Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
128
Abonné
Mots-clés
pemetaan partisipatif
jkpp
perhutanan sosial
modul pemetaan partisipatif
peta kampung
reforma agrária
kebijakan satu peta
iphps
one map policy
peta partisipatif
panduan pemetaan
panduan pemetaan partisipatif
sk pokja pps
fa jkpp vii
kabar jkpp
dirjen pskl
tora
modul pemetaan
gambut
pskl
perdirjen pskl
fa7jkpp
data spasial dan sosial
krisis pangan
pemetaan partisipatif masyarakat adat
kemiskinan
tata ruang
pemetaan laut
buletin kabar jkpp
pemetaan desa
peta desa
batas desa
ip4t
panduan pengajuan perhutanan sosial
klhk
tanah objek reforma agraria
peta tora
wilayah kelola rakyat
working paper
krisis ruang sulawesi
konsesi
tumpang tindih ijin
hgu
hti
kalimantan
ketimpangan ruang
skpd
rampi
participatory mapping
slup
sustainable land use planning
alix flavelle
lpra
land reform dalam kawasan hutan
arc
agrarian research center
dana desa
mpmk
kabupaten lebak
kasepuhan
perda 8/2015
gunawan wiradi
rawan pangan
konsesi mencaplok sawah
covid-19
kedaulatan pangan
food estate
jaringan kerja pemetaan partisipatif
anggota jpp
adopsi peta partisipatif
peta wilayah adat
hutan adat
peta adat
brwa
masyarakat adat
big
big data
geospasial
walidata
mitigasi bencana
perencanaan tata guna lahan
pemetaaan partisipatif berbasis bencana
modul
panduan
kesepakatan batas desa
permendagri 45/2016
tppbdes
penetapan dan penegasan batas desa
p37
p.37
ekosistem gambut
satu data indonesia
nawacita jokowi jk
wilayah adat
perber
jaringan infromasi geodata nasional
jign
integrasi peta partisipatif
karakter tata ruang partisipatif
ruang rakyat
akses lahan
sektoralisme penetaan ruang
siapa peduli tata ruang aceh
tata ruang aceh
tantangan masa depan gerakan pemetaan partisipatif
refleksi dan evaluasi pemetaan partisipatif
10 tahun pemetaan partisipatif
menata gampong pasca tsunami aceh
penerapan pp dalam penyusunan rtrw
penataan tata ruang dan mamanejemen konflik
tata ruang siapa?
tot pemetaan partisipatif regio sulawesi
pengakuan ruang
tersingkirnya penambang skala kecil
dunia tambang
penambang asing
ruuk orde habibie
rancangan undang-undang kehutanan
sejarah pemetaan
pemberdayaan masyarakat
participatiry land registration
badan pertanahan nasional
partisipasi masyarakat
pendaftaran tanah sistematis lengkap
ptsl
peta desa definitif
perka big no 3 tahun 2016
rph
perencaaan kehutanan
rkt
pedoman pembuatan rph
peta dasar
telukjambe
sk iphps
jokowi
perpres 88
kawasan hutan
panduan verifikasi masyarakat
tim verifkasi
pt musi hutan persada
tim verifikasi ps
pt mhp
sk tim kerja verifikasi
gubernur bengkulu
provinsi bengkulu
pokja pps
hadi daryanto
hutan desa
hphd
areal perhutani
perhutani
hutan jawa
perum perhutani
p.39
serikat petani pasundan
tata kelola ijin baru
hutan primer
kementerian lhk
idul fitri bareng keluarga
mudik lebaran
mudik aman
peraturan menteri
tanahkita.id
piaps
data tora
tanah objek reforma agria
peta indikatif tora
ruu kkhe
wgii
konservasi
keanekaragaman hayati
akkm
pemetaan wilayah desa
penguasaan ruang
2 jt hektar
10
data prioritas wilayah kelola rakyat
restorasi gambut
kajian kelapa sawit
kpk
sawit
sumatera utara
surat terbuka untuk jokowi
knpa
save kendeng
slpp kalsel
pokja percepatan perhutanan sosial
tata cara verifikasi dan validasi hutan hak
Tout plus
- Présentations
- Documents
- Infographies
Potret Krisis Ruang Sulawesi
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 3 ans
Potret Ketimpangan Ruang Kalimantan
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 3 ans
Sustainable Land Use Planning (SLUP) Working Paper 2015
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 3 ans
Konsesi Mencaplok Sawah Food Estate Mematikan Petani
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 3 ans
Anggota Individu JKPP Periode 2017 2021
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 4 ans
Kabar JKPP Edisi 22
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 4 ans
Kabar jkpp 20
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 4 ans
Kabar jkpp edisi 21
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 4 ans
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 4 ans
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis Mitigasi Bencana_JKPP
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 4 ans
Pemetaan Batas Desa
Ryadhi EthniCitizen
•
il y a 5 ans
[Buku] Kebijakan Satu Peta One Map Policy Edisi Kedua 2016
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 5 ans
JUKNIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 5 ans
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 6 ans
SK Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Telukjambe
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 6 ans
Buku Juknis Verifikasi PT. MHP
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 6 ans
SK Tim Kerja Verifikasi Masyarakat dan Lahan PT.MHP 1
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 6 ans
Bahan Sosialisasi IPHPS Oleh DR. Ir. Hadi Daryanto, DEA
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 6 ans
Perdirjen PSKL11 tahun 2016 permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD)
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 6 ans
Inpres Nomor 6 tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Ijin Baru Hutan Alam Primer dan Gambut
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
•
il y a 6 ans