelapukan abu vulkanik. Tanah Aluvial, hasil endapan erosi disekitar sungai. Tanah Humus, hasil pembusukan bahan-bahan organik. Tanah Gambut, tanah didaerah yang selalu digenangi air seperti rawa. e. Flora dan Fauna. Flora adalah tumbuh-tumbuhan yang terdapat disuatu kawasan yang tumbuh secara alami dan tumbuhan yang ditanam serta
D A E R A H C E R D A S | 13 dipelihara oleh manusia. Sedangkan fauna adalah alam hewan, yaitu jenis hewan yang hidup disuatu kawasan. Indonesia memiliki flora dan fauna yang termasuk terbanyak di dunia. f. Sumber Daya Air dan Kelautan. Sumber daya air yang terdapat disuatu wilayah merupakan persediaan daya air yang terdapat di daratan, baik air permukaan maupun air tanah. Misalnya: sungai, danau, dll). Sedangkan sumber daya kelautan adalah segala sesuatu potensi yang terdapat dipermukaan dan didasar laut. Contohnya sumber perikanan, energi dari arus laut dan jalur transportasi. g. Sumber Daya Mineral. Sumber daya mineral meliputi barang-barang tambang migas, non migas, mineral, logam dan non logam, misalnya minyak bumi, batu bara, timah, tembaga dan besi. Dalam setiap perencanaan pembangunan kondisi geografi akan selalu menjadi aspek yang diperhatikan. Upaya menghadapi kondisi geograsi salah satunya adalah dengan beradaptasi dengan kondisi geografi itu sendiri. Sebut saja mulai dari Adaptasi fisiologis. untuk kata lain dari penyesuaian sifat fisik manusia dengan keadaan alam sekitarnya. Berikutnya, adaptasi morfologis atau penyesuaian bentuk tubuh terhadap kondisi geografis di daerahnya. Adaptasi budaya membangun kebiasaan penduduk untuk menyikapi keadaan alamnya. Adaptasi bahan makanan dan adaptasi psikologis. Namun selaku aparat daerah yang mempersiapkan pembangunan harus mampu merencanakan teknologi untuk menghadapi atau mengantisipasi kondisi geografi
14 | D A E R A H C E R D A S di lingkungan pembangunan. Pemerintah daerah juga dapat mengembangkan teknologi masyarkat (Endogenous Technology) yang sudah ada secara turun temurun dalam menghadapi kondisi geografi di wilayahnya. Kondisi Penduduk Suatu Wilayah Dalam suatu wilayah terdapat penduduk, tetapi keadaan penduduk tiap wilayah berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh berbeda kepadatan, sosial ekonomi, mata pencaharian, budaya dan karakternya. Keadaan penduduk dapat diketahui melalui: 1. Jumlah dan pertumbuhan penduduk. 2. Persebaran dan kepadatan penduduk. 3. Susunan penduduk. 4. Tingkat penduduk. Aktivitas penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografi terutama kondisi fisiknya, meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas, tanah serta kondisi perairan. Kondisi daratan dengan segala kenampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya mulai dari daerah pantai sampai puncak gunung. C. Kebijakan Pengembangan Wilayah (Global, Nasional, Regional) Pengembangan wilayah (regional development) merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah dan menjaga kelestarian hidup pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah sangat dibutuhkan untuk
D A E R A H C E R D A S | 15 mengkaji kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan geografis secara terpadu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Penerapan konsep pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kondisi nyata wilayah bersangkutan (Susilawati 2016). Pengembangan wilayah memiliki tujuan untuk menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dan sumber daya yang ada dapat optimal mendukung peningkatan kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran program pembangunan yang diharapkan. Optimalisasi berarti tercapainya tingkat kemakmuran yang sesuai dan selaras dengan aspek sosial budaya dan lingkungan yang berkelanjutan. Ditinjau dari konsepnya, pengembangan wilayah berbeda dengan pembangunan sektoral. Pengembangan wilayah lebih berorientasi pada isu-isu dan permasalahan pokok wilayah yang saling berkaitan, sedangkan pembangunan sektor berorientasi pada tugas dan fungsi yang bertujuan untuk mengembangkan aspek atau bidang tertentu, tanpa memperhatikan keterkaitan dengan sektor lainnya. Meskipun dua konsep itu berbeda dalam prakteknya keduanya saling melengkapi. Artinya pengembangan wilayah tidak akan terwujud tanpa adanya pengembangan sektoral secara terintegrasi. Sebaliknya, pembangunan sektoral tanpa berorientasi pada pengembangan wilayah akan menghasilkan suatu perencanaan sektoral yang tidak optimal dan menciptakan konflik antarsektor.
16 | D A E R A H C E R D A S Dengan mengacu pada pengertian di atas, kebijakan pengembangan wilayah artinya harus dapat menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dan sumber daya yang ada dapat optimal mendukung peningkatan kehidupan masyarakat. Secara teori kebijakan pengembangan wilayah dapat dikategorikan ke dalam kebijakan yang bersifat alokatif atau dalam kategori umum masuk ke dalam tujuan distributif. Inti dari kebijakan alokatif ini adalah ingin mewujudkan keseimbangan yang berkelanjutan. Kebijakan pengembangan wilayah haruslah memperhatikan kontelasi perkembangan global, nasional maupun lokal regional. Pada tataran global era sekarang telah eranya persaingan. Revolusi teknologi digital membuat negara-negara makin berkejar-kejaran memenangkan kompetisi di segala bidang. Di Indonesia sendiri, persaingan antarwilayah juga berlangsung antardaerah otonom, terutama pada level kabupaten/kota. Intensitas persaingan antarwilayah (interregional competition) semakin tinggi yang ditandai dengan persaingan yang sangat ketat antardaerah dalam menguasai sumber daya dan perebutan pasar produk masing-masing. Misalnya yang paling nyata di sektor pariwisata, di mana masing-masing daerah semakin gencar mempromosikan destinasi terbaik daerahnya guna memperoleh angka kunjungan yang paling banyak agar ujungnya penerimaan asli daerah (PAD) bisa meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat diraih. Upaya peningkatan daya saing daerah otonom hendaknya diarahkan untuk memasuki pasar global dalam konteks semangat kebersamaan dan inter-
D A E R A H C E R D A S | 17 dependensi. Jika hal ini dapat diwujudkan maka dapat dipastikan akan terjadi daya saing yang cakupannya akan lebih luas. Kompetisi atau persaingan adalah baik selama bertujuan untuk saling meningkatkan daya saing masing-masing daerah. Jika tidak demikian maka yang terjadi adalah adanya proses saling melemahkan antardaerah dalam memasuki pasar global. Strategi bersaing yang didasarkan pada proses saling melemahkan sangat tidak sesuai dengan iklim persaingan global. Karena di era globalisasi sekarang ini perkembangan persaingan yang terjadi justru mengarah pada terwujudnya aliansi strategis antarperusahaan dan lintas negara dalam rangka optimalisasi pendayagunaan keunggulan kompetitif masing-masing negara. Intinya, bahwa persaingan tersebut didasarkan pada saling ketergantungan dan keunggulan kompetitif (Karim 2013). Eksistensi sebuah wilayah dalam konteks perekonomian global tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan wilayah yang bersangkutan menciptakan basis-basis keunggulan dalam persaingan ekonomi antarwilayah. Sudah menjadi sebuah “kesepakatan” bahwa persaingan antarwilayah pada hakekatnya merupakan perwujudan dari persaingan antarperusahaan (intercorporation competition) dalam memasarkan produk-produk unggulannya di pasar domestik maupun pasar internasional. Daerah otonom yang miskin Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, dan Teknologi – atau yang lebih dikenal dengan sebutan tiga pilar pengembangan wilayah – akan berupaya keras melaksanakan berbagai strategi
18 | D A E R A H C E R D A S untuk meningkatkan daya saingnya. Tujuan utamanya adalah agar tidak tenggelam di antara daerah otonom yang memiliki sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan teknologi yang lebih kompetitif. Sementara itu, di tingkat global, sedikitnya terdapat tiga fenomena yang berperan penting dalam peningkatan intensitas persaingan antarwilayah. Ketiganya adalah tren perdagangan global, kemajuan teknologi, dan perubahan sistem kemasyarakatan. D. Ekosistem Inovasi Daerah Konsep ekosistem inovasi secara umum dapat dianalogikan dengan sebuah ekosistem biologis yang bisa kita amati di alam (Jackson, D. J. 2011). Ekosistem biologis adalah sistem yang mencakup semua organisme hidup (faktor biotik) di suatu area serta lingkungan fisiknya (faktor abiotik) yang hidup dan berfungsi bersama sebagai satu kesatuan. Hal ini ditandai oleh keadaan ekuilibrium, yaitu kondisi yang relatif stabil untuk mempertahankan populasi atau pertukaran nutrisi pada tingkat yang diinginkan. Ekosistem memiliki karakteristik fungsional tertentu yang secara khusus mengatur perubahan atau menjaga kestabilan keadaan ekuilibrium yang diinginkan. Dalam sistem biologis, keadaan ekuilibrium digambarkan dengan memodelkan dinamika energi dalam operasi ekosistem tersebut. Dalam konteks ini, energi hanyalah cara berhubungan dalam suatu rantai makanan antara predator dan mangsa. Transfer energi terjadi ketika tumbuhan dimakan oleh pemakan tumbuhan, kalori dibakar, kemudian predator memakan
D A E R A H C E R D A S | 19 mangsa, sehingga transfer energi dari mangsa ke predator, kemudian saat mangsa herbivora, predator dan tanaman mati dan terurai, energi tersebut kemudian kembali lagi ke tanah kemudian diambil lagi oleh tanaman lain demikian seterusnya. Karena dinamika energi adalah fungsi yang kompleks, maka ekosistem harus dianggap sebagai suatu keseluruhan, bukan bagian demi bagian, karena setiap bagian dari ekosistem memiliki efek fungsional pada spesies lain. Singkatnya, ekosistem hayati adalah kumpulan hubungan yang kompleks antara sumber daya, habitat, dan penghuni di suatu area, yang tujuan fungsinya adalah untuk mempertahankan keseimbangan keadaan. Sebaliknya, Ekosistem Inovasi dapat dimodelkan sebagai dinamika ekonomi dari suatu hubungan kompleks yang terbentuk antar aktor atau entitas yang tujuannya memungkinkannya pengembangan teknologi dan inovasi di suatu wilayah tertentu. Dalam konteks ini, para aktor mencakup sumber daya material (dana, peralatan, fasilitas, dll.) dan modal sumber daya manusia (mahasiswa, peneliti, staf, perekayasa, perwakilan industri, dll.) yang membentuk entitas kelembagaan yang berpartisipasi dalam ekosistem (misalnya universitas, perguruan tinggi teknik, sekolah bisnis, perusahaan bisnis, pemodal ventura, industri-lembaga penelitian, pusat-pusat unggulan yang didukung oleh pemerintah atau industri, dan organisasi pengembangan bisnis skala nasional atau lokal, lembaga pendanaan, pembuat kebijakan, dan lain-lain). Di dalam ekosistem inovasi bergerak dua jenis ekonomi, yaitu ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge economy) yang didorong oleh riset
20 | D A E R A H C E R D A S fundamental, dan ekonomi komersial (commercial economy), yang didorong oleh pasar. Namun, sinergi kedua jenis ekonomi tersebut masih lemah karena sumber daya yang diinvestasikan dalam ekonomi pengetahuan berasal dari sektor komersial itu juga. Mengapa perlu pengembangan ekosistem inovasi? Dalam aktivitas ekonomi terdapat dua cara untuk meningkatkan output ekonomi, yaitu: (i) meningkatkan jumlah input dalam proses produktif, atau (ii) memikirkan cara baru untuk mendapatkan lebih banyak output dari jumlah input yang sama. Cara terakhir itulah inti dari apa yang secara luas dimaksudkan dengan inovasi, yang didefinisikan sebagai pengenalan produk (barang atau jasa), layanan baru, proses, metode organisasi dan metode pemasaran dalam praktik bisnis internal atau pasar yang meningkat secara signifikan. Untuk itu inovasi diyakini menjadi sumber fundamental peningkatan nilai tambah yang signifikan dalam suatu aktivitas ekonomi. Keyakinan ini merupakan fondasi strategi pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan untuk memberi nutrisi pada ekosistem inovasi bangsa. Pada konteks daerah, kompleksitas dan dinamika pembangunan daerah saat ini menghadapi tantangan universal dan isu-isu kontekstual menuntut strategi pendekatan sistem. Untuk itu sistem inovasi sebagai suatu kesatuan dari aktor, kelembagaan, interaksi, dan jaringan yang memengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran dalam masyarakat menjadi sesuatu yang patut untuk dijadikan pijakan.
D A E R A H C E R D A S | 21 Tingkat pengangguran yang tinggi, pendapatan asli daerah yang rendah membuat pemerintah daerah sekarang dituntut secara aktif mencari cara baru untuk menumbuhkan ekonomi mereka dengan menciptakan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk dilakukan dengan memfasilitasi terdifusikannya inovasi yang lebih efisien dari ekonomi pengetahuan ke sektor komersial. Salah satu caranya dengan menawarkan insentif yang menarik kepada sektor komersial untuk memanfaatkan penelitian teknologi atau inovasi dari perguruan tinggi dan lembaga litbang. Sementara bagi pemerintah daerah perlu mempercepat adopsi inovasi di bidang yang relevan dengan potensi ekonomi unggulan daerah. Hubungan antara inovasi dan kreativitas juga menarik untuk dianalisis dalam konteks ekosistem inovasi. Meskipun inovasi melibatkan kreativitas tapi tidak identik dengan itu. Kreativitas adalah titik awal inovasi. Inovasi adalah keberhasilan penerapan ide kreatif dalam sebuah organisasi. Untuk inovasi dibutuhkan tindakan untuk mengubah ide hebat menjadi produk dan nilai baru. Di sini entrepreneur berperan penting, karena keberadaaanya memang sangat dibutuhkan. Yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menerapkan ide-ide yang menjanjikan tersebut ke dalam bisnis yang menguntungkan. Penciptaan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya SDM kreatif menjadi tugas yang harus terus menerus digelorakan di daerah. Misalnya dengan menciptakan wahana atau ajang kreasi dan iklim persaingan dengan kompetisi yang sehat bagi SDM daerah dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.
22 | D A E R A H C E R D A S Seperti yang dikatakan Schumpeter “The inventor produces ideas, the entrepreneur gets things done.” Seorang penemu atau peneliti menghasilkan gagasan brilian, namun justru pengusaha yang mendapatkan banyak keuntungan dari temuan itu. Maka dari itu, konsep inovasi telah membawa kita pada dua sumber utama inovasi yakni: orang-orang kreatif dan entrepreneur atau pengusaha. Bersama-sama mereka bisa mengenalkan produk dan proses baru yang menghasilkan nilai tambah bagi si penemu, pemilik dan wilayah dimana inovasi tersebut dihasilkan. Dari perspektif daerah, ekosistem inovasi harus memberikan kondisi yang menjamin kehidupan dan operasional yang baik bagi orang-orang kreatif dan perusahaan baru maupun yang telah ada di sana. Inilah yang dimaksud dengan konsep ekosistem inovasi. Pada konteks daerah saat ini istilah inovasi seharusnya bukan menjadi sesuatu yang asing. Karena pada pasal 386 ayat 2, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sudah disebutkan istilah inovasi daerah. Dalam hal ini inovasi diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Memang pengertian ini diambil dari pengertian umum inovasi berdasarkan Oslo Manual yang dikembangkan the European Communities dan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD 2005), yaitu (…) An innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), a new process, a new martketing method or a new organizational method in business practices, workplace organization or external relations.
D A E R A H C E R D A S | 23 Seperti yang telah tercantum pada pasal 386 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja. Tantangan ke depan terkait ekosistem inovasi adalah bagaimana mengatasi beberapa kelemahan berikut (Taufik 2005): 1. Kelemahan dalam hal regulasi, lingkungan legal, kelemahan infra dan supra-struktur pendukung perkembangan inovasi, administrasi yang birokratif, keterbatasan pendanaan inovasi serta isu perpajakan yang kurang kompetitif bagi aktivitas inovasi; dan kurang dalam implementasi perlindungan HKI. 2. Kelemahan dalam kelembagaan dan daya dukung iptek atau litbang serta rendahnya kemampuan absorpsi UKM terhadap hasil litbang. 3. Kelemahan keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi inovasi antar aktor. 4. Persoalan budaya inovasi yang terlihat dari masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya semangat kreativitas atau inovasi dan profesi kewirausahaan dan masih terbatasnya SDM bertalenta di daerah, 5. Kelemahan fokus, rantai nilai, kompetensi dan sumber pembaruan ekonomi dan sosial. 6. Tantangan perkembangan global yaitu kurang siapnya Indonesia (pada tataran nasional maupuan daerah) berperan di arena global di segala bidang.
D A E R A H C E R D A S | 25 BAB 2 DAERAH CERDAS A. Konsep Daerah Cerdas Saat ini mungkin sudah tidak zamannya lagi bertanya “apa itu smart?” sementara di genggaman masing-masing orang ada sebuah smart phone atau ponsel. Meskipun demikian, orang juga akan bisa melihat di mana smart-nya kalau yang dilakukan dengan smart phone tersebut hanya berkirim pesan dan mungkin telepon saja. Jadi adanya benda canggih (teknologi) yang dimiliki oleh seseorang tidak lantas membuat orang tersebut identik dengan sifat atau karakter benda yang dimilikinya. Bahkan ada sebuah studi yang berani menyatakan “your smartphone makes you stupid”. Tentu saja sebuah perangkat telepon genggam mungkin benar merupakan sistem yang pintar, tapi hanya memilikinya membuat kita bisa menjadi bodoh (Ward et. al 2017), setidaknya itu menurut sebuah studi yang melibatkan hampir 800 pengguna telepon. Studi tersebut dilakukan oleh Ward dan kawan kawan dari Mc.Combs of Business di University of Texas di Austin, Amerika Serikat. Yang menarik dari studi ini adalah peserta atau responden survei diminta untuk melakukan serangkaian tes berbasis komputer yang membutuhkan konsentrasi penuh. Sebelum memulai tes, dilakukan pengukuran
26 | D A E R A H C E R D A S kemampuan otak dalam menahan dan memproses data pada waktu tertentu, lalu orang-orang dalam penelitian tersebut secara acak diminta untuk meletakkan ponsel mereka di atas meja, di saku baju atau di ruangan lain. Semua diminta untuk membisukan (silent) suara ponselnya. Hasilnya cukup mengejutkan, diketemukan bahwa orang-orang dengan ponsel yang diletakkan di ruangan lain "secara signifikan mengungguli" mereka yang meletakkan ponselnya di meja kerja, dan sedikit lebih baik daripada mereka yang ponselnya mereka letakkan di saku. Lalu apakah demikian juga halnya jika kata smart ini disematkan pada sesuatu yang bukan manusia, yang dalam hal ini suatu daerah atau wilayah. Penulis belum melakukan studi khusus tentang hal ini, namun dapat mengambil kesimpulan yang kira-kira sama dengan studi Ward (2017) tersebut. Argumennya, bahwa suatu daerah (atau dalam konteks pelakunya adalah sebuah pemerintah daerah) adalah suatu sistem pada ruang lingkup tertentu yang unsur utamanya adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kehendak dan kemampuan untuk mendayagunakan teknologi untuk tujuan kelompoknya. Maka, dapat dikatakan suatu daerah jika hanya sekedar memiliki perangkat teknologi canggih yang cerdas dapat saja menjadi daerah yang “bodoh”. Secara bahasa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Cerdas” memiliki pengertian yang mengacu kepada sifat manusia yang sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya; tajam pikiran; sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat). Jadi menunjukkan
D A E R A H C E R D A S | 27 kesempurnaan fisik dan non fisik dari obyek yang dikatakan sebagai cerdas. Sementara kata Daerah bisa bermakna Regional memiliki pengertian sesuatu yang bersifat daerah atau kedaerahan, atau merujuk pada suatu lingkup wilayah (tergantung konteks). Dengan demikian secara bahasa, Daerah Cerdas berarti suatu lingkup wilayah tertentu (daerah administrasi) yang memiliki kesempurnaan dalam berbagai urusannya untuk melaksanakan fungsinya mensejahterakan masyarakatnya. Menurut Morandi et.al (2015) dalam bukunya “From Smart City to Smart Region” istilah Smart atau Cerdas memiliki pengertian “a well-functioning everyday for the region's inhabitant.” Dilanjutkan dalam bahasannya “A smart region is a place where everything works.” Mengambil pengertian studi ini, cerdas berarti jika segala sesuatunya berfungsi dengan baik bagi penduduk di wilayah itu. Jadi sebuah wilayah atau daerah cerdas adalah suatu tempat di mana segala sesuatu yang ada di tempat tersebut bekerja dengan baik bagi penduduk di wilayah itu. Morandi et.al (2015) juga merumuskan semacam ‘formula’ bahwa: Smart Region = Smart City + Smart Countryside Pengertian countryside menurut kamus berbahasa inggris adalah a particular section of a country, especially a rural section. Jadi countryside adalah suatu area yang merupakan bagian dari suatu negara/provinsi/ kabupaten yang berada di area perdesaan.
28 | D A E R A H C E R D A S Dengan demikian daerah cerdas merupakan gabungan daerah perkotaan cerdas dan daerah perdesaan cerdas. Konsep ini lebih melihatnya dari sudut pandang keruangan (spasial) yang selalu menjaga keseimbangan antar wilayah dan antar aktor untuk mencapai keberlanjutan. Orientasi Smart Region atau Daerah Cerdas adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara dua kawasan tersebut. Kawasan perkotaan dengan potensi pasar yang besar dan kawasan produksi perdesaan yang berbasis pertanian dan sumberdaya alam lainnya harus bisa dioptimalkan pada daerah cerdas. Ekosistem Inovasi tertanam dalam Spasial Cerdas Sebuah kesadaran baru dari para penggiat smart city dan pembangunan berbasis teknologi dan inovasi di berbagai belahan dunia bahwa sekarang ini kehadiran sebuah ekosistem berbasis spasial menjadi kebutuhan (Komninos 2013). Dicontohkan bahwa internet masa depan seperti: Internet-of-Things (IoT), web semantik, komputasi berbasis awan (Cloud Computation), Internet of people adalah suatu pilar ekosistem inovasi baru yang muncul di lingkungan yang cerdas. Di dalam lingkungan spasial cerdas, suatu keluaran inovasi seperti: produk, ceruk pasar baru, model bisnis baru, pendanaan yang inovatif (financial technology) akan mudah tumbuh dan berkembang. Simpul simpul inovasi di dalam suatu ekosistem spasial cerdas akan berkembang secara geometris dan menjadi antusiasme baru bagi para pelaku
D A E R A H C E R D A S | 29 inovasi untuk selalu berinteraksi. Inilah yang menjadi impian yang sangat diharapkan terjadi di daerah yang cerdas. B. Definisi Daerah Cerdas Sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya bahwa Daerah Cerdas merupakan suatu gabungan yang mencakup daerah kota cerdas dan daerah perdesaan cerdas. Namun kita juga mengetahui jika konteks cerdas dikaitkan dengan suatu kemajuan pastilah daerah perkotaan memiliki modal yang lebih kuat. Untuk itu sebelum membahas dimensi daerah cerdas yang merupakan gabungan keduanya, ada baiknya kita coba pelajari karakteristik dari kota cerdas. Ulasan mengenai Smart City sebenarnya sudah lama didengungkan oleh IBM sebuah perusahaan terkemuka dunia, telah memperkenalkan konsep kota cerdas beserta enam indikator kota cerdas. Saat ini kota- kota di Indonesia juga mengusung konsep kota cerdas dan Surabaya terpilih menjadi kota paling cerdas di Indonesia oleh penghargaan majalah Warta Indonesia. Melihat perkembangan konsep tata kota di Indonesia dapat dikatakan sangat cepat (pada tataran konsep), namun pada proses implementasi tidak secepat wacana yang bergulir terus menerus. Kota cerdas didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana
30 | D A E R A H C E R D A S melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. (Caragliu et al dalam Schaffers, 2010) Sedangkan menurut Dameri & Ricciardi (2015), Smart City timbul karena kebutuhan untuk mengatasi masalah di lingkungan perkotaan, seperti polusi udara, kemacetan lalu lintas, manajemen sumber daya energi yang buruk, kesulitan dalam mengakses pelayanan publik dan sebagainya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dameri & Ricciardi (2015), untuk mendukung smart city juga dibutuhkan modal intelektual (intelectual capital). Kota cerdas juga diartikan sebagai kota yang memiliki kelebihan dalam hal daya tarik, kreativitas dan kelayakan untuk dihuni (Hollands, 2008). Inisitaif kota cerdas diorientasikan untuk meningkatkan kualitas hidup di kota, mengubahnya menjadi tempat yang lebih baik untuk tinggal. Sementara teknologi yang digunakan di kota dirancang ke dalam suatu platform pengetahuan untuk menciptakan atau berkreasi, berbagi, menggunakan dan memanfaatkan baik pengetahuan individu dan kolektif untuk menghasilkan nilai publik dan ekonomi. Sebuah kota cerdas juga dipahami sebagai kemampuan intelektual tertentu yang menggunakan beberapa aspek sosio-teknis3 dan sosial ekonomi inovatif sebagai aspek pertumbuhan. Sebagai contoh, aspek- aspek ini menyebabkan konsepsi Smart City dimaknai sebagai "kota hijau" karena mengacu pada infrastruktur 3 Dalam konsep sosio-teknis, sebuah proses kerja tidak dapat dilihat sebagai dua hal terpisah yang terdiri dari sistem teknis dan sistem sosial. Keduanya harus dilihat sebagai kesatuan. Jadi, Teori Sistem Sosio-Teknis (socio-technical systems theory) merupakan cara memandang organisasi yang menekankan keterkaitan dimensi teknis dan dimensi sosial.
D A E R A H C E R D A S | 31 perkotaan yang memberi perlindungan lingkungan dan pengurangan kadar CO saling berkaitan dengan revolusi ekonomi pita lebar (broadband) "cerdas" yang memberikan kapasitas untuk memproduksi nilai tambah informasi dari pengolahan data real-time dari sensor dan aktivator. Sedangkan istilah kota berinovasi sebagai ragam dari istilah smart city juga banyak digunakan sebagai sebutan kota cerdas yang merujuk kepada kemampuan kota untuk meningkatkan inovasi berdasarkan modal manusia berpengetahuan dan kreatif (Zygiaris 2013). Di antara beberapa definisi Smart City yang dikutip di atas, terdapat tiga prinsip dasar yang sering digunakan yaitu: aspek TIK, lingkungan dan penciptaan pengetahuan sebagai elemen inti dari sebuah Kota Cerdas (Hollands, 2008; Caragliu et al, 2011;. Schaffers et al. 2011). Dari berbagai pengertian tersebut di atas juga ditemukan bahwa Karakter inovatif dari sebuah Kota Cerdas tidak akan bisa terwujud tanpa teknologi, penciptaan pengetahuan dan penerapannya pada infrastruktur perkotaan, tata kelola, budaya dan warganya. Pengetahuan sering disebut sebagai komponen inti dari kota cerdas dan dipandang sebagai karakter dasar kota cerdas. Khususnya kemampuannya dalam menciptakan dan mengkonsolidasikan pengetahuan dan inovasi dengan modal intelektual yang dimiliki yang berguna untuk memicu proses lebih lanjut dan lebih inovatif lagi bagi wilayah kota itu sendiri.
32 | D A E R A H C E R D A S Mengacu pada pemahaman yang dapat dihimpun dari berbagai pandangan di atas, terlihat Kota Cerdas secara umum ditandai dengan hadirnya TIK sebagai bagian dari kehidupan warganya, diperhatikannya aspek lingkungan dan penciptaan pengetahuan serta berkarakter inovatif. Dua aspek yaitu TIK dan penciptaan pengetahuan memang merupakan karakter masyrakat kota yang merupakan masyarakat berpendidikan cukup serta terbiasa dengan penggunaan TIK dalam kehidupan sehari harinya. Sementara, aspek lingkungan menjadi perhatian karena merupakan masalah yang selalu melekat di daerah perkotaan sebagai konsekuensi pembangunan fisik yang intensif. Jika dibandingkan, untuk karakter inovatif bisa jadi daerah perkotaan lebih subur seiring dengan mudahnya masyarakat memperoleh informasi dan akses pendidikan. Lalu, apa yang bisa di harapkan dari smart-nya daerah perdesaan sebagai bagian dari daerah cerdas yang lengkap? Pertanyaan ini sekaligus membuka ruang berpikir lebih dalam lagi apakah di perdesaan ada hal yang inovatif? Apakah masyarakat perdesaan ada yang kreatif? Jika Anda kebetulan adalah seorang yang hidup dan tinggal di sebuah kabupaten yang sebagaian besar wilayahnya adalah perdesaan tentu akan menjawab “ada” terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas. Dan misalnya Anda diminta untuk menceritakan mungkin juga akan banyak hal yang akan menjadi bukti bahwa di daerah perdesaan banyak hal inovatif dan sekaligus orang kreatif. Kondisi infrastruktur TIK yang belum sepenuhnya memadai di daerah perdesaan dan budaya berbagi informasi karya inovatif yang belum menjadi keseharian
D A E R A H C E R D A S | 33 masyarakat desa menjadikan banyak hal-hal kreatif inovatif tidak terpantau oleh orang lain. Untuk menemukan apa saja inovasi dari daerah pedesaan Anda bisa mulai berselancar di dunia maya yang kini sudah banyak dihimpun oleh berbagai individu, LSM, instansi pusat maupun daerah. Sebut saja Program Inovasi Desa (PID) dari Kementerian Desa PDTT, Prgram Lab Inovasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mendorong terjadinya perbaikan ASN pada pelayanan publik. BPPT sendiri juga telah mengembangkan konsep dan telah melakukan beberapa inisiasi pengembangan Desa Inovatif di beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Magetan.4 Sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah mengimplementasi pendekatan pembangunannya. Mulailah untuk melihat keseimbangan bahwa hal inovatif dan masyarakat kreatif bisa ditemui baik di kota maupun desa. Menghimpun berbagai faktor penghambat pendekatan daerah cerdas adalah bentuk prakarsa yang paling baik di awal pengenalan bagaimana pembangunan daerah berbasis teknologi bisa diterapkan secara berdasar. Daerah Cerdas (Smart Region) dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pembangunan kota/kabupaten melalui keterlibatan aktor (pemerintah, akademisi, bisnis, dan masyarakat) dengan memaksimalkan potensi daerah melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam rangka 4 Untuk diskusi tentang konsep desa inovatif dapat dibaca pada Buku “Desa Inovatif” yang diterbitkan PTID-BPPT tahun 2016.
34 | D A E R A H C E R D A S peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. C. Dimensi Daerah Cerdas Secara umum terdapat enam dimensi Daerah Cerdas yang diadopsi dari konsep smart city services, yaitu: 1. Smart Governance. Penyelenggaraan pelaya- nan publik berbasis teknologi informasi yang memudahan interaksi pemerintah dengan warga dan sektor bisnis, serta pengambilan keputusan berbasis real time data. 2. Smart Economy. Layanan e-business dan e- commerce yang mendorong tingkat perekono- mian masyarakat. 3. Smart Mobility. Penerapan sistem cerdas untuk mendukung layanan transportasi publik, logistik, dan kenyamanan bagi pengguna mobil, sepeda, dan pejalan kaki. 4. Smart Environment. Pemanfaatan sumber energi terbarukan, sistem monitor dan pengendalian polusi, green building. 5. Smart People. Masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan skill yang luas dalam melalukan inovasi dan penerapan teknologi. 6. Smart Living. Pola hidup atau lifestyle yang cerdas, sehat, dan aman, didukung kualitas lingkungan hunian yang baik.
D A E R A H C E R D A S | 35 Perlu ditekankan bahwa dimensi Daerah Cerdas bukanlah suatu yang harus ada semuanya dikerjakan di suatu wilayah atau daerah dalam satu waktu. Dimensi Daerah Cerdas ini merupakan suatu sudut pandang atau ruang lingkup yang membatasi pembahasan jika kita mendalami satu ruang lingkup perencanaan Pembangunan dengan pendekatan Daerah Cerdas. Namun, jika suatu daerah secara sumberdaya dan fiskal mampu untuk menggarap keseluruhan dimensi secara serentak, hal itu akan semakin bagus. Berdasar kajian PTID BPPT tahun (2016) setiap dimensi Daerah Cerdas memiliki struktur yang hirarkis dalam kerangka pikir Daerah Cerdas (Gambar 2). Gambar 2. Struktur Hirarkis dari Dimensi Daerah Cerdas SMART ECONOMY SMART GOVERNANCE SMART LIVING SMART MOBILITY SMART ENVIRONMENT SMART PEOPLE
36 | D A E R A H C E R D A S Smart People Smart people dalam skema hirarki dimensi daerah cerdas diposisikan sebagai dasar atau pondasi. Dalam pengertian umum fondasi adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk menempatkan bangunan dan meneruskan beban yang disalurkan dari struktur atas ke tanah dasar pondasi yang cukup kuat menahannya tanpa terjadinya differential settlement pada sistem strukturnya. Sama halnya dalam pengembangan daerah cerdas, maka posisi smart people harus menjadi bagian yang mampu menjadi tumpuan bagi struktur bangunan yang lain mulai dari aspek lingkungan, ekonomi, tata kelola, mobilitas dan terakhir harus mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik (smart living). Smart people adalah salah satu dimensi paling penting dari bangunan daerah cerdas. Stephen F. De Angelis (2014) mengatakan “Technology will certainly help, but smart cities start with smart people not smart technologies.” Dengan demikian, suatu keniscayaan bahwa teknologi akan menyelesaikan persoalan, namun kota cerdas harus mulai dari orang cerdas bukan teknologi cerdas. Smart people adalah masyarakat yang ikut berperan aktif secara langsung demi terciptanya daerah cerdas dan juga mendukung untuk pembentukan daerah cerdas. Pengaruh smart people dalam daerah cerdas merupakan Modal Sosial (social capital) melalui: 1. Meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik
D A E R A H C E R D A S | 37 2. Meluas partisipasi dan peran aktif dalam proses demokrasi antar masyarakat 3. Menguatnya keserasian, dan menurunnya kejahatan Peran smart people terhadap daerah cerdas yaitu sebagian besar dari masyarakat ikut berpartisipasi terhadap perkembangan daerah tersebut. Dengan demikian dapat diartikan masyarakat yang mendukung daerahnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Smart people dapat berbentuk komunitas ataupun kumpulan dari sebagian masyarakat yang memiliki gagasan untuk membangun daerahnya agar lebih maju. Maka dapat dikatakan bahwa smart people adalah ujung tombak dan penggerak daerah cerdas itu sendiri, di mana membidik dan mendidik manusia smart people adalah modal utama pembangunan daerah cerdas. Lalu apa indikator yang menunjukkan bahwa suatu daerah telah mencapai satu tahap peningkatan smart people. Tentu banyak ragam yang dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa masyarakat daerah tersebut “smart”. Setidaknya ada tiga kelompok atau lingkup indikator smart people yaitu: 1. Inklusif, 2. Pendidikan dan 3. Kreativitas. Inklusif artinya berpandangan holistik, di mana komunitas masyarakat yang cerdas tidak hanya terintegrasi, kolaboratif, dan terbuka tetapi juga mengakomodir berbagai macam minat masyarakat. Sebuah komunitas yang cerdas dengan kesadaran dapat
38 | D A E R A H C E R D A S membuat keputusan dengan cara menerapkan teknologi yang relevan sebagai katalis untuk memecahkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Ketika daerah atau kota terpisahkan oleh dominannya kelompok (misalnya, oleh ras, etnis, atau bahasa), dan antara anggota kelompok tadi tidak memiliki hubungan dengan orang lain, maka daerah tersebut menjadi rentan terhadap gejala gangguan sosial (seperti penyakit dan kejahatan) yang mengancam kualitas hidup semua orang. Dengan demikian, daerah cerdas membantu menemukan "kesatuan" di masyarakat (Kanter dan Litow 2009). Adapun indikator inklusif adalah:  Rumah Tangga yang memiliki akses internet.  Penduduk yang memiliki akses smart phone Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan penting dalam perkembangan peradaban, terutama perekonomian dunia. Abad ke-21 bahkan diyakini akan menjadi abad baru yang disebut era informasi-ekonomi (digital economic) dengan ciri khas perdagangan yang memanfaatkan elektronika (e-commerce). Saat ini tak dapat dipungkiri TIK merevolusi cara hidup manusia mulai dari cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain-lain. TIK mengubah proses kerja dari statis menjadi digital, mobile
D A E R A H C E R D A S | 39 dan virtual. Hal tersebut menyebabkan proses kerja meningkat tajam di berbagai aktivitas modern manusia termasuk di rumah tangga. Karenanya TIK dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakan- nya dalam segala aktivitas. (Murtiyasa, B. 2008) Lingkup indikator smart people berikutnya adalah pendidikan. Aspek pendidikan sebenarnya sangat luas dalam pengaruhnya terhadap daerah cerdas. Karena pendidikan termasuk persoalan strategis dalam pembangunan yang darinya berpangkal banyak persoalan lain yang lebih pelik, seperti krisis ekonomi gangguan keamanan dan sebagainya. Maka kualitas pendidikan masyarakat, yang tentu bersamaan dengan itu penting diperhatikan aspek kesehatan, menjadi penentu terhadap masa depan digital global yang kompetitif dari suatu daerah. Maka indikator yang banyak digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu daerah mampu memiliki masyarakat yang cerdas adalah proporsi lulusan sarjana di daerah tersebut. Aspek berikutnya dalam smart people adalah kreativitas. Kreativitas diakui sebagai pendorong utama daerah cerdas, dan dengan demikian penduduk yang cerdas, pendidikan, pembelajaran dan pengetahuan memiliki kepentingan dalam mewujudkan daerah cerdas. Gagasan yang lebih luas daerah cerdas mencakup penciptaan iklim yang kondusif untuk munculnya masyarakat kreatif (Nam dan Pardo, 2011). Menjadi daerah kreatif adalah salah satu visi daerah cerdas. Infrastruktur dalam pembangunan manusia seperti: pekerja sektor kreatif, jaringan pengetahuan, organisasi swadaya di bidang kreatif, lingkungan bebas kejahatan
40 | D A E R A H C E R D A S adalah poros penting bagi perkembangan Daerah atau Kota (Florida 2002). Dengan demikian indikator yang bisa menunjukkan bahwa daerah sudah pada pencapaian smart people di bidang kreativitas meliputi: Pekerja di sektor kreatif, organisasi swadaya kreatif dan jaringan pengetahuan. Smart Environment Dalam struktur hirarki dari dimensi daerah cerdas, letak dimensi smart environment di atas smart people. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup merupakan pondasi penting kedua setelah smart people untuk menjamin keberlanjutan (sustainability). Di dalam literatur pengembangan daerah cerdas ada sedikit perbedaan sudut pandang. Di satu sisi lingkungan yang cerdas dinyatakan sebagai dunia fisik yang saling berhubungan melalui jaringan terus menerus dan dengan sensor yang tak terlihat, aktuator dan unit komputasi, tertanam dengan sempurna di dalam benda- benda dalam kehidupan sehari-hari kita (Cook dan Das 2005). Misalnya, dengan mengembangkan Smart Home yaitu tempat tinggal di mana diterapkan suatu perangkat komputasi dan teknologi informasi yang diharapkan dapat menanggapi atau memenuhi kebutuhan penghuninya dan dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari di rumah. Di sisi lain, lingkungan digambarkan sebagai suatu yang menarik tentang kondisi alam (seperti iklim, ruang terbuka hijau, polusi, pengelolaan sumber daya dan upaya perlingan lingkungan) (Giffinger dan Milanović 2007).
D A E R A H C E R D A S | 41 Perbedaan sudut pandang di atas sebenarnya menyangkut fokus perhatian peneliti yaitu yang pertama lebih memperhatikan aspek teknologi informasi dan aspek komputasi yang diimplementasi, sementara pendekatan kedua lebih pada obyek lingkungan alam yang lebih luas. Buku ini lebih condong untuk menggabungkan kedua cara pandang di atas, dengan alasan bahwa pandangan pertama yaitu pendekatan aplikasi TI akan dapat dicoba untuk diaplikasikan pada obyek lingkungan alam yang lebih luas dari sekadar di lingkungan buatan. Dengan mengadopsi kedua sudut pandang di atas, maka indikator yang bisa menunjukkan bahwa suatu daerah telah mencapai kondisi lingkungan yang cerdas jika mencakup setidaknya tiga kelompok indikator berikut: Smart Building, Manajemen Sumber daya, dan Sustainable Urban Planing. Smart Building Smart Building biasa juga disebut dengan Intelligent Building System (IBS) adalah sebuah konsep bangunan pintar dimana konsep ini menggunakan sistem otomatisasi yang dinamakan Building Automation System (BAS). Sistem otomatisasi pada Smart Building mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komputer untuk mengendalikan peralatan yang berada di dalam bangunan tersebut. Secara definisi smart building adalah sebuah konsep yang memadupadankan desain arsitektur, desain interior dan mekanikal elektrikal agar dapat memberi kecepatan gerak/mobilitas serta kemudahan kontrol
42 | D A E R A H C E R D A S juga akses dari arah mana pun dan waktu kapanpun dalam hal otomatisasi dimana semua aktifitas yang terjadi pada sebuah bangunan atau gedung dapat terjadi tanpa adanya interverensi manusia didalamnya, dalam artian biarpun tidak ada orang didalamnya maka bangunan ini akan menjalankan perintah sesuai dengan program yang telah kita buat dan kita tanamkan pada otak bangunan itu. Dengan mengetahui seberapa banyak bangunan mengimplementasi konsep smart building berarti akan diketahui berapa persen daerah tersebut telah melakukan penghematan penggunaan sumberdaya terutama energi. Apabila daerah ingin menerapkan konsep smart building ini, maka perlu ada beberapa infrastruktur dan prasarana yang harus disiapkan agar menunjang Masyarakat di daerah itu dapat mengoperasikan teknologi-teknologi yang ada di dalamnya. Beberapa infrastruktur yang wajib ada di antaranya adalah:  Dukungan akses teknologi internet yang stabil dan cepat  Jaringan komunikasi yang cepat  Adanya dukungan dari vendor-vendor yang ahli dalam hal ini. Smart building juga akan jauh lebih hemat, konsep ini juga bisa mengurangi kebutuhan staf operasional yang dapat mengurangi jumlah pengeluaran (apabila diaplikasikan di skala perusahaan).
D A E R A H C E R D A S | 43 Gedung tersertifikasi berkelanjutan Salah satu indikator smart environment adalah jumlah gedung atau bangunan yang memiliki sertifikasi berkelanjutan. Dalam hal ini di Indonesia telah ada Lembaga Konsil Bangunan Hijau Indonesia atau Green Building Council Indonesia (GBC Indonesia). GBC Indonesia adalah lembaga mandiri (non government) yang berkomitmen penuh terhadap pendidikan masyarakat dalam mengaplikasikan praktik-praktik terbaik lingkungan dan memfasilitasi transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan. Didirikan pada tahun 2009 oleh para profesional di sektor perancangan dan konstruksi bangunan gedung yang memiliki kepedulian kepada penerapan konsep bangunan hijau, GBC Indonesia bertujuan untuk melakukan transformasi pasar serta diseminasi kepada masyarakat dan pelaku bangunan untuk menerapkan prinsip- prinsip bangunan hijau, khususnya di sektor industri bangunan gedung di Indonesia. GBC Indonesia memiliki 4 kegiatan utama, yaitu : Transformasi pasar, Pelatihan, Sertifikasi Bangunan Hijau berdasarkan perangkat penilaian khas Indonesia yang disebut GREENSHIP. Dengan semakin banyak bangunan yang memiliki sertifikat Greenship maka semakin cerdaslah daerah tersebut dari sudut pandang lingkungan. Pengelolaan Sumber daya Indikator smart environment pada kelompok kedua adalah pengelolaan sumberdaya yang mencakup energi, polusi udara, produksi sampah, dan konsumsi air bersih.
44 | D A E R A H C E R D A S Sustainable Urban Planing Aspek perencanaan kota sangat berkaitan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Salah satu dimensi perencanaan pada arsitektur kota menunjukkan berbagai titik temu dalam mendukung konsep layanan Daerah Cerdas agar berkelanjutan. Prinsipnya bahwa perencanaan kota harus dapat mengakomodir aspek layanan digital dari sebuah kota atau daerah cerdas sekaligus memperhitungkan perlindungan lingkungan dari penataan ruang yang dilakukan (Anthopoulos and Athena, 2012). Sustainable Urban Planing mencakup perencanaan aksi tentang iklim dan pencapaian persentase RTH terhadap luas wilayah yang telah menjadi ketentuan legal yang harus dicapai. Smart Mobility Smart Mobility adalah sebuah konsep dimana mobilitas didukung oleh moda transportasi yang beragam, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan ICT. Smart Mobility merupakan salah satu solusi bagi masalah perkotaan di Indonesia. Mobilitas adalah salah satu fasilitas yang paling penting untuk mendukung fungsi dari daerah perkotaan (Staricco 2013). Meskipun demikian, transportasi sebagai bagian dari moblitas menghasilkan beberapa dampak negatif dan masalah kualitas hidup di kota-kota, seperti: polusi, lalu lintas, kemacetan jalan, waktu lama untuk menyeberang jalan, tingginya biaya pelayanan transportasi dan sebagainya. Oleh karena itu, Smart
D A E R A H C E R D A S | 45 Mobility adalah salah satu topik yang paling menarik dari bahasan tentang daerah cerdas, karena bisa menghasilkan manfaat yang tinggi terhadap kualitas hidup dari hampir semua pemangku kepentingan kota. Smart Mobility bukanlah inisiatif yang terpisah, tetapi satu set tindakan yang kompleks terutama TIK bisa menjadi poros dari inisiatif Smart Mobility. Lalu bagaimana dengan daerah yang masih dalam kategori kota kecil atau sedang yang secara permasalahan belum menunjukkan adanya kemacetan namun ingin menerapkan smart mobility? Pada daerah kabupaten (yang masih di dominasi kawasan perdesaan) misalnya, konsep smart mobility tetap memungkinkan untuk diterapkan dengan strategi antisipasi terhadap perkembangan kota yang secara alami akan menuju kepadatan yang tentu akan menghadapi kemacetan dan polusi udara jika tidak dipersiapkan dari awal. Kemacetan terjadi karena bertambahnya jumlah kendaraan bermotor terutama kendaraan pribadi sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan lebar ruas jalan yang ada. Hal ini juga berpengaruh pada peningkatan polusi udara. Permasalahan kemacetan di perkotaan akan berdampak pada aktivitas mobilisasi masyarakat. Jika aktivitas mobilisasi tersebut terhambat maka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan/ pergerakan dari suatu tempat ke tempat yang lain akan terganggu.
46 | D A E R A H C E R D A S Sebuah Daerah Cerdas juga harus dapat memperhatikan permasalahan aktivitas mobilisasi. Hal ini dilakukan dengan memasukkan dimensi Smart Mobility sebagai salah satu aspek yang mendukung kondisi Daerah Cerdas. Aktivitas mobilisasi terkait dengan aliran barang dan informasi, sehingga dalam Smart Mobility akan mencakup segi transportasi dan teknologi. Adapun lingkup kegiatan pada Smart Mobility adalah transportasi yang efisien, akses multi moda dan infrastruktur teknologi. Sistem transportasi terkait dengan sarana, prasarana dan sistem operasional transportasi. Sarana transportasi seperti mobil, motor, kereta api, kapal laut, pesawat terbang dan lain-lain. Sedangkan prasarana transportasi seperti jalan, rel, jembatan, rambu lalu lintas, halte/stasiun/terminal/tempat pemberhentian, tempat parkir dan lain-lain. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dari segi transportasi, hal yang juga menjadi fokus perhatian adalah mengenai infrastruktur. Diperlukan adanya percepatan pembangunan infrastruktur serta upaya untuk menangani penanganan sektor logistik dalam mengatasi kesenjangan daerah. Saat ini, untuk mencapai transportasi yang efisien, dapat dilakukan dengan mengembangkan green transportation. Green transportation merupakan sistem transportasi yang telah memperhatikan aspek lingkungan untuk menghemat energi dan memelihara sumber daya alam yang ada. Yang termasuk dalam green transportation adalah berjalan, bersepeda dan “Green Car”. “Green Car” ini merupakan kendaraan dengan
D A E R A H C E R D A S | 47 menggunakan tenaga angin, air, listrik dan tenaga surya. Saat ini, upaya dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi sorotan secara luas. Dalam sistem transportasi, selain transportasi yang efisien, akses multi moda juga harus diperhatikan. Pengertian transportasi multi moda dalam glosarium OECD (2008), yaitu: “movement of goods (in one and the same loading unit or a vehicle) by successive modes of transport without handling of the goods themselves when changing modes”. Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan pribadi maka akan membuat kondisi jalan semakin padat. Tak heran jika kemacetan akan selalu terjadi dimana-mana. Salah satu solusi yang dapat diberikan untuk para pengguna jalan adalah dengan menggunakan transportasi publik/angkutan umum. Jika demikian maka perlu adanya ketersediaan transportasi publik yang memadai sehingga penumpang akan menjadi aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas transportasi publik tersebut. Di Indonesia, kebijakan Sistem Transportasi Nasional tertuang dalam Peraturan menteri Perhubungan No. KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS). Pada Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, sasaran dari Sistranas adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien. Efektif dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, serta polusi
48 | D A E R A H C E R D A S rendah. Sedangkan arti dari efisien adalah beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional. Pada aliran informasi, media TIK sangat berperan penting. Sehingga tersedianya infrastruktur teknologi sangat diperlukan. Saat ini, smart card merupakan salah satu infrastruktur yang tengah dikembangkan. Dalam penggunaan aplikasi smart card, terdapat beberapa jenis kartu yang terkait dengan data biometrik pengguna. Data biometrik digunakan karena data tersebut berkaitan dengan fisik seseorang yang merupakan kekhasan/ karakteristik khusus dari tiap individu. Contoh aplikasi smart card yang menggunakan data biometrik, yang kini ada di Indonesia antara lain pada ID card (Surat Izin Mengemudi (SIM), e-KTP, dan lain-lain). Menurut Taherdoost (2011), pengunaan smart card akan terkait pada tingkat keamanan, kepuasan dan adopsi. Pada tingkat keamanan penggunaan smart card, terdapat 5 prinsip yang terkait, yaitu privasi, integritas, tanpa penolakan, verifikasi dan authentication (pembuktian keaslian). Teknologi dengan smart card akan digunakan jika memiliki tingkat keamanan dan kepercayaan dari pengguna. Sehingga pelayanan terhadap tingkat keamanan pengguna smart card perlu ditingkatkan. Untuk menjamin keamanan perlu adanya lembaga yang memberikan jaminan bahwa smart card yang dikembangknnya aman. BPPT sendiri telah memiliki Lab Inovasi TIK untuk melayani pengujian smar tcard dan electromagnetic compatibility (EMC). Llab pengujian
D A E R A H C E R D A S | 49 smartcard ini merupakan Lab yang terakreditasi pertama di Indonesia. Smart Governance Penyelenggaraan pemerintahan dengan menyediakan dan memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik, ada partisipasi aktif masyarakat yang dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apapun melalui penggunaan TIK. Penggunaan media TIK salah satunya diterapkan pada bidang pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik. Dalam meningkatkan pelayanan publik, pemerintah diharapkan dapat memperhatikan 3 aspek yang mendukung, yaitu pelayanan online, infrastuktur TIK dan pemerintahan yang terbuka termasuk di dalamnya e-democracy, e-procurement. Dalam memberikan pelayanan online, semua tahapan yang termasuk pada prosedur online juga harus dilakukan. Misalnya, pada pengajuan izin usaha dari pengusaha pemula yang diajukan di kantor perizinan harus memenuhi prosedur online yang seharusnya dilakukan. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh pengaju izin (pengusaha pemula) tersebut harus lengkap dan benar-benar asli. Begitu pula dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pemberi izin (kantor perizinan) harus dapat dikeluarkan sesuai dengan waktu yang seharusnya. Sehingga dengan pelayanan online yang diberikan, dapat mempermudah dan memberikan kenyamanan serta keamanan pengguna. Bukan untuk mempersulit dan memperpanjang birokrasi. Saat ini, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah di Indonesia telah banyak yang mengunakan aplikasi
50 | D A E R A H C E R D A S online. Selain pengajuan perizinan, contoh lain dalam pelayanan online antara lain Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pendaftaran siswa/siswi masuk sekolah secara online, pembuatan paspor secara online, lapor pajak dan lain-lain. Dengan adanya pelayanan online tersebut maka penggunaan kertas dapat dikurangi serta antrian di loket akan berkurang. Sehingga dalam pelayanan publik, diperlukan indikator ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa serta tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan untuk dapat mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan. Peningkatan pelayanan publik juga memerlukan ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai. Misalnya dengan penyediaan CCTV (Close Circuit Television) diberbagai sudut kota/kabupaten, dibangunnya Operation/Command Centre serta jangkauan broadband dan sensor yang lebih stabil. Dengan adanya penyediaan infrastruktur tersebut maka diharapkan akan lebih responsif. Selain dengan penyediaan infrastruktur, upaya dalam mencapai smart governance dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka. Sehingga komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dapat transparan. Misalnya dengan penyediaan open data/penyediaan dan penggunaan big data serta aplikasi terbuka. Keterbukaan informasi dari pemerintah kepada masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dari uraian tersebut, kegiatan Smart Governance ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan
D A E R A H C E R D A S | 51 yang lebih efisien dengan tingkat kepuasan masyarakat serta tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Fungsi Dasar Smart Government meliputi dua kondisi berikut: 1. Internal (G2G) yaitu hubungan di dalam tubuh pemerintah itu sendiri. • Manajemen pekerjaan • Manajemen pengembangan kota • Manajemen Finansial • Manajemen Inventaris 2. Eksternal (G2C & G2B) yaitu hubungan keluar baik ke masayakat maupun dunia usaha: • Layanan kebutuhan dasar (Kesehatan, Pendidikan, Sosial) • Fasilitas Umum • Perijinan • Manajemen Penduduk TIK ini berbeda dengan TI (Information technology) yang selama ini telah banyak dikenal. Jika TI telah lama digunakan di lingkungan pemerintahan di Negara-negara sedang berkembang bahkan hampir lebih dari 30 tahun, namun belum dapat digunakan untuk memfasilitasi dan mendorong kehidupan berdemokrasi dan pemerintahan yang bersih. Hal ini dikarenakan sifat TI yang hanya digunakan sebagai otomatisasi pengolahan data (data processing) yang dimanfaatkan oleh pemerintah secara internal saja, sedangkan penggunaan TIK adalah dalam
52 | D A E R A H C E R D A S rangka mendukung proses transformasi eksternal pemerintah melalui pemrosesan dan pengkomunikasian data yang biasa dikenal dengan istilah digital connections. Digital connections ini meliputi: (1) hubungan antara dan dalam pemerintahan itu sendiri dalam rangka joint-up thinking; (2) hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau LSM dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemerintah; (3) hubungan antara pemerintah dengan masyarakat bisnis (privat) dalam rangka peningkatan pelayanan; (4) hubungan antar LSM dalam rangka mendukung proses learning dan sinergi antara mereka; (5) hubungan antar masyarakat dalam rangka pembangunan social dan ekonomi. Dengan kata lain penerapan e-governance berarti telah terjadi pergeseran dari e-administration (peningkatan penyelenggaraan tertib pemerintahan) menuju e-citizens (peningkatan hubungan pemerintah dengan warga negaranya), e-services (peningkatan pelayanan public) dan e-society (interaksi dan sinergi antara berbagai komponen masyarakat). Ketiga domain tersebut masingmasing saling bersinggungan atau bersinergi sebagai kekuatan bagi terciptanya good governance melalui e-governance. (Astuti 2013). Inovasi pemerintah Daerah Selain faktor dan indikator yang diuraikan diatas, smart governance juga menuntut pemerintah daerah yang lebih inovatif. Akhir-akhir ini inovasi pemerintahan
D A E R A H C E R D A S | 53 telah menjadi perbincangan yang menarik berkenaan dengan capaian pemerintahan daerah yang melaksanakan desentralisasi. Sejak lama Schumpeter (1934) menyatakan dengan inovasi akan didapat penambahan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem pengiriman dan kebijakan, tidak hanya bagi organisasi tetapi juga bagi stakeholder dan masyarakat. Inovasi mengemukan pada organisasi publik seperti pemerintahan daerah, karena dibandingkan organisasi bisnis, organisasi publik telah jauh tertinggal. Ketertinggalan yang tidak hanya terjadi dalam tataran praktis, namun juga dalam level teori dan konsepsi. Organisasi publik merupakan sektor yang relatif tidak leluasa dalam berhubungan dengan inovasi dibandingkan dengan sektor bisnis. Keengganan sektor publik dalam memanfaatkan inovasi erat kaitannya dengan sejarah dan karakteristiknya yang cenderung statis, formal, dan rigid. Dengan kata lain, sistem dalam sektor publik berkarakteristik status-quo dan tidak menyukai perubahan (Suwarno, 2008). Pemberlakuan era otonomi daerah di Indonesia memberikan kesempatan kepada daerah untuk lebih leluasa mengelola daerahnya bagi kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah bahwa setiap daerah mencoba mencari berbagai terobosan untuk meningkatkan potensi dan daya saing sumber sumber ekonominya. Kesadaran akan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus dan tersedianya sumber daya manusia yang teruji menjadi salah satu daya dorong
54 | D A E R A H C E R D A S pengenalan dan penerapan sistem inovasi. Pembahasan lebih lanjut inovasi daerah akan disampaikan di bagian akhir dari Buku ini. Smart Economy Daerah cerdas mampu menggabungkan pengelolaan sumber daya untuk memberikan kondisi ekonomi dan sosial yang terbaik (Alawadhi, Suha, et al. 2012). Kecerdasan yang dimunculkan dalam hal ini adalah penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Inisiatif Daerah Cerdas harus dapat menemukan cara yang lebih inovatif dan solutif untuk mengatasi tantangan ekonomi seperti pemotongan anggaran, resesi ekonomi atau kelesuan pasar. Inisiatif daerah cerdas pada dimensi ekonomi bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing suatu daerah di pasar lokal, nasional maupun global, dengan menciptakan lapangan kerja dan menarik tenaga kerja terampil. Inisiatif ini merupakan salah satu unsur dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, melalui peningkatan perekonomian daerah. Sebagai contoh adalah pada permasalahan persaingan pasar dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Inovasi dalam sektor ini akan berusaha menciptakan peluang usaha baru (kewirausahaan) yang pada akhirnya akan memperbanyak ketersediaan lapangan pekerjaan. Kewirausahaan yang akan muncul diharapkan adalah pengusaha pemula berbasis teknologi (PPBT) atau berbasis inovasi.
D A E R A H C E R D A S | 55 Dimensi Smart economy yang lainnya adalah munculnya para pengusaha baru di daerah. Hal ini bisa ditempuh melalui upaya “hilirisasi” riset dan pengembangan yang ada baik dari kalangan lembaga litbang maupun perguruan tinggi setempat. Diharapkan hilirisasi hasil riset dan pengembangan ini dapat meningkatkan jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Inovasi (PPBI) atau Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) di suatu daerah. Hal tersebut berdampak pada indeks inovasinya. Untuk elemen Smart Economy, lingkup kegiatan yang pertama, yaitu kewirausahaan dan inovasi. Lingkup tersebut mempunyai indikator pengusaha pemula berbasis inovasi (PPBI) dan indeks inovasi. Pengembangan Smart Economy juga dapat mengacu pada ukuran yang ada dalam Global Innovation Index (GII), rasio efisiensi inovasi terbagi menjadi 2, yaitu input dan output. Pada aspek input terdapat pilar yang terkait dengan segi ekonomi, yaitu pilar market sophistication dan pilar business sophistication. Pilar market sophistication memiliki 3 sub-pilar, yaitu kredit, investasi serta trade and competition. Pada pilar business sophistication memiliki 3 sub-pilar, yaitu knowledge workers, innovation linkages dan knowledge absorption. Pada aspek output, terdapat 2 pilar yang terkait dengan segi ekonomi, yaitu knowledge and technology outputs dan creative outputs. Sub pilar knowledge creation, knowledge impact dan knowledge diffusion merupakan bagian dari pilar knowledge and technology outputs. Sedangkan sub pilar intangible assets, creative goods and services dan online creativity merupakan bagian dari pilar creative outputs.
56 | D A E R A H C E R D A S Indikator yang terkait dengan kredit adalah kemudahan untuk mendapatkan permodalan. Untuk indikator yang terkait dengan investasi adalah kemudahan berusaha. Hal yang dapat dilakukan dalam kemudahan berusaha adalah dengan bentuk deregulasi, debirokratisasi, penegakkan hukum dan kepastian usaha. Dalam melakukan debirokratisasi, salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mempermudah dalam pengurusan perijinan, melindungi masyarakat berpendapatan rendah dengan menggerakkan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan demikian maka bank/lembaga keuangan penyalur dana KUR diharapkan dapat didorong untuk meningkatkan peserta KUR. Dalam segi trade&competition, pemerintah diharapkan dapat memperkuat usaha kecil untuk berkompetisi melalui kemudahan-kemudahan yang dapat diraih dalam menjalankan usahanya. Indikator yang terkait dengan knowledge workers adalah dengan kemudahan dari tenaga kerja untuk dapat meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan- pelatihan yang diberikan oleh perusahaan baik itu internal maupun eksternal. Untuk indikator innovation linkages, terkait dengan pendirian pusat inovasi untuk menghubungkan antara pencipta inovasi dengan pengguna inovasi. Dari segi inovasi maka diperlukan untuk adanya kegiatan knowledge absorption agar masyarakat luas dapat memahami dan mengembangkan inovasi.
D A E R A H C E R D A S | 57 Indikator yang terkait dengan knowledge creation adalah banyaknya paten/hak kekayaan intelektual yang diakui secara tersertifikasi. Sehingga dapat memberikan dampak (knowledge impact) kepada masyarakat sekitar untuk kesejahteraan, melalui kegiatan difusi (knowledge diffusion). Untuk indikator intangible assets dapat dilihat dari banyaknya kreasi model TIK dan bisnis yang berkembang. Salah satunya dengan menjalankan kreatifitas secara online (online creativity). Sehingga diharapkan aspek kreatifitas produk dan pelayanan (creative goods and services) dapat meningkakan pendapatan/segi ekonomi. Tumbuhnya pengusaha pemula berbasis inovasi (PPBI) juga harus didukung dengan skema dan akses pembiayaan. Kegiatan perekonomian suatu negara tidak hanya bergantung pada pemerintah saja. Namun, peran swasta juga sangat diperlukan. Sehingga diharapkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Tingkat efektivitas dan efisiensi akan terkait dengan produktivitas. Aspek produktivitas ini juga terkait dengan innovation linkages yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan tingkat produktivitas yang tinggi maka akan terjadinya peningkatan pendapatan per kapita. Salah satu tolak ukur dalam pendapatan daerah yaitu PDRB per kapita.
58 | D A E R A H C E R D A S Smart Living Smart Living dalam struktur hirarki daerah cerdas berada di puncak atau ibarat atap dari sebuah “Rumah” Daerah Cerdas, artinya pencapaian seluruh dimensi daerah cerdas haruslah berujung pada kondisi dimana masyarakat daerah merasakan atau menjalani kehidupan yang nyaman, aman, sehat, mudah dan sejahtera. Namun pengertian Smart Living sendiri banyak ragamnya. Saat ini, konsep smart living memang sedang diterapkan oleh banyak pengembang perumahan. Hal ini karena gaya hidup yang praktis dan efisien memang dianggap mampu menjawab kebutuhan akan perumahan mengingat kondisi perumahan dan tata ruang saat ini yang semakin sempit. Dalam merancang rumah memang selalu dibutuhkan kreativitas, inovasi, dan kiat-kiat baru. Konsep smart living adalah solusi yang tepat untuk gaya hidup modern saat ini. Salah satu gaya hidup yang diterapannya adalah green lifestyle, yang diyakini akan dapat memberikan kehidupan yang lebih berkelanjutan bagi lingkungan dan generasi mendatang. Definisi Smart Living di antaranya Griffinger, R, et al. (2007) mengatakan “Smart Living comprises various aspects of quality of life as culture, health, safety, housing, tourism etc”. Secara umum dapat dikatakan Smart Living adalah dimensi dari pencapaian daerah cerdas dimana kualitas hidup dari masyarakatnya sudah pada taraf nyaman, aman dan sejahtera. Nyaman adalah suatu keadaan senang dan bahagia. Aman adalah suatu
D A E R A H C E R D A S | 59 keadaan bebas dari rasa ketakutan dan kecemasan. Sedangkan sejahtera adalah suatu keadaan sehat dan damai. Kenyamanan dapat dilihat dari ketersediaan Fasos dan Fasum untuk mempermudah/melayani masyarakat dalam kegiatan sehari-hari serta mempermudah dalam melakukan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Kemudian juga ketersediaan fasilitas hiburan untuk menghibur masyarakat, menambah pengalaman dan wawasan. Sementara faktor keamanan dapat dilihat dari ketersediaan bantuan darurat dalam pencegahan tindak kriminal, misalnya dengan memberikan respon/tindak lanjut tindakan keamanan. Aspek Kesehatan juga masuk ke dalam dimensi Smart Living karena ketersediaan fasilitas kesehatan, layanan kesehatan dan asuransi kesehatan secara memadai akan menjamin kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan pencapaian Smart Living suatu daerah dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup untuk mengetahui peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk. D. Mengapa Perlu Berorientasi pada Daerah Cerdas Mengapa daerah harus cerdas? Jika di satu sisi untuk daerah perkotaan Smart City dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang tinggal di kota. Lalu bagaimana Daerah Cerdas bisa mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan orang yang tinggal di
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas
Daerah Cerdas

Recommandé

Makalah smart city
Makalah smart cityMakalah smart city
Makalah smart cityrahma wati
 
Gunadarma smart-city-suhono
Gunadarma smart-city-suhonoGunadarma smart-city-suhono
Gunadarma smart-city-suhonoArif Gunawan
 
Fix print proposal
Fix print proposalFix print proposal
Fix print proposalStevanus Andri
 
Smart city
Smart citySmart city
Smart cityBonanza Pratama
 
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart City
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart CitySeminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart City
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart CityBambang
 
Smart City (041115)
Smart City (041115)Smart City (041115)
Smart City (041115)Centre for Adult Learning and Literacy
 
Smart city cluster
Smart city clusterSmart city cluster
Smart city clusterAzka Ihsan Nurrahman
 
Presentasi Smart City
Presentasi Smart CityPresentasi Smart City
Presentasi Smart CityPT. Jawara Data Nusantara
 

Recommandé

Makalah smart city
Makalah smart cityMakalah smart city
Makalah smart cityrahma wati
 
Gunadarma smart-city-suhono
Gunadarma smart-city-suhonoGunadarma smart-city-suhono
Gunadarma smart-city-suhonoArif Gunawan
 
Fix print proposal
Fix print proposalFix print proposal
Fix print proposalStevanus Andri
 
Smart city
Smart citySmart city
Smart cityBonanza Pratama
 
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart City
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart CitySeminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart City
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart CityBambang
 
Smart City (041115)
Smart City (041115)Smart City (041115)
Smart City (041115)Centre for Adult Learning and Literacy
 
Smart city cluster
Smart city clusterSmart city cluster
Smart city clusterAzka Ihsan Nurrahman
 
Presentasi Smart City
Presentasi Smart CityPresentasi Smart City
Presentasi Smart CityPT. Jawara Data Nusantara
 
Data base teknologi daerah cerdas
Data base teknologi daerah cerdas Data base teknologi daerah cerdas
Data base teknologi daerah cerdas Yudiwid
 
Pedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfPedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfDianSopyan
 
Menuju-100-Smart-City.pptx
Menuju-100-Smart-City.pptxMenuju-100-Smart-City.pptx
Menuju-100-Smart-City.pptxAgungRaditya8
 
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptxDodiSetiawan46
 
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptxGuideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptxWindaFaza
 
Asm smart city
Asm smart cityAsm smart city
Asm smart cityturahwinata
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxpikipardede1
 
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof Suhono
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof SuhonoSeminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof Suhono
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof SuhonoIwan S
 
Smart city
Smart citySmart city
Smart cityirwansyah budiman
 
Konsep cyber city
Konsep cyber cityKonsep cyber city
Konsep cyber citySTT Harapan
 
Karo cyber city
Karo cyber cityKaro cyber city
Karo cyber citySTT Harapan
 
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digitalSeri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digitalliterasi digital
 
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdfpikipardede1
 
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraVersi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraWitra Apdhi Almash
 
Buku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 finalBuku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 finalWitra Apdhi Almash
 
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBEPenyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBEIbenk Dwi ANggono
 
Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif
Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang InklusifPenyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif
Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang InklusifTri Widodo W. UTOMO
 
Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)
Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)
Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
SMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
SMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIENSMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
SMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIENSiti Sahati
 
BUKU PANDUAN SMART CITY.pdf
BUKU PANDUAN SMART CITY.pdfBUKU PANDUAN SMART CITY.pdf
BUKU PANDUAN SMART CITY.pdfSujimanSKM
 
Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusif
Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusifPolicy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusif
Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusifYudiwid
 
Policy brief pembiayaan teknoprener
Policy brief pembiayaan teknoprenerPolicy brief pembiayaan teknoprener
Policy brief pembiayaan teknoprenerYudiwid
 

Contenu connexe

Similaire à Daerah Cerdas

Data base teknologi daerah cerdas
Data base teknologi daerah cerdas Data base teknologi daerah cerdas
Data base teknologi daerah cerdas Yudiwid
 
Pedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfPedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfDianSopyan
 
Menuju-100-Smart-City.pptx
Menuju-100-Smart-City.pptxMenuju-100-Smart-City.pptx
Menuju-100-Smart-City.pptxAgungRaditya8
 
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptxDodiSetiawan46
 
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptxGuideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptxWindaFaza
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxpikipardede1
 
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof Suhono
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof SuhonoSeminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof Suhono
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof SuhonoIwan S
 
Konsep cyber city
Konsep cyber cityKonsep cyber city
Konsep cyber citySTT Harapan
 
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digitalSeri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digitalliterasi digital
 
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdfpikipardede1
 
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraVersi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraWitra Apdhi Almash
 
Buku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 finalBuku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 finalWitra Apdhi Almash
 
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBEPenyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBEIbenk Dwi ANggono
 
Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif
Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang InklusifPenyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif
Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang InklusifTri Widodo W. UTOMO
 
SMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
SMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIENSMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
SMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIENSiti Sahati
 
BUKU PANDUAN SMART CITY.pdf
BUKU PANDUAN SMART CITY.pdfBUKU PANDUAN SMART CITY.pdf
BUKU PANDUAN SMART CITY.pdfSujimanSKM
 

Similaire à Daerah Cerdas (20)

Data base teknologi daerah cerdas
Data base teknologi daerah cerdas Data base teknologi daerah cerdas
Data base teknologi daerah cerdas
 
Pedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdfPedum-Posyantek-1.pdf
Pedum-Posyantek-1.pdf
 
Menuju-100-Smart-City.pptx
Menuju-100-Smart-City.pptxMenuju-100-Smart-City.pptx
Menuju-100-Smart-City.pptx
 
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
 
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptxGuideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
Guideline_Masterplan_Smart_City-Kemenkominfo 2022.pptx
 
Asm smart city
Asm smart cityAsm smart city
Asm smart city
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
 
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof Suhono
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof SuhonoSeminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof Suhono
Seminar TIK Indosat - 17/12/'14 - Presentasi EII - Prof Suhono
 
Smart city
Smart citySmart city
Smart city
 
Konsep cyber city
Konsep cyber cityKonsep cyber city
Konsep cyber city
 
Karo cyber city
Karo cyber cityKaro cyber city
Karo cyber city
 
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digitalSeri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
Seri buku literasi digital- strategi kewirausahaan digital
 
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
 
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraVersi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
 
Buku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 finalBuku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 final
 
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBEPenyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
Penyelenggaraan smart-government indonesia pasca perpres 95 2018 SPBE
 
Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif
Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang InklusifPenyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif
Penyusunan Rencana Induk Pemajuan IPTEK yang Inklusif
 
Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)
Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)
Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)
 
SMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
SMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIENSMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
SMART CITY MEMBANGUN PELAYANAN KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
 
BUKU PANDUAN SMART CITY.pdf
BUKU PANDUAN SMART CITY.pdfBUKU PANDUAN SMART CITY.pdf
BUKU PANDUAN SMART CITY.pdf
 

Plus de Yudiwid

Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusif
Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusifPolicy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusif
Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusifYudiwid
 
Policy brief pembiayaan teknoprener
Policy brief pembiayaan teknoprenerPolicy brief pembiayaan teknoprener
Policy brief pembiayaan teknoprenerYudiwid
 
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020Yudiwid
 
Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao di ...
Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao di ...Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao di ...
Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao di ...Yudiwid
 
Permasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesia
Permasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesiaPermasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesia
Permasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesiaYudiwid
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Yudiwid
 
Risalah kebijakan (policy brief)
Risalah kebijakan (policy brief)Risalah kebijakan (policy brief)
Risalah kebijakan (policy brief)Yudiwid
 
Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...
Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...
Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...Yudiwid
 
Skema substansi renstra perangkat daerah
Skema substansi renstra perangkat daerahSkema substansi renstra perangkat daerah
Skema substansi renstra perangkat daerahYudiwid
 
Peran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah dr zulkieflimansyah
Peran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah dr zulkieflimansyahPeran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah dr zulkieflimansyah
Peran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah dr zulkieflimansyahYudiwid
 
Policy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif SumbawaPolicy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif SumbawaYudiwid
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Yudiwid
 

Plus de Yudiwid (12)

Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusif
Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusifPolicy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusif
Policy brief Menciptakan Ekosistem Technopreneurship yang kondusif
 
Policy brief pembiayaan teknoprener
Policy brief pembiayaan teknoprenerPolicy brief pembiayaan teknoprener
Policy brief pembiayaan teknoprener
 
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020
Paparan Webinar Kebijakan Covid 30 juli 2020
 
Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao di ...
Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao di ...Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao di ...
Analisis rantai pasok kakao untuk pengembangan industri pengolahan kakao di ...
 
Permasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesia
Permasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesiaPermasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesia
Permasalahan dan kebijakan perkakaoan indonesia
 
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
Paparan knowledge sharing kebijakan publik 12 juni 2019
 
Risalah kebijakan (policy brief)
Risalah kebijakan (policy brief)Risalah kebijakan (policy brief)
Risalah kebijakan (policy brief)
 
Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...
Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...
Penerapan teknik ISM untuk perumusan kebijakan pengembangan industri kakao ju...
 
Skema substansi renstra perangkat daerah
Skema substansi renstra perangkat daerahSkema substansi renstra perangkat daerah
Skema substansi renstra perangkat daerah
 
Peran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah dr zulkieflimansyah
Peran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah dr zulkieflimansyahPeran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah dr zulkieflimansyah
Peran universitas dalam menguatkan sistem inovasi daerah dr zulkieflimansyah
 
Policy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif SumbawaPolicy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
 

Daerah Cerdas

  • 1. v BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Pusat Teknologi Inovasi Daerah Penulis : Yudi Widayanto Atang Sulaeman
  • 2. DAERAH CERDAS Sebuah Pencapaian Terbaik Daerah Inovatif Yudi Widayanto Atang Sulaeman Pusat Teknologi Inovasi Daerah Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 2017
  • 3. Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT) ISBN 978-602-410-120-6 Diterbitkan oleh : BPPT PRESS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Anggota IKAPI,No. 476/DKI/III/2014 Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44 Tentang Hak Cipta Pasal 72 : a. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). b. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). DAERAH CERDAS: Sebuah Pencapaian Terbaik Daerah Inovatif / Penulis : Yudi Widayanto. Jakarta : BPPT-Press, 2017 256 hlm. ; 14,5 x 20,5 cm Font : Bookman Old Style 11
  • 4. PENGANTAR Namun, ada indikasi masih sangat terbatasnya kemampuan untuk melihat kandungan teknologi mana yang harus diprioritaskan untuk pembangunan daerah berbasis teknologi (Komninos 2013). Pembangunan daerah berbasis teknologi di Indonesia yang saat ini marak terutama sejak dipromosikannya konsep smart city kepada daerah daerah, juga berisiko gagalnya daerah membuat prioritas teknologi yang sesuai untuk karakteristik daerahnya. Tidak pelak lagi, beberapa pengembang proyek smart city-pun kemudian menawarkan sejumlah metode Dewasa ini Pemerintah Daerah dihadapkan pada beragamnya konsep atau pendekatan pembangunan daerah yang bertemakan kemajuan. Hal ini seiring dengan kemajuan teknologi dan menyebarnya informasi tanpa batas. Bahkan sejak tahun 1980an, literatur tentang pembangunan daerah telah menunjukkan minat yang meningkat terhadap teknologi dan inovasi. Salah satu yang memicunya adalah globalisasi ekonomi dan bangkitnya pembangunan daerah terutama kota berbasis teknologi (technology based regional development) yang telah menciptakan konteks baru untuk pembangunan daerah di mana faktor vitalnya adalah riset dan pengembangan, produk dan proses yang sarat teknologi, dan ekosistem inovasi.
  • 5. iv | D A E R A H C E R D A S agar daerah memahami betul apa saja yang akan mereka lakukan setelah mereka memutuskan menerapkan konsep smart city. Sebut saja dengan dibangunnya living lab oleh pihak pengembang atau penyedia layanan adalah bentuk dari upaya menjembatani antara pemahaman calon pengguna dengan pihak penyedia layanan smart city. Living lab ini merupakan fasilitas semacam laboratorium atau workshop di mana pelanggan bisa mengetahui, mencoba dan merasakan manfaat dari solusi yang ditawarkan oleh smart city. Namun lagi-lagi, tampilan kemewahan teknologi tinggi yang terintegrasi yang ditunjukkan dalam suatu Command Center atau Control Room acapkali menyilaukan para pimpinan daerah yang mengunjungi workshop tersebut. Banyak prasyarat yang harus dipenuhi terkait ketersediaan infrastruktur, jaringan internet dan kemampuan sumberdaya manusia serta organisasi agar semuanya terwujud, bisa jadi luput dari perhatian demi menyaksikan unjuk kerja aplikasi smart city. Di sinilah perlu dimilikinya suatu ketegasan dan tentu juga pemahaman mendalam dari seorang pimpinan (perencana) daerah tentang pembangunan daerah berbasis teknologi. Konsep-konsep pembangunan daerah apalagi yang berlabel smart tentu membutuhkan prasyarat dan prakondisi yang harus dipenuhi sebelum diimplementasi agar memberikan hasil dan pencapaian yang optimal. Tengok saja apa yang dipersyarakatkan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat agar daerah
  • 6. D A E R A H C E R D A S | v bisa mewujudkan smart city. Ada 8 atribut pengelolaan kota cerdas berkelanjutan yaitu smart development planning and design, smart open space, smart water, smart waste, smart building, smart energy, smart building and construction, dan smart community. Ditambah lagi misalnya untuk menjadi smart city, suatu wilayah harus memiliki 20 persen ruang terbuka hijau (RTH), 20 persen jalan dan pedesterian, hingga pengelolaan sampah yang baik, sehingga bisa terwujud ruang perkotaan yang indah, bersih, berkarakter, dan nyaman. Pertanyaanya, mampukah semua daerah memenuhi persaratan tersebut? Tentu saja tidak. Jika dihadapkan pada kondisi riil pemerintah daerah saat ini yang jumlahnya mencapai 542 daerah, terdiri atas: 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota maka setidaknya hanya daerah kota dan mungkin sebagian kecil kabupaten yang akan sanggup memenuhi syarat di atas. Menteri Kominfo pun telah mengingatkan bahwa Smart City tidak akan berjalan jika tidak ada tiga faktor berikut, yang pertama infrastruktur, yang kedua adalah ruang fiskal dan yang ketiga, proses bisnis. Ketiga faktor itu berjalan bersamaan.1 Penulis merasa prihatin terhadap adanya pimpinan daerah yang menggebu menerapkan suatu konsep pembangunan namun belum diketahui apa saja syarat 1 Pidato Menkominfo Rudiantara dalam Acara Smart Nation 2016.
  • 7. vi | D A E R A H C E R D A S dan kondisi yang harus disiapkan. Hal ini karena di era informasi ini suatu kebaikan ataupun keburukan yang secara intensif diiklankan tetap saja akan meraup pasarnya. Termasuk konsep smart city ini, meskipun banyak kelebihan dan ha-hal posistif yang dimiliki, yang tergambar dari sosok daerah yang telah menerapkannya, namun bisa menjadi “racun” yang akan menggerogoti “darah” keuangan daerah jika tidak mampu mengelola dan mengendalikan. Banyak pemerintah daerah yang begitu inginnya segera men-smart-kan daerahnya demi melihat sebuah Control Room atau Command Room yang canggih dan serba otomatis. Mereka terpesona melihat kecanggihan teknologi CCTV terintegrasi yang dapat memantau semua aktivitas warganya melalui monitor raksasa tersebut. Namun kemudian kealpaan bertanya apa syarat dan ketentutannya untuk mengmplementasi proyek tersebut bisa berakibat fatal. Gambaran Smart City ditinjau dari segi proyek memang cukup menggiurkan. Dan, sebagai sebuah mimpi atau visi tentu sangat bagus, namun tindakan tergesa-gesa membelanjakan dana daerahnya untuk belanja teknologi-teknologi yang canggih untuk suatu sistem yang kompleks seharusnya membutuhkan perencanaan yang cukup. Pengalaman penulis berdiskusi dan berinteraksi dengan aparatur pemerintah daerah, bahkan dia adalah aparatur dari pemerintah kota yang sudah sangat maju
  • 8. D A E R A H C E R D A S | vii untuk ukuran Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan perangkat teknologi tinggi yang terintegrasi masih menyulitkan bagi mereka. Apalagi jika apa yang dihasilkan peralatan canggih tersebut kemudian akan dijadikan bahan perumusan kebijakan, maka perlu banyak perubahan pola pikir (mind set) dan pola kerja dari para aparat itu sendiri. Tantangan bagi daerah yang menerapkan pendekatan pembangunan smart city adalah adanya tuntutan agar diterapkannya pula aturan main atau tatalaksana, dan tentu harus didukung dengan kualifikasi sumberdaya manusia yang harus smart dalam mengelolanya. Melalui buku ini penulis ingin menyampaikan sebuah gagasan dalam bingkai pembangunan berbasis teknologi di mana pendorong pertumbuhan bukan lagi pabrik-pabrik besar dengan ribuan tenaga kerja, melainkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Mengapa inovasi menjadi unsur penting selain ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pilar dalam pengembangan wilayah atau pembangunan daerah? Karena teknologi dan inovasi merupakan hal yang berbeda meskipun saling terkait satu sama lain. Jika daerah dalam pembangunannya memfokuskan diri pada permasalahan yang dihadapi oleh setiap sektor pembangunan yang menjadi kewenangan daerah, maka pendekatan pembangunan berbasis teknologi dapat menjadi solusi yang jitu. Karena pada dasarnya setiap masalah yang timbul selalu ada
  • 9. viii | D A E R A H C E R D A S jalan keluar jika mau menelusuri referensi dan teknologi yang sekarang sudah semakin terbuka untuk diakses. Jikapun tidak didapati, masih ada cara lain yakni dengan berinovasi. Jadi inovasi dan teknologi merupakan satu rangkaian yang harus dipahami dalam kerangka yang utuh terutama dalam kaitan kebijakan yang sesuai untuk mengoptimalkan peran keduanya (teknologi dan inovasi) dalam pembangunan daerah. Selain itu, sebuah pendekatan pembangunan daerah yang sebenarnya seirama dengan pembangunan berbasis teknologi juga telah bergulir sejak tahun 2000an. Pendekatan itu dikenal dengan sebutan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Pendekatan ini merupakan turunan dari Pengembangan sistem inovasi nasional yang merupakan agenda nasional sesuai dalam UU no 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan UU no 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Penguatan Sistem Inovasi Nasional merupakan wahana utama peningkatan daya saing dan kohesi sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, maju, mandiri, dan beradab. (Handayani et al. 2012) Pengembangan SIDa merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses integrasi antara komponen penguatannya. Bagi daerah yang telah mengenal atau bahkan telah
  • 10. D A E R A H C E R D A S | ix menerapkan Sistem Inovasi Daerah setidaknya telah memiliki modal dasar yang kuat. Modal itu berupa suatu sistem yang tertata mulai dari kerangka kebijakan inovasi, cara berkolaborasi antar pihak (triple-helix), membangun budaya inovasi dan penumbuhkembangan klaster industri dan peta rencana yang sistematik guna mencapai daerah yang berdaya saing dan memiliki kohesi sosial yang tinggi. Diharapkan dengan pengetahuan, pemahaman yang utuh tentang pembangunan daerah berbasis teknologi dan kemudian mampu mengelolanya secara sistemik dalam kerangka SIDa bersama seluruh aktor pembangunan (minimal triple helix) akan dapat diraih suatu pencapaian tertinggi daerah inovatif yaitu Daerah Cerdas. Selamat membaca! Jakarta, November 2017 Penulis
  • 11.
  • 12. DAFTAR ISI PENGANTAR........................................................ iii DAFTAR ISI ......................................................... xi DAFTAR TABEL ................................................... xv DAFTAR GAMBAR................................................ xvii BAB 1 FAKTOR STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM.................................... 1 A. Pengantar......................................................... 1 B. Isu dan Tantangan Pembangunan Daerah ....... 6 C. Kebijakan Pengembangan Wilayah (Global, Nasional, Regional)........................................... 14 D.Ekosistem Inovasi Daerah................................ 18 BAB 2 DAERAH CERDAS .................................... 25 A. Konsep Daerah Cerdas..................................... 25 B. Definisi Daerah Cerdas..................................... 29 C. Dimensi Daerah Cerdas.................................... 34 D.Mengapa Perlu Berorientasi pada Daerah Cerdas.............................................................. 59 E. Keseimbangan Desa-Kota untuk Keberlanjutan Pembangunan .................................................. 64 BAB 3 PERANAN TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH ............. 73 A. Pembangunan Daerah atau Pengembangan Wilayah: Sebuah Filosofi .................................. 73 B. Konsep Pengembangan Wilayah ....................... 78 C. Peranan Teknologi dan Inovasi terhadap Pengembangan Wilayah. .................................. 87
  • 13. xii | D A E R A H C E R D A S BAB 4 SIDA, MEMAKSIMALKAN PERANAN TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PEMBANGUNAN DAERAH..........................95 A. Kerangka Kebijakan Inovasi Daerah................. 95 B. Pilar Sistem Inovasi Daerah.............................. 105 C. Operasionalisasi SIDa Agar Optimal................. 106 BAB 5 KERANGKA PRAKARSA DAERAH CERDAS111 A. Menuju Daerah Cerdas melalui Tatanan SIDa.. 111 B. Pengukuran Pencapaian Daerah Cerdas........... 114 1. Dimensi : Smart Environment...................... 115 2. Dimensi : Smart People................................ 117 3. Indikator Smart Economy ............................ 118 4. Dimensi : Smart Mobility ............................. 119 5. Indikator Smart Governance........................ 120 6. Dimensi : Smart Living ................................ 122 C. Identifikasi Kebutuhan Teknologi ..................... 124 D.Analisis Kesenjangan ....................................... 138 BAB 6 STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN TEKNOLOGI.............................................. 147 A. Strategi Membuat............................................. 148 B. Strategi Membeli .............................................. 174 C. Kerjasama Strategis ......................................... 182 BAB 7 KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN.............................................. 203 A. Kesimpulan ...................................................... 203 B. Implikasi Kebijakan.......................................... 207 1) Perlu Penerapan SIDa untuk Pengoptimalan Peran Teknologi dan Inovasi bagi Pembangunan Daerah ................................. 208 2) Memperkuat Infrastruktur Teknologi dan Inovasi ......................................................... 214 3) Perluasan Penerapan Standar...................... 217
  • 14. D A E R A H C E R D A S | xiii 4) Mendukung Berkembangnya Teknologi Lokal Melalui Penciptaan Iklim Teknologi ... 218 DAFTAR PUSTAKA ....................................... 221 SEKILAS TENTAG PENULIS ......................... 233
  • 15.
  • 16. D A E R A H C E R D A S | xv DAFTAR TABEL Tabel 1. Tujuan-tujuan Sektor Produksi yang Diturunkan dari Tujuan-tujuan Operasional................................................131 Tabel 2. Klasifikasi Bidang-bidang Teknologi yang Relevan untuk Sektor Pertanian Berdasarkan Tahapan Transformasi ..........134 Tabel 3. Kesenjangan Teknologi Berdasarkan Tingkat Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat, 1998.............................141 Tabel 4. Kriteria evaluasi Teknologi untuk Daerah Cerdas .......................................................143 Tabel 5. Proses Alih Teknologi Antarpihak yang Terlibat ......................................................186 Tabel 6. Aspek-aspek yang Diperhitungkan dalam Menentukan Strategi Pemenuhan Kebutuhan Teknologi.................................198 Tabel 7. Penetuan Strategi Pemenuhan Kebutuhan Teknologi Menurut Matrik Posisi Daya Saing dan Kepentingan Bisnis ...................199
  • 17.
  • 18. D A E R A H C E R D A S | xvii DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Kerangka Pemahaman Faktor-faktor Strategis Pembangunan Daerah Otonom ....3 Gambar 2. Struktur Hirarkis dari Dimensi Daerah Cerdas ......................................................35 Gambar 3. Mengapa harus Cerdas..............................62 Gambar 4. Hubungan antara Pengembangan Wilayah, Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia dan Teknologi ...........................................77 Gambar 5. Elemen Pengembangan Wilayah dan Struktur Perkembangan Wilayah ..............92 Gambar 6. Gambaran kelembagan dan strategi pembangunan...........................................93 Gambar 7. Kerangka Kebijakan Inovasi ....................103 Gambar 8. Daerah Cerdas Berkelanjutan sebagai tujuan dari Sistem Inovasi Daerah..........104 Gambar 9. Tahapan Penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah...........109 Gambar 10. Kerangka Kerja Prakarsa Daerah Cerdas ..................................................112 Gambar 11. Langkah-langkah Pengkajian Kebutuhan Teknologi.............................128 Gambar 12. Kesenjangan Teknologi Antarwilayah.....140
  • 19.
  • 20. BAB 1 FAKTOR STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM A. Pengantar Mengawali pembahasan dalam buku ini, penting bagi kita mengetahui apa sebenarnya faktor-faktor strategis dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah sendiri pada dasarnya adalah usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi daerah guna mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan (Suryanto, 1994:64). Pendapat yang lain menyatakan, pembangunan merupakan suatu usaha untuk mengubah keseimbangan yang ada menjadi keseimbangan baru yang diangap lebih baik untuk kehidupan manusia (Kartodihardjo et al, 2000). Mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pembangunan, Kartodihardjo et al, (2000) menambahkan dari pendapat Suryanto (1994) menjadi ada 4 faktor yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan manusia, dan pranata institusi formal maupun informal
  • 21. 2 | D A E R A H C E R D A S masyarakat (social capital). Peran kempat faktor tersebut berlangsung secara simultan dan saling menunjang. Dengan demikian, kinerja pembangunan, berupa peningkatan produktivitas masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang, akan dapat ditingkatkan apabila peran kempat faktor tersebut dapat dioptimalkan. Dalam upaya memahami faktor-faktor strategis pembangunan daerah, buku ini merangkumnya menjadi 3 kelompok bahasan yang saling bersinggungan satu sama lain yaitu: 1) isu dan tantangan pembangunan daerah sebagai sasaran setiap upaya, program maupun alasan dari setiap aksi dari gerakan pembangunan; 2) kebijakan pengembangan wilayah baik pada tataran global, nasional dan lokal yang merupakan cara mengatur permainan dari setiap aktor pembangunan; dan 3) ekosistem inovasi yang diharapkan menjadi faktor pendukung, pendobrak yang menstimulasi setiap upaya yang akan dilakukan oleh para pelaku pembangunan secara sinergis. Ketiga kelompok bahasan tersebut dilakukan di suatu wilayah yang kita sebut Daerah Otonom (lihat gambar 1). Mengapa ekosistem inovasi kita masukkan ke dalam kelompok pembahasan, karena area itulah yang menjadi fokus dari buku ini. Suatu area yang biasanya kebanyakan literatur menyebutnya sebagai iklim yang kondusif, atau kondisi yang memungkinkan suatu kegiatan (pembangunan) dapat dijalankan dengan cara yang lebih efektif, efisien, cepat, terukur dan yang paling penting inovatif yang digerakkan bukan hanya oleh pemerintah, namun didukung oleh akademisi, pebisnis maupun kalangan masyarakat.
  • 22. D A E R A H C E R D A S | 3 Gambar 1. Kerangka Pemahaman Faktor-faktor Strategis Pembangunan Daerah Otonom Dalam UU No 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
  • 23. 4 | D A E R A H C E R D A S masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah daerah otonom yang digunakan dalam buku ini selain mengacu pada Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu yang terdiri dari Daerah Kabupaten atau Kota juga memasukkan Desa sebagai salah subyek dari upaya mencapai daerah cerdas. Hal ini karena Desa memenuhi syarat otonomi sebagaimana disebut di atas yang prinsipnya adalah otonomi yang bertanggungjawab yaitu otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun pengertian Desa (masih dalam Undang Undang yang sama) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, berdasarkan sejarah pertumbuhan desa di Indonesia ada tiga tipe desa yang sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang diantaranya (NA RUU Desa, 2007): 1. Desa adat (self-governing community). yaitu desa adat yang merupakan bentuk asli dan tertua di Indonesia. Konsep "Otonomi Asli" merujuk pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengurus dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan Negara. Desa adat tidak menjalankan
  • 24. D A E R A H C E R D A S | 5 tugas-tugas administratif yang diberikan oleh Negara. Contoh desa adat Pakraman di Bali. 2. Desa Adminstrasi (local state government) desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan adminitrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan tangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan oleh negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai hak otonom dan cenderung tidak demokratis. 3. Desa otonom (local-self government), yaitu desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang- undang pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian lingkup atau cakupan daerah otonom dalam pengembangan daerah cerdas meliputi daerah Kabupaten, Kota dan Desa. B. Isu dan Tantangan Pembangunan Daerah Tantangan pembangunan yang semakin luas menyebabkan perlunya pembangunan daerah yang terarah dan semakin pentingnya perencanaan pembangunan daerah agar pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan pendayagunaan sumber daya yang mereka miliki secara efisien. Dengan demikian, setiap masyarakat daerah dapat merasakan
  • 25. 6 | D A E R A H C E R D A S hasil-hasil pembangunan berkat hubungan kerja sama yang baik di antara pemerintah dan masyarakat. Pencapaian tujuan pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan sumber daya alam semata. Hal ini tentu sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan pemerintah daerah. Namun sayang, dalam praktiknya masih jarang rujukan atau pandangan konseptual yang bisa memberikan pencerahan bahwa memanfaatkan potensi selain sumberdaya alam itu mudah atau setidaknya bisa dilakukan. Sementara itu, tantangan pembangunan daerah dewasa ini tidaklah semakin ringan. Beberapa tantangan yang dihadapi untuk mencapai perwujudan masyarakat yang sejahtera di tengah persaingan global terus meningkat. Di antaranya apa yang termuat di dalam dokumen RPJMN, yaitu: Pertama, capaian laju pertumbuhan ekonomi yang belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang sejahtera; Kedua, percepatan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin penduduk (inclusive growth); Ketiga, untuk mengurangi kesenjangan antardaerah; Keempat, untuk mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha; Kelima, pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan; Keenam, Percepatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur; Ketujuh, sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dari peningkatan produktivitas. Kedelapan, kualitas birokrasi perlu ditingkatkan untuk menghadapi era globalisasi.
  • 26. D A E R A H C E R D A S | 7 Tantangan pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya dapat dirangkum ke dalam Kebijakan daerah Tantangan kebijakan daerah yang paling utama sejak otonomi daerah diterapkan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara keinginan mewujudkan kedekatan pemerintah dengan masyarakat di satu sisi dan ekspresi berlebih dari kebijakan daerah yang justru kurang kondusif bagi terciptanya sinergi masyarakat, pengusaha dan pemerintah itu sendiri di sisi yang lain. Misalnya, dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) yang dalam beberapa hal dinilai memberatkan masyarakat dan dunia usaha (Astuti 2004). Salah satu contoh nyata adalah semangat pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dengan mengeluarkan Peraturan Daerah yang pada ujung akhirnya menjadi beban bagi kalangan pengusaha. Fenomena ini pada tataran teori dikenal “over regulated but under supervised” yaitu keinginan untuk mengatur banyak hal namun lemah dari sisi pengendalian. Jika demikian, apa yang bisa dan harus dilakukan agar tujuan pembangunan daerah otonom dapat benar-benar terwujud? Selain itu, sejak era demokrasi mulai diterapkan, di mana kebebasan pers mulai merebak, maraknya diskusi, seminar di tengah masyarakat, bahkan tumbuh suburnya LSM yang selalu mengkritisi kebijakan pemerintah juga merupakan bentuk tantangan bagi pemerintah daerah agar jalannya pemerintahan semakin baik, bersih dan amanah (good governance). Salah satu tujuan Good Governance adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan,
  • 27. 8 | D A E R A H C E R D A S keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki output dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif. Selain itu tantangan dalam kebijakan daerah yang krusial adalah dalam perencanaan pembangunan. Menurut AR (2017) permasalahan perencanaan pembangunan daerah tidak banyak bergerak dari 5 (lima) tahun yang lalu, antara lain: (1) kesulitan dalam memperoleh data, (2) kesulitan merumuskan indikator (baik output maupun outcome); (3) inkonsistensi perencanaan dan penganggaran; (4) kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparatur maupun pimpinan; serta (5) kemauan pimpinan daerah maupun perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan optimalisasi dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah mampu melakukan proses perencanaan yang baik, agar generasi saat ini mewariskan suatu sistem yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Kelembagaan Daerah Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyusun organisasi perangkat daerahnya. Dasar utama penyusunan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dimaksud
  • 28. D A E R A H C E R D A S | 9 dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan itu menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tantangan yang muncul sejak PP 18/2016 ini dikeluarkan salah satunya sebagaimanan Pasal 120 ayat (1) bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/ kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.2 Di sini tantangan kembali terbuka bagaimana menerapkan e- government untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Solusi yang ditawarkan oleh e-government tidak sekedar memerlukan kecanggihan dan kepekaan dalam hal yang bersifat teknis mengenai sistem informasi dan teknologi komunikasi semata, namun lebih luas lagi memerlukan adanya reorientasi birokrasi secara menyeluruh, terutama adanya kesadaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi birokrasi sebagaimana rnestinya yaitu birokrasi yang netral dan murni dalam menjalankan misi pelayanan publik. Fungsi Information Communication Technologies (ICT) atau TIK dalam hal ini lebih bermakna sebagai alat yang memungkinkan prakarsa pemerintah dapat 2 Yang dimaksud dengan “infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai” adalah infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan dan diselenggarakan secara terintegrasi untuk dipergunakan bagi seluruh Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
  • 29. 10 | D A E R A H C E R D A S terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Dengan dimanfaatkannya potensi-potensi komunikasi dengan menggunakan TIK serta meningkatnya akses terhadap pemerintah dari berbagai kalangan akan mendorong terjadinya perubahan intelektual dan budaya (Riley, Thomas B., 2002). Potensi daerah Dalam iklim otonomi, kemampuan membaca dan mengoptimalkan potensi daerah sangatlah penting. Sebab, meskipun terdapat konsep perimbangan sumber daya antara Pusat dan Daerah, namun semangat otonomi lebih menghendaki agar daerah dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Meskipun ada bantuan pemerintah pusat ke daerah, seharusnya bantuan pusat lebih dipandang sebagai komponen pelengkap untuk mendukung kapasitas daerah. Namun dalam prakteknya, kapasitas asli daerah (terutama dibidang keuangan) masih jauh dibanding kucuran yang diperoleh dari pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan dari penelitian Setiaji dan Adi 2007) bahwa setelah otonomi terjadi penurunan peran (share) PAD terhadap total belanja daerah jika dibandingkan dengan era sebelum otonomi yang menyebabkan naiknya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hasil penelitian itu sejalan dengan penelitan yang dilakukan oleh Susilo dan Adi (2007) yang membuktikan bahwa tingkat kemandirian daerah setelah otonomi tidak lebih baik daripada sebelum otonomi.
  • 30. D A E R A H C E R D A S | 11 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modalpun akan semakin tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah mempengaruhi belanja modal. Dari kacamata positif dan optimis, harus dikatakan bahwa rendahnya kemampuan tadi bukan disebabkan oleh kenyataan bahwa daerah tersebut terbelakang, miskin sumber daya alam, terisolasi secara geografis, tidak ditopang oleh partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha, dan sebagainya. Banyak alasan sering dikemukakan hanya untuk menutupi kegagalan suatu daerah dalam membangun kompetensi dirinya. Faktor penyebab yang lebih rasional justru adalah kekurangmampuan daerah menemukenali dan memberi nilai tambah terhadap setiap potensi yang ada di wilayahnya. Dalam hubungan ini, ada dua bentuk ekstrim kekurangmampuan yang sering dialami oleh banyak daerah. Pertama, state of disorientation yaitu kondisi kurang tajamnya visi dan orientasi suatu daerah terhadap asset potensial yang dimiliki sehingga memberi kontribusi yang tidak signifikan terhadap pemasukan daerah. Kedua, state of uncontrolled exploitation yaitu pengelolaan asset secara berlebihan untuk memaksimalkan pendapatan namun berdampak buruk pada sektor atau pihak lain (negative spillover). Konsep pembangunan wilayah yang berorientasi pada penciptaan keunggulan daya saing secara berkelanjutan berbasis teknologi menjadi acuan pembangunan daerah saat ini. Era desentralisasi membuat pemerintah daerah harus proaktif menjalin
  • 31. 12 | D A E R A H C E R D A S kerjasama dengan lembaga penelitian guna transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi (Iptekin). Geografi Daerah Tantangan berikutnya adalah berkaitan dengan kondisi geografi. Kondisi geografi suatu daerah adalah keadaan muka bumi dari aspek letak, cuaca, iklim, relief, jenis tanah, flora dan fauna serta sumber daya alamnya. Kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Letak. Letak suatu wilayah berhubungan dengan lokasi, posisi batas, bentuk dan luas. b. Cuaca dan Iklim. Cuaca adalah keadaan atmosfer harian pada jangka waktu tertentu yang meliputi wilayah yang relatif sempit. Sedangkan iklim adalah rata-rata keadaan cuaca dalam jangka waktu yang lama dan meliputi cakupan wilayah yang luas. c. Relief. Relief atau topografi adalah kondisi wilayah yang berhubungan dengan tinggi rendahnya bentuk permukaan daratan dipermukaan bumi seperti gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, bukit, lembah dan tanjung. d. Tanah. Jenis tanah yang tersebar didataran rendah sampai dengan daerah pegunungan. Adapun jenis tanah yang paling dikenal di Indonesia antara lain: Tanah Vulkanik, berasal dari pelapukan abu vulkanik. Tanah Aluvial, hasil endapan erosi disekitar sungai. Tanah Humus, hasil pembusukan bahan-bahan organik. Tanah Gambut, tanah didaerah yang selalu digenangi air seperti rawa. e. Flora dan Fauna. Flora adalah tumbuh-tumbuhan yang terdapat disuatu kawasan yang tumbuh secara alami dan tumbuhan yang ditanam serta
  • 32. D A E R A H C E R D A S | 13 dipelihara oleh manusia. Sedangkan fauna adalah alam hewan, yaitu jenis hewan yang hidup disuatu kawasan. Indonesia memiliki flora dan fauna yang termasuk terbanyak di dunia. f. Sumber Daya Air dan Kelautan. Sumber daya air yang terdapat disuatu wilayah merupakan persediaan daya air yang terdapat di daratan, baik air permukaan maupun air tanah. Misalnya: sungai, danau, dll). Sedangkan sumber daya kelautan adalah segala sesuatu potensi yang terdapat dipermukaan dan didasar laut. Contohnya sumber perikanan, energi dari arus laut dan jalur transportasi. g. Sumber Daya Mineral. Sumber daya mineral meliputi barang-barang tambang migas, non migas, mineral, logam dan non logam, misalnya minyak bumi, batu bara, timah, tembaga dan besi. Dalam setiap perencanaan pembangunan kondisi geografi akan selalu menjadi aspek yang diperhatikan. Upaya menghadapi kondisi geograsi salah satunya adalah dengan beradaptasi dengan kondisi geografi itu sendiri. Sebut saja mulai dari Adaptasi fisiologis. untuk kata lain dari penyesuaian sifat fisik manusia dengan keadaan alam sekitarnya. Berikutnya, adaptasi morfologis atau penyesuaian bentuk tubuh terhadap kondisi geografis di daerahnya. Adaptasi budaya membangun kebiasaan penduduk untuk menyikapi keadaan alamnya. Adaptasi bahan makanan dan adaptasi psikologis. Namun selaku aparat daerah yang mempersiapkan pembangunan harus mampu merencanakan teknologi untuk menghadapi atau mengantisipasi kondisi geografi
  • 33. 14 | D A E R A H C E R D A S di lingkungan pembangunan. Pemerintah daerah juga dapat mengembangkan teknologi masyarkat (Endogenous Technology) yang sudah ada secara turun temurun dalam menghadapi kondisi geografi di wilayahnya. Kondisi Penduduk Suatu Wilayah Dalam suatu wilayah terdapat penduduk, tetapi keadaan penduduk tiap wilayah berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh berbeda kepadatan, sosial ekonomi, mata pencaharian, budaya dan karakternya. Keadaan penduduk dapat diketahui melalui: 1. Jumlah dan pertumbuhan penduduk. 2. Persebaran dan kepadatan penduduk. 3. Susunan penduduk. 4. Tingkat penduduk. Aktivitas penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografi terutama kondisi fisiknya, meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas, tanah serta kondisi perairan. Kondisi daratan dengan segala kenampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya mulai dari daerah pantai sampai puncak gunung. C. Kebijakan Pengembangan Wilayah (Global, Nasional, Regional) Pengembangan wilayah (regional development) merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah dan menjaga kelestarian hidup pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah sangat dibutuhkan untuk
  • 34. D A E R A H C E R D A S | 15 mengkaji kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan geografis secara terpadu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Penerapan konsep pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan kondisi nyata wilayah bersangkutan (Susilawati 2016). Pengembangan wilayah memiliki tujuan untuk menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dan sumber daya yang ada dapat optimal mendukung peningkatan kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran program pembangunan yang diharapkan. Optimalisasi berarti tercapainya tingkat kemakmuran yang sesuai dan selaras dengan aspek sosial budaya dan lingkungan yang berkelanjutan. Ditinjau dari konsepnya, pengembangan wilayah berbeda dengan pembangunan sektoral. Pengembangan wilayah lebih berorientasi pada isu-isu dan permasalahan pokok wilayah yang saling berkaitan, sedangkan pembangunan sektor berorientasi pada tugas dan fungsi yang bertujuan untuk mengembangkan aspek atau bidang tertentu, tanpa memperhatikan keterkaitan dengan sektor lainnya. Meskipun dua konsep itu berbeda dalam prakteknya keduanya saling melengkapi. Artinya pengembangan wilayah tidak akan terwujud tanpa adanya pengembangan sektoral secara terintegrasi. Sebaliknya, pembangunan sektoral tanpa berorientasi pada pengembangan wilayah akan menghasilkan suatu perencanaan sektoral yang tidak optimal dan menciptakan konflik antarsektor.
  • 35. 16 | D A E R A H C E R D A S Dengan mengacu pada pengertian di atas, kebijakan pengembangan wilayah artinya harus dapat menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah, sehingga pemanfaatan ruang dan sumber daya yang ada dapat optimal mendukung peningkatan kehidupan masyarakat. Secara teori kebijakan pengembangan wilayah dapat dikategorikan ke dalam kebijakan yang bersifat alokatif atau dalam kategori umum masuk ke dalam tujuan distributif. Inti dari kebijakan alokatif ini adalah ingin mewujudkan keseimbangan yang berkelanjutan. Kebijakan pengembangan wilayah haruslah memperhatikan kontelasi perkembangan global, nasional maupun lokal regional. Pada tataran global era sekarang telah eranya persaingan. Revolusi teknologi digital membuat negara-negara makin berkejar-kejaran memenangkan kompetisi di segala bidang. Di Indonesia sendiri, persaingan antarwilayah juga berlangsung antardaerah otonom, terutama pada level kabupaten/kota. Intensitas persaingan antarwilayah (interregional competition) semakin tinggi yang ditandai dengan persaingan yang sangat ketat antardaerah dalam menguasai sumber daya dan perebutan pasar produk masing-masing. Misalnya yang paling nyata di sektor pariwisata, di mana masing-masing daerah semakin gencar mempromosikan destinasi terbaik daerahnya guna memperoleh angka kunjungan yang paling banyak agar ujungnya penerimaan asli daerah (PAD) bisa meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat diraih. Upaya peningkatan daya saing daerah otonom hendaknya diarahkan untuk memasuki pasar global dalam konteks semangat kebersamaan dan inter-
  • 36. D A E R A H C E R D A S | 17 dependensi. Jika hal ini dapat diwujudkan maka dapat dipastikan akan terjadi daya saing yang cakupannya akan lebih luas. Kompetisi atau persaingan adalah baik selama bertujuan untuk saling meningkatkan daya saing masing-masing daerah. Jika tidak demikian maka yang terjadi adalah adanya proses saling melemahkan antardaerah dalam memasuki pasar global. Strategi bersaing yang didasarkan pada proses saling melemahkan sangat tidak sesuai dengan iklim persaingan global. Karena di era globalisasi sekarang ini perkembangan persaingan yang terjadi justru mengarah pada terwujudnya aliansi strategis antarperusahaan dan lintas negara dalam rangka optimalisasi pendayagunaan keunggulan kompetitif masing-masing negara. Intinya, bahwa persaingan tersebut didasarkan pada saling ketergantungan dan keunggulan kompetitif (Karim 2013). Eksistensi sebuah wilayah dalam konteks perekonomian global tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan wilayah yang bersangkutan menciptakan basis-basis keunggulan dalam persaingan ekonomi antarwilayah. Sudah menjadi sebuah “kesepakatan” bahwa persaingan antarwilayah pada hakekatnya merupakan perwujudan dari persaingan antarperusahaan (intercorporation competition) dalam memasarkan produk-produk unggulannya di pasar domestik maupun pasar internasional. Daerah otonom yang miskin Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, dan Teknologi – atau yang lebih dikenal dengan sebutan tiga pilar pengembangan wilayah – akan berupaya keras melaksanakan berbagai strategi
  • 37. 18 | D A E R A H C E R D A S untuk meningkatkan daya saingnya. Tujuan utamanya adalah agar tidak tenggelam di antara daerah otonom yang memiliki sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan teknologi yang lebih kompetitif. Sementara itu, di tingkat global, sedikitnya terdapat tiga fenomena yang berperan penting dalam peningkatan intensitas persaingan antarwilayah. Ketiganya adalah tren perdagangan global, kemajuan teknologi, dan perubahan sistem kemasyarakatan. D. Ekosistem Inovasi Daerah Konsep ekosistem inovasi secara umum dapat dianalogikan dengan sebuah ekosistem biologis yang bisa kita amati di alam (Jackson, D. J. 2011). Ekosistem biologis adalah sistem yang mencakup semua organisme hidup (faktor biotik) di suatu area serta lingkungan fisiknya (faktor abiotik) yang hidup dan berfungsi bersama sebagai satu kesatuan. Hal ini ditandai oleh keadaan ekuilibrium, yaitu kondisi yang relatif stabil untuk mempertahankan populasi atau pertukaran nutrisi pada tingkat yang diinginkan. Ekosistem memiliki karakteristik fungsional tertentu yang secara khusus mengatur perubahan atau menjaga kestabilan keadaan ekuilibrium yang diinginkan. Dalam sistem biologis, keadaan ekuilibrium digambarkan dengan memodelkan dinamika energi dalam operasi ekosistem tersebut. Dalam konteks ini, energi hanyalah cara berhubungan dalam suatu rantai makanan antara predator dan mangsa. Transfer energi terjadi ketika tumbuhan dimakan oleh pemakan tumbuhan, kalori dibakar, kemudian predator memakan
  • 38. D A E R A H C E R D A S | 19 mangsa, sehingga transfer energi dari mangsa ke predator, kemudian saat mangsa herbivora, predator dan tanaman mati dan terurai, energi tersebut kemudian kembali lagi ke tanah kemudian diambil lagi oleh tanaman lain demikian seterusnya. Karena dinamika energi adalah fungsi yang kompleks, maka ekosistem harus dianggap sebagai suatu keseluruhan, bukan bagian demi bagian, karena setiap bagian dari ekosistem memiliki efek fungsional pada spesies lain. Singkatnya, ekosistem hayati adalah kumpulan hubungan yang kompleks antara sumber daya, habitat, dan penghuni di suatu area, yang tujuan fungsinya adalah untuk mempertahankan keseimbangan keadaan. Sebaliknya, Ekosistem Inovasi dapat dimodelkan sebagai dinamika ekonomi dari suatu hubungan kompleks yang terbentuk antar aktor atau entitas yang tujuannya memungkinkannya pengembangan teknologi dan inovasi di suatu wilayah tertentu. Dalam konteks ini, para aktor mencakup sumber daya material (dana, peralatan, fasilitas, dll.) dan modal sumber daya manusia (mahasiswa, peneliti, staf, perekayasa, perwakilan industri, dll.) yang membentuk entitas kelembagaan yang berpartisipasi dalam ekosistem (misalnya universitas, perguruan tinggi teknik, sekolah bisnis, perusahaan bisnis, pemodal ventura, industri-lembaga penelitian, pusat-pusat unggulan yang didukung oleh pemerintah atau industri, dan organisasi pengembangan bisnis skala nasional atau lokal, lembaga pendanaan, pembuat kebijakan, dan lain-lain). Di dalam ekosistem inovasi bergerak dua jenis ekonomi, yaitu ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge economy) yang didorong oleh riset
  • 39. 20 | D A E R A H C E R D A S fundamental, dan ekonomi komersial (commercial economy), yang didorong oleh pasar. Namun, sinergi kedua jenis ekonomi tersebut masih lemah karena sumber daya yang diinvestasikan dalam ekonomi pengetahuan berasal dari sektor komersial itu juga. Mengapa perlu pengembangan ekosistem inovasi? Dalam aktivitas ekonomi terdapat dua cara untuk meningkatkan output ekonomi, yaitu: (i) meningkatkan jumlah input dalam proses produktif, atau (ii) memikirkan cara baru untuk mendapatkan lebih banyak output dari jumlah input yang sama. Cara terakhir itulah inti dari apa yang secara luas dimaksudkan dengan inovasi, yang didefinisikan sebagai pengenalan produk (barang atau jasa), layanan baru, proses, metode organisasi dan metode pemasaran dalam praktik bisnis internal atau pasar yang meningkat secara signifikan. Untuk itu inovasi diyakini menjadi sumber fundamental peningkatan nilai tambah yang signifikan dalam suatu aktivitas ekonomi. Keyakinan ini merupakan fondasi strategi pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan untuk memberi nutrisi pada ekosistem inovasi bangsa. Pada konteks daerah, kompleksitas dan dinamika pembangunan daerah saat ini menghadapi tantangan universal dan isu-isu kontekstual menuntut strategi pendekatan sistem. Untuk itu sistem inovasi sebagai suatu kesatuan dari aktor, kelembagaan, interaksi, dan jaringan yang memengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi, difusi, dan proses pembelajaran dalam masyarakat menjadi sesuatu yang patut untuk dijadikan pijakan.
  • 40. D A E R A H C E R D A S | 21 Tingkat pengangguran yang tinggi, pendapatan asli daerah yang rendah membuat pemerintah daerah sekarang dituntut secara aktif mencari cara baru untuk menumbuhkan ekonomi mereka dengan menciptakan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk dilakukan dengan memfasilitasi terdifusikannya inovasi yang lebih efisien dari ekonomi pengetahuan ke sektor komersial. Salah satu caranya dengan menawarkan insentif yang menarik kepada sektor komersial untuk memanfaatkan penelitian teknologi atau inovasi dari perguruan tinggi dan lembaga litbang. Sementara bagi pemerintah daerah perlu mempercepat adopsi inovasi di bidang yang relevan dengan potensi ekonomi unggulan daerah. Hubungan antara inovasi dan kreativitas juga menarik untuk dianalisis dalam konteks ekosistem inovasi. Meskipun inovasi melibatkan kreativitas tapi tidak identik dengan itu. Kreativitas adalah titik awal inovasi. Inovasi adalah keberhasilan penerapan ide kreatif dalam sebuah organisasi. Untuk inovasi dibutuhkan tindakan untuk mengubah ide hebat menjadi produk dan nilai baru. Di sini entrepreneur berperan penting, karena keberadaaanya memang sangat dibutuhkan. Yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menerapkan ide-ide yang menjanjikan tersebut ke dalam bisnis yang menguntungkan. Penciptaan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya SDM kreatif menjadi tugas yang harus terus menerus digelorakan di daerah. Misalnya dengan menciptakan wahana atau ajang kreasi dan iklim persaingan dengan kompetisi yang sehat bagi SDM daerah dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.
  • 41. 22 | D A E R A H C E R D A S Seperti yang dikatakan Schumpeter “The inventor produces ideas, the entrepreneur gets things done.” Seorang penemu atau peneliti menghasilkan gagasan brilian, namun justru pengusaha yang mendapatkan banyak keuntungan dari temuan itu. Maka dari itu, konsep inovasi telah membawa kita pada dua sumber utama inovasi yakni: orang-orang kreatif dan entrepreneur atau pengusaha. Bersama-sama mereka bisa mengenalkan produk dan proses baru yang menghasilkan nilai tambah bagi si penemu, pemilik dan wilayah dimana inovasi tersebut dihasilkan. Dari perspektif daerah, ekosistem inovasi harus memberikan kondisi yang menjamin kehidupan dan operasional yang baik bagi orang-orang kreatif dan perusahaan baru maupun yang telah ada di sana. Inilah yang dimaksud dengan konsep ekosistem inovasi. Pada konteks daerah saat ini istilah inovasi seharusnya bukan menjadi sesuatu yang asing. Karena pada pasal 386 ayat 2, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sudah disebutkan istilah inovasi daerah. Dalam hal ini inovasi diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Memang pengertian ini diambil dari pengertian umum inovasi berdasarkan Oslo Manual yang dikembangkan the European Communities dan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD 2005), yaitu (…) An innovation is the implementation of a new or significantly improved product (good or service), a new process, a new martketing method or a new organizational method in business practices, workplace organization or external relations.
  • 42. D A E R A H C E R D A S | 23 Seperti yang telah tercantum pada pasal 386 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja. Tantangan ke depan terkait ekosistem inovasi adalah bagaimana mengatasi beberapa kelemahan berikut (Taufik 2005): 1. Kelemahan dalam hal regulasi, lingkungan legal, kelemahan infra dan supra-struktur pendukung perkembangan inovasi, administrasi yang birokratif, keterbatasan pendanaan inovasi serta isu perpajakan yang kurang kompetitif bagi aktivitas inovasi; dan kurang dalam implementasi perlindungan HKI. 2. Kelemahan dalam kelembagaan dan daya dukung iptek atau litbang serta rendahnya kemampuan absorpsi UKM terhadap hasil litbang. 3. Kelemahan keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi inovasi antar aktor. 4. Persoalan budaya inovasi yang terlihat dari masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya semangat kreativitas atau inovasi dan profesi kewirausahaan dan masih terbatasnya SDM bertalenta di daerah, 5. Kelemahan fokus, rantai nilai, kompetensi dan sumber pembaruan ekonomi dan sosial. 6. Tantangan perkembangan global yaitu kurang siapnya Indonesia (pada tataran nasional maupuan daerah) berperan di arena global di segala bidang.
  • 43.
  • 44. D A E R A H C E R D A S | 25 BAB 2 DAERAH CERDAS A. Konsep Daerah Cerdas Saat ini mungkin sudah tidak zamannya lagi bertanya “apa itu smart?” sementara di genggaman masing-masing orang ada sebuah smart phone atau ponsel. Meskipun demikian, orang juga akan bisa melihat di mana smart-nya kalau yang dilakukan dengan smart phone tersebut hanya berkirim pesan dan mungkin telepon saja. Jadi adanya benda canggih (teknologi) yang dimiliki oleh seseorang tidak lantas membuat orang tersebut identik dengan sifat atau karakter benda yang dimilikinya. Bahkan ada sebuah studi yang berani menyatakan “your smartphone makes you stupid”. Tentu saja sebuah perangkat telepon genggam mungkin benar merupakan sistem yang pintar, tapi hanya memilikinya membuat kita bisa menjadi bodoh (Ward et. al 2017), setidaknya itu menurut sebuah studi yang melibatkan hampir 800 pengguna telepon. Studi tersebut dilakukan oleh Ward dan kawan kawan dari Mc.Combs of Business di University of Texas di Austin, Amerika Serikat. Yang menarik dari studi ini adalah peserta atau responden survei diminta untuk melakukan serangkaian tes berbasis komputer yang membutuhkan konsentrasi penuh. Sebelum memulai tes, dilakukan pengukuran
  • 45. 26 | D A E R A H C E R D A S kemampuan otak dalam menahan dan memproses data pada waktu tertentu, lalu orang-orang dalam penelitian tersebut secara acak diminta untuk meletakkan ponsel mereka di atas meja, di saku baju atau di ruangan lain. Semua diminta untuk membisukan (silent) suara ponselnya. Hasilnya cukup mengejutkan, diketemukan bahwa orang-orang dengan ponsel yang diletakkan di ruangan lain "secara signifikan mengungguli" mereka yang meletakkan ponselnya di meja kerja, dan sedikit lebih baik daripada mereka yang ponselnya mereka letakkan di saku. Lalu apakah demikian juga halnya jika kata smart ini disematkan pada sesuatu yang bukan manusia, yang dalam hal ini suatu daerah atau wilayah. Penulis belum melakukan studi khusus tentang hal ini, namun dapat mengambil kesimpulan yang kira-kira sama dengan studi Ward (2017) tersebut. Argumennya, bahwa suatu daerah (atau dalam konteks pelakunya adalah sebuah pemerintah daerah) adalah suatu sistem pada ruang lingkup tertentu yang unsur utamanya adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kehendak dan kemampuan untuk mendayagunakan teknologi untuk tujuan kelompoknya. Maka, dapat dikatakan suatu daerah jika hanya sekedar memiliki perangkat teknologi canggih yang cerdas dapat saja menjadi daerah yang “bodoh”. Secara bahasa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Cerdas” memiliki pengertian yang mengacu kepada sifat manusia yang sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya; tajam pikiran; sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat). Jadi menunjukkan
  • 46. D A E R A H C E R D A S | 27 kesempurnaan fisik dan non fisik dari obyek yang dikatakan sebagai cerdas. Sementara kata Daerah bisa bermakna Regional memiliki pengertian sesuatu yang bersifat daerah atau kedaerahan, atau merujuk pada suatu lingkup wilayah (tergantung konteks). Dengan demikian secara bahasa, Daerah Cerdas berarti suatu lingkup wilayah tertentu (daerah administrasi) yang memiliki kesempurnaan dalam berbagai urusannya untuk melaksanakan fungsinya mensejahterakan masyarakatnya. Menurut Morandi et.al (2015) dalam bukunya “From Smart City to Smart Region” istilah Smart atau Cerdas memiliki pengertian “a well-functioning everyday for the region's inhabitant.” Dilanjutkan dalam bahasannya “A smart region is a place where everything works.” Mengambil pengertian studi ini, cerdas berarti jika segala sesuatunya berfungsi dengan baik bagi penduduk di wilayah itu. Jadi sebuah wilayah atau daerah cerdas adalah suatu tempat di mana segala sesuatu yang ada di tempat tersebut bekerja dengan baik bagi penduduk di wilayah itu. Morandi et.al (2015) juga merumuskan semacam ‘formula’ bahwa: Smart Region = Smart City + Smart Countryside Pengertian countryside menurut kamus berbahasa inggris adalah a particular section of a country, especially a rural section. Jadi countryside adalah suatu area yang merupakan bagian dari suatu negara/provinsi/ kabupaten yang berada di area perdesaan.
  • 47. 28 | D A E R A H C E R D A S Dengan demikian daerah cerdas merupakan gabungan daerah perkotaan cerdas dan daerah perdesaan cerdas. Konsep ini lebih melihatnya dari sudut pandang keruangan (spasial) yang selalu menjaga keseimbangan antar wilayah dan antar aktor untuk mencapai keberlanjutan. Orientasi Smart Region atau Daerah Cerdas adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara dua kawasan tersebut. Kawasan perkotaan dengan potensi pasar yang besar dan kawasan produksi perdesaan yang berbasis pertanian dan sumberdaya alam lainnya harus bisa dioptimalkan pada daerah cerdas. Ekosistem Inovasi tertanam dalam Spasial Cerdas Sebuah kesadaran baru dari para penggiat smart city dan pembangunan berbasis teknologi dan inovasi di berbagai belahan dunia bahwa sekarang ini kehadiran sebuah ekosistem berbasis spasial menjadi kebutuhan (Komninos 2013). Dicontohkan bahwa internet masa depan seperti: Internet-of-Things (IoT), web semantik, komputasi berbasis awan (Cloud Computation), Internet of people adalah suatu pilar ekosistem inovasi baru yang muncul di lingkungan yang cerdas. Di dalam lingkungan spasial cerdas, suatu keluaran inovasi seperti: produk, ceruk pasar baru, model bisnis baru, pendanaan yang inovatif (financial technology) akan mudah tumbuh dan berkembang. Simpul simpul inovasi di dalam suatu ekosistem spasial cerdas akan berkembang secara geometris dan menjadi antusiasme baru bagi para pelaku
  • 48. D A E R A H C E R D A S | 29 inovasi untuk selalu berinteraksi. Inilah yang menjadi impian yang sangat diharapkan terjadi di daerah yang cerdas. B. Definisi Daerah Cerdas Sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya bahwa Daerah Cerdas merupakan suatu gabungan yang mencakup daerah kota cerdas dan daerah perdesaan cerdas. Namun kita juga mengetahui jika konteks cerdas dikaitkan dengan suatu kemajuan pastilah daerah perkotaan memiliki modal yang lebih kuat. Untuk itu sebelum membahas dimensi daerah cerdas yang merupakan gabungan keduanya, ada baiknya kita coba pelajari karakteristik dari kota cerdas. Ulasan mengenai Smart City sebenarnya sudah lama didengungkan oleh IBM sebuah perusahaan terkemuka dunia, telah memperkenalkan konsep kota cerdas beserta enam indikator kota cerdas. Saat ini kota- kota di Indonesia juga mengusung konsep kota cerdas dan Surabaya terpilih menjadi kota paling cerdas di Indonesia oleh penghargaan majalah Warta Indonesia. Melihat perkembangan konsep tata kota di Indonesia dapat dikatakan sangat cepat (pada tataran konsep), namun pada proses implementasi tidak secepat wacana yang bergulir terus menerus. Kota cerdas didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana
  • 49. 30 | D A E R A H C E R D A S melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. (Caragliu et al dalam Schaffers, 2010) Sedangkan menurut Dameri & Ricciardi (2015), Smart City timbul karena kebutuhan untuk mengatasi masalah di lingkungan perkotaan, seperti polusi udara, kemacetan lalu lintas, manajemen sumber daya energi yang buruk, kesulitan dalam mengakses pelayanan publik dan sebagainya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dameri & Ricciardi (2015), untuk mendukung smart city juga dibutuhkan modal intelektual (intelectual capital). Kota cerdas juga diartikan sebagai kota yang memiliki kelebihan dalam hal daya tarik, kreativitas dan kelayakan untuk dihuni (Hollands, 2008). Inisitaif kota cerdas diorientasikan untuk meningkatkan kualitas hidup di kota, mengubahnya menjadi tempat yang lebih baik untuk tinggal. Sementara teknologi yang digunakan di kota dirancang ke dalam suatu platform pengetahuan untuk menciptakan atau berkreasi, berbagi, menggunakan dan memanfaatkan baik pengetahuan individu dan kolektif untuk menghasilkan nilai publik dan ekonomi. Sebuah kota cerdas juga dipahami sebagai kemampuan intelektual tertentu yang menggunakan beberapa aspek sosio-teknis3 dan sosial ekonomi inovatif sebagai aspek pertumbuhan. Sebagai contoh, aspek- aspek ini menyebabkan konsepsi Smart City dimaknai sebagai "kota hijau" karena mengacu pada infrastruktur 3 Dalam konsep sosio-teknis, sebuah proses kerja tidak dapat dilihat sebagai dua hal terpisah yang terdiri dari sistem teknis dan sistem sosial. Keduanya harus dilihat sebagai kesatuan. Jadi, Teori Sistem Sosio-Teknis (socio-technical systems theory) merupakan cara memandang organisasi yang menekankan keterkaitan dimensi teknis dan dimensi sosial.
  • 50. D A E R A H C E R D A S | 31 perkotaan yang memberi perlindungan lingkungan dan pengurangan kadar CO saling berkaitan dengan revolusi ekonomi pita lebar (broadband) "cerdas" yang memberikan kapasitas untuk memproduksi nilai tambah informasi dari pengolahan data real-time dari sensor dan aktivator. Sedangkan istilah kota berinovasi sebagai ragam dari istilah smart city juga banyak digunakan sebagai sebutan kota cerdas yang merujuk kepada kemampuan kota untuk meningkatkan inovasi berdasarkan modal manusia berpengetahuan dan kreatif (Zygiaris 2013). Di antara beberapa definisi Smart City yang dikutip di atas, terdapat tiga prinsip dasar yang sering digunakan yaitu: aspek TIK, lingkungan dan penciptaan pengetahuan sebagai elemen inti dari sebuah Kota Cerdas (Hollands, 2008; Caragliu et al, 2011;. Schaffers et al. 2011). Dari berbagai pengertian tersebut di atas juga ditemukan bahwa Karakter inovatif dari sebuah Kota Cerdas tidak akan bisa terwujud tanpa teknologi, penciptaan pengetahuan dan penerapannya pada infrastruktur perkotaan, tata kelola, budaya dan warganya. Pengetahuan sering disebut sebagai komponen inti dari kota cerdas dan dipandang sebagai karakter dasar kota cerdas. Khususnya kemampuannya dalam menciptakan dan mengkonsolidasikan pengetahuan dan inovasi dengan modal intelektual yang dimiliki yang berguna untuk memicu proses lebih lanjut dan lebih inovatif lagi bagi wilayah kota itu sendiri.
  • 51. 32 | D A E R A H C E R D A S Mengacu pada pemahaman yang dapat dihimpun dari berbagai pandangan di atas, terlihat Kota Cerdas secara umum ditandai dengan hadirnya TIK sebagai bagian dari kehidupan warganya, diperhatikannya aspek lingkungan dan penciptaan pengetahuan serta berkarakter inovatif. Dua aspek yaitu TIK dan penciptaan pengetahuan memang merupakan karakter masyrakat kota yang merupakan masyarakat berpendidikan cukup serta terbiasa dengan penggunaan TIK dalam kehidupan sehari harinya. Sementara, aspek lingkungan menjadi perhatian karena merupakan masalah yang selalu melekat di daerah perkotaan sebagai konsekuensi pembangunan fisik yang intensif. Jika dibandingkan, untuk karakter inovatif bisa jadi daerah perkotaan lebih subur seiring dengan mudahnya masyarakat memperoleh informasi dan akses pendidikan. Lalu, apa yang bisa di harapkan dari smart-nya daerah perdesaan sebagai bagian dari daerah cerdas yang lengkap? Pertanyaan ini sekaligus membuka ruang berpikir lebih dalam lagi apakah di perdesaan ada hal yang inovatif? Apakah masyarakat perdesaan ada yang kreatif? Jika Anda kebetulan adalah seorang yang hidup dan tinggal di sebuah kabupaten yang sebagaian besar wilayahnya adalah perdesaan tentu akan menjawab “ada” terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas. Dan misalnya Anda diminta untuk menceritakan mungkin juga akan banyak hal yang akan menjadi bukti bahwa di daerah perdesaan banyak hal inovatif dan sekaligus orang kreatif. Kondisi infrastruktur TIK yang belum sepenuhnya memadai di daerah perdesaan dan budaya berbagi informasi karya inovatif yang belum menjadi keseharian
  • 52. D A E R A H C E R D A S | 33 masyarakat desa menjadikan banyak hal-hal kreatif inovatif tidak terpantau oleh orang lain. Untuk menemukan apa saja inovasi dari daerah pedesaan Anda bisa mulai berselancar di dunia maya yang kini sudah banyak dihimpun oleh berbagai individu, LSM, instansi pusat maupun daerah. Sebut saja Program Inovasi Desa (PID) dari Kementerian Desa PDTT, Prgram Lab Inovasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mendorong terjadinya perbaikan ASN pada pelayanan publik. BPPT sendiri juga telah mengembangkan konsep dan telah melakukan beberapa inisiasi pengembangan Desa Inovatif di beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Magetan.4 Sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah mengimplementasi pendekatan pembangunannya. Mulailah untuk melihat keseimbangan bahwa hal inovatif dan masyarakat kreatif bisa ditemui baik di kota maupun desa. Menghimpun berbagai faktor penghambat pendekatan daerah cerdas adalah bentuk prakarsa yang paling baik di awal pengenalan bagaimana pembangunan daerah berbasis teknologi bisa diterapkan secara berdasar. Daerah Cerdas (Smart Region) dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pembangunan kota/kabupaten melalui keterlibatan aktor (pemerintah, akademisi, bisnis, dan masyarakat) dengan memaksimalkan potensi daerah melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam rangka 4 Untuk diskusi tentang konsep desa inovatif dapat dibaca pada Buku “Desa Inovatif” yang diterbitkan PTID-BPPT tahun 2016.
  • 53. 34 | D A E R A H C E R D A S peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. C. Dimensi Daerah Cerdas Secara umum terdapat enam dimensi Daerah Cerdas yang diadopsi dari konsep smart city services, yaitu: 1. Smart Governance. Penyelenggaraan pelaya- nan publik berbasis teknologi informasi yang memudahan interaksi pemerintah dengan warga dan sektor bisnis, serta pengambilan keputusan berbasis real time data. 2. Smart Economy. Layanan e-business dan e- commerce yang mendorong tingkat perekono- mian masyarakat. 3. Smart Mobility. Penerapan sistem cerdas untuk mendukung layanan transportasi publik, logistik, dan kenyamanan bagi pengguna mobil, sepeda, dan pejalan kaki. 4. Smart Environment. Pemanfaatan sumber energi terbarukan, sistem monitor dan pengendalian polusi, green building. 5. Smart People. Masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan skill yang luas dalam melalukan inovasi dan penerapan teknologi. 6. Smart Living. Pola hidup atau lifestyle yang cerdas, sehat, dan aman, didukung kualitas lingkungan hunian yang baik.
  • 54. D A E R A H C E R D A S | 35 Perlu ditekankan bahwa dimensi Daerah Cerdas bukanlah suatu yang harus ada semuanya dikerjakan di suatu wilayah atau daerah dalam satu waktu. Dimensi Daerah Cerdas ini merupakan suatu sudut pandang atau ruang lingkup yang membatasi pembahasan jika kita mendalami satu ruang lingkup perencanaan Pembangunan dengan pendekatan Daerah Cerdas. Namun, jika suatu daerah secara sumberdaya dan fiskal mampu untuk menggarap keseluruhan dimensi secara serentak, hal itu akan semakin bagus. Berdasar kajian PTID BPPT tahun (2016) setiap dimensi Daerah Cerdas memiliki struktur yang hirarkis dalam kerangka pikir Daerah Cerdas (Gambar 2). Gambar 2. Struktur Hirarkis dari Dimensi Daerah Cerdas SMART ECONOMY SMART GOVERNANCE SMART LIVING SMART MOBILITY SMART ENVIRONMENT SMART PEOPLE
  • 55. 36 | D A E R A H C E R D A S Smart People Smart people dalam skema hirarki dimensi daerah cerdas diposisikan sebagai dasar atau pondasi. Dalam pengertian umum fondasi adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi untuk menempatkan bangunan dan meneruskan beban yang disalurkan dari struktur atas ke tanah dasar pondasi yang cukup kuat menahannya tanpa terjadinya differential settlement pada sistem strukturnya. Sama halnya dalam pengembangan daerah cerdas, maka posisi smart people harus menjadi bagian yang mampu menjadi tumpuan bagi struktur bangunan yang lain mulai dari aspek lingkungan, ekonomi, tata kelola, mobilitas dan terakhir harus mampu mewujudkan kehidupan yang lebih baik (smart living). Smart people adalah salah satu dimensi paling penting dari bangunan daerah cerdas. Stephen F. De Angelis (2014) mengatakan “Technology will certainly help, but smart cities start with smart people not smart technologies.” Dengan demikian, suatu keniscayaan bahwa teknologi akan menyelesaikan persoalan, namun kota cerdas harus mulai dari orang cerdas bukan teknologi cerdas. Smart people adalah masyarakat yang ikut berperan aktif secara langsung demi terciptanya daerah cerdas dan juga mendukung untuk pembentukan daerah cerdas. Pengaruh smart people dalam daerah cerdas merupakan Modal Sosial (social capital) melalui: 1. Meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik
  • 56. D A E R A H C E R D A S | 37 2. Meluas partisipasi dan peran aktif dalam proses demokrasi antar masyarakat 3. Menguatnya keserasian, dan menurunnya kejahatan Peran smart people terhadap daerah cerdas yaitu sebagian besar dari masyarakat ikut berpartisipasi terhadap perkembangan daerah tersebut. Dengan demikian dapat diartikan masyarakat yang mendukung daerahnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Smart people dapat berbentuk komunitas ataupun kumpulan dari sebagian masyarakat yang memiliki gagasan untuk membangun daerahnya agar lebih maju. Maka dapat dikatakan bahwa smart people adalah ujung tombak dan penggerak daerah cerdas itu sendiri, di mana membidik dan mendidik manusia smart people adalah modal utama pembangunan daerah cerdas. Lalu apa indikator yang menunjukkan bahwa suatu daerah telah mencapai satu tahap peningkatan smart people. Tentu banyak ragam yang dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa masyarakat daerah tersebut “smart”. Setidaknya ada tiga kelompok atau lingkup indikator smart people yaitu: 1. Inklusif, 2. Pendidikan dan 3. Kreativitas. Inklusif artinya berpandangan holistik, di mana komunitas masyarakat yang cerdas tidak hanya terintegrasi, kolaboratif, dan terbuka tetapi juga mengakomodir berbagai macam minat masyarakat. Sebuah komunitas yang cerdas dengan kesadaran dapat
  • 57. 38 | D A E R A H C E R D A S membuat keputusan dengan cara menerapkan teknologi yang relevan sebagai katalis untuk memecahkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Ketika daerah atau kota terpisahkan oleh dominannya kelompok (misalnya, oleh ras, etnis, atau bahasa), dan antara anggota kelompok tadi tidak memiliki hubungan dengan orang lain, maka daerah tersebut menjadi rentan terhadap gejala gangguan sosial (seperti penyakit dan kejahatan) yang mengancam kualitas hidup semua orang. Dengan demikian, daerah cerdas membantu menemukan "kesatuan" di masyarakat (Kanter dan Litow 2009). Adapun indikator inklusif adalah:  Rumah Tangga yang memiliki akses internet.  Penduduk yang memiliki akses smart phone Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan penting dalam perkembangan peradaban, terutama perekonomian dunia. Abad ke-21 bahkan diyakini akan menjadi abad baru yang disebut era informasi-ekonomi (digital economic) dengan ciri khas perdagangan yang memanfaatkan elektronika (e-commerce). Saat ini tak dapat dipungkiri TIK merevolusi cara hidup manusia mulai dari cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain-lain. TIK mengubah proses kerja dari statis menjadi digital, mobile
  • 58. D A E R A H C E R D A S | 39 dan virtual. Hal tersebut menyebabkan proses kerja meningkat tajam di berbagai aktivitas modern manusia termasuk di rumah tangga. Karenanya TIK dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakan- nya dalam segala aktivitas. (Murtiyasa, B. 2008) Lingkup indikator smart people berikutnya adalah pendidikan. Aspek pendidikan sebenarnya sangat luas dalam pengaruhnya terhadap daerah cerdas. Karena pendidikan termasuk persoalan strategis dalam pembangunan yang darinya berpangkal banyak persoalan lain yang lebih pelik, seperti krisis ekonomi gangguan keamanan dan sebagainya. Maka kualitas pendidikan masyarakat, yang tentu bersamaan dengan itu penting diperhatikan aspek kesehatan, menjadi penentu terhadap masa depan digital global yang kompetitif dari suatu daerah. Maka indikator yang banyak digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu daerah mampu memiliki masyarakat yang cerdas adalah proporsi lulusan sarjana di daerah tersebut. Aspek berikutnya dalam smart people adalah kreativitas. Kreativitas diakui sebagai pendorong utama daerah cerdas, dan dengan demikian penduduk yang cerdas, pendidikan, pembelajaran dan pengetahuan memiliki kepentingan dalam mewujudkan daerah cerdas. Gagasan yang lebih luas daerah cerdas mencakup penciptaan iklim yang kondusif untuk munculnya masyarakat kreatif (Nam dan Pardo, 2011). Menjadi daerah kreatif adalah salah satu visi daerah cerdas. Infrastruktur dalam pembangunan manusia seperti: pekerja sektor kreatif, jaringan pengetahuan, organisasi swadaya di bidang kreatif, lingkungan bebas kejahatan
  • 59. 40 | D A E R A H C E R D A S adalah poros penting bagi perkembangan Daerah atau Kota (Florida 2002). Dengan demikian indikator yang bisa menunjukkan bahwa daerah sudah pada pencapaian smart people di bidang kreativitas meliputi: Pekerja di sektor kreatif, organisasi swadaya kreatif dan jaringan pengetahuan. Smart Environment Dalam struktur hirarki dari dimensi daerah cerdas, letak dimensi smart environment di atas smart people. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan hidup merupakan pondasi penting kedua setelah smart people untuk menjamin keberlanjutan (sustainability). Di dalam literatur pengembangan daerah cerdas ada sedikit perbedaan sudut pandang. Di satu sisi lingkungan yang cerdas dinyatakan sebagai dunia fisik yang saling berhubungan melalui jaringan terus menerus dan dengan sensor yang tak terlihat, aktuator dan unit komputasi, tertanam dengan sempurna di dalam benda- benda dalam kehidupan sehari-hari kita (Cook dan Das 2005). Misalnya, dengan mengembangkan Smart Home yaitu tempat tinggal di mana diterapkan suatu perangkat komputasi dan teknologi informasi yang diharapkan dapat menanggapi atau memenuhi kebutuhan penghuninya dan dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari di rumah. Di sisi lain, lingkungan digambarkan sebagai suatu yang menarik tentang kondisi alam (seperti iklim, ruang terbuka hijau, polusi, pengelolaan sumber daya dan upaya perlingan lingkungan) (Giffinger dan Milanović 2007).
  • 60. D A E R A H C E R D A S | 41 Perbedaan sudut pandang di atas sebenarnya menyangkut fokus perhatian peneliti yaitu yang pertama lebih memperhatikan aspek teknologi informasi dan aspek komputasi yang diimplementasi, sementara pendekatan kedua lebih pada obyek lingkungan alam yang lebih luas. Buku ini lebih condong untuk menggabungkan kedua cara pandang di atas, dengan alasan bahwa pandangan pertama yaitu pendekatan aplikasi TI akan dapat dicoba untuk diaplikasikan pada obyek lingkungan alam yang lebih luas dari sekadar di lingkungan buatan. Dengan mengadopsi kedua sudut pandang di atas, maka indikator yang bisa menunjukkan bahwa suatu daerah telah mencapai kondisi lingkungan yang cerdas jika mencakup setidaknya tiga kelompok indikator berikut: Smart Building, Manajemen Sumber daya, dan Sustainable Urban Planing. Smart Building Smart Building biasa juga disebut dengan Intelligent Building System (IBS) adalah sebuah konsep bangunan pintar dimana konsep ini menggunakan sistem otomatisasi yang dinamakan Building Automation System (BAS). Sistem otomatisasi pada Smart Building mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komputer untuk mengendalikan peralatan yang berada di dalam bangunan tersebut. Secara definisi smart building adalah sebuah konsep yang memadupadankan desain arsitektur, desain interior dan mekanikal elektrikal agar dapat memberi kecepatan gerak/mobilitas serta kemudahan kontrol
  • 61. 42 | D A E R A H C E R D A S juga akses dari arah mana pun dan waktu kapanpun dalam hal otomatisasi dimana semua aktifitas yang terjadi pada sebuah bangunan atau gedung dapat terjadi tanpa adanya interverensi manusia didalamnya, dalam artian biarpun tidak ada orang didalamnya maka bangunan ini akan menjalankan perintah sesuai dengan program yang telah kita buat dan kita tanamkan pada otak bangunan itu. Dengan mengetahui seberapa banyak bangunan mengimplementasi konsep smart building berarti akan diketahui berapa persen daerah tersebut telah melakukan penghematan penggunaan sumberdaya terutama energi. Apabila daerah ingin menerapkan konsep smart building ini, maka perlu ada beberapa infrastruktur dan prasarana yang harus disiapkan agar menunjang Masyarakat di daerah itu dapat mengoperasikan teknologi-teknologi yang ada di dalamnya. Beberapa infrastruktur yang wajib ada di antaranya adalah:  Dukungan akses teknologi internet yang stabil dan cepat  Jaringan komunikasi yang cepat  Adanya dukungan dari vendor-vendor yang ahli dalam hal ini. Smart building juga akan jauh lebih hemat, konsep ini juga bisa mengurangi kebutuhan staf operasional yang dapat mengurangi jumlah pengeluaran (apabila diaplikasikan di skala perusahaan).
  • 62. D A E R A H C E R D A S | 43 Gedung tersertifikasi berkelanjutan Salah satu indikator smart environment adalah jumlah gedung atau bangunan yang memiliki sertifikasi berkelanjutan. Dalam hal ini di Indonesia telah ada Lembaga Konsil Bangunan Hijau Indonesia atau Green Building Council Indonesia (GBC Indonesia). GBC Indonesia adalah lembaga mandiri (non government) yang berkomitmen penuh terhadap pendidikan masyarakat dalam mengaplikasikan praktik-praktik terbaik lingkungan dan memfasilitasi transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan. Didirikan pada tahun 2009 oleh para profesional di sektor perancangan dan konstruksi bangunan gedung yang memiliki kepedulian kepada penerapan konsep bangunan hijau, GBC Indonesia bertujuan untuk melakukan transformasi pasar serta diseminasi kepada masyarakat dan pelaku bangunan untuk menerapkan prinsip- prinsip bangunan hijau, khususnya di sektor industri bangunan gedung di Indonesia. GBC Indonesia memiliki 4 kegiatan utama, yaitu : Transformasi pasar, Pelatihan, Sertifikasi Bangunan Hijau berdasarkan perangkat penilaian khas Indonesia yang disebut GREENSHIP. Dengan semakin banyak bangunan yang memiliki sertifikat Greenship maka semakin cerdaslah daerah tersebut dari sudut pandang lingkungan. Pengelolaan Sumber daya Indikator smart environment pada kelompok kedua adalah pengelolaan sumberdaya yang mencakup energi, polusi udara, produksi sampah, dan konsumsi air bersih.
  • 63. 44 | D A E R A H C E R D A S Sustainable Urban Planing Aspek perencanaan kota sangat berkaitan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Salah satu dimensi perencanaan pada arsitektur kota menunjukkan berbagai titik temu dalam mendukung konsep layanan Daerah Cerdas agar berkelanjutan. Prinsipnya bahwa perencanaan kota harus dapat mengakomodir aspek layanan digital dari sebuah kota atau daerah cerdas sekaligus memperhitungkan perlindungan lingkungan dari penataan ruang yang dilakukan (Anthopoulos and Athena, 2012). Sustainable Urban Planing mencakup perencanaan aksi tentang iklim dan pencapaian persentase RTH terhadap luas wilayah yang telah menjadi ketentuan legal yang harus dicapai. Smart Mobility Smart Mobility adalah sebuah konsep dimana mobilitas didukung oleh moda transportasi yang beragam, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan ICT. Smart Mobility merupakan salah satu solusi bagi masalah perkotaan di Indonesia. Mobilitas adalah salah satu fasilitas yang paling penting untuk mendukung fungsi dari daerah perkotaan (Staricco 2013). Meskipun demikian, transportasi sebagai bagian dari moblitas menghasilkan beberapa dampak negatif dan masalah kualitas hidup di kota-kota, seperti: polusi, lalu lintas, kemacetan jalan, waktu lama untuk menyeberang jalan, tingginya biaya pelayanan transportasi dan sebagainya. Oleh karena itu, Smart
  • 64. D A E R A H C E R D A S | 45 Mobility adalah salah satu topik yang paling menarik dari bahasan tentang daerah cerdas, karena bisa menghasilkan manfaat yang tinggi terhadap kualitas hidup dari hampir semua pemangku kepentingan kota. Smart Mobility bukanlah inisiatif yang terpisah, tetapi satu set tindakan yang kompleks terutama TIK bisa menjadi poros dari inisiatif Smart Mobility. Lalu bagaimana dengan daerah yang masih dalam kategori kota kecil atau sedang yang secara permasalahan belum menunjukkan adanya kemacetan namun ingin menerapkan smart mobility? Pada daerah kabupaten (yang masih di dominasi kawasan perdesaan) misalnya, konsep smart mobility tetap memungkinkan untuk diterapkan dengan strategi antisipasi terhadap perkembangan kota yang secara alami akan menuju kepadatan yang tentu akan menghadapi kemacetan dan polusi udara jika tidak dipersiapkan dari awal. Kemacetan terjadi karena bertambahnya jumlah kendaraan bermotor terutama kendaraan pribadi sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan dan lebar ruas jalan yang ada. Hal ini juga berpengaruh pada peningkatan polusi udara. Permasalahan kemacetan di perkotaan akan berdampak pada aktivitas mobilisasi masyarakat. Jika aktivitas mobilisasi tersebut terhambat maka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan/ pergerakan dari suatu tempat ke tempat yang lain akan terganggu.
  • 65. 46 | D A E R A H C E R D A S Sebuah Daerah Cerdas juga harus dapat memperhatikan permasalahan aktivitas mobilisasi. Hal ini dilakukan dengan memasukkan dimensi Smart Mobility sebagai salah satu aspek yang mendukung kondisi Daerah Cerdas. Aktivitas mobilisasi terkait dengan aliran barang dan informasi, sehingga dalam Smart Mobility akan mencakup segi transportasi dan teknologi. Adapun lingkup kegiatan pada Smart Mobility adalah transportasi yang efisien, akses multi moda dan infrastruktur teknologi. Sistem transportasi terkait dengan sarana, prasarana dan sistem operasional transportasi. Sarana transportasi seperti mobil, motor, kereta api, kapal laut, pesawat terbang dan lain-lain. Sedangkan prasarana transportasi seperti jalan, rel, jembatan, rambu lalu lintas, halte/stasiun/terminal/tempat pemberhentian, tempat parkir dan lain-lain. Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dari segi transportasi, hal yang juga menjadi fokus perhatian adalah mengenai infrastruktur. Diperlukan adanya percepatan pembangunan infrastruktur serta upaya untuk menangani penanganan sektor logistik dalam mengatasi kesenjangan daerah. Saat ini, untuk mencapai transportasi yang efisien, dapat dilakukan dengan mengembangkan green transportation. Green transportation merupakan sistem transportasi yang telah memperhatikan aspek lingkungan untuk menghemat energi dan memelihara sumber daya alam yang ada. Yang termasuk dalam green transportation adalah berjalan, bersepeda dan “Green Car”. “Green Car” ini merupakan kendaraan dengan
  • 66. D A E R A H C E R D A S | 47 menggunakan tenaga angin, air, listrik dan tenaga surya. Saat ini, upaya dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi sorotan secara luas. Dalam sistem transportasi, selain transportasi yang efisien, akses multi moda juga harus diperhatikan. Pengertian transportasi multi moda dalam glosarium OECD (2008), yaitu: “movement of goods (in one and the same loading unit or a vehicle) by successive modes of transport without handling of the goods themselves when changing modes”. Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan pribadi maka akan membuat kondisi jalan semakin padat. Tak heran jika kemacetan akan selalu terjadi dimana-mana. Salah satu solusi yang dapat diberikan untuk para pengguna jalan adalah dengan menggunakan transportasi publik/angkutan umum. Jika demikian maka perlu adanya ketersediaan transportasi publik yang memadai sehingga penumpang akan menjadi aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas transportasi publik tersebut. Di Indonesia, kebijakan Sistem Transportasi Nasional tertuang dalam Peraturan menteri Perhubungan No. KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS). Pada Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, sasaran dari Sistranas adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien. Efektif dalam arti selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, serta polusi
  • 67. 48 | D A E R A H C E R D A S rendah. Sedangkan arti dari efisien adalah beban publik rendah dan utilitas tinggi dalam satu kesatuan jaringan transportasi nasional. Pada aliran informasi, media TIK sangat berperan penting. Sehingga tersedianya infrastruktur teknologi sangat diperlukan. Saat ini, smart card merupakan salah satu infrastruktur yang tengah dikembangkan. Dalam penggunaan aplikasi smart card, terdapat beberapa jenis kartu yang terkait dengan data biometrik pengguna. Data biometrik digunakan karena data tersebut berkaitan dengan fisik seseorang yang merupakan kekhasan/ karakteristik khusus dari tiap individu. Contoh aplikasi smart card yang menggunakan data biometrik, yang kini ada di Indonesia antara lain pada ID card (Surat Izin Mengemudi (SIM), e-KTP, dan lain-lain). Menurut Taherdoost (2011), pengunaan smart card akan terkait pada tingkat keamanan, kepuasan dan adopsi. Pada tingkat keamanan penggunaan smart card, terdapat 5 prinsip yang terkait, yaitu privasi, integritas, tanpa penolakan, verifikasi dan authentication (pembuktian keaslian). Teknologi dengan smart card akan digunakan jika memiliki tingkat keamanan dan kepercayaan dari pengguna. Sehingga pelayanan terhadap tingkat keamanan pengguna smart card perlu ditingkatkan. Untuk menjamin keamanan perlu adanya lembaga yang memberikan jaminan bahwa smart card yang dikembangknnya aman. BPPT sendiri telah memiliki Lab Inovasi TIK untuk melayani pengujian smar tcard dan electromagnetic compatibility (EMC). Llab pengujian
  • 68. D A E R A H C E R D A S | 49 smartcard ini merupakan Lab yang terakreditasi pertama di Indonesia. Smart Governance Penyelenggaraan pemerintahan dengan menyediakan dan memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik, ada partisipasi aktif masyarakat yang dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dan dengan perangkat apapun melalui penggunaan TIK. Penggunaan media TIK salah satunya diterapkan pada bidang pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik. Dalam meningkatkan pelayanan publik, pemerintah diharapkan dapat memperhatikan 3 aspek yang mendukung, yaitu pelayanan online, infrastuktur TIK dan pemerintahan yang terbuka termasuk di dalamnya e-democracy, e-procurement. Dalam memberikan pelayanan online, semua tahapan yang termasuk pada prosedur online juga harus dilakukan. Misalnya, pada pengajuan izin usaha dari pengusaha pemula yang diajukan di kantor perizinan harus memenuhi prosedur online yang seharusnya dilakukan. Persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh pengaju izin (pengusaha pemula) tersebut harus lengkap dan benar-benar asli. Begitu pula dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pemberi izin (kantor perizinan) harus dapat dikeluarkan sesuai dengan waktu yang seharusnya. Sehingga dengan pelayanan online yang diberikan, dapat mempermudah dan memberikan kenyamanan serta keamanan pengguna. Bukan untuk mempersulit dan memperpanjang birokrasi. Saat ini, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah di Indonesia telah banyak yang mengunakan aplikasi
  • 69. 50 | D A E R A H C E R D A S online. Selain pengajuan perizinan, contoh lain dalam pelayanan online antara lain Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pendaftaran siswa/siswi masuk sekolah secara online, pembuatan paspor secara online, lapor pajak dan lain-lain. Dengan adanya pelayanan online tersebut maka penggunaan kertas dapat dikurangi serta antrian di loket akan berkurang. Sehingga dalam pelayanan publik, diperlukan indikator ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa serta tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan untuk dapat mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan. Peningkatan pelayanan publik juga memerlukan ketersediaan infrastruktur TIK yang memadai. Misalnya dengan penyediaan CCTV (Close Circuit Television) diberbagai sudut kota/kabupaten, dibangunnya Operation/Command Centre serta jangkauan broadband dan sensor yang lebih stabil. Dengan adanya penyediaan infrastruktur tersebut maka diharapkan akan lebih responsif. Selain dengan penyediaan infrastruktur, upaya dalam mencapai smart governance dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka. Sehingga komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dapat transparan. Misalnya dengan penyediaan open data/penyediaan dan penggunaan big data serta aplikasi terbuka. Keterbukaan informasi dari pemerintah kepada masyarakat sangat diharapkan untuk mendukung terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dari uraian tersebut, kegiatan Smart Governance ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan
  • 70. D A E R A H C E R D A S | 51 yang lebih efisien dengan tingkat kepuasan masyarakat serta tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Fungsi Dasar Smart Government meliputi dua kondisi berikut: 1. Internal (G2G) yaitu hubungan di dalam tubuh pemerintah itu sendiri. • Manajemen pekerjaan • Manajemen pengembangan kota • Manajemen Finansial • Manajemen Inventaris 2. Eksternal (G2C & G2B) yaitu hubungan keluar baik ke masayakat maupun dunia usaha: • Layanan kebutuhan dasar (Kesehatan, Pendidikan, Sosial) • Fasilitas Umum • Perijinan • Manajemen Penduduk TIK ini berbeda dengan TI (Information technology) yang selama ini telah banyak dikenal. Jika TI telah lama digunakan di lingkungan pemerintahan di Negara-negara sedang berkembang bahkan hampir lebih dari 30 tahun, namun belum dapat digunakan untuk memfasilitasi dan mendorong kehidupan berdemokrasi dan pemerintahan yang bersih. Hal ini dikarenakan sifat TI yang hanya digunakan sebagai otomatisasi pengolahan data (data processing) yang dimanfaatkan oleh pemerintah secara internal saja, sedangkan penggunaan TIK adalah dalam
  • 71. 52 | D A E R A H C E R D A S rangka mendukung proses transformasi eksternal pemerintah melalui pemrosesan dan pengkomunikasian data yang biasa dikenal dengan istilah digital connections. Digital connections ini meliputi: (1) hubungan antara dan dalam pemerintahan itu sendiri dalam rangka joint-up thinking; (2) hubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau LSM dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemerintah; (3) hubungan antara pemerintah dengan masyarakat bisnis (privat) dalam rangka peningkatan pelayanan; (4) hubungan antar LSM dalam rangka mendukung proses learning dan sinergi antara mereka; (5) hubungan antar masyarakat dalam rangka pembangunan social dan ekonomi. Dengan kata lain penerapan e-governance berarti telah terjadi pergeseran dari e-administration (peningkatan penyelenggaraan tertib pemerintahan) menuju e-citizens (peningkatan hubungan pemerintah dengan warga negaranya), e-services (peningkatan pelayanan public) dan e-society (interaksi dan sinergi antara berbagai komponen masyarakat). Ketiga domain tersebut masingmasing saling bersinggungan atau bersinergi sebagai kekuatan bagi terciptanya good governance melalui e-governance. (Astuti 2013). Inovasi pemerintah Daerah Selain faktor dan indikator yang diuraikan diatas, smart governance juga menuntut pemerintah daerah yang lebih inovatif. Akhir-akhir ini inovasi pemerintahan
  • 72. D A E R A H C E R D A S | 53 telah menjadi perbincangan yang menarik berkenaan dengan capaian pemerintahan daerah yang melaksanakan desentralisasi. Sejak lama Schumpeter (1934) menyatakan dengan inovasi akan didapat penambahan nilai dari produk, pelayanan, proses kerja, pemasaran, sistem pengiriman dan kebijakan, tidak hanya bagi organisasi tetapi juga bagi stakeholder dan masyarakat. Inovasi mengemukan pada organisasi publik seperti pemerintahan daerah, karena dibandingkan organisasi bisnis, organisasi publik telah jauh tertinggal. Ketertinggalan yang tidak hanya terjadi dalam tataran praktis, namun juga dalam level teori dan konsepsi. Organisasi publik merupakan sektor yang relatif tidak leluasa dalam berhubungan dengan inovasi dibandingkan dengan sektor bisnis. Keengganan sektor publik dalam memanfaatkan inovasi erat kaitannya dengan sejarah dan karakteristiknya yang cenderung statis, formal, dan rigid. Dengan kata lain, sistem dalam sektor publik berkarakteristik status-quo dan tidak menyukai perubahan (Suwarno, 2008). Pemberlakuan era otonomi daerah di Indonesia memberikan kesempatan kepada daerah untuk lebih leluasa mengelola daerahnya bagi kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah bahwa setiap daerah mencoba mencari berbagai terobosan untuk meningkatkan potensi dan daya saing sumber sumber ekonominya. Kesadaran akan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus dan tersedianya sumber daya manusia yang teruji menjadi salah satu daya dorong
  • 73. 54 | D A E R A H C E R D A S pengenalan dan penerapan sistem inovasi. Pembahasan lebih lanjut inovasi daerah akan disampaikan di bagian akhir dari Buku ini. Smart Economy Daerah cerdas mampu menggabungkan pengelolaan sumber daya untuk memberikan kondisi ekonomi dan sosial yang terbaik (Alawadhi, Suha, et al. 2012). Kecerdasan yang dimunculkan dalam hal ini adalah penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Inisiatif Daerah Cerdas harus dapat menemukan cara yang lebih inovatif dan solutif untuk mengatasi tantangan ekonomi seperti pemotongan anggaran, resesi ekonomi atau kelesuan pasar. Inisiatif daerah cerdas pada dimensi ekonomi bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing suatu daerah di pasar lokal, nasional maupun global, dengan menciptakan lapangan kerja dan menarik tenaga kerja terampil. Inisiatif ini merupakan salah satu unsur dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, melalui peningkatan perekonomian daerah. Sebagai contoh adalah pada permasalahan persaingan pasar dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Inovasi dalam sektor ini akan berusaha menciptakan peluang usaha baru (kewirausahaan) yang pada akhirnya akan memperbanyak ketersediaan lapangan pekerjaan. Kewirausahaan yang akan muncul diharapkan adalah pengusaha pemula berbasis teknologi (PPBT) atau berbasis inovasi.
  • 74. D A E R A H C E R D A S | 55 Dimensi Smart economy yang lainnya adalah munculnya para pengusaha baru di daerah. Hal ini bisa ditempuh melalui upaya “hilirisasi” riset dan pengembangan yang ada baik dari kalangan lembaga litbang maupun perguruan tinggi setempat. Diharapkan hilirisasi hasil riset dan pengembangan ini dapat meningkatkan jumlah Pengusaha Pemula Berbasis Inovasi (PPBI) atau Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) di suatu daerah. Hal tersebut berdampak pada indeks inovasinya. Untuk elemen Smart Economy, lingkup kegiatan yang pertama, yaitu kewirausahaan dan inovasi. Lingkup tersebut mempunyai indikator pengusaha pemula berbasis inovasi (PPBI) dan indeks inovasi. Pengembangan Smart Economy juga dapat mengacu pada ukuran yang ada dalam Global Innovation Index (GII), rasio efisiensi inovasi terbagi menjadi 2, yaitu input dan output. Pada aspek input terdapat pilar yang terkait dengan segi ekonomi, yaitu pilar market sophistication dan pilar business sophistication. Pilar market sophistication memiliki 3 sub-pilar, yaitu kredit, investasi serta trade and competition. Pada pilar business sophistication memiliki 3 sub-pilar, yaitu knowledge workers, innovation linkages dan knowledge absorption. Pada aspek output, terdapat 2 pilar yang terkait dengan segi ekonomi, yaitu knowledge and technology outputs dan creative outputs. Sub pilar knowledge creation, knowledge impact dan knowledge diffusion merupakan bagian dari pilar knowledge and technology outputs. Sedangkan sub pilar intangible assets, creative goods and services dan online creativity merupakan bagian dari pilar creative outputs.
  • 75. 56 | D A E R A H C E R D A S Indikator yang terkait dengan kredit adalah kemudahan untuk mendapatkan permodalan. Untuk indikator yang terkait dengan investasi adalah kemudahan berusaha. Hal yang dapat dilakukan dalam kemudahan berusaha adalah dengan bentuk deregulasi, debirokratisasi, penegakkan hukum dan kepastian usaha. Dalam melakukan debirokratisasi, salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mempermudah dalam pengurusan perijinan, melindungi masyarakat berpendapatan rendah dengan menggerakkan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan demikian maka bank/lembaga keuangan penyalur dana KUR diharapkan dapat didorong untuk meningkatkan peserta KUR. Dalam segi trade&competition, pemerintah diharapkan dapat memperkuat usaha kecil untuk berkompetisi melalui kemudahan-kemudahan yang dapat diraih dalam menjalankan usahanya. Indikator yang terkait dengan knowledge workers adalah dengan kemudahan dari tenaga kerja untuk dapat meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan- pelatihan yang diberikan oleh perusahaan baik itu internal maupun eksternal. Untuk indikator innovation linkages, terkait dengan pendirian pusat inovasi untuk menghubungkan antara pencipta inovasi dengan pengguna inovasi. Dari segi inovasi maka diperlukan untuk adanya kegiatan knowledge absorption agar masyarakat luas dapat memahami dan mengembangkan inovasi.
  • 76. D A E R A H C E R D A S | 57 Indikator yang terkait dengan knowledge creation adalah banyaknya paten/hak kekayaan intelektual yang diakui secara tersertifikasi. Sehingga dapat memberikan dampak (knowledge impact) kepada masyarakat sekitar untuk kesejahteraan, melalui kegiatan difusi (knowledge diffusion). Untuk indikator intangible assets dapat dilihat dari banyaknya kreasi model TIK dan bisnis yang berkembang. Salah satunya dengan menjalankan kreatifitas secara online (online creativity). Sehingga diharapkan aspek kreatifitas produk dan pelayanan (creative goods and services) dapat meningkakan pendapatan/segi ekonomi. Tumbuhnya pengusaha pemula berbasis inovasi (PPBI) juga harus didukung dengan skema dan akses pembiayaan. Kegiatan perekonomian suatu negara tidak hanya bergantung pada pemerintah saja. Namun, peran swasta juga sangat diperlukan. Sehingga diharapkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Tingkat efektivitas dan efisiensi akan terkait dengan produktivitas. Aspek produktivitas ini juga terkait dengan innovation linkages yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan tingkat produktivitas yang tinggi maka akan terjadinya peningkatan pendapatan per kapita. Salah satu tolak ukur dalam pendapatan daerah yaitu PDRB per kapita.
  • 77. 58 | D A E R A H C E R D A S Smart Living Smart Living dalam struktur hirarki daerah cerdas berada di puncak atau ibarat atap dari sebuah “Rumah” Daerah Cerdas, artinya pencapaian seluruh dimensi daerah cerdas haruslah berujung pada kondisi dimana masyarakat daerah merasakan atau menjalani kehidupan yang nyaman, aman, sehat, mudah dan sejahtera. Namun pengertian Smart Living sendiri banyak ragamnya. Saat ini, konsep smart living memang sedang diterapkan oleh banyak pengembang perumahan. Hal ini karena gaya hidup yang praktis dan efisien memang dianggap mampu menjawab kebutuhan akan perumahan mengingat kondisi perumahan dan tata ruang saat ini yang semakin sempit. Dalam merancang rumah memang selalu dibutuhkan kreativitas, inovasi, dan kiat-kiat baru. Konsep smart living adalah solusi yang tepat untuk gaya hidup modern saat ini. Salah satu gaya hidup yang diterapannya adalah green lifestyle, yang diyakini akan dapat memberikan kehidupan yang lebih berkelanjutan bagi lingkungan dan generasi mendatang. Definisi Smart Living di antaranya Griffinger, R, et al. (2007) mengatakan “Smart Living comprises various aspects of quality of life as culture, health, safety, housing, tourism etc”. Secara umum dapat dikatakan Smart Living adalah dimensi dari pencapaian daerah cerdas dimana kualitas hidup dari masyarakatnya sudah pada taraf nyaman, aman dan sejahtera. Nyaman adalah suatu keadaan senang dan bahagia. Aman adalah suatu
  • 78. D A E R A H C E R D A S | 59 keadaan bebas dari rasa ketakutan dan kecemasan. Sedangkan sejahtera adalah suatu keadaan sehat dan damai. Kenyamanan dapat dilihat dari ketersediaan Fasos dan Fasum untuk mempermudah/melayani masyarakat dalam kegiatan sehari-hari serta mempermudah dalam melakukan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Kemudian juga ketersediaan fasilitas hiburan untuk menghibur masyarakat, menambah pengalaman dan wawasan. Sementara faktor keamanan dapat dilihat dari ketersediaan bantuan darurat dalam pencegahan tindak kriminal, misalnya dengan memberikan respon/tindak lanjut tindakan keamanan. Aspek Kesehatan juga masuk ke dalam dimensi Smart Living karena ketersediaan fasilitas kesehatan, layanan kesehatan dan asuransi kesehatan secara memadai akan menjamin kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan pencapaian Smart Living suatu daerah dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup untuk mengetahui peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk. D. Mengapa Perlu Berorientasi pada Daerah Cerdas Mengapa daerah harus cerdas? Jika di satu sisi untuk daerah perkotaan Smart City dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang tinggal di kota. Lalu bagaimana Daerah Cerdas bisa mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan orang yang tinggal di